Langsung ke konten utama

Episode Kesembilan: Berbicara tentang Perasaan, Logika, Syariat hingga Kasus NPD Taubat

Rabu, 9 Syaban 1447 H / 28 Januari 2026

08.38 WIB


Bissmillah wa shallatu wa sallam ala rasulillah

EPISODE KESEMBILAN

https://youtu.be/A3gQcAAckQw


Perasaan tidak boleh mengalahkan logika dan logika tidak boleh mengalahkan syariat. Sebuah kalimat yang coba kami implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bagi kami, perasaan dan logika harus dibingkai dalam ikatan syariat. 


Dalam kondisi normal maka respon awal kita terhadap suatu kejadian selalu menghadirkan perasaan terlebih dahulu. Idealnya perasaan tersebut kemudian duduk manis berdiskusi dengan logika. Sehingga "keinginan" bisa berubah menjadi "kebutuhan". 


Ya, bila boleh kami analogikan, perasaan itu akan menghasilkan "keinginan". Maka tanpa hadirnya logika, keinginan tersebut tak bisa untuk kemudian mengerucut menjadi "kebutuhan". Logika dalam hal ini berfungsi sebagai filter, dia memilah dan memilih dengan berbagai pertimbangan logis, sehingga muncul "kebutuhan".


Dan sesaat sebelum kita lakukan, kita nilai dulu dengan syariat, apa hukum dari "kebutuhan" itu. Karena bisa jadi ada beberapa "kebutuhan" yang itu dinilai tidak baik oleh syariat, walaupun sudah sangat masuk logika manusia.


Mungkin begitu ilustrasinya tapi dalam pelaksanaan selalu ada pengecualian dan realita tidak bisa selalu dalam kondisi ideal. Ini hanya prinsip umum yang coba kami terapkan. Semoga Allah mudahkan.


EPISODE KESEMBILAN

https://youtu.be/A3gQcAAckQw


Wallahu'allam.

Selesai ditulis pada hari Rabu, 9 Syaban 1447 H yang bertepatan dengan tanggal 28 Januari 2026 pukul 08.43 WIB.

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jiwa Kepemimpinan yang Baik (Bagian Ketujuh)

AHAD, 10 MUHARAM 1447 H // 6 JULI 2025 12.41 WIB Bissmillah wa shallatu wa sallam ala rasulillah Jiwa Kepemimpinan yang Baik (Bagian Pertama)  1. Membagi tugas. 2. Menjadi mentor. Jiwa Kepemimpinan yang Baik (Bagian Kedua)  3. Pengambilan Keputusan (Decision-making). Jiwa Kepemimpinan yang Baik (Bagian Ketiga)  4. Tidak Terlalu Membutuhkan pada Bawahan. Jiwa Kepemimpinan yang Baik (Bagian Keempat)  5. Jujur. Jiwa Kepemimpinan yang Baik (Bagian Kelima)  6. Menciptakan dan/atau membangun sebuah iklim birokrasi/proses kerja sesuai dengan yang dia inginkan/ucapkan/janjikan. Jiwa Kepemimpinan yang Baik (Bagian Keenam)  7. Teladan Pimpinan dan Konsistensi Penerapan Aturan Jiwa Kepemimpinan yang Baik (Bagian Ketujuh) 8. Regenerasi Di dalam sebuah organisasi yang baik harus memiliki pembagian tugas yang jelas sehingga masing-masing orang yang ada di dalam organisasi tersebut bisa melakukan identifikasi serta bertindak sesuai dengan tugas yang telah mereka miliki. ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

D-IV atau S1 ?

Suatu malam pada hari Sabtu , tanggal 14, bulan Januari , tahun 2012, berlatar tempatkan teras masjid Al-Ilmi IPDN Kampus Kalimantan Barat, terjadi satu percakapan ringan sangat sederhana tapi kemudian mampu untuk membuat otak ini menjadi rumit karena terus memikirkan substansi dari apa yang diperbincangkan itu, terlalu rumit sehingga saya pikir perlu untuk dituangkan dalam sebuah narasi penuh kata, tidak berpetuah dan tidak juga indah. Tapi cukup-lah untuk sekedar berbagi ide dan informasi yang pastinya tidak sesat. Dan ini-lah percakapan singkat itu : HP ( inisial teman saya ) : “Dim, kamu lebih milih mana, S.IP atau S.STP ?” Saya : “mmm….pengennya sih S.IP” HP : “Kenapa, Dim? Kata orang kan kalo S.STP tuh lebih baik buat karir dan kata orang juga S.IP tuh lebih condong buat jadi dosen.” Saya : “Wah gak tau sih kalo masalah yang kayak gitunya, tapi saya ingin S.IP karena yang saya tau S.IP itu lebih mudah untuk nantinya kita mau nerusin ke S2, nah kalo S.STP itu gak semua unive...
8 komentar
Baca selengkapnya

Sekilas tentang PP 11/2017

Rabu, 22 Rajab 1438 H / 19 April 2017 19.00 WIB Pasal 134 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyebutkan bahwa Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini (UU ASN) harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Berdasarkan ketentuan diatas, peraturan pemerintah sebagai bentuk dari peraturan pelaksana berkenaan dengan UU ASN harus ada selambat-lambatnya tanggal 15 bulan Januari tahun 2016. Karena UU ASN disahkan serta diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Akan tetapi kenyataan yang ada adalah peraturan pelaksana itu baru muncul ke permukaan di tahun 2017, tepatnya pada tanggal 7 bulan April tahun 2017. Kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan. Ya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017) telah resmi disahkan pada tanggal 30 Maret 2017 dan kemudian diundangkan pada tanggal 7 April 2017. Dengan...
11 komentar
Baca selengkapnya