Rabu, 25 Desember 2013

Otonomi milik siapa?

Rabu, 25 Desember 2013
19.18 WIB


Beberapa hari yang lalu (bagi mereka yang memperhatikan berita dengan seksama) tentu telah mengetahui bahwa RUU ASN telah disahkan oleh DPR-RI dan tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden untuk kemudian dilakukan penomoran.

DPR-RI kemudian memberikan waktu paling maksimal 2 (dua) tahun bagi pemerintah untuk membuat aturan pelaksana dari UU pengganti UU 43/1999 itu, yakni Peraturan Pemerintah, sehingga setiap aturan yang terkandung di dalamnya bisa untuk cepat terlaksana.

Akan tetapi DPR-RI hanya memberikan waktu maksimal 6 (enam) bulan bagi pemerintah untuk membentuk Komite     Aparatur Sipil Negara (KASN), sebuah lembaga baru yang akan mengurusi setiap fit & proper test bagi pengisian jabatan dan di tahun 2015 Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara harus sudah terwujud.

3 (tiga) tugas yang cukup berat bagi pemerintah, yang tentunya akan efektif dilaksanakan di masa kepemimpinan Presiden baru setelah Pak SBY nanti.

Ya, sebuah konsekuensi logis sebagai pihak eksekutif, yakni pelaksana Undang-undang.

Tapi itu hanya sebuah pembuka, hanya sekedar basa-basi di malam hari, bukan menu utama yang akan saya sajikan di tulisan ini.

Kali ini saya akan mencoba untuk sedikit mengulas tentang kewenangan.

Tapi sekedar berita yang saya tampilkan di muka tentu tidak begitu saja sia-sia atau sama sekali tidak berkaitan.

Semangat UU ASN adalah merubah kinerja pegawai pemerintahan.
Image yang kini tersemat bagi pegawai pemerintah adalah segerombolan pekerja tidak produktif, akan coba diubah melalui UU ASN dengan secara total merombak struktur, prosedur bahkan kultur pegawai pemerintah di Indonesia.

Apa yang dulu tersemat dalam dunia kerja sektor swasta akan coba diterapkan di dalam birokrasi Indonesia. Tidak merubah orientasinya, karena memang akan selalu berbeda : pelayanan dan keuntungan.

Akan tetapi mengambil semangat yang ada terkandung di dalamnya. Semangat kompetensi dan kompetisi!

Dan ini-lah kaitannya dengan apa yang akan saya tulis di sini. Saya sangat setuju dan berharap cepat UU ASN segera terlaksana walaupun jujur saya pun gemetar membayangkan apa jadinya bersaing secara terbuka, sangat terbuka!

Tapi saya tidak yakin apabila hanya dengan mengandalkan UU ASN, seluruh aspek dalam birokrasi Indonesia akan juga ikut terbenahi.

UU ASN hanya membenahi masalah kepegawaian.  Ya, pegawai itu sumber daya utama dalam organisasi tapi struktur organisasinya pun harus ikut diperbaiki dan lebih jauh lagi, kewenangannya pun harus jelas dibagi.

Masalahnya sekarang, struktur organisasi birokrasi Indonesia belum ada tanda-tanda akan diperbaiki padahal di dalamnya juga terdapat permasalahan. Masalah utama tentu adalah permasalahan tentang masih berbelit-belitnya jalur birokrasi yang ada di Indonesia.

Struktur organisasi birokrasi Indonesia masih gemuk walaupun tidak juga bisa dibilang minim fungsi, justru sebaliknya terlampau banyak fungsi! Sehingga saling tumpang tindih satu sama lainnya.

Misalnya saja untuk satu hal atau urusan, harus dilakukan oleh banyak bagian sehingga hanya sibuk dalam mengurus koordinasi, bukan sibuk mencari alternatif cara pencapaian tujuan organisasi.

Tumpang tindih pelaksanaan wewenang yang sangat menganggu adalah dalam hal pelasanaan urusan pemerintahan.

Semangat yang terkandung dalam pergerakan reformasi ketika menggulingkan orde baru waktu itu salah satunya adalah merubah sistem sentralistik menjadi desentralisasi dan memberikan kepercayaan lebih besar kepada daerah dengan diberikannya otonomi seluas-luasnya.

Hal itu telah tercapai tapi terlihat belum maksimal.

Satu hal yang perlu dipahami dalam membahas otonomi di negeri ini adalah tentu otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan, bukan Negara Federal. Sehingga memang tidak bisa untuk begitu saja sepenuhnya lepas dari intervensi Pemerintah Pusat.

