Rabu, 25 Desember 2013

Otonomi milik siapa?

Rabu, 25 Desember 2013
19.18 WIB


Beberapa hari yang lalu (bagi mereka yang memperhatikan berita dengan seksama) tentu telah mengetahui bahwa RUU ASN telah disahkan oleh DPR-RI dan tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden untuk kemudian dilakukan penomoran.

DPR-RI kemudian memberikan waktu paling maksimal 2 (dua) tahun bagi pemerintah untuk membuat aturan pelaksana dari UU pengganti UU 43/1999 itu, yakni Peraturan Pemerintah, sehingga setiap aturan yang terkandung di dalamnya bisa untuk cepat terlaksana.

Akan tetapi DPR-RI hanya memberikan waktu maksimal 6 (enam) bulan bagi pemerintah untuk membentuk Komite     Aparatur Sipil Negara (KASN), sebuah lembaga baru yang akan mengurusi setiap fit & proper test bagi pengisian jabatan dan di tahun 2015 Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara harus sudah terwujud.

3 (tiga) tugas yang cukup berat bagi pemerintah, yang tentunya akan efektif dilaksanakan di masa kepemimpinan Presiden baru setelah Pak SBY nanti.

Ya, sebuah konsekuensi logis sebagai pihak eksekutif, yakni pelaksana Undang-undang.

Tapi itu hanya sebuah pembuka, hanya sekedar basa-basi di malam hari, bukan menu utama yang akan saya sajikan di tulisan ini.

Kali ini saya akan mencoba untuk sedikit mengulas tentang kewenangan.

Tapi sekedar berita yang saya tampilkan di muka tentu tidak begitu saja sia-sia atau sama sekali tidak berkaitan.

Semangat UU ASN adalah merubah kinerja pegawai pemerintahan.
Image yang kini tersemat bagi pegawai pemerintah adalah segerombolan pekerja tidak produktif, akan coba diubah melalui UU ASN dengan secara total merombak struktur, prosedur bahkan kultur pegawai pemerintah di Indonesia.

Apa yang dulu tersemat dalam dunia kerja sektor swasta akan coba diterapkan di dalam birokrasi Indonesia. Tidak merubah orientasinya, karena memang akan selalu berbeda : pelayanan dan keuntungan.

Akan tetapi mengambil semangat yang ada terkandung di dalamnya. Semangat kompetensi dan kompetisi!

Dan ini-lah kaitannya dengan apa yang akan saya tulis di sini. Saya sangat setuju dan berharap cepat UU ASN segera terlaksana walaupun jujur saya pun gemetar membayangkan apa jadinya bersaing secara terbuka, sangat terbuka!

Tapi saya tidak yakin apabila hanya dengan mengandalkan UU ASN, seluruh aspek dalam birokrasi Indonesia akan juga ikut terbenahi.

UU ASN hanya membenahi masalah kepegawaian.  Ya, pegawai itu sumber daya utama dalam organisasi tapi struktur organisasinya pun harus ikut diperbaiki dan lebih jauh lagi, kewenangannya pun harus jelas dibagi.

Masalahnya sekarang, struktur organisasi birokrasi Indonesia belum ada tanda-tanda akan diperbaiki padahal di dalamnya juga terdapat permasalahan. Masalah utama tentu adalah permasalahan tentang masih berbelit-belitnya jalur birokrasi yang ada di Indonesia.

Struktur organisasi birokrasi Indonesia masih gemuk walaupun tidak juga bisa dibilang minim fungsi, justru sebaliknya terlampau banyak fungsi! Sehingga saling tumpang tindih satu sama lainnya.

Misalnya saja untuk satu hal atau urusan, harus dilakukan oleh banyak bagian sehingga hanya sibuk dalam mengurus koordinasi, bukan sibuk mencari alternatif cara pencapaian tujuan organisasi.

Tumpang tindih pelaksanaan wewenang yang sangat menganggu adalah dalam hal pelasanaan urusan pemerintahan.

Semangat yang terkandung dalam pergerakan reformasi ketika menggulingkan orde baru waktu itu salah satunya adalah merubah sistem sentralistik menjadi desentralisasi dan memberikan kepercayaan lebih besar kepada daerah dengan diberikannya otonomi seluas-luasnya.

Hal itu telah tercapai tapi terlihat belum maksimal.

Satu hal yang perlu dipahami dalam membahas otonomi di negeri ini adalah tentu otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan, bukan Negara Federal. Sehingga memang tidak bisa untuk begitu saja sepenuhnya lepas dari intervensi Pemerintah Pusat.

Kenapa harus tetap Negara Kesatuan? Well, saya pribadi belum mengetahui alasan spesifik dan argument kuat mengenai itu, tapi satu hal yang saya tau, mempertahankan konsep Negara Kesatuan adalah salah satu syarat ketika dilakukan perubahan UUD 1945 selain dari kesepakatan lain yakni, tidak merubah Pembukaan UUD 1945 serta memperkuat sistem Presidensil.

Mungkin ada diantara anda semua yang mau untuk berbagi kenapa Indonesia harus tetap menjadi Negara Kesatuan? :)

Kembali ke pembahasan, semangat reformasi untuk memberikan otonomi kepada pemerintah daerah pun diwujudkan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

Kemudian di dalam UU 32/2004 Pasal 10 ayat (3) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah (pusat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama.

Pada ayat sebelumnya (1) dan (2), disebutkan dengan jelas bahwa selain dari kewenangan pemerintah pusat yang disebutkan di dalam UU tersebut yang tentu saja keenam urusan tadi, maka pemerintah daerah menjalankan otonomi. seluas-luasnya.

Permasalahan sekarang adalah pemerintah pusat melalui Kementerian, juga mengurusi urusan pemerintah yang sebenarnya bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Mengurusi dalam artian juga memiliki program kerja yang bersifat teknis di lapangan sehingga program kerja itu sering kali berbenturan tak karuan dengan program kerja pemerintah daerah.

Di sisi lain, kementerian-kementerian itu pun memiliki struktur organisasi yang panjang karena seperti yang telah disebutkan di atas, mereka mengatur juga permasalahan hingga ke urusan teknis sehingga panjang birokrasi Indonesia dibuatnya.

