Dahlan Iskan atau biasa media menyebutnya dengan istilah DI ( perlu kita akui bahwa semenjak Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden RI atau semenjak beliau dikenal dan dipuja banyak orang di Indonesia maka semenjak itu pula masyarakat kita, dipelopori oleh media, ramai-ramai untuk menyebut nama seseorang tokoh nasional dengan sebuah singkatan semisal Pak JK untuk Jusuf Kalla, dst. ) seperti yang telah kita ketahui bersama kini menempatii posisi sebagai seorang Menteri BUMN ( Badan Usaha Milik Negara ). Pak DI mulai menjabat sebagai Menteri BUMN terhitung mulai tanggal 18, bulan Oktober, tahun 2011 menggantikan Pak Mustafa Abubakar.
Nama Pak DI mulai dikenal oleh khalayak luas ketika beliau ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menjabat menjadi seorang Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara ( Dirut PLN ). Hal itu sempat menimbulkan banyak pergunjingan, suara miring walau memang tak sedikit juga yang pro tapi harus diakui pada kala itu masih terlalu banyak orang yang kontra terhadap kenyataan yang ada pada saat itu. Pada dasarnya Pak DI memang tidak memiliki latar belakang pendidikan atau kualifikasi khusus yang bersentuhan langsung dengan permasalahan kelistrikan atau teknologi. Pak DI hanya dikenal sebagai seorang Juragan Media, karena beliau menjadi aktor sekaligus alasan utama bangkitnya Jawa Pos dan kini beliau adalah CEO atau pemilik dari Grup Jawa Pos. Beliau juga dikenal sebagai seorang jurnalis sekaligus penulis handal penghasil berbagai macam artikel dan juga buku yang sangat enak untuk dibaca. Singkatnya tak ada fakta yang mampu untuk mendukung beliau menjabat sebagai seorang pimpinan utama sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan!
Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata Pak DI mampu untuk bekerja maksimal sebagai seorang Dirut PLN dengan berbagai macam gebrakan penuh inovasi untuk menyelesaikan macam-macam masalah yang kala itu melilit kuat PLN. Siapa kemudian yang tak berdecak kagum dengan program Sehari Satu Juta Sambungan? Atau program satu bulan tanpa SPPD? Atau bahkan Program Listrik Pra-Bayar? Ya, itu merupakan beberapa contoh nyata dari banyak gebrakan positif yang dilakukan oleh Pak DI dalam kapasitasnya sebagai seorang Dirut PLN untuk mengatasi segala permasalahan yang pada saat itu dihadapai oleh PLN. Tapi dari semua gebrakan yang ada tentu yang akan selalu dikenang dan akan senantiasa dikagumi oleh masyarakat Indonesia adalah kemampuan Pak DI untuk mengatasi masalah byar-pet!
Keberhasilan Pak DI itu merupakan sebuah bukti nyata bahwa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang top-manager tidak terfokus pada kemampuan teknis tapi yang paling utama adalah pimpinan itu harus mempunyai kemampuan dalam memimpin, mengarahkan, bekerja sebagai seorang konduktor, kemampuan untuk membuat konsep dan senantiasa berpikir out of box serta berani dalam mengambil berbagai macam keputusan, kebijakan atau kebijaksanaan.
Hal lain yang kemudian terlihat oleh masyarakat luas ketika Pak DI menjabat sebagai seorang Dirut PLN selain tentunya kinerja optimal adalah Pak DI mampu untuk menunjukan gaya kepemimpinan yang sederhana walau cenderung nyeleneh. Pak DI sering tanpa ragu turun langsung kepada masayarakat, berinteraksi serta jauh dari gaya seorang birokrat selayaknya pejabat Negara pada umumnya. Hal itu tidak dapat dipungkiri memang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.