Kenapa harus tetap Negara Kesatuan? Well, saya pribadi belum mengetahui alasan spesifik dan argument kuat mengenai itu, tapi satu hal yang saya tau, mempertahankan konsep Negara Kesatuan adalah salah satu syarat ketika dilakukan perubahan UUD 1945 selain dari kesepakatan lain yakni, tidak merubah Pembukaan UUD 1945 serta memperkuat sistem Presidensil.

Mungkin ada diantara anda semua yang mau untuk berbagi kenapa Indonesia harus tetap menjadi Negara Kesatuan? :)

Kembali ke pembahasan, semangat reformasi untuk memberikan otonomi kepada pemerintah daerah pun diwujudkan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

Kemudian di dalam UU 32/2004 Pasal 10 ayat (3) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah (pusat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama.

Pada ayat sebelumnya (1) dan (2), disebutkan dengan jelas bahwa selain dari kewenangan pemerintah pusat yang disebutkan di dalam UU tersebut yang tentu saja keenam urusan tadi, maka pemerintah daerah menjalankan otonomi. seluas-luasnya.

Permasalahan sekarang adalah pemerintah pusat melalui Kementerian, juga mengurusi urusan pemerintah yang sebenarnya bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Mengurusi dalam artian juga memiliki program kerja yang bersifat teknis di lapangan sehingga program kerja itu sering kali berbenturan tak karuan dengan program kerja pemerintah daerah.

Di sisi lain, kementerian-kementerian itu pun memiliki struktur organisasi yang panjang karena seperti yang telah disebutkan di atas, mereka mengatur juga permasalahan hingga ke urusan teknis sehingga panjang birokrasi Indonesia dibuatnya.

Logika yang akan saya berikan adalah logika mengenai siapa yang memiliki wilayah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

UUD 1945 mengatur secara jelas bahwa NKRI dibagi ke dalam beberapa provinsi, dan setiap provinsi terdiri dari kabupaten dan/atau kota.

Sehingga apabila kita balik maka Kabupaten dan Kota adalah pembentuk atau alasan dari adanya Indonesia.

Hal itu semakin menjadi realistis di era reformasi ini ketika desentralisasi dan sistem bottom-up yang diharapkan, serta demokrasi yang diterapkan.

Bila begitu adanya, maka urusan pemerintahan itu akan jauh lebih baik apabila diserahkan langsung kepada pemerintah, yang dalam hal ini pemerintah kabupaten atau kota untuk mengerjakannya, karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Secara teorinya, mereka jauh lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan, yang menjadi 3 (tiga) fungsi utama pemerintah, bisa cepat untuk diberikan.

Bayangkan bila hal itu dikerjakan oleh orang pusat?

Kecuali Indonesia itu hanya seluas Jakarta, hal itu mungkin saja dilakukan tapi karena faktanya Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, sehingga tidak efektif serta bijak bila harus Pusat yang mengerjakan.

Tapi sekali lagi, karena Indonesia merupakan Negara Kesatuan, maka memang tetap harus ada beberapa urusan strategis yang harus dijalankan secara terpusat.

Akan tetapi tentu tidak semua urusan dan UU pun telah menyebutkan bahwa hanya 6 (enam) urusan yang menjadi urusan pusat, selebihnya merupakan wewenang pemerintah daerah.

Kenyataanya? Kok semua urusan, pusat ikut mengurusi?? Pantas saja struktur birokrasi Indonesia itu menjadi gemuk!

Total sekarang ini Indonesia memiliki 34 kementerian dan masing-masing kementerian memiliki pelaksana tugas teknis tersendiri dalam bentuk direktorat jenderal.

Tinggal anda hitung sendiri berapa banyak bagian yang ada di dalamnya dan berapa banyak pegawai yang diperjakan.

Tak heran koordinasi menjadi hal yang begitu sulit untuk dilakukan di Indonesia dewasa ini!

Solusi yang coba saya tawarkan atau pemikiran yang ada dalam benak saya adalah Indonesia harus melakukan definisi ulang terhadap otonomi daerah. Diputuskan secara jelas otonomi itu berada dimana.

Kembali pada sistem bottom-up serta desentralisasi, tentu sangat pas apabila otonomi daerah diletakan di kabupaten dan kota.

Sehingga segala bentuk organisasi teknis berada di kabupaten dan kota di bawah kendali Kepala Daerahnya masing-masing, dikerjakan sesuai dengan kemampuan dan ciri khas daerah itu.