Logika yang akan saya berikan adalah logika mengenai siapa yang memiliki wilayah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

UUD 1945 mengatur secara jelas bahwa NKRI dibagi ke dalam beberapa provinsi, dan setiap provinsi terdiri dari kabupaten dan/atau kota.

Sehingga apabila kita balik maka Kabupaten dan Kota adalah pembentuk atau alasan dari adanya Indonesia.

Hal itu semakin menjadi realistis di era reformasi ini ketika desentralisasi dan sistem bottom-up yang diharapkan, serta demokrasi yang diterapkan.

Bila begitu adanya, maka urusan pemerintahan itu akan jauh lebih baik apabila diserahkan langsung kepada pemerintah, yang dalam hal ini pemerintah kabupaten atau kota untuk mengerjakannya, karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Secara teorinya, mereka jauh lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan, yang menjadi 3 (tiga) fungsi utama pemerintah, bisa cepat untuk diberikan.

Bayangkan bila hal itu dikerjakan oleh orang pusat?

Kecuali Indonesia itu hanya seluas Jakarta, hal itu mungkin saja dilakukan tapi karena faktanya Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, sehingga tidak efektif serta bijak bila harus Pusat yang mengerjakan.

Tapi sekali lagi, karena Indonesia merupakan Negara Kesatuan, maka memang tetap harus ada beberapa urusan strategis yang harus dijalankan secara terpusat.

Akan tetapi tentu tidak semua urusan dan UU pun telah menyebutkan bahwa hanya 6 (enam) urusan yang menjadi urusan pusat, selebihnya merupakan wewenang pemerintah daerah.

Kenyataanya? Kok semua urusan, pusat ikut mengurusi?? Pantas saja struktur birokrasi Indonesia itu menjadi gemuk!

Total sekarang ini Indonesia memiliki 34 kementerian dan masing-masing kementerian memiliki pelaksana tugas teknis tersendiri dalam bentuk direktorat jenderal.

Tinggal anda hitung sendiri berapa banyak bagian yang ada di dalamnya dan berapa banyak pegawai yang diperjakan.

Tak heran koordinasi menjadi hal yang begitu sulit untuk dilakukan di Indonesia dewasa ini!

Solusi yang coba saya tawarkan atau pemikiran yang ada dalam benak saya adalah Indonesia harus melakukan definisi ulang terhadap otonomi daerah. Diputuskan secara jelas otonomi itu berada dimana.

Kembali pada sistem bottom-up serta desentralisasi, tentu sangat pas apabila otonomi daerah diletakan di kabupaten dan kota.

Sehingga segala bentuk organisasi teknis berada di kabupaten dan kota di bawah kendali Kepala Daerahnya masing-masing, dikerjakan sesuai dengan kemampuan dan ciri khas daerah itu.

Provinsi dijadikan sebagai koordinator dari setiap kabupaten dan kota yang ada di bawahnya dan Presiden adalah kepala pemerintahan yang mengkoordinir semua daerah yang ada di Indonesia.

Presiden tentu tetap memegang penuh kendali semua urusan pemerintahan dibantu oleh menteri, akan tetapi karena telah ada otonomi, maka urusan yang di luar urusan absolut pemerintah pusat, Presiden dibantu menteri, hanya cukup untuk menentukan kebijakan umum sebagai acuan, fondasi serta koridor bagi setiap daerah dalam menjalankan otonominya.

Pemerintah Pusat, Presiden dan Menteri, tidak lagi harus mempunyai unsur pelaksana teknis, biarkan teknis pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Sehingga Kementerian yang dipimpin oleh Menteri yang tidak membidangi urusan absolut Pemerintah Pusat cukup mempunyai kesekretariatan, tidak harus mempunyai direktorat.

Saya yakin dengan struktur organisasi itu, birokrasi Indonesai akan menjadi jauh lebih ramping sehingga jalur birokrasi menjadi jauh lebih sederhana. 

Pemerintah daerah pun akan jauh lebih leluasa dalam menjalankan segala kebijakan yang memang menjadi urusannya.

Reformasi kepegawaian telah resmi dimulai dengan adanya UU ASN dan juga PP 46/2011. Kini tinggal menunggu reformasi di dalam organisasi pemerintah itu sediri dalam memangkas struktur dan memperjelas kewenangan yang ada.

Itu berarti harus ada revisi dalam UU 32/2004 dan UU 39/2008, atau bahkan pemerintah mulai untuk mewacanakan membentuk juga UU tentang Pemerintah Pusat, sehingga jelas tata kerja organisasi yang ada di Pusat.

Well, untill then #PMA all day guys! :)

Senin, 09 Desember 2013

RUU ASN dan Eksistensi IPDN


Senin, 09 Desember 2013
16.01 WIB


Pemerintah dan DPR intensifkan pembahasan RUU ASN

“Jangan kaget kalau dalam bulan Desember ini DPR akan ketok palu untuk mengesahkan RUU ASN menjadi undang-undang,” 
Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa 

Setelah cukup lama meredup, ASN kini kembali menghangat. Untuk beberapa orang, terutama mereka yang berada di luar masalah kepegawaian, ASN memang bukan merupakan sebuah isu yang menarik untuk diperbincangkan. 

Tapi disadari atau tidak, sebenarnya semua masyarakat di Indonesia bersentuhan langsung dengan masalah ini. 

Kenapa seperti itu? Karena kepegawaian di sini berkenaan dengan PNS dan PNS itu merupakan pelayanan bagi masyarakat. 

Masyarakat mau tidak mau pasti akan berurusan dengan PNS untuk mendapatkan pelayanan. Terutama pelayanan di bidang administrasi dan terutama karena Indonesia belum seperti Amerika atau negara-negara maju lainnya. Yang telah mampu untuk berjalan tanpa campur tangan lebih dari negara. 

Sehingga pelayanan tidak lagi dititiberatkan kepada para pekerja plat merah. 

Isu utama dari RUU ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah untuk memperbaiki bahkan merevolusi iklim budaya kerja PNS serta seluruh sistem pembinaan yang ada di dalamnya. 

