Rabu, 08 September 2021

Jiwa Kepemimpinan yang Baik (bagian kedua)

Artikel ini mulai ditulis pada hari Rabu tanggal 1 Safar 1443 H yang bertepatan dengan tanggal 8 September 2021 Masehi, pukul 10.35 WIB.

 

Bissmillah wa shallatu was sallam ala rasulillah.

Walhamdulillah, Allah mudahkan kami untuk bisa melanjutkan tulisan dengan judul Jiwa Kepemimpinan yang Baik. Secara sederhana, tulisan tersebut kami buat untuk merangkum beberapa sifat dan/atau karakter seorang pemimpin yang idealnya ada serta melekat pada seseorang yang Allah takdirkan untuk mengemban amanah jabatan, di level apapun, khususnya dalam konteks organisasi publik di Indonesia.

Tulisan ini tentu masih sangat jauh dari kata ilmiah, ini hanya sekadar curahan berdasarkan pengalaman pendek kami sebagai seorang staf pelaksana selama kurang lebih tujuh tahun di dunia birokrasi Indonesia. Oleh karena itu, faktor subjektivitas akan sangat terasa. Tapi, kami tak ingin putus harapan, berharap yang sedikit ini bisa memberi pencerahan.

***

3) Pengambilan Keputusan (Decision-making)

Berperan sebagai seorang pemimpin, terlebih lagi pemimpin di dalam struktur organisasi publik di Indonesia, merupakan sebuah pekerjaan yang tidak bisa dinggap remeh. Suka atau tidak, budaya birokrasi Indonesia masih kental dengan budaya “kerajaan”. Bawahan harus melayani atasan.

Dalam proses pembuatan kebijakan, maka budaya melayani atasan bisa bermakna positif tapi seringnya justru bermakna negatif. Idealnya bawahan hanya memberi pilihan kebijakan pada atasan untuk selanjutnya atasan yang memilih kebijakan mana yang akan diambil dan dilaksanakan.

Tapi yang terjadi di lapangan, bawahan yang membuat alternatif kebijakan, melaporkannya ke atasan, tapi atasan tidak tegas dan spesifik memilih kebijakan. Mereka justru membuat area “abu-abu”, sehingga pada akhirnya si bawahan yang harus menentukan pilihan kebijakan.

Konkritnya adalah, di awal si bawahan akan memberikan dua alternatif kebijakan, tapi si atasan tidak mau memilih dan justru memerintahkan si bawahan untuk hanya memberikan satu pilihan kebijakan. Kenapa hal itu terjadi? Karena si atasan tidak mempunyai ilmu untuk memilih kebijakan yang baik dan/atau si atasan tidak mau mengambil resiko (tidak mau disalahkan) atas pilihan kebijakan yang nantinya akan dilakukan.

Sehingga apabila semuanya dilakukan oleh si bawahan, mulai dari rumusan kebijakan dan penerapan kebijakan, ketika nantinya di dalam implementasi kebijakan terdapat kesalahan, si atasan akan dengan mudahnya “cuci tangan” dan menyalahkan si bawahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, point pengambilan kebijakan sangat berhubungan dengan kemampuan dan kemauan atasan untuk “pasang badan” terhadap segala masalah yang mungkin muncul dari sebuah kebijakan. Atasan tidak bisa bermental tempe, atasan harus siap menanggung malu dan semua tanggungan lainnya yang muncul akibat kebijakan yang telah dia pilih. Sehingga beban atasan lebih banyak di beban psikis bukan beban fisik.

Kerja fisik harus banyak berada di bawahan adapun kerja psikis harus banyak berada di atasan. Jadi, si atasan tidak hanya harus cerdas untuk memilih kebijakan tapi atasan juga harus siap menangung segala resiko yang ditimbulkan.

Wallahu’alam.

 

Selesai ditulis pada hari hari Rabu tanggal 1 Safar 1443 H yang bertepatan dengan tanggal 8 September 2021 Masehi di meja kerja, pukul 11.13 WIB

Selasa, 13 Juli 2021

Supervisor dan Verifikator

Artikel ini mulai ditulis pada hari Selasa tanggal 3 Zulhijah 1442 H yang bertepatan dengan tanggal 13 Juli 2021 Masehi, pukul 11.12 WIB.


Bissmilllah was shalatu was salam ala rasulillah,

 

Berdasarkan Buku Petunjuk Verifikator Sistem Seleksi Calon ASN Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), proses seleksi administrasi bagi seluruh peserta yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan secara daring. Sehingga peserta tidak lagi harus mengirimkan berkas secara fisik tapi peserta cukup mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam bentuk salinan elektronik (softcopy).

 

Proses verfikasi yang dilakukan oleh verifikator dan supervisor masing-masing instansi dilakukan secara daring, sehingga proses seleksi administrasi bagi Calon PNS di seluruh instansi di Indonesia telah dilaksanakan dengan konsep paperless. Memudahkan peserta dan juga memudahkan panitia, insyaallah.

 

Merujuk kepada beberapa penjelasan di dalam Buku Petunjuk Verifikator BKN, maka dapat kami simpulkan bahwa proses seleksi administrasi dilakukan secara berjenjang dan bertahap atau dengan bahasa lain bisa disebut dengan pengecekan dua lapis.

 

Pada tahap awal, seluruh dokumen peserta akan di verifikasi oleh verifikator. Lalu pada tahap selanjutnya hasil verifikasi verifikator akan diverifikasi ulang oleh supervisor. Hal ini untuk meminimalisir kesalahan.

 

Konsep dasar di atas menurut kami pribadi merupakan sebuah konsep yang sudah tepat untuk diterapkan. Mengingat proses seleksi administrasi adalah tahapan awal dan merupakan tahapan yang membutuhkan banyak konsentrasi. Karena panitia harus memeriksa kesesuaian dokumen peserta dengan syarat yang telah ditentukan.