Dan karena sepak terjang itu, dengan segala trackrecord positif nan mengkilap juga dengan fakta beliau sangat popular di mata masyarakat, maka tak heran akhirnya Bapak Presiden memasukan namanya ke dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II pada masa reshuffle kabinet saat itu. Walaupun gaya kepemimpinan Pak DI yang cenderung sederhana akan tetapi ternyata beliau menyukai juga terhadap apa yang kita sebut dengan “sensasi” atau “kontroversi”.
“Sensasi” dan “kontroversi” itu adalah ketika pada hari Senin, tanggal 5, bulan November, tahun 2012, Pak DI menyerahkan dua nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat ( BK DPR ), yang diduga memeras BUMN. Kedua nama itu adalah Idris Laena dan Sumaryoto. Idris diduga meminta jatah ke PT PAL dan PT Garam sedangkan Sumaryoto diduga meminta jatah ke PT Merpati Nusantara Airlanes.
Kemudian dua hari berselang, Pak DI kembali menyerahkan lima nama anggota DPR lainnya yang lagi-lagi diduga melakukan pemerasan dalam kasus Merpati. Nama-nama yang masuk di dalam laporan Pak DI dalam bentuk sebuah surat itu adalah Achsanul Qosasi, M. Ichlas El Qudsi, Andi Timo Pangerang, Linda Megawati dan Andi Rachmat.
Laporan tersebut jelas menimbulkan banyak protes dari pihak DPR dan tentunya nama-nama yang terdapat di dalamnya bahkan tak sedikit yang mengancam akan melakukan somasi terhadap Pak DI dan melaporkan Pak DI kepada pihak Kepolisian dengan tuntutan pencemaran nama baik. Di lain pihak, ada juga yang menilai bahwa Pak DI salah dalam melakukan laporan karena alih-alih melapor kepada pihak yang lebih berwenang untuk bertindak dalam bidang hukum semisal KPK, Pak DI justru melapor pada BK DPR.
Walaupun dalih yang dikemukakan oleh Pak DI adalah pada hakikatnya beliau tidak pernah ingin melapor permasalahan ini pada siapapun, beliau melapor kepada BK DPR itu pun dalam kapasitas beliau yang diminta secara resmi oleh BK DPR untuk menyebutkan nama-nama yang diduga melakukan pemerasan terhadap BUMN.
Praktik pemerasan diduga dilakukan terkait penyertaan modal negara (PMN). Peristiwa upaya pemerasan ini terungkap dari rapat pemegang saham PT Garam. Pak DI pun mengetahui permasalahan mengenai pemerasan dari rapat itu. Ketika itu, Pak DI menanyakan ke Yulian Lintang ( Dirut PT Garam ) soal adanya permintaan jatah anggota DPR. Kemdian Yulian menceritakan pernah dimintai jatah oleh salah seorang anggota dewan terkait penyertaan modal negara (PMN) yang baru pertama kali diajukan PT Garam. Tetapi, permintaan jatah itu kemudian ditolaknya. Akhirnya, PMN PT Garam belum cair hingga saat ini.
“Sensasi” dan “Kontroversi” lainnya adalah beberapa hari yang lalu “tiba-tiba” Pak DI menarik dua nama yang sebelumnya ada dalam laporang yang beliau sampaikan kepada BK DPR. Dua nama tersebut adalah Timo Pangerang dan El Qudsy. Menurut Pak DI sebetulnya mereka ( Timo dan Qudsy ) tidak terkait sama sekali dengan kasus pemerasan yang digulirkan oleh Pak DI sendiri. Pak DI menyebutkan bahwa kesalahan itu terjadi karena pada saat siding tidak ada notulensi sehingga identifikasi menjadi keliru. Pak DI pun mengaku telah meminta maaf kepada dua politisi yang sebetulnya sama sekali tidak ada sangkut pautnya itu.
ADA APA DI BALIK SEMUA INI?
