Sabtu, 8 Syawwal 1447 H / 28 Maret 2026
09.16 WIB
Bissmillah wa shallatu wa sallam ala rasulillah
Pada hari Jumat, 7 Syawwal 1447 H (27 Maret 2026), di sore hari menjelang waktu berakhirnya jam kerja. Kami melakukan obrolan ringan bersama Pak Guru, Dr. Sudrajat, seorang Widyaiswara Utama di kantor kami, Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II (dulu bernama PPSDM Regional Bandung).
Pak Guru menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG), di luar kontroversinya, pro atau kontra dan segala dinamika yang menyertainya, menunjukan bahwa negara kita sangat mampu untuk menjalankan sebuah program dengan baik serta konsisten ketika serius dan maksimal dalam menjalankannya.
Sekali lagi, diskusi kami tidak sedang membahas baik atau buruknya program tersebut. Kami hanya sedang berdiskusi tentang kemampuan negara kita dalam mengeksekusi sebuah program.
Bahkan menurut hemat kami, dalam perspektif manajemen perubahan organisasi, program MBG membuktikan bahwa ketika seorang pemimpin konsisten dengan program yang dicetuskannya, konsisten dalam setiap unsur dan tahapan implementasinya, yaitu perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, maka program tersebut akan mampu terlaksana.
Hal itu semakin menegaskan peran penting figur seorang pemimpin dalam konteks organisasi publik yang ada di Indonesia. Lebih dari sekadar sebuah sistem yang baik, pemerintahan Indonesia masih lebih membutuhkan figur pemimpin dalam menghadirkan sebuah perubahan ataupun pelaksanaan sebuah program.
Berdasarkan argumen tersebut, maka perubahan di pemerintahan Indonesia masih menggunakan pola top-down. Perubahan, di mayoritas unsur pemerintahan, belum bisa dilakukan secara bottom-up. Secara ide, ya bisa dilakukan bottom-up, tapi intinya ide itu harus bisa diterima dan dipahami oleh pimpinan untuk kemudian diturunkan menjadi sebuah ide dan gagasan top-down.
Well, itu-lah fakta yang kami tangkap sependek ilmu dan pengalaman yang kami miliki. Sehingga "PR" besar pemerintahan Indonesia saat ini adalah menghasilkan para pemimpin yang memiliki kompetensi, komitmen dan integritas dalam kebaikan. Sehingga mereka bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik setiap harinya.
Dan hal itu tidak mungkin bisa dihasilkan dari sebuah sistem yang tidak mengindahkan meritokrasi. Bila meritokrasi masih sebatas angan di siang bolong, maka sejauh itu pula organisasi pemerintahan yang ada di Indonesia tidak akan pernah bisa menggapai sebuah kemajuan yang hakiki. Semua hanya semu dan indah secara tampilan.
Wallahu'allam.
Selesai ditulis pada hari Sabtu, 8 Syawwal 1447 H bertepatan dengan tanggal 28 Maret 2026 pukul 17.06 WIB.
Komentar
Posting Komentar