 

Secara sistem, BKN hanya menyebutkan secara umum bahwa sistem kerja yang ada di dalam sistem BKN yaitu pertama, dokumen diperiksa oleh verifikator dan selanjutnya diperiksa oleh supervisor.

 

Alur tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci penerapannya di masing-masing instansi. Setiap instansi di Indonesia, baik pusat maupun daerah, tentu akan mempunyai alur kerja yang berbeda dalam menjabarkan dan mendetailkan tugas dari verifikator dan supervisor. Hal itu biasanya akan disesuaikan dengan jumlah formasi yang dimiliki dan perkiraan jumlah peserta yang akan mendaftar.

 

Kami pribadi berpendapat bahwa idealnya alur kerja dari verifikator dan supervisor adalah seperti alur kerja antara pejabat pengawas (eselon IV) dan pelaksana. Supervisor adalah jabatan pengawas dan verifikator adalah pelaksana. Di atas supervisor harus ada semacam ketua tim panitia seleksi administrasi yang bisa diibaratkan sebagai pejabat administratur (eselon III).

 

Ketua Tim bisa dibantu oleh beberapa pelaksana sesuai dengan jumlah formasi yang didapatkan. Ketua Tim dan beberapa pelaksana harus bertindak sebagai koordinator utama dan menguasai seluk beluk tentang seluruh persyaratan adminsitrasi. Ketua Tim menjadi pengambil keputusan ketika terjadi permasalahan. Sehingga ketua tim ini jangan merangkap sebagai supervisor, tapi dia harus tetap fokus mengawasi setiap supervisor yang ada di bawahnya.

 

Adapun supervisor dan verifikator, maka ini dibentuk dan dibagi sesuai dengan unit kerja yang mendapatkan formasi. Misalnya: Kementerian A mendapatkan seratus formasi yang terbagi ke dalam lima unit kerja, sehingga masing-masing unit kerja mendapatkan dua puluh formasi.

 

Sesuai dengan data di atas, maka harus ada lima tim supervisor dan verifikator. Adapun jumlah supervisor harus lebih sedikit dari verifikator. Contohnya satu supervisor untuk tiga verifikator.

 

Hal yang menurut kami menjadi penting untuk diperhatikan adalah berkenaan dengan alur koordinasi dari supervisor, verifikator dan ketua tim.

 

Idealnya, verifikator hanya berkoordinasi dengan supervisor dan selanjutnya supervisor yang berwenang untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan ketua tim. Hal ini bukan untuk membuat jarak antara panitia atau dibuat untuk memperpanjang birokrasi. Tapi hal itu justru bisa untuk mempersingkat waktu dan menghilangkan berulangnya pertanyaan yang sama dalam beberapa forum.

 

Kembali ke contoh di atas, lima unit kerja yang mendapatkan formasi di Kemeterian A pasti masing-masingnya memiliki beberapa persyaratan yang berbeda dan tentunya kasus yang akan dihadapi juga berbeda.

 

Unit kerja 1 mendapatkan formasi S-2 sedangkan Unit kerja 2 mendapatkan formasi S-1. Tentunya akan jauh lebih efektif dan efisien bila verifikator dan supervisor Unit kerja 1 fokus pada segala hal yang berhubungan dengan S-2 dan verifikator serta supervisor unit kerja 2 cukup fokus pada S-1.

 

Tapi ketika alur koordinasi dibuka secara umum dan terus dibuka forum secara umum, maka masing-masing verifikator dan supervisor terus akan mendapatkan informasi umum yang mungkin saja informasi itu tidak mereka butuhkan. Dan tentunya pengarahan akan lebih tepat sasaran bila disampaikan secara spesifik sesuai dengan tugas yang mereka lakukan.

 

Jadi, ketua tim cukup melakukan koordinasi dengan lima orang supervisor. Bahkan ketua tim bisa langsung berkoordinasi dengan masing-masing supervisor dan memberikan arahan spesifik sesuai dengan formasi yang mereka miliki. Berdasakan arahan itu, supervisor akan menyampaikan lanjut kepada verifikator.

 

Intinya, forum besar yang berisi semua verifikator dan supervisor serta semuanya (verifikator dan verifikator) bisa bertanya dan juga menjawab, merupakan sebuah forum yang baik dalam sudut pandang hilangnya sekat antara panitia. Tapi di sisi lain, menurut hemat kami berdasarkan sudut pandang alur koordinasi, menjadi kurang efektif, karena

 

1. terkadang bahkan seringnya semua bisa memberikan pendapat padahal di luar kewenangan dan kapasitas yang dimiliki;

2. pertanyaan sering berulang dan karena semua bisa memberikan opini, akhirnya jawaban bisa berubah;

3. apa gunanya ada pembagian antara verifkator dan supervisor bila ternyata dalam praktiknya dianggap sama?

 

Kami pikir, sistem BKN tidak secara asal membuat akun verifikator dan supervisor, jadi sangat disayangkan bila dalam prakteknya justru peran verifikator dan supervisor dijadikan sama.

 

Selesai ditulis pada hari Selasa tanggal Selasa tanggal 3 Zulhijah 1442 H yang bertepatan dengan tanggal 13 Juli 2021 Masehi di Permata Bogor Residence (Desa Cilebut Barat, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor), pukul 13.49 WIB

Selasa, 06 Juli 2021

Jiwa Kepemimpinan yang Baik

 Artikel ini mulai ditulis pada hari Selasa tanggal 26 Dzulqadah 1442 H yang bertepatan dengan tanggal 7 Juli 2021 Masehi, pukul 11.44 WIB.