Indonesia yang kini berada dalam euphoria reformasi, penuh dengan segala penarapan prinsip demokrasi. Tidak bisa lagi menjalankan struktur, kultur, dan prosedur pembinaan PNS melalui cara lama, yang lebih berfokus pada spoil system

Walaupun sedari dulu, secara aturan, merit system telah diteriakan begitu lantang. Ahh, tak perlu rasanya saya menjelaskan lebih detail tentang apa itu spoil system dan merit system

Itu telah menjadi sebuah rahasia umum. Kalian pasti mengetahui walaupun tidak pada batas memahami. 

Secara sederhanya, budaya organisasi publik di Indonesia masih sangat tertutup. Tidak berjalan efektif apalagi efisien. Pelayanan publik yang seharusnya bermuara pada kepuasan pada masyarakat, masih harus terjebak pada pola-pola lama yang hanya berusaha untuk membuat bahagia atasannya. 

Maka dengan segala permasalahan tersebut, DPR melalui hak inisiatif untuk membentuk sebuah UU mengajukan RUU ASN yang juga dibantu oleh beberapa ahli, yang salah satunya adalah, Prof. Mifta Thoha. 

Lalu apa yang ingin saya bahas pada tulisan? Saya ingin mencoba untuk mengkaitkan RUU ASN itu dengan eksistensi lembaga pendidikan kepamongprajaan IPDN yang memproyeksikan lulusannya untuk menjadi seorang PNS. 

Kenapa? Karena secara sangat singkatnya, apabila RUU ASN itu kemudian telah disahkan menjadi UU ASN lalu dijalankan dengan setiap PP (Peraturan Pemerintah) maka pada saat itu juga IPDN tidak lagi relevan untuk tetap ada. 

Mengapa saya berpikir radikal seperti itu? Ini analisis singkat dan mungkin dangkal yang bisa saya berikan kepada anda semua. 

Penyebutan ASN atau Aparatur Sipil Negara, menurut Prof. Mifta Thoha, sebagai salah satu perumus RUU tersebut, dilandasi oleh kenyataan bahwa selama ini di Indonesia belum ada penyebutan khusus atau spesifik terhadap profesi dari PNS itu sendiri. 

UU terdahulu UU No. 8/1974 yang kemudian direvisi oleh UU 43/1999 menggunakan istilah kepegawaian. Sedangkan kepegawaian itu sendiri berarti hal ihwal tentang orang yang bekerja di dalam pemerintahan. 

Dan di dalam kepegawaian itu sendiri telah terkumpul berbagai macam sebutan profesi, seperti Polri, Jaksa, Guru, Hakim, TNI, dan sebagainya. 

Masih menurut Prof. Mifta Thoha, sebutan PNS tidak menunjukan gugus profesi karena di dalamnya terdiri dari berbagai macam profesi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 

Oleh karena itu, dipilih-lah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu gugus profesi yang spesifik bagi PNS yang selama ini kita kenal bekerja di setiap instansi pemerintahan. 

Kenapa ASN? Kenapa tidak pamong praja? Yang sebenarnya telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia dan bahkan telah memiliki perguruan tinggi yang khusus menciptakan kader-kader pamong praja yang setiap lulusannya mendapat titel Pamong Praja Muda? 

Alasan yang dikemukakan oleh Prof. Mifta Thoha sangat sederhana, sungguh terlampau sederhana. Beliau menyebutkan bahwa pamong praja tidak lagi popular dan bahkan cenderung dekat dengan pengertian Satpol PP. Yang terlanjur identik buruk di mata masyarakat, khususnya masyarakat kecil. 

ASN sendiri dipilih karena menurut perkembangan Manajemen Sumber daya Manusia telah dikenal profesi pegawai yang bekerja di pemerintahan, yakni Public Civil Servant (Service)

Berdasarkan data sederhana tersebut, dilihat dari segi penamaan. Maka ketika RUU ASN itu telah menjadi UU ASN, maka profesi PNS tidak akan lagi dikenal dalam aturan kepegawaian. 

PNS hanya menjadi sebutan umum. Sedangkan nanti di masa depan profesi itu dikenal dengan sebutan ASN. 

Lalu kita lihat dalam Pasal 2 Permendagri No. 36/2009 tentang Statuta IPDN, yang menyebutkan bahwa IPDN berkedudukan sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Departemen Dalam Negeri.

Kepamongprajaan? Profesi apa itu? Berarti seharusnya nanti menjadi ke-aparatur sipil negarawanan, iya ‘kan

Mungkin sebagian dari anda kemudian akan mengerutkan dahi lalu berkata, “ahh itu kan hanya sekedar istilah!”. Kemudian meneruskan dengan berkata, “tinggal revisi aturan tentang statutanya, dang anti istilahnya, beres!”

Seandainya saja RUU ASN itu hanya merubah istilah penyebutan gugus profesi, seandainya saja kawan. 

Tapi nyatanya, struktur, kultur, dan prosedur dalam pembinaan PNS atau perlu mulai saya gunakan istilah ASN, juga mengalami perubahan besar. Ini revolusi kawan! 

Maka tidak berhenti pada perubahan istilah, tapi substansi pendidikan di lembaga ini pun harus mengikuti setiap perubahan aturan tersebut. 

Karena IPDN tidak membentuk lulusannya untuk menjadi dosen tapi pekerja yang siap pakai di setiap instansi pemerintah yang ada di Indonesia. Sehingga titik beratny ada pada aturan, bukan teori! 

Di dalam RUU ASN, telah digunakan management yang sangat terbuka menekankan sangat berat pada kompetensi. Tidak lagi pada sistem karir yang mengedepankan senioritas. 

Bahkan persaingan itu akan semakin berat karena juga terbuka untuk mereka yang berada di swasta. Benar-benar kompetisi berdasarakan kompetensi. Suka atau tidak, tapi itu-lah dunia kepegawaian dewasa ini! 