Provinsi dijadikan sebagai koordinator dari setiap kabupaten dan kota yang ada di bawahnya dan Presiden adalah kepala pemerintahan yang mengkoordinir semua daerah yang ada di Indonesia.

Presiden tentu tetap memegang penuh kendali semua urusan pemerintahan dibantu oleh menteri, akan tetapi karena telah ada otonomi, maka urusan yang di luar urusan absolut pemerintah pusat, Presiden dibantu menteri, hanya cukup untuk menentukan kebijakan umum sebagai acuan, fondasi serta koridor bagi setiap daerah dalam menjalankan otonominya.

Pemerintah Pusat, Presiden dan Menteri, tidak lagi harus mempunyai unsur pelaksana teknis, biarkan teknis pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Sehingga Kementerian yang dipimpin oleh Menteri yang tidak membidangi urusan absolut Pemerintah Pusat cukup mempunyai kesekretariatan, tidak harus mempunyai direktorat.

Saya yakin dengan struktur organisasi itu, birokrasi Indonesai akan menjadi jauh lebih ramping sehingga jalur birokrasi menjadi jauh lebih sederhana. 

Pemerintah daerah pun akan jauh lebih leluasa dalam menjalankan segala kebijakan yang memang menjadi urusannya.

Reformasi kepegawaian telah resmi dimulai dengan adanya UU ASN dan juga PP 46/2011. Kini tinggal menunggu reformasi di dalam organisasi pemerintah itu sediri dalam memangkas struktur dan memperjelas kewenangan yang ada.

Itu berarti harus ada revisi dalam UU 32/2004 dan UU 39/2008, atau bahkan pemerintah mulai untuk mewacanakan membentuk juga UU tentang Pemerintah Pusat, sehingga jelas tata kerja organisasi yang ada di Pusat.

Well, untill then #PMA all day guys! :)

Senin, 09 Desember 2013

RUU ASN dan Eksistensi IPDN


Senin, 09 Desember 2013
16.01 WIB


Pemerintah dan DPR intensifkan pembahasan RUU ASN

“Jangan kaget kalau dalam bulan Desember ini DPR akan ketok palu untuk mengesahkan RUU ASN menjadi undang-undang,” 
Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa 

Setelah cukup lama meredup, ASN kini kembali menghangat. Untuk beberapa orang, terutama mereka yang berada di luar masalah kepegawaian, ASN memang bukan merupakan sebuah isu yang menarik untuk diperbincangkan. 

Tapi disadari atau tidak, sebenarnya semua masyarakat di Indonesia bersentuhan langsung dengan masalah ini. 

Kenapa seperti itu? Karena kepegawaian di sini berkenaan dengan PNS dan PNS itu merupakan pelayanan bagi masyarakat. 

Masyarakat mau tidak mau pasti akan berurusan dengan PNS untuk mendapatkan pelayanan. Terutama pelayanan di bidang administrasi dan terutama karena Indonesia belum seperti Amerika atau negara-negara maju lainnya. Yang telah mampu untuk berjalan tanpa campur tangan lebih dari negara. 

Sehingga pelayanan tidak lagi dititiberatkan kepada para pekerja plat merah. 

Isu utama dari RUU ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah untuk memperbaiki bahkan merevolusi iklim budaya kerja PNS serta seluruh sistem pembinaan yang ada di dalamnya. 

Indonesia yang kini berada dalam euphoria reformasi, penuh dengan segala penarapan prinsip demokrasi. Tidak bisa lagi menjalankan struktur, kultur, dan prosedur pembinaan PNS melalui cara lama, yang lebih berfokus pada spoil system

Walaupun sedari dulu, secara aturan, merit system telah diteriakan begitu lantang. Ahh, tak perlu rasanya saya menjelaskan lebih detail tentang apa itu spoil system dan merit system

Itu telah menjadi sebuah rahasia umum. Kalian pasti mengetahui walaupun tidak pada batas memahami. 

Secara sederhanya, budaya organisasi publik di Indonesia masih sangat tertutup. Tidak berjalan efektif apalagi efisien. Pelayanan publik yang seharusnya bermuara pada kepuasan pada masyarakat, masih harus terjebak pada pola-pola lama yang hanya berusaha untuk membuat bahagia atasannya. 

Maka dengan segala permasalahan tersebut, DPR melalui hak inisiatif untuk membentuk sebuah UU mengajukan RUU ASN yang juga dibantu oleh beberapa ahli, yang salah satunya adalah, Prof. Mifta Thoha. 