 

Bissmilllah was shalatu was salam ala rasulillah,

 

Kami pribadi memandang bahwa sepesat apapun perkembangan teknologi, urusan kepegawaian atau manajemen sumber daya manusia (MSDM) akan terus dibutuhkan karena manusia adalah sumber utama dalam menjalankan sebuah organisasi.

 

Setidaknya sampai dengan detik ini, kita semua harus mengakui bahwa kehadiran manusia, entah itu dalam jumlah yang banyak atau sedikit, tetap diperlukan dan tetap memegang peranan krusial dalam setiap organisasi.

 

Kalimat di atas akan semakin relevan apabila organisasi yang kita bicarakan adalah organisasi publik atau yang biasa disebut dengan birokrasi, khususnya di pemerintahan Indonesia.

 

Bahkan di level internasional, Korea Selatan dan Singapura adalah dua negara yang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ketika pemerintahannya diisi oleh sumberdaya manusia terbaik (Kim, 2010)

 

MSDM di dalam birokrasi Indonesia masih sangat jauh apabila harus dibandingkan dengan Korea Selatan dan Singapura. Hal itu bisa dilihat secara kasat mata melalui tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia yang mayoritasnya masih berada di dalam kategori tidak mampu.

 

Dalam sudut pandang MSDM, permasalahan birokrasi di Indonesia memang cukup rumit. Akan tetapi, kami melihat bahwa segala permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan satu solusi yaitu jiwa kepemimpinan yang baik.

 

Jiwa kepemimpinan yang baik memang bukan panasea bagi tata kelola MSDM birokrasi Indonesia. Tapi dengan hadirnya jiwa kepemimpinan yang baik di setiap tingkatan/jenjang birokrasi di Indonesia, maka setiap masalah yang lain akan mudah diurai.

 

Karena apabila dilihat dari segi regulasi, birokrasi Indonesia telah banyak memiliki regulasi tentang tata kelola MSDM yang baik, walaupun memang masih ada kekurangan di sana sini, tapi secara global aturan yang saat ini berlaku, sudah mengakomodir teori MSDM dan bahkan dirancang oleh para ahli di bidang MSDM.

 

Tapi, hal itu menjadi kurang maksimal ketika di lapangan, masing-masing pimpinan tidak optimal menjalankan setiap kebijakan yang telah dituliskan.

 ***

Oleh karena itu, pada tulisan sederhana ini, kami akan mencoba menyebutkan beberapa tindakan yang apabila dilakukan oleh para pemimpin di masing-masing jenjang birokrasi, maka (mungkin) birokrasi Indonesia akan memiliki wajah-wajah birokrat yang mau dan mampu bekerja maksimal karena didukung oleh pimpinan birokrasi yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik.

 

1)    Membagi tugas

Hal ini terdengar sederhana tapi faktanya banyak pimpinan dalam birokrasi Indonesia tidak melakukan peran ini dengan baik.

 

Mereka (para pimpinan birokrasi) sepertinya membiarkan para staf untuk bekerja mandiri dalam arti mencari tugas sesuai keinginan dan kemauan masing-masing. Mereka merasa bahwa para staf telah dan wajib tahu dengan otomatis berkenaan dengan apa yang harus dikerjakan.

 

Kalimat di atas tidak bisa disalahkan secara penuh tapi juga tidak bisa dibenarkan secara total. Peran “membagi tugas” bagi pimpinan birokrasi, memiliki makna bahwa seorang pimpinan harus mengetahui dan memahami substansi tugas yang mereka emban, alur perencanaan, mekanisme anggaran, dan potensi serta kompetensi masing-masing bawahannya.

 

Kabar baiknya, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Pegawai ASN, merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021, akan dibuat berdasarkan turunan langsung dari Rencana strategis (renstra) para pimpinan tertinggi instansi.

 

Jadi secara globalnya, Renstra dibagi habis ke seluruh eselon I, lalu tugas eselon 1 dibagi ke masing-masing eselon II, selanjutnya dibagi lagi ke semua eselon III dan/atau yang setingkat. Terakhir, tugas yang ada di eselon III langsung dibagi habis ke setiap staf.

 

Berdasarkan skema global di atas, maka staf akan langsung mempunyai tugas spesifik sesuai dengan kondisi nyata dan tugas yang dimiliki oleh atasan langsungnya. Tidak lagi menggunakan istilah tugas yang merujuk pada nama dan jenis jabatan pelaksana seperti yang kini dilakukan.

 

Contoh konkritnya adalah salah satu tugas Kepala Bagian Mutasi yaitu melaksanakan proses kenaikan pangkat. Berdasarkan tugas tersebut kemudian dijabarkan lanjut bahwa proses kenaikan pangkat terdiri dari validasi dan verifikasi data, input data dalam sistem, membuat usul Kenaikan Pangkat ke BKN, verifikasi berkas TMS, menerima pertek dari BKN, dan cetak SK.

 

Penjabaran tugas-tugas tadi kemudian diserahkan dan dibagi ke pelaksana, dan butir-butir tugas itu yang langsung tertulis dalam SKP bawahan. Sehingga semua pekerjaan sudah tertulis spesifik dan mudah untuk dilakukan kontrol.

 

Maka berkaitan dengan peran “membagi tugas” bagi pimpinan birokrasi, masing-masing pimpinan harus mau untuk membagi tugas tersebut ke setiap bawahannya. Pembagian itu harus dilakukan secara lugas dan jelas. Dan itu tidak mungkin dilakukan bila pimpinan tidak menguasasi substansi, alur perencanaan, mekanisme anggaran, dan potensi serta kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing bawahannya.

 

Ketika peran “membagi tugas” dilaksanakan dengan baik, maka jumlah staf di masing-masing bagian akan diketahui secara jelas. Hal itu akan berkonsekuensi dengan tidak akan ada lagi cerita staf yang menganggur.