Maka secara sangat, sangat, sangat sederhananya, ketika paradigma UU ASN terimplementasikan dalam dunia kepegawaian di birokrasi Indonesia, masih relevan kah pendidikan kepamongprajaan di Lembaga ini yang menekankan pada senioritas? Terpisah sangat jelas oleh tingkatan hierarki? Penekanan pada pembentukan sikap loyal, respect, dan disiplin tapi tak mampu diimbangi oleh kualifikasi pendidikan yang mumpuni? 

Ini hanya analisa sangat dangkal. 

Memang struktur dan prosedur itu bisa cepat untuk dirubah dengan cara melakukan pembaharuan terhadap aturan yang ada. Tapi perubahan kultur pasti akan mengalami waktu dan benturan yang cukup lama. 

Terlebih mindset kepegawaian kita yang telah lama dibentuk dalam kungkungan orde baru, tapi pertanyaannya sampai kapan budaya lama itu mampu bertahan melawan perubahan manajemen yang ada dewasa ini? 

DKI Jakarta, Kota Bandung, dan Kementerian PAN & RB, dalam lingkup yang kecil, telah juga menerapkan sistem Fit & Proper Test dalam pengisian jabatannya atau bahasa yang lebih dikenal masyarakat kita adalah, lelang jabatan. 

Dan ketika RUU ASN telah menjadi UU ASN, hal itu berlaku secara nasional bahkan rekan-rekan swasta bisa ikut terlibat memperebutkannya. Siap kah kita? 

Ini menjadi sebuah persaingan terbuka, sangat terbuka. Saya yang merupakan bagian dari lembaga pendidikan ini, telah 3 tahun mengeyam pendidikan “kepamongprajaan” di kampus ini, hanya sekedar dihadapkan dengan aturan yang akan digunakan di masa depan dengan segala kondisi ideal yang nantinya akan terwujud apabila aturan itu terlaksana, harus menjawab dengan jujur bahwa pendidikan di kampus ini tidak akan mampu untuk mengikuti ritme aturan tersebut. Harus ada perubahan radikal di dalamnya! 

Iklim pendidikan harus benar-benar dibentuk dan terinternalisasi. Tidak bisa seperti sekarang ini, tidak bisa, dan tidak akan pernah bisa. 

Jangan artikan ini sebagai sebuah bentuk caci maki terhadap lembaga yang selama ini telah membentuk saya. 

Ini justru sebuah bentuk kekhawatiran terhadap eksistensi lembaga ini di masa depan. Bentuk rasa cinta, dalam sebentuk tulisan kritikan yang saya harap bisa membangun. 

#PMA all day, guys!

Minggu, 08 Desember 2013

Generasi idiot, benarkah?


Minggu, 08 Desember 2013
20.01 WIB


Einstein pernah berkata, "I fear the day when technology overlaps our humanity. It will be then that the world will have permanent ensuing generations of idiots."

Di dalam tulisan ini, saya tidak akan membahas tentang benar atau tidaknya quote tersebut. Ya, ada orang yang memperdebatkannya.

Tidak sedikit orang yang menyatakan bahwa Eisntein semasa hidupnya tidak pernah mengatakan hal itu tapi banyak juga yang meyakini bahwa kalimat itu adalah benar ucapan Einstein.

Terlepas dari itu semua, teknologi informasi dalam bentuk media sosial memang telah membuat sebuah masyarakat baru. Masyarakat tanpa batas dalam artian yang sangat luas.

Tidak berhenti disitu, media sosial juga ternyata mampu merubah kebiasaan setiap orang yang menggunakannya. Konstruktif, tapi kadang justru destruktif.

Bahkan dalam bentuk yang lebih ektrim atau radikal, banyak orang yang menjadi candu terhadapnya. 

Media sosial kemudian semakin jumawa ketika seakan mendapat perhatian lebih di saat dewasa ini juga diikuti oleh perkembanagan teknologi (gadget) mobile. Sehingga setiap orang semakin terikat olehnya.

Fasilitas gadget yang membuat hampir semua orang terus terhubung dengan koneksi dunia maya, membuat media sosial semakin nyaman menancapkan taring budayanya.

Apa mau dikata? Itu-lah dunia kita sekarang ini dan akan semakin terus menggila di masa depan!

Melawannya? Bukan sebuah pilihan cerdas. Karena memang kita membutuhkannya, yang tidak kita butuhkan adalah kemudian justru kita yang dibuat tak berdaya dan diperdaya olehnya.

Hakikatnya, kita, manusia merupakan subjek aktif yang harus mampu mengatur segala sesuatunya. Kita adalah sumber daya dominan dan sudah seharusnya kita mendominasi atas segalanya.

Kenapa seperti itu? Karena diantara segala sumber daya yang ada di dunia ini, manusia-lah satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, pikiran, hati, motivasi, prestasi, dan segala unsur penggerak lainnya.

Lalu sumber daya lainnya? Mohon maaf, mereka hanya (seharusnya) menjadi berarti atau bermanfaat ketika disentuh dan digerakan oleh manusia.

Jadi tidak bijak ketika justru kita harus menghentikan atau bahkan melawan segala perkembangan teknologi informasi yang ada. Biarkan segala penemuan itu muncul ke permukaan karena toh itu merupakan manifestasi pemikiran manusia.

Permasalahan yang harus diperhatikan disini adalah justru pada kita, manusia. Bagaimana cara kita mengelolanya dan memanfaatkannya.

Tidak sebatas pada kemampuan kita untuk mampu mengoperasikan segala teknologi yang ada tapi lebih dari itu kita harus mampu untuk menciptakan kemanfaatan darinya.

Sekarang ada dimana posisi saya? Jujur saya akui, saya belum bisa untuk sepenuhnya mengoperasikan segala teknologi dengan baik apalagi harus menciptakan manfaat dari setiap kehadirannya.

Kaitannya dengan media sosial apakah saya candu terhadapnya? Saya ragu untuk menjawabnya. Saya memiliki hampir semua media sosial yang ada. Bahkan ketika saya mulai menggunakan smartphone, saya harus akui dengan adil, bahwa saya masih banyak menghabiskan waktu untuk menggunakan smartphone itu untuk keperluan rekreasi dalam sebentuk eksis di dunia maya. Wow!