Lalu apa yang ingin saya bahas pada tulisan? Saya ingin mencoba untuk mengkaitkan RUU ASN itu dengan eksistensi lembaga pendidikan kepamongprajaan IPDN yang memproyeksikan lulusannya untuk menjadi seorang PNS. 

Kenapa? Karena secara sangat singkatnya, apabila RUU ASN itu kemudian telah disahkan menjadi UU ASN lalu dijalankan dengan setiap PP (Peraturan Pemerintah) maka pada saat itu juga IPDN tidak lagi relevan untuk tetap ada. 

Mengapa saya berpikir radikal seperti itu? Ini analisis singkat dan mungkin dangkal yang bisa saya berikan kepada anda semua. 

Penyebutan ASN atau Aparatur Sipil Negara, menurut Prof. Mifta Thoha, sebagai salah satu perumus RUU tersebut, dilandasi oleh kenyataan bahwa selama ini di Indonesia belum ada penyebutan khusus atau spesifik terhadap profesi dari PNS itu sendiri. 

UU terdahulu UU No. 8/1974 yang kemudian direvisi oleh UU 43/1999 menggunakan istilah kepegawaian. Sedangkan kepegawaian itu sendiri berarti hal ihwal tentang orang yang bekerja di dalam pemerintahan. 

Dan di dalam kepegawaian itu sendiri telah terkumpul berbagai macam sebutan profesi, seperti Polri, Jaksa, Guru, Hakim, TNI, dan sebagainya. 

Masih menurut Prof. Mifta Thoha, sebutan PNS tidak menunjukan gugus profesi karena di dalamnya terdiri dari berbagai macam profesi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 

Oleh karena itu, dipilih-lah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu gugus profesi yang spesifik bagi PNS yang selama ini kita kenal bekerja di setiap instansi pemerintahan. 

Kenapa ASN? Kenapa tidak pamong praja? Yang sebenarnya telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia dan bahkan telah memiliki perguruan tinggi yang khusus menciptakan kader-kader pamong praja yang setiap lulusannya mendapat titel Pamong Praja Muda? 

Alasan yang dikemukakan oleh Prof. Mifta Thoha sangat sederhana, sungguh terlampau sederhana. Beliau menyebutkan bahwa pamong praja tidak lagi popular dan bahkan cenderung dekat dengan pengertian Satpol PP. Yang terlanjur identik buruk di mata masyarakat, khususnya masyarakat kecil. 

ASN sendiri dipilih karena menurut perkembangan Manajemen Sumber daya Manusia telah dikenal profesi pegawai yang bekerja di pemerintahan, yakni Public Civil Servant (Service)

Berdasarkan data sederhana tersebut, dilihat dari segi penamaan. Maka ketika RUU ASN itu telah menjadi UU ASN, maka profesi PNS tidak akan lagi dikenal dalam aturan kepegawaian. 

PNS hanya menjadi sebutan umum. Sedangkan nanti di masa depan profesi itu dikenal dengan sebutan ASN. 

Lalu kita lihat dalam Pasal 2 Permendagri No. 36/2009 tentang Statuta IPDN, yang menyebutkan bahwa IPDN berkedudukan sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Departemen Dalam Negeri.

Kepamongprajaan? Profesi apa itu? Berarti seharusnya nanti menjadi ke-aparatur sipil negarawanan, iya ‘kan

Mungkin sebagian dari anda kemudian akan mengerutkan dahi lalu berkata, “ahh itu kan hanya sekedar istilah!”. Kemudian meneruskan dengan berkata, “tinggal revisi aturan tentang statutanya, dang anti istilahnya, beres!”

Seandainya saja RUU ASN itu hanya merubah istilah penyebutan gugus profesi, seandainya saja kawan. 

Tapi nyatanya, struktur, kultur, dan prosedur dalam pembinaan PNS atau perlu mulai saya gunakan istilah ASN, juga mengalami perubahan besar. Ini revolusi kawan! 

Maka tidak berhenti pada perubahan istilah, tapi substansi pendidikan di lembaga ini pun harus mengikuti setiap perubahan aturan tersebut. 

Karena IPDN tidak membentuk lulusannya untuk menjadi dosen tapi pekerja yang siap pakai di setiap instansi pemerintah yang ada di Indonesia. Sehingga titik beratny ada pada aturan, bukan teori! 