 

Sehingga peran “membagi tugas” bagi pimpinan birokrasi adalah tugas koordinator, tugas seorang playmaker. Mengatur, mengarahkan, membina, memotivasi, dan mengharmonikan setiap tugas yang ada. Sehingga staf atau bawahannya bisa fokus pada penyelesaian tugas, bukan justru bingung mencari tugas.

 

2)    Menjadi mentor

Mentor, dalam tulisan ini, kami beri makna sebagai seorang guru. Maka selayaknya seorang guru, pimpinan birokrasi harus mau dan mampu mengajarkan ilmu yang mereka miliki. Bahkan lebih jauh dari itu, pimpinan birokrasi harus siap untuk “disusul” oleh bawahannya. Pimpinan birokrasi harus mau mengakui bahwa bawahannya lebih hebat darinya.

 

Tugas ini berhubungan erat dengan kemampuan pimpinan organisasi untuk menggali tentang potensi dan kompetensi yang dimiliki bawahannya.

 

Ini mungkin yang jarang dan berat untuk dilakukan oleh mayoritas pimpinan birokrasi di Indonesia. Mayoritas mereka ingin selalu terlihat superior dari bawahannya. Mereka selalu ingin tampil dan tak ingin bawahannya lebih bersinar darinya.

 

Apalagi bila mereka harus mencari tahu tentang potensi dan kompetensi bawahannya, mungkin ini terdengar “aneh” bagi mayoritas pimpinan birokrasi Indonesia. Karena konsep yang tertanam di benak mereka ya bawahan yang harus paham dan melayani pimpinan, bukan sebaliknya.

 

Sehingga mungkin saja pimpinan birokrasi telah mampu menjalankan peran “membagi tugas” dengan baik. Semua staf sudah mempunyai pekerjaan yang jelas. Tapi sayang, ada banyak bawahan yang tidak “tersalurkan” potensi dan kompetensinya.

 

Karena menjadi mentor dalam hal mengetahui potensi dan kompetensi bawahannya berarti mengharuskan pimpinan birokrasi tersebut memberikan beberapa “tantangan” bagi bawahan untuk mengasah dan memperdalam potensi dan kompetensinya di luar rutinitas kerja yang dikerjakan.

 

Semisal, diajak berdiskusi membuat sebuah konsep/ide pekerjaan yang baru, menulis jurnal/policy brief, membuat presentasi pemaparan, mengikuti seminar/workshop/diklat, promosi/mutasi ke tempat yang baru, dan masih banyak hal lainnya yang bisa dilakukan terlebih di zaman dewasa ini.

 

Contoh konkrit yang kami dengar adalah pengalaman salah satu teman kami yang bekerja di salah satu Pemerintah Provinsi di Indonesia. Dia bekerja sebagai seorang ajudan Sekretaris Daerah. Tapi (mungkin) dengan semangat Sekda tersebut yang ingin menjadi mentor bagi bawahannya, maka teman saya tidak hanya bekerja sebagai “pelayan pimpinan” sebagaimana ajudan pada umumnya. Tapi dia juga mendapat tugas dan peran yang cukup strategis.

 

Dia ditugaskan untuk melakukan analisis pada setiap kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pimpinan daerah dan bahkan tampil dalam beberapa seminar sebagai pembicara, walaupun sebenarnya undangan utama seminar tersebut ditujukan kepada Sekda!

 

Dengan beberapa tugas yang sebenarnya sederhana, maka teman saya mampu mengambil dan memanfaatkan kesempatan itu dengan baik sehingga kemampuan akademisnya terus terasah.

 

Jad sebenarnya, peran “menjadi mentor” mempunyai titik berat pada kemauan para pimpinan birokrasi untuk memberika kesempatan pada bawahannya untuk bersinar. Pimpinan birokrasi jangan alergi untuk memberikan ruang bagi bawahan untuk tampil dan berbicara. Pimpinan birokrasi harus legowo mengakui ketika sebuah ide memang muncul dari bawahannya.

 ***

Sebenarnya masih banyak hal-hal lainnya yang ingin kami tuliskan berdasarkan pengalaman singkat kami selama kurang lebih tujuh tahun bekerja sebagai Pegawai ASN. Tapi mungkin untuk saat ini, dua hal di atas adalah dua hal yang kami pandang sangat penting dan sangat mengusik pikiran kami.

 

Kami berharap untuk bisa kembali menulis sebuah atau bahkan beberapa buah tulisan lainnya sebagai lanjutan dari tulisan ini, biidznillah.

 

Selesai ditulis pada hari Selasa tanggal 26 Dzulqadah 1442 H yang bertepatan dengan tanggal 7 Juli 2021 Masehi di Permata Bogor Residence (Desa Cilebut Barat, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor), pukul 13.35 WIB

Selasa, 06 April 2021

Surat Menteri Dalam Negeri tentang Penyederhanaan Birokrasi (Sebuah Opini)

 

Artikel ini mulai ditulis pada hari Selasa tanggal 23 Syaban 1442 H yang bertepatan dengan tanggal 6 April 2021 Masehi, pukul 13.29 WIB.

 

“Bola panas” kebijakan penyederhanaan birokrasi kini mulai bergulir ke pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota). Hal itu mulai “resmi” digulirkan seiring dengan dibuatnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/1970/OTDA tanggal 26 Maret 2021 hal Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

 

Melalui surat tersebut maka hasil akhir atau bukti dilaksanakannya penyederhanaan birokrasi di pemerintah daerah adalah dengan dilakukannya proses penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Hal itu harus dilakukan paling lambat pada minggu keempat bulan Juni 2021.