Terkadang saya gelisah bila dalam satu hari tak saya dapati notifikasi media sosial yang saya gunakan menunjukan batang hidungnya. Setiap saya mengalami sebuah permasalahan tak jarang saya curahkan di media sosial.

Hal itu saya rasa mulai tak sehat! 

Sedikit demi sedikit saya akan menjadi idiot sepertinya. Mengacuhkan segala yang nyata untuk hal-hal semu di dunia maya!

Seperti yang saya sebutkan di awal, tak bijak bila harus menyalahkan benda mati. Media sosial itu ya terserah dan tergantung kita pemakainya. Apakah menjadi positif atau negatif.

Positif di media sosial apakah bisa? Sangat bisa! Dan banyak yang telah memberi bukti. Media sosial bisa digunakan untuk saling berbagi nasihat dalam kebaikan, semangat positif dan segala indoktrinasi pemikiran membangun.

Banyak tokoh yang telah berbuat seperti itu. Dan seperti itu seharusnya para pengguna media sosial berbuat. Tidak berhenti hanya sekedar berbagi momen bahagia atau mendapatkan perhatian, tapi juga harus mampu untuk menebarkan optimisme. Membentuk cara berpikir positif.

Entah karena pikiran itu atau bukan, saya pun mulai untuk mendefinisikan ulang dalam penggunaan media sosial. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya “memberanikan” diri untuk men-delete akun facebook, yang selama ini telah menemani saya.

Kenapa? Entah, tiba-tiba saya tak lagi memiliki passion terhadapnya. Atau mungkin juga karena telah banyak media sosial yang kini saya miliki dan kelola, sehingga facebook mulai tak lagi saya perhatikan.

Path, instagram, blogspot, tumblr, twitter, BBM, Line, dan Skype, saya rasa telah lebih dari cukup untuk saya jadikan sebagai media sosial. Dengan keluarnya saya dari komunitas facebook, setidaknya saya mengurangi sedikit waktu saya dalam mengelola media sosial yang saya miliki. Yang artinya ada waktu lebih bagi saya untuk terus bernyawa di dunia nyata.

Memang hanya facebook, tapi saya pikir ini langkah awal dalam hal menghindari menjadi generasi idiot.

#PMA all day, guys!

Minggu, 24 November 2013

Psikologi Masa

Minggu, 24 November 2013
16.23 WIB


Kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu belakangan ini, kami (mahasiswa/praja yang berada tingkat 4 empat atau tahun terakhir), sedang “dihebohkan” oleh sebuah tugas penentu kelulusan bernama Laporan Akhir (bagi kami yang D4) dan Skripsi (bagi mereka yang S1).

Sederhanaaya laporan akhir (LA) atau skripsi merupakan sebuah tulisan ilmiah sebagai syarat kelulusan kami dari kampus ini.

Dari sudut pandang akademisi, karena kami adalah sekumpulan mahasiswa yang memang berada di jalur akademis, seharusnya dan idealnya, LA ataupun skripsi bukan merupakan sebuah monster yang menakutkan.
 
Karena sedari awal, ketika kami memutuskan untuk menjadi bagian dari sebuah perguruan tinggi, sebuah lembaga pendidikan, tentu menyadari dengan sangat waras bahwa akan selalu dihadapkan pada setiap tugas berkenaan dengan bidang akademis.

Tapi disini hal itu menjadi cerita lain, atau bahkan juga menghinggapi setiap mahasiswa di luar sana, LA ataupun skripsi tetap sangat menakutkan dan bisa membuat jantung berdegup tak karuan.

Banyak alasan yang berada di belakang perasaan itu. Tapi tentu alasan utama dan umumnya adalah karena kehidupan akademis tidak menjadi budaya atau kebiasaan dalam kehidupan sehari-harinya.

Kegiatan akademis berupa tulis menulis ataupun meneliti ataupun membaca menjadi barang awam bagi kami. Bahkan cenderung aneh dan lucu untuk dilakukan.
 
Maka ketika hal itu harus kami lakukan, atau dipaksakan, jelas kami tersedak dan terkejut dibuatnya.

Semua mendadak menjadi begitu sibuk. Semua mendadak menjadi kutu buku dibuatnya. Semua mendadak menjadi suka untuk masuk ke dalam perpustakaan dan peminjaman buku menjadi hal sangat padat untuk dilakukan.

Ini tentu bagus, bahwa semua orang menjadi serius ketika memang dipaksakan. Tapi mari kita coba lihat dari sudut pandang yang lain atau akan saya coba kemukakan fakta lain.

Semua orang seperti sangat terburu-buru, padahal semuanya telah terjadwal dengan sangat baik. Saya termasuk orang yang percaya proses dan percaya bahwa segala sesuatunya itu harus berjalan sesuai dengan waktunya. Tidak harus kita buru-buru, dan jangan pula kita perlambat.

Tapi saya pun setuju bila kita memang bisa melakukan nya sekarang kenapa juga harus ditunda nanti? Semakin cepat kita menyelesaikan suatu pekerjaan tentu semakin baik bagi kita karena kita pun akan mampu untuk segera melangkah ke pekerjaan selanjutnya.

Tapi masalahnya adalah, pekerjaan kami saat ini, tidak atau belum terfokus pada pembuatan LA ataupun skripsi, bahkan pekerjaan kami dalam satu hari tidak terpusat pada hal itu.

Maka ketika kita justru fokus untuk menghabiskan waktu dalam pembuatan LA atau skripsi tapi di waktu yang bersamaan harus juga meninggalkan pekerjaan lain, yang sebenarnya wajib untuk kita lakukan, apakah itu yang diharapkan?

Saya hanya menekankan pada sebuah keseimbangan, yang tentunya membutuhkan sebuah perencanaan matang. Tidak kerja secara serabutan, acak-acakan tanpa sebuah perencanaan. 

Bila seperti itu kita hanya bekerja sesuai dengan mood yang kita miliki.

Lalu bila mood itu telah tiada? Bisa apa?

Tapi bila kita bekerja berlandaskan jadwal, maka ada atau tanpa mood pun, kita pasti akan memaksakan diri untuk mengerjakan pekerjaan itu.