Di dalam RUU ASN, telah digunakan management yang sangat terbuka menekankan sangat berat pada kompetensi. Tidak lagi pada sistem karir yang mengedepankan senioritas. 

Bahkan persaingan itu akan semakin berat karena juga terbuka untuk mereka yang berada di swasta. Benar-benar kompetisi berdasarakan kompetensi. Suka atau tidak, tapi itu-lah dunia kepegawaian dewasa ini! 

Maka secara sangat, sangat, sangat sederhananya, ketika paradigma UU ASN terimplementasikan dalam dunia kepegawaian di birokrasi Indonesia, masih relevan kah pendidikan kepamongprajaan di Lembaga ini yang menekankan pada senioritas? Terpisah sangat jelas oleh tingkatan hierarki? Penekanan pada pembentukan sikap loyal, respect, dan disiplin tapi tak mampu diimbangi oleh kualifikasi pendidikan yang mumpuni? 

Ini hanya analisa sangat dangkal. 

Memang struktur dan prosedur itu bisa cepat untuk dirubah dengan cara melakukan pembaharuan terhadap aturan yang ada. Tapi perubahan kultur pasti akan mengalami waktu dan benturan yang cukup lama. 

Terlebih mindset kepegawaian kita yang telah lama dibentuk dalam kungkungan orde baru, tapi pertanyaannya sampai kapan budaya lama itu mampu bertahan melawan perubahan manajemen yang ada dewasa ini? 

DKI Jakarta, Kota Bandung, dan Kementerian PAN & RB, dalam lingkup yang kecil, telah juga menerapkan sistem Fit & Proper Test dalam pengisian jabatannya atau bahasa yang lebih dikenal masyarakat kita adalah, lelang jabatan. 

Dan ketika RUU ASN telah menjadi UU ASN, hal itu berlaku secara nasional bahkan rekan-rekan swasta bisa ikut terlibat memperebutkannya. Siap kah kita? 

Ini menjadi sebuah persaingan terbuka, sangat terbuka. Saya yang merupakan bagian dari lembaga pendidikan ini, telah 3 tahun mengeyam pendidikan “kepamongprajaan” di kampus ini, hanya sekedar dihadapkan dengan aturan yang akan digunakan di masa depan dengan segala kondisi ideal yang nantinya akan terwujud apabila aturan itu terlaksana, harus menjawab dengan jujur bahwa pendidikan di kampus ini tidak akan mampu untuk mengikuti ritme aturan tersebut. Harus ada perubahan radikal di dalamnya! 

Iklim pendidikan harus benar-benar dibentuk dan terinternalisasi. Tidak bisa seperti sekarang ini, tidak bisa, dan tidak akan pernah bisa. 

Jangan artikan ini sebagai sebuah bentuk caci maki terhadap lembaga yang selama ini telah membentuk saya. 

Ini justru sebuah bentuk kekhawatiran terhadap eksistensi lembaga ini di masa depan. Bentuk rasa cinta, dalam sebentuk tulisan kritikan yang saya harap bisa membangun. 

#PMA all day, guys!

Minggu, 08 Desember 2013

Generasi idiot, benarkah?


Minggu, 08 Desember 2013
20.01 WIB


Einstein pernah berkata, "I fear the day when technology overlaps our humanity. It will be then that the world will have permanent ensuing generations of idiots."

Di dalam tulisan ini, saya tidak akan membahas tentang benar atau tidaknya quote tersebut. Ya, ada orang yang memperdebatkannya.

Tidak sedikit orang yang menyatakan bahwa Eisntein semasa hidupnya tidak pernah mengatakan hal itu tapi banyak juga yang meyakini bahwa kalimat itu adalah benar ucapan Einstein.

Terlepas dari itu semua, teknologi informasi dalam bentuk media sosial memang telah membuat sebuah masyarakat baru. Masyarakat tanpa batas dalam artian yang sangat luas.

Tidak berhenti disitu, media sosial juga ternyata mampu merubah kebiasaan setiap orang yang menggunakannya. Konstruktif, tapi kadang justru destruktif.

Bahkan dalam bentuk yang lebih ektrim atau radikal, banyak orang yang menjadi candu terhadapnya. 

Media sosial kemudian semakin jumawa ketika seakan mendapat perhatian lebih di saat dewasa ini juga diikuti oleh perkembanagan teknologi (gadget) mobile. Sehingga setiap orang semakin terikat olehnya.

Fasilitas gadget yang membuat hampir semua orang terus terhubung dengan koneksi dunia maya, membuat media sosial semakin nyaman menancapkan taring budayanya.