 

Sebagaimana disebutkan di awal Surat, perintah untuk melakukan penyederhanaan birokrasi bagi pemerintah daerah sebenarnya sudah mulai diberikan sejak tahun 2020 melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/4846/SJ tanggal 31 Agustus 2020 hal Tindak Lanjut Proses Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

 

Akan tetapi di dalam surat itu, sependek ilmu yang kami ketahui, belum mengatur secara spesifik dan tegas tentang penyederhanaan birokrasi. Pun di bulan-bulan itu, masih ada “benturan” atau “tarik-ulur” kebijakan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

 

Walhamdulillah, kini sudah ada kata sepakat antara Kemenpan dan Kemendagri, sehingga melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/1970/OTDA tanggal 26 Maret 2021, pemerintah daerah sudah diberikan tugas yang lebih spesifik tentang hal teknis yang harus dilakukan agar mereka bisa disebut telah melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi.

 

Intinya adalah penyederhanaan birokrasi yang ingin dicapai adalah dialihkannya semua pejabat administrasi (eselon III, IV, dan V) ke dalam jabatan fungsional. Setidaknya inilah konsep awal dari proses panjang penyederhanaan birokrasi dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi Indonesia (katanya).

 

Kami pribadi sudah pernah menuangkan opini tentang kebijakan tersebut di dalam dua tulisan, yaitu http://noorzandhislife.blogspot.com/2019/11/babak-baru-karir-pegawai-asn-sebuah.html?m=1 dan http://noorzandhislife.blogspot.com/2019/12/babak-baru-karir-pegawai-asn-seminar.html?m=1 .

 

Di dalam tulisan ini kami akan kembali menegaskan apa yang telah kami tuliskan di dalam tulisan kami terdahulu. Kami mengutip secara makna tulisan itu dari pemaparan Bapak Prof. Agus Pramusinto, yaitu pemerintah pusat harus realistis dalam menerapkan program pemangkasan birokrasi.

 

Bila memang yang menjadi fokus utama adalah untuk mempercepat laju investasi yang ada di Indonesia, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah pemangkasan birokrasi di level kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang terkait dengan bidang perizinan, investasi dan pelayanan publik.

 

Ketika nanti ketiga bidang tersebut telah mampu dilakukan pemangkasan dan ternyata bisa berjalan dengan baik, maka kemudian hal yang serupa bisa dilakukan terhadap bidang tugas yang lain.

 

Pemangkasan birokrasi pun jangan hanya ditafsirkan pada hilangnya jabatan struktural tapi lebih luas dari itu pemangkasan birokrasi harus mampu diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan segala macam fungsi yang memang sudah tidak relevan lagi.

 

Sehingga bukan hanya eselon III, IV, dan V yang harus hilang. Tapi juga eselon I dan II bisa “digusur” bila memang fungsinya tidak lagi dibutuhkan atau tumpang tindih dengan fungsi lain yang serupa.

 

Faktanya, program penyederhanaan birokrasi yang kini telah dan sedang berjalan di Pemerintah Pusat tidak hanya dilakukan pada K/L yang menangani urusan investasi dan/atau perizinan, tapi kebijakan tersebut dipukul rata pada seluruh K/L yang ada di Pusat.

 

Kemendagri adalah salah satu K/L yang telah melakukan proses penyederhanaan birokrasi melalui program penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, akan tetapi kami pribadi selaku staf pelaksana di Kemendagri belum merasakan adanya perubahan signifikan dari proses tersebut. Sejauh ini proses bisnis pekerjaan yang kami lakukan masih tetap sama.

 

Apakah hal tersebut juga terjadi K/L lain, tentu hal itu perlu dilakukan penelitian dan evaluasi lebih mendalam. Nah, sehingga menurut kami, seharusnya Pemerintah Pusat, dalam hal ini, Kemenpan dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri, mau untuk duduk bersama dan menahan dulu program ini agar jangan dulu dilaksanakan di daerah.

 

Lebih baik dan lebih bijaksana, kebijakan penyederhanaan birokrasi ini dilakukan secara penuh di seluruh instansi Pusat, lalu kemudian dilakukan evaluasi secara komprehensif, bahkan bila perlu melibatkan akademisi sehingga hasilnya lebih objektif.

 

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka dapat diambil langkah atau keputusan lanjutan, apakah memang program penyederhanaan birokrasi sudah tepat digulirkan di pemerintah daerah atau belum. Mengingat kondisi pemerintah daerah di Indonesia sangat beragam, dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari 34 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota dengan segala macam jenis latar belakang politik dan psikologi yang tentu sangat kompleks.

Ditinjau dari segi regulasi yang ada dan berlaku saat ini, maka pengaturan tentang Birokrasi di pemerintah daerah ada pada UU No. 5 Tahun 2014 dan PP No. 17 Tahun 2020 untuk pengaturan dari segi kepegawaian/SDM. Adapun pengaturan tentang kelembagaan birokrasinya (perangkat daerah) diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 72 Tahun 2019.

 

Idealnya, apabila memang Pemerintah Pusat ingin menghilangkan seluruh jabatan administrasi (eselon III, IV, dan V) maka pemerintah harus berani untuk langsung melakukan revisi UU No. 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 72 Tahun 2019.

 

Karena di dalam kedua aturan tersebut, masih sangat jelas bahwa pemerintah daerah bisa dan boleh untuk memiliki jabatan administrasi. Proses revisi menjadi penting untuk dilakukan terlebih dahulu dan tidak dilakukan bersamaan dengan proses penyetaraan jabatan karena dengan adanya proses revisi terlebih dahulu, maka semua pihak akan bisa memahami dengan jelas grand design dari program penyederhanaan birokrasi ini.