Ini hanya sebuah argument apabila kita fokus pada satu hal tapi juga meninggalkan pekerjaan lain. Berbeda ceritanya apabila kita memang hanya tinggal dihadapkan pada satu pekerjaan maka ya kita memang harus fokus pada satu hal itu.

Pendapat saya ini memang tidak terlalu memperhatikan antara pekerjaan wajib ataupun tidak, antara yang utama ataupun pokok. Dan tentu hal-hal itu juga memang perlu untuk diperhatikan.

Saya hanya tidak ingin kita semua terjebak dalam psikologi massa. Yang akhirnya akan membuat kita terombang-ambing di tengah banyak orang. Kita harus punya landasan tersendiri lalu percaya dan mantap untuk mengerjakan hal itu.

#PMA all day, guys!

Senin, 18 November 2013

Konspirasi

http://detikislam.com/wp-content/uploads/2013/02/konspirasi.jpg

SENIN, 18-11-2013
09.14 WIB


Di dalam situs Wikipedia.org, disebutkan bahwa teori konspirasi atau teori persekongkolan adalah teori-teori yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari satu atau serangkaian peristiwa (pada umumnya peristiwa politik, sosial, atau sejarah) adalah suatu rahasia dan seringkali memperdaya, direncanakan diam-diam oleh sekelompok rahasia atau organisasi yang sangat berkuasa atau berpengaruh.

Masih menurut situs yang sama, disebutkan bahwa ada dua kubu utama penganut teori ini. Kelompok pertama adalah mereka yang hanya percaya bahwa segala hal mungkin terjadi apabila ada dukungan argumentasi yang kuat, fakta akurat, data ilmiah, pendapat yang bisa diverifikasi kebenarannya, tokoh-tokoh yang nyata, sejarah yang memang ada dan bukan mitos.

Sedangkan kelompok kedua adalah mereka yang percaya tanpa syarat alias mereka yang menganggap apapun yang terjadi sudah dirancang sedemikian rupa, yang acapkali menghubungkan dengan mitos, legenda, supranatural, dan sebagainya.

Teori konspirasi memang selalu menjadi pembahasan yang menarik dan tidak akan pernah habis untuk diperbincangkan. Karena berbeda dengan teori lainnya yang ada di dunia ini, teori konspirasi merupakan kumpulan dari banyak teori. Dia tidak hidup atau berdiri sendiri, tapi justru hadir dengan terlebih dahulu adanya teori yang lain kemudian menggabungkan dengan teori lainnya yang juga telah ada.

Teori konspirasi itu seperti sebuah cerita. Bukan cerita pendek, tapi sebuah cerita dalam bentuk novel berhalaman tebal dan terus memiliki sekuel. Tak akan pernah habis!

Sepanjang satu teori dengan teori, atau satu kejadian dengan kejadian lain masih bisa untuk dihubungkan dan masih sangat masuk akal untuk dihubungkan dan yang paling penting adalah sepanjang masih ada orang yang menaruh kepercayaan di dalamnya, maka sepanjang dan sekompleks itu-lah teori konspirasi itu akan hadir.

Saya pun lama telah mengenal teori ini walaupun tidak juga menjadi begitu tertarik apalagi kemudian mampu untuk sepenuhnya memahami teori ini. 
 
Teori ini membingungkan, terkadang memuakan atau bahkan terlalu mengada-ngada. Bahkan menurut saya, teori ini sering kali tidak masuk di akal atau justru sangat terlalu masuk akal.

Teori ini seperti membuat para penganut atau yang mereka yang percaya terhadapnya, senantiasa selalu diajak untuk berpikir negatif kepada apapun yang terjadi. Selalu berpikir bahwa selalu ada udang di balik batu. Selalu ada makna yang tersirat dari apa yang tersurat. Membuat mereka paranoid.
Itu mungkin dalam bentuk ekstrim-nya.

Tapi coba-lah kita renungkan sejenak, kenapa kita tidak menjadi manusia yang hidup tenang dengan selalu berusaha berpikiran postif terhadap segala sesuatu yang ada dan terjadi. Tidak dalam artian pasrah, karena itu berkonotasi tidak mau berusaha dan hanya diam berpangku tangan.

Tapi lebih ke menyadari bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa untuk kita rubah sehingga kita memang harus sabar menerimanya dan ada beberapa hal lainnya yang memang bisa untuk kita rubah sehingga kita harus kuat serta istiqomah untuk mampu merubahnya.

Memang perlu sebuah kebijaksanaan untuk mampu bagi kita melihat perbedaan antara kedua hal tersebut.
 
Dan saya meyakini bahwa kebijaksanaan untuk dapat melihat kedua perbedaan kejadian tadi tidak akan muncul apabila kita terus senantiasa berpikir negatif terhadap apa yang ada dan terjadi di sekitar. Kita harus bisa adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.

Hidup itu tentang sebuah keseimbangan, tidak bisa kita selalu berpikir negatif dan tidak bisa juga melulu positif. Karena terkadang kita harus juga bersikap waspada agar tidak teraniaya tapi juga harus mampu untuk positif untuk bisa hidup bahagia.

Maka pintar melihat dan membaca situasi serta terus berusaha menghadirkan sikap bijaksana dalam hidup kita merupakan cara yang cerdas agar diri kita bisa hidup dalam keseimbangan.

Maka apabila kita lihat teori konspirasi, maka rasanya kita hanya akan menjadi seseorang yang terus berpikir bahwa ada sebuah skenario jahat nan kelam di balik semua yang terjadi.

Tapi saya pun tidak menjadi seseorang yang skeptis ataupun taklid. Saya selalu  berusaha untuk menjadi seseorang yang berpikirang terbuka dan mau untuk terus belajar. Sepanjang argument yang dikemukakan itu kuat dan masuk ke dalam logika, serta hati yang saya yakini, maka saya akan mengikutinya.

Saya pun tak ingin menjadi orang gampang merubah pendirian, seseorang yang dengan mudahnya berkata “oh iya” atau “iya iya” semata. Saya akan terus telusuri argument yang ada. Intinya, terus belajar, belajar, dan belajar.