Apa mau dikata? Itu-lah dunia kita sekarang ini dan akan semakin terus menggila di masa depan!

Melawannya? Bukan sebuah pilihan cerdas. Karena memang kita membutuhkannya, yang tidak kita butuhkan adalah kemudian justru kita yang dibuat tak berdaya dan diperdaya olehnya.

Hakikatnya, kita, manusia merupakan subjek aktif yang harus mampu mengatur segala sesuatunya. Kita adalah sumber daya dominan dan sudah seharusnya kita mendominasi atas segalanya.

Kenapa seperti itu? Karena diantara segala sumber daya yang ada di dunia ini, manusia-lah satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, pikiran, hati, motivasi, prestasi, dan segala unsur penggerak lainnya.

Lalu sumber daya lainnya? Mohon maaf, mereka hanya (seharusnya) menjadi berarti atau bermanfaat ketika disentuh dan digerakan oleh manusia.

Jadi tidak bijak ketika justru kita harus menghentikan atau bahkan melawan segala perkembangan teknologi informasi yang ada. Biarkan segala penemuan itu muncul ke permukaan karena toh itu merupakan manifestasi pemikiran manusia.

Permasalahan yang harus diperhatikan disini adalah justru pada kita, manusia. Bagaimana cara kita mengelolanya dan memanfaatkannya.

Tidak sebatas pada kemampuan kita untuk mampu mengoperasikan segala teknologi yang ada tapi lebih dari itu kita harus mampu untuk menciptakan kemanfaatan darinya.

Sekarang ada dimana posisi saya? Jujur saya akui, saya belum bisa untuk sepenuhnya mengoperasikan segala teknologi dengan baik apalagi harus menciptakan manfaat dari setiap kehadirannya.

Kaitannya dengan media sosial apakah saya candu terhadapnya? Saya ragu untuk menjawabnya. Saya memiliki hampir semua media sosial yang ada. Bahkan ketika saya mulai menggunakan smartphone, saya harus akui dengan adil, bahwa saya masih banyak menghabiskan waktu untuk menggunakan smartphone itu untuk keperluan rekreasi dalam sebentuk eksis di dunia maya. Wow!

Terkadang saya gelisah bila dalam satu hari tak saya dapati notifikasi media sosial yang saya gunakan menunjukan batang hidungnya. Setiap saya mengalami sebuah permasalahan tak jarang saya curahkan di media sosial.

Hal itu saya rasa mulai tak sehat! 

Sedikit demi sedikit saya akan menjadi idiot sepertinya. Mengacuhkan segala yang nyata untuk hal-hal semu di dunia maya!

Seperti yang saya sebutkan di awal, tak bijak bila harus menyalahkan benda mati. Media sosial itu ya terserah dan tergantung kita pemakainya. Apakah menjadi positif atau negatif.

Positif di media sosial apakah bisa? Sangat bisa! Dan banyak yang telah memberi bukti. Media sosial bisa digunakan untuk saling berbagi nasihat dalam kebaikan, semangat positif dan segala indoktrinasi pemikiran membangun.

Banyak tokoh yang telah berbuat seperti itu. Dan seperti itu seharusnya para pengguna media sosial berbuat. Tidak berhenti hanya sekedar berbagi momen bahagia atau mendapatkan perhatian, tapi juga harus mampu untuk menebarkan optimisme. Membentuk cara berpikir positif.

Entah karena pikiran itu atau bukan, saya pun mulai untuk mendefinisikan ulang dalam penggunaan media sosial. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya “memberanikan” diri untuk men-delete akun facebook, yang selama ini telah menemani saya.

Kenapa? Entah, tiba-tiba saya tak lagi memiliki passion terhadapnya. Atau mungkin juga karena telah banyak media sosial yang kini saya miliki dan kelola, sehingga facebook mulai tak lagi saya perhatikan.

Path, instagram, blogspot, tumblr, twitter, BBM, Line, dan Skype, saya rasa telah lebih dari cukup untuk saya jadikan sebagai media sosial. Dengan keluarnya saya dari komunitas facebook, setidaknya saya mengurangi sedikit waktu saya dalam mengelola media sosial yang saya miliki. Yang artinya ada waktu lebih bagi saya untuk terus bernyawa di dunia nyata.

Memang hanya facebook, tapi saya pikir ini langkah awal dalam hal menghindari menjadi generasi idiot.

#PMA all day, guys!