 

Pegawai ASN selaku subjek dan objek di dalam proses ini menjadi punya gambaran secara utuh tentang karier mereka ke depannya akan seperti apa. Idealnya sih seperti itu. Tapi, ya apapun itu, kami berharap kebijakan penyederhanaan birokrasi ini bisa berjala dengan lancar serta memberikan dampak yang positif bagi Pemerintah Indonesia.

 

Wallahu’alam.

 

Selesai ditulis pada hari Selasa tanggal 23 Syaban 1442 H yang bertepatan dengan tanggal 6 April 2021 di meja kerja, pukul 14.15 WIB

Selasa, 30 Maret 2021

Kementerian Triumvirat

 

Artikel ini mulai ditulis pada hari Senin tanggal 16 Syaban 1442 H yang bertepatan dengan tanggal 29 Maret 2021 Masehi, pukul 13.22 WIB.

 

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan bisa untuk menjadi pelaksana tugas kepresidenan secara bersamaan apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, dan/atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

 

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan menjadi tiga Kementerian yang secara khusus nomenklatur kementeriannya disebutkan dengan tegas dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Merujuk pada salah satu artikel di Wikipedia (https://id.wikipedia.org/wiki/Triumvirat), tiga orang/lembaga yang pada satu waktu menjadi penguasa disebut dengan istilah triumvirat. Triumvirat sendiri berasal dari bahasa latin yang bermakna dari tiga laki-laki.

 

Kembali pada konteks sistem tatanegara di Indonesia, konsekuensi logis dari disebutkannya secara tegas Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ketiga kementerian tadi akan selalu ada dan hadir di Negara Indonesia, siapapun presiden yang terpilih.

 

Satu-satunya cara apabila presiden tidak ingin membentuk ketiga kementerian tersebut atau bahkan sekadar ingin merubah nama nomenklaturnya, presiden harus terlebih dahulu “merayu” Majelis Permusyaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk melakukan amandemen terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan adalah kementerian yang paling sulit untuk dibubarkan.

 

Kenapa harus Kemenlu, Kemendagri dan Kemenhan?

Wallahu’allam, kami pribadi belum melakukan pencarian referensi tulisan tentang alasan di balik pemilihan ketiga kementerian di atas untuk menggantikan Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya secara bersamaan tidak bisa menjalankan tugasnya secara tetap.

 

Akan tetapi, sependek ilmu yang kami miliki, pemilihan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan sebagai pelaksana tugas kepresidenan adalah sebuah keputusan yang sangat tepat. Kenapa?

 

Karena ketiga Kementerian itu mewakili secara umum tugas yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pemerintahan.

 

Apabila kita coba klasifikasikan secara umum tugas sebuah pemerintahan, maka kita bisa membuat sebuah klasifikasi secara ringkas ke dalam urusan pemerintahan dalam negeri, urusan pemerintahan luar negeri, dan urusan pertahanan negara. Semua urusan spesifik pemerintahan pasti ujung-ujungnya akan bermuara pada ketiga klasifikasi di atas, entah itu urusan dalam negeri, urusan luar negeri, dan/atau urusan pertahanan negara.

 

Akan tetapi, kami melihat bahwa saat ini fungsi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan rasa-rasanya mengalami sedikit reduksi.

 

Sebelum kami melanjutkan artikel ini kami akan terlebih dahulu mengatakan bahwa tulisan ini masih sangat minim referensi ilmiah sehingga kurang berbobot. Kami hanya akan mencoba mengemukakan ide dan gagasan tentang fungsi utama yang harusnya diembang oleh kementerian triumvirat di Indonesia, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Semua hanya sekadar opini.


Tugas yang mengalami Reduksi

Sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, secara umum urusan pemerintahan akan bisa dibagi ke dalam tiga klasifikasi global, urusan dalam negeri, urusan luar negeri dan urusan pertahanan.

 

Atas dasar argumen di atas, kami melihat bahwa sepertinya Bapak Bangsa Indonesia menginginkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan menjadi poros utama Kementerian yang akan dibentuk di Indonesia.

 

Ketiga Kementerian ini idealnya harus menjelma menjadi koordinator bagi kementerian-kementerian teknis lainnya yang dibentuk oleh Presiden dan Wakil Presiden. Karena nama nomenklatur ketiga kementerian tadi bersifat umum dan layak untuk menjadi kementerian koordinator

 

Sehingga seharusnya Kementerian Luar Negeri menjadi koordinator bagi segala urusan negara yang berkaitan dengan pihak/negara/Lembaga asing, Kementerian Dalam Negeri bertindak sebagai koordinator semua urusan teknis pemerintahan yang ada di dalam negeri, dan akhirnya semua tentang pertahanan negara harus berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

 

Akan tetapi praktek yang ada dewasa ini, Presiden dan Wakil Presiden terpilih selalu membentuk Kementerian khusus yang menjadi kementerian koordinator, sehingga Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan “berada” di bawah kementerian koordinator.

 

Mari kita coba baca Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagai dasar hukum terbaru bagi kementerian negara di Indonesia.

 

Berdasarkan Pasal 3, Pasal 30, dan Pasal 47 Perpres Nomor 68 Tahun 2019 memang secara tegas disebutkan bahwa seluruh kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sehingga hal itu memberikan gambaran bahwa seluruh kementerian berada di satu tingkatan yang sama.

 

Tapi apabila kita mencermati Pasal 79 Perpres Nomor 68 Tahun 2019 maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kementerian koordinator berada satu tingkat di atas kementerian lainnya, termasuk kementerian triumvirat, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan.

 

Kementerian koordinator, berdasarkan Pasal 79, mempunyai wewenang untuk memanggil para Menteri untuk melaksanakan rapat dan meminta hasil tindaklanjut rapat koordinasi, untuk kemudian laporan tersebut diberikan kepada Presiden melalui menteri koordinator.