Bila kita lihat dua kutub yang dikemukakan dalam situs Wikipedia tadi, maka bila memang kita masuk dalam penganut atau penyuka teori konspirasi maka jauh lebih baik apabila kita berada di kutub yang pertama.

Karena kelompok itu hanya akan percaya apabila disodorkan dengan argument yang kuat serta data ilmiah yang relevan, tidak sekedar hanya menyambungkan berbagai cerita menjadi satu rangkaian yang utuh dan sistematis.

Lalu apa inti yang ingin saya sampaikan dengan membahas sebuah teori yang sebenarnya saya pun tidak terlalu menguasai? 
Saya hanya ingin kita semua, menjadi seseorang yang selalu berpikiran positif. Terkadang sesuatu hal terjadi begitu saja karena memang telah menjadi suratan takdir baginya untuk terjadi walaupun banyak hal terjadi untuk sebuah alasan. Tapi mari kita bijak untuk bisa menempatkan diri.

Saya pun ingin kita semua tidak menjadi manusia yang mudah percaya dan mudah terpengaruh. Kita harus punya pegangan dan pandangan hidup serta prinsip yang kuat. Kita harus meyakini sebuah nilai kebenaran yang hakiki serta mutlak. Dan hal itu tidak bisa terjadi apabila kita tidak mendasarinya dengan sesuatu yang kuat pula.

Oleh karena itu, untuk permasalahan benar dan salah, kita harus menyandarkannya pada apa yang diatur oleh Allah Swt, Tuhan Yang Mahaesa. Apa yang ada dan tercantum dalam Al-Qur’an serta Hadits Shahih Rasul-Nya.

Ya, intinya adalah itu. Apabila telah seperti itu, maka kita akan mudah untuk menentukan dan memilih mana argument yang kuat serta memilih mana argument yang akan kita yakini.

#PMA all day, guys!

Rabu, 13 November 2013

Penegasan batas daerah dan kesejahteraan masyarakat.

RABU, 13-11-2013
14.20 WIB

Seperti yang telah diketahui bersama, indikator atau ukuran bagi tingkat kesejahteraan masyarakat di dunia ini dapat dilihat dari :

a.    Tingkat pendapatan atau daya beli;
b.    Tingkat kesehatan;dan
c.    Tingkat pendidikan;

Pada perkembangannya, ada juga beberapa pihak yang menambahkan unsur keamanan pada pengukuran tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Adapun pencantuman tingkat pendapatan atau daya beli masyarakat di urutan pertama jelas bukan tanpa sebuah alasan. Tingkat pendapatan merupakan faktor pertama dan utama yang nantinya akan mempengaruhi pada dua indikator lainnya. 

Logikanya adalah tingkat pendapatan atau daya beli yang tinggi maka dengan sendirinya masyarakat akan mampu untuk memiliki tingkat kesehatan dan pendidikan yang tinggi juga.

Walaupun hal ini bisa untuk terus dilakukan argumentasi pembalikan, dalam artian ketiga indikator ini akan selalu bisa untuk menempati urutan pertama atau menjadi skala prioritas utama tapi dalam tulisan ini akan lebih menekankan kepada faktor tingkat pendapatan.

Kenapa tingkat pendapatan atau daya beli dalam tulisan ini menempati urutan pertama? Karena kaitannya dengan tingkat pendapatan atau daya beli, suatu daerah perlu untuk mengelola asetnya dengan baik. 

Kenapa aset? Karena asset adalah sumber pendapatan bagi suatu daerah. 

Sedangkan pendapatan itu sendiri merupakan nyawa bagi suatu daerah untuk mampu menjalankan segala program kerja untuk melakukan tiga fungsi utama mereka sebagai pemerintah yakni pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat.
 
Tiga fungsi itu jelas bermuara pada perwujudan kesejahteraan bagi masyakarakat. Hal ini apabila kita urut mundur kebelakang maka akan kembali pada seberapa banyak asset yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut.

Semakin banyak, semakin produktif, dan semakin baik pengelolaan aset suatu daerah maka akan semakin besar pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut.

Asset terletak di suatu tempat. Sehingga dibutuhkan sebuah legalitas bagi suatu daerah untuk dapat meng-klaim bahwa sebuah asset merupakan milik mereka.

Hal itu jelas berkenaan dengan batas daerah yang dimiliki oleh suatu daerah dengan daerah lainnya. Dengan batas daerah yang jelas juga tegas maka bukan sebuah persoalan bagi suatu daerah untuk bisa meng-klaim sebuah asset. 

Akan tetapi menjadi sebuah persoalan, ketika tidak ada batas yang jelas antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam hal batas daerah, sehingga suatu asset menjadi tidak jelas berada di wilayah mana.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa ada perbedaan mendasar antara penentuan dan penegasan batas daerah. Penentuan mengacu kepada penetapan batas di atas peta, sedangkan penegasan adalah penetapan titik-titik batas di lapangan. 

Dengan kata lain, penegasan adalah tindak lanjut dari penentuan batas. Hal ini ditegaskan dalam Permendagri yang menyebutkan bahwa “penegasan batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik aspek yuridis maupun fisik di lapangan” (Pasal 2 ayat 1).
 
Penegasan batas darat meliputi beberapa langkah yaitu penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, dan pembuatan peta batas. Dalam penegasan batas ini, seperti yang secara eksplisit disebutkan dalam Permendagri pasal 4 ayat 2, wajib diterapkan prinsip geodesi. Jelas terlihat dalam hal ini bahwa peran surveyor geodesi sangat penting dalam penegasan batas daerah.

Apa yang terjadi di banyak wilayah Indonesia adalah masih sebatas penentuan batas daerah belum terwujud penegasan batas daerah sehingga masih banyak konflik yang terjadi yang menyebabkan banyak asset yang menjadi sengketa atau bahkan asset yang terbengkalai begitu saja sehingga akhirnya kesejahteraan masyarakat belum mampu untuk tercapai dengan baik. 

