Rabu, 08 September 2021

Jiwa Kepemimpinan yang Baik (bagian kedua)

Artikel ini mulai ditulis pada hari Rabu tanggal 1 Safar 1443 H yang bertepatan dengan tanggal 8 September 2021 Masehi, pukul 10.35 WIB.

 

Bissmillah wa shallatu was sallam ala rasulillah.

Walhamdulillah, Allah mudahkan kami untuk bisa melanjutkan tulisan dengan judul Jiwa Kepemimpinan yang Baik. Secara sederhana, tulisan tersebut kami buat untuk merangkum beberapa sifat dan/atau karakter seorang pemimpin yang idealnya ada serta melekat pada seseorang yang Allah takdirkan untuk mengemban amanah jabatan, di level apapun, khususnya dalam konteks organisasi publik di Indonesia.

Tulisan ini tentu masih sangat jauh dari kata ilmiah, ini hanya sekadar curahan berdasarkan pengalaman pendek kami sebagai seorang staf pelaksana selama kurang lebih tujuh tahun di dunia birokrasi Indonesia. Oleh karena itu, faktor subjektivitas akan sangat terasa. Tapi, kami tak ingin putus harapan, berharap yang sedikit ini bisa memberi pencerahan.

***

3) Pengambilan Keputusan (Decision-making)

Berperan sebagai seorang pemimpin, terlebih lagi pemimpin di dalam struktur organisasi publik di Indonesia, merupakan sebuah pekerjaan yang tidak bisa dinggap remeh. Suka atau tidak, budaya birokrasi Indonesia masih kental dengan budaya “kerajaan”. Bawahan harus melayani atasan.

Dalam proses pembuatan kebijakan, maka budaya melayani atasan bisa bermakna positif tapi seringnya justru bermakna negatif. Idealnya bawahan hanya memberi pilihan kebijakan pada atasan untuk selanjutnya atasan yang memilih kebijakan mana yang akan diambil dan dilaksanakan.

Tapi yang terjadi di lapangan, bawahan yang membuat alternatif kebijakan, melaporkannya ke atasan, tapi atasan tidak tegas dan spesifik memilih kebijakan. Mereka justru membuat area “abu-abu”, sehingga pada akhirnya si bawahan yang harus menentukan pilihan kebijakan.

Konkritnya adalah, di awal si bawahan akan memberikan dua alternatif kebijakan, tapi si atasan tidak mau memilih dan justru memerintahkan si bawahan untuk hanya memberikan satu pilihan kebijakan. Kenapa hal itu terjadi? Karena si atasan tidak mempunyai ilmu untuk memilih kebijakan yang baik dan/atau si atasan tidak mau mengambil resiko (tidak mau disalahkan) atas pilihan kebijakan yang nantinya akan dilakukan.

Sehingga apabila semuanya dilakukan oleh si bawahan, mulai dari rumusan kebijakan dan penerapan kebijakan, ketika nantinya di dalam implementasi kebijakan terdapat kesalahan, si atasan akan dengan mudahnya “cuci tangan” dan menyalahkan si bawahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, point pengambilan kebijakan sangat berhubungan dengan kemampuan dan kemauan atasan untuk “pasang badan” terhadap segala masalah yang mungkin muncul dari sebuah kebijakan. Atasan tidak bisa bermental tempe, atasan harus siap menanggung malu dan semua tanggungan lainnya yang muncul akibat kebijakan yang telah dia pilih. Sehingga beban atasan lebih banyak di beban psikis bukan beban fisik.

Kerja fisik harus banyak berada di bawahan adapun kerja psikis harus banyak berada di atasan. Jadi, si atasan tidak hanya harus cerdas untuk memilih kebijakan tapi atasan juga harus siap menangung segala resiko yang ditimbulkan.

Wallahu’alam.

 

Selesai ditulis pada hari hari Rabu tanggal 1 Safar 1443 H yang bertepatan dengan tanggal 8 September 2021 Masehi di meja kerja, pukul 11.13 WIB

0 komentar:

Posting Komentar