 

Merujuk pada pemahaman tersebut, maka menjadi sedikit aneh ketika nantinya kementerian triumvirat harus mengemban tugas kepresidenan tapi pada pelaksanaan tugas sehari-harinya mereka justru berada di bawah Menteri koordinator.

 

Untuk semakin mempermudah pemahaman para pembaca, semoga Allah memberikan rahmat bagi kita semua, maka kami akan langsung mengambil contoh di Kementerian Dalam Negeri.

 

Kementerian Dalam Negeri, nasibmu kini

Saat ini Kementerian Dalam Negeri dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.

 

Pada Pasal 2 Perpres Nomor 11 Tahun 2015 disebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

 

Mari kita bedah terlebih dahulu definisi dari pemerintahan sehingga kita bisa memiliki gambaran tentang tugas yang seharusnya diemban oleh Kementerian Dalam Negeri.

 

Definisi pemerintahan tentu akan sangat beragam terlebih ketika kita berusaha meninjaunya dari segi ilmu pemerintahan. Kita akan dapati banyak ahli yang memberikan definisi terkait pemerintahan.

 

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan mempersingkat tulisan, maka kami akan menyebutkan satu definisi pemerintahan yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

 

Pemerintahan memiliki arti sebagai segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintahan).

 

Berdasarkan definisi di atas maka argumen saya di awal bahwa idealnya Kementerian Dalam Negeri menjadi sebuah Kementerian koordinator memiliki landasan yang kuat.

 

Karena Ketika berbicara tentang urusan pemerintahan dalam negeri maka kita sedang berbicara tentang seluruh urusan negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

 

Maka urusan pekerjaan umum, urusan keuangan, urusan kesehatan, urusan bencana, urusan hukum, pendidikan, sosial, perdagangan, dan seluruh urusan lainnya, sepanjang itu dikerjakan dalam konteks dalam negeri dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka itu adalah bagian dari urusan dalam negeri.

 

Akan tetapi tugas umum yang seharusnya diemban oleh Kementerian Dalam Negeri, kemudian mengalami reduksi oleh Pasal 3 Perpres Nomor 11 Tahun 2015.

 

Di dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan dalam negeri yang diemban oleh Kementerian Dalam Negeri hanya mencakup bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil.

 

Beberapa tugas di atas membuat Kementerian Dalam Negeri seolah-olah menjadi sebuah “Kementerian teknis” dan di bawah “kendali” Kementerian koordinator.

 

Tugas yang saling beririsan

Reduksi tugas Kementerian Dalam Negeri memberikan dampak negatif akan kurang kuatnya posisi Kementerian Dalam Negeri sebagai sebuah Kementerian Negara. Karena jujur, tugas yang saat ini dikerjakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebenarnya bisa dikerjakan oleh Kementerian teknis lainnya.

 

Seperti misalnya urusan pembangunan daerah bisa dikerjakan oleh Bappenas. Urusan keuangan daerah bisa dikerjakan oleh Kementerian Keuangan. Urusan pemerintahan desa bisa sepenuhnya dikerjakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, beberapa urusan yang terdapat dalam administrasi kewilayahan juga bisa ditangani secara langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk urusan kebencanaan dan pemadam kebakaran, urusan batas daerah bisa dikerjakan oleh Badan Pertanahan, dan masih banyak urusan lainnya.

 

Praktis yang bisa sepenuhnya “diklaim” oleh Kementerian Dalam Negeri adalah urusan otonomi daerah (itu pun sebenarnya sudah mencakup tugas pemerintahan teknis yang sudah dikerjakan oleh Kementerian teknis yang sudah ada), urusan politik dan pemerintahan umum dan urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

 

Apalagi ketika wacana penyederhanaan birokrasi yang saat ini gencar dikampanyekan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) ingin benar-benar ditegakan sesuai dengan kaidah keilmuaan yang ada. Maka kaidah menghilangkan tumpang tindih tugas yang sama atau sekadar saling beririsan, maka peran Kementerian Dalam Negeri akan semakin banyak mengalami reduksi apabila konsep tugas yang diemban oleh Kementerian Dalam Negeri tetap dipertahankan sesuai dengan Pasal 3 Perpres Nomor 11 Tahun 2015.

Maka kedepannya, peran Kementerian Dalam Negeri harus lebih komprehensif sesuai dengan definisi awal pemerintahan. Kita harus mau mengkaji secara mendalam alasan dipilihnya Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu Kementerian triumvirat yang secara tegas disebutkan di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Semoga tulisan sederhana ini bisa menjadi sedikit pemantik diskusi untuk kebaikan dan keberlangsungan tugas Kementerian Dalam Negeri dalam sistem pemerintahan Indonesia.

 

Wallahu’alam.

 

Selesai ditulis pada hari Selasa tanggal 17 Syaban 1442 H yang bertepatan dengan tanggal 30 Maret 2021 Masehi di meja kerja, pukul 11.48 WIB

Senin, 22 Maret 2021

Takdir dan Qanaa'ah

Artikel ini mulai ditulis pada hari Senin tanggal 8 Syaban 1442 H yang bertepatan dengan tanggal 22 Maret 2021 Masehi, pukul 11.02 WIB.

 

Tulisan ini banyak mengambil faidah dari kajian Ustaz Firanda Andirja, hafizahullah, yang berjudul TAKDIR (https://www.youtube.com/watch?v=aSg7or4BCRs). Bahkan, atas izin Allah ta’ala, kami pribadi banyak mengambil mutiara ilmu dan nasihat dari beliau, hafizahullah. Semoga Allah ta’ala panjangkan umur beliau dan kita semua dalam ketaatan.