Bukan karena saya menyukai Pak DI lantas saya menulis hal ini, saya menulis hal ini karena sungguh saya pribadi agak “risih” melihat pergerakan politik yang dilakukan oleh Pak DI. Saya pikir masyarakat awam seperti saya, bisa menilai dengan sangat gamblangnya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak DI ini adalah merupakan sebuah pencitraan politik kaitannya untuk bisa dicalonkan sebagai seorang Presiden. Saya mungkin berburuk sangka tapi politik memang selalu memaksa kita untuk terus berburuk sangka.
Bila boleh saya berpendapat, kekuatan utama Pak DI dalah terletak di media yang dia miliki.
Saya sangat tertarik dengan pernyataan yang dikemukakn oleh salah satu nama yang tercantum dalam laporan Pak DI terhadap BK DPR. Dia mengatakan bahwa akan menjadi percuma berperang argumentasi dan opini dengan Pak DI, dia lebih memilih untuk diam dan membiarkan kelak hukum yang nantinya akan berbicara karena apabila kemudian dia “melawan” Pak DI tidak melalui jalur hukum, maka dia akan babak belur dan kalah telak karena lawan yang dia hadapi adalah seorang Pemilik Media. Mudah saja bagi Pak DI untuk men-stir setiap media yang berada di bawah genggamannya untuk kemudian membuat opini publik bahwa Pak DI yang benar atau setidak-tidaknya terlihat benar.
Bagi saya hal itu merupakan sebuah pernyataan dan juga pilihan yang cerdas seketika saat itu juga saya teringat dengan sebuah tulisan dalam buku yang berjudul INDONESIA HABIS GELAP TERBITLAH TERANG KISAH INSPIRATIF DAHLAN ISKAN.
Buku tersebut berisi beberapa tulisan yang khusus menceritakan sepak terjang Pak DI dalam mengelola listrik di negeri ini tentu dari kaca mata masing-masing penulis artikel itu. Hampir semua artikel atau tulisan dalam buku itu menulis hal positif mengenai Pak DI tapi ada satu artikel yang berjudul GAYA ORANG MEDIA MENGELOLA PERUSAHAAN LISTRIK yang ditulis oleh Dr. Herman Darnel Ibrahim ( Direktur Transmisi dan Dsitribusi PLN 2003-2008/Anggota Dewan Energi Nasional RI 2009-2014 ), beliau benar-benar mampu untuk memberikan gambaran serta persepsi lain dari seorang Pak DI. Salah satu kata-kata yang menarik saya pribadi adalah :
“Dengan kepiawaian mengelola media, Pak DI telah berhasil membentuk persepsi publik, termasuk elite pemerintah dan DPR, sehingga seolah-olah PLN sudah bagus dan tidak punya masalah lagi. Namun dalam pandangan masyarakat listrik tidaklah demikian. Hal yang dilakukan, ibarat mengobati orang sakit, tindakan saat itu baru menghilangkan sindrom, seperti menurunkan panas dan mengurangi rasa sakit. Namun, penyakit utamanya justru belum terobati. Malah, mungkin ada komplikasi baru yang belum terlihat.”
Dengan fakta seperti itu, saya pun mulai bertanya-tanya tentang kinerja seorang Pak DI kaitannya dengan sikap Pak DI sekarang yang jutru asyik untuk berbuat “gaduh” dengan menabuh genderang “politik”. Padahal menurut hemat saya, sebagai seorang yang kagum dan menyukai Pak DI, dengan kesederhanaan, dengan etos kerja dan dengan segala keberanian yang dimilik oleh seorang Pak Dahlan Iskan, Pak DI telah mampu untuk mendapatkan citra politik yang baik, saya pikir cukup baik untuk kemudian beliau mencalonkan diri sebagai seorang Presiden RI.
Jadi tak elok rasanya bila justru Pak DI melakukan sebuah “sensasi” dan “kontroversi” mengenai permasalahan pemerasan. Perlu diingat saya tidak membahas tentang substansi pemerasan, saya hanya berbicara mengenai cara yang dilakukan oleh Pak DI yang saya rasa kurang pas.
Komentar
Posting Komentar