***

“Qanaa’ah adalah harta terbesar untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang dan nyaman. Cermin dari bersihnya hati dan pikiran. Wallahu’alam, bahkan menurut kami pribadi, sifat qanaa’ah adalah buah dari aqidah yang benar. Karena tanpa keyakinan yang benar terhadap takdir, maka rasa-rasanya kita akan sulit untuk bersikap qanaa’ah.

 

Beriman kepada takdir adalah salah satu Rukun Iman, sehingga takdir bukan hal remeh. Kita harus meluangkan waktu khusus untuk belajar memahami takdir sehingga pemahaman kita bisa terbentuk dengan baik dan benar. Karena tanpa pemahaman yang baik dan benar, maka keimanan kita akan mudah goyah. Terlebih di zaman ini, dengan begitu banyak pemikiran yang dengan mudahnya kita baca dan memengaruhi hati.

 


Memahami takdir dengan baik dan benar adalah dengan terlebih dahulu memahami bahwa takdir itu terdiri dari: (1) Ilmu Allah (Allah ta’ala mengetahui segalanya sebelum mencipta); (2) Pencatatan (Allah mencatat apa yang akan Allah ciptakan di Lauh Mahfudz); (3) Kehendak (semua yang akan Allah ciptakan tidak ada yang keluar dari kehendak Allah);dan (4) Penciptaan.

 

Di dalam memahami point-point di atas, maka salah satu kaidah penting yang harus kita pahami adalah perkara takdir tidak ada yang mengetahui, bahkan Nabi, Rasul, dan Malaikat pun tidak mengetahui mengenai takdir sedikit pun.

 

Kaidah ini penting untuk dipahami secara benar dan harus dijadikan dasar dalam keyakinan kita terhadap Allah ta’ala. Seorang Muslim yang mencoba memahami Islam sesuai dengan pemahaman salafus shalih, maka harus mengetahui bahwa perkara takdir adalah perkara yang menjadi mutlak urusan Allah ta’ala.

 

Dengan pemahaman takdir melalui kaidah di atas maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan tenang. Kenapa?

Karena hikmah tidak adanya makhluk yang mengetahui takdir walaupun secuil adalah (1) Jika seseorang mendapatkan kenikmatan, maka dia tidak akan bisa untuk merasa sombong; (2) Jika seseorang mendapat musibah, maka dia tidak akan terlalu merasa sedih; (3) Ketika beramal baik, maka seseorang tidak akan ujub karena dia tidak tahu akhir hidupnya; (4) Jika seseorang beraktivitas, maka dia akan tenang bertawakal karena semua sudah ditakdirkan.

 


‘kan udah takdir?

Mungkin, sebagian dari kita dibuat bingung dengan beberapa pemahaman takdir yang keliru sehingga kadang ada yang tidak mau menerima konsep takdir atau menerima konsep takdir dengan berbagai macam kesalahan.

 

Beberapa orang beranggapan bahwa konsep takdir akan menyebabkan orang menjadi malas, karena merasa bahwa segala sesuatu itu telah ditentukan jadi kenapa harus bekerja?

 

Maka jawabannya adalah takdir Allah tidak menyebabkan hilangnya sebab-akibat. Dan toh, orang yang dengan pemikiran seperti itu dia tidak konsisten menerapkan pemahamannya ke dalam seluruh segi kehidupan. Buktinya ketika dia lapar, dia tetap berusaha untuk mencari makan. Bila dia mau konsisten dengan pemahaman di atas, maka ketika dia lapar, dia harus diam, bukankah kenyang dan lapar juga sudah Allah takdirkan?

 

Sederhanannya adalah takdir itu mutlak urusan Allah, dan urusan kita sebagai manusia adalah untuk beribadah. Jadi mari sibukan diri dengan ibadah, dengan usaha. Bukan menyibukan diri dengan urusan yang kita tidak tahu ilmu tentangnya.

 

Bila pemahaman kita tentang takdir sudah bisa sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam inginkan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama rabbani, maka insyaallah kita akan bisa menerima semua yang terjadi dengan lapang dada.

 

Setelah itu apa?

Tentunya setelah itu kita akan mampu memiliki sikap qanaa’ah, biidznillah.

 

Qanaa’ah itu di awal

Karena kuncinya ada dalam hati. Semuanya tentang apa yang hati kita rasakan di awal. Sebagaimana sabar itu dikatakan sabar bila di awal musibah seseorang itu langsung bisa menahan emosinya, maka begitu juga dengan qanaa’ah.

 

Apapun yang kita dapatkan, sesuai atau tidak sesuai dengan cita-cita dan/atau kualitas dan kuantitas usaha kita, maka idealnya kita harus bisa menerima semuanya dengan lapang dada. Karena semua yang terjadi adalah yang terbaik dari dzat yang Mahasempurna.

 

Di dalam hal ini kita harus bisa peka, kita harus segera melihat apa respon hati di setiap keadaan yang kita alami.

Apakah rasa syukur yang terlintas atau keluhan yang terasa deras?

Allahul Musta’an.

 

Bab qanaa’ah ini akan terlihat jelas Ketika kita dihadapkan pada sebuah hasil yang tidak sesuai harapan dan cita-cita. Terlebih lagi di dalam prosesnya kita merasa sudah mencurahkan segala yang terbaik. Semua sumberdaya sudah kita kerahkan, tapi bila kemudian yang kita dapatkan di luar perkiraan, maka di sanalah letak ujian qanaa’ah.

 

Semoga Allah ta’ala beri kita semua taufik dan hidayah-Nya untuk bisa menggapai hati yang qanaa’ah. Aamiin.

Wallahu’alam.

 

Selesai ditulis pada hari Senin tanggal 8 Syaban 1442 H yang bertepatan dengan tanggal 22 Maret 2021 Masehi di meja kerja, pukul 14.13 WIB