Tulisan ini tidak saya buat begitu saja dan saya pun tidak benar-benar tertarik terhadap tema perbatasan daerah. Tulisan ini saya buat mulanya untuk saya ajukan sebagai sebuah tugas dalam Mata Pelatihan Penegasan Batas Daerah.

Tapi kemudian, secara mendadak permasalahan batas daerah memang cukup menganggu otak saya.

Hal ini sepertinya cukup sederhana tapi ternyata sangat kompleks terlebih apabila telah menjadi sebuah perselisihan antara daerah.

Secara makronya, ini merupakan wujud dari adanya celah dalam sebuah aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia.

Hal ini membuktikan bahwa negara kita masih sangat kurang para negarawan, negara kita masih sangat disesaki oleh para politisi.

Sehingga apa yang menjadi sebuah kebijakan hanya mampu bertahan beberapa waktu kedepan dengan banyaknya cacat di sana-sini.

Terlalu pragmatis, tidak visioner serta tidak mampu untuk mengantisipasi permasalahan.

Kamis, 31 Oktober 2013

Where are you, motivation?

KAMIS, 31-10-2013
14.01 WIB
 
Lama tak bersua, lama tak lagi menari di atas keyboard laptop tua ini. Bila boleh saya kembali ke belakang, mengingat lagi apa yang telah terlalui untuk menjadikannya sebuah pembelajaran, maka hal ini, sedikit banyak, persis sama pernah saya alami ( baca : bukan Galau ).
 
Mungkin dengan sebab yang sedikit berbeda tapi akibat yang dihasilkannya sungguh sama.
 
Saya kembali mengulang fase kehilangan sentuhan ajaib untuk mampu terus berpikir kritis dan menumpahkannya secara sistematis dalam tulisan.
 
Ini seharusnya menjadi sebuah hobi bagi saya dan sepantasnya sebuah hobi, maka saya harus mengerjakannya untuk mengalahkan segala jenuh yang menimpa.
 
Tapi lagi dan lagi, realita berselingkuh dari teori, atau teori yang tidak mampu menerima utuh realita, atau justru realita yang tidak mau menampung teori?
 
Yang jelas, menulis itu tak lagi memberikan gairah karena tak lagi mampu menghilangkan kejenuhan dan tak bisa untuk dilakukan dengan secara sukarela, atau dengan reflek secara tiba-tiba.
 
Seketika saja, pikiran saya tak lagi kritis, saya menerima saja apa yang sedang, telah, dan akan terjadi di sekeliling saya. Saya tak peduli dan sedang tak mau peduli.
 
Membaca yang sedianya menjadi bahan untuk kemudian memperkaya tulisan yang akan saya buat, menjadi sebuah aktifitas yang tak mampu untuk terselesaikan dengan benar.
 
Secara mendadak, banyak kegiatan serta aktifitas yang sebenarnya tak penting, cenderung konsumtif bahkan destruktif, terasa bahkan menyeruak menjadi sebuah kegiatan wajib nan penting yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
 
Kenapa? entah ada apa.
 
Ini mungkin terdengar merekayasa atau mendramatisir perasaan dan fakta yang ada, tapi ini cara saya mendeskripsikan kemalasan, serta kemandekan yang sedang saya jalani.
 
Ketika yang lain terus berlari maju ke depan, berubah terus berbenah menjadi pribadi yang lebih positif dan konstruktif untuk sesama. Menjadi manusia yang berguna. Saya justru harus tertegun, dan terlelap dalam situasi stagnan tak berkembang.
 
Liat-liat "adik-adik" saya para pemain Timnas Sepakbola U-19! Liat rekan-rekan saya para Praja IPDN Kampus Cilandak! Dan liat semua saudara eks-Kampus Kalimantan Barat yang terus konsisten dengan kebaikan!
Dan saya ada dimana?
 
Ini baru sekedar contoh dan perbandingan dalam lingkup yang sangat kecil, bila terus diperbandingkan dengan semua prestasi-prestasi yang ada dalam waktu yang sangat bersamaan, maka semakin kecil posisi saya, semakin terlihat tak berguna diri ini.
 
Bukankah saya meyakini bahwa masa depan itu akan sangat dipengaruhi dengan apa yang saya lakukan hari ini? bukankah karakter itu akan dibentuk dengan apa yang menjadi kebiasaan kita hari ini? bukankah kebiasaan itu ditentukan dengan segala sikap dan tingkah laku kita pada hari ini? bukankah, bukankah, dan bukankah ??
 
Ini memang perubahan. Tapi kita tidak bisa mentoleransi perubahan yang menyebabkan kemorosotan. Kita memang jangan malu untuk menjilat ludah sendiri, tapi ini ludah kotor!
 
Saya pun tidak ingin menyalahkan keadaan dan lingkungan beserta semua orang yang ada di dalamnya, itu hanya perangsang. Toh, pada akhirnya diri kita yang memilih.
 
Ikan saja tidak menjadi asin ketika hidup sehari-hari di lautan, jadi murni karena kedangkalan prinsip hidup yang saya miliki.
 
Saya percaya, seperti apa yang diajarkan seorang Guru SMA dulu, bahwa manusia itu mempunyai potensi baik dan buruk yang sama besarnya. Akhirnya terseraah pada manusia itu untuk lebih mengedepankan potensi yang mana.
 
Kita sendiri yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pilih, bukan dia, bukan mereka, bukan juga lingkungan!
 
Hanya kita, ya kita sendiri!
 
Saya menjadi mengerti bahwa saya ternyata sejauh ini tidak terlalu kuat. Menjadi baik ketika memang situasi dan lingkungan mendukung dan condong pada kebaikan.
 
Tapi ketika disodorkan pada tempat yang abu-abu, bahkan cenderung mengajak pada keburukan, maka saya mengikutinya.
 
Masih terbawa arus, masih tak sekuat ucapan-ucapan bijak para filsuf.
 
masihkah bisa untuk,... always #PMA??

Kamis, 03 Oktober 2013

DP-3 nasibmu kini

http://4.bp.blogspot.com/-9QG3QOlhY3A/T6jWJwyL7kI/AAAAAAAAAHc/g7Vhiy7e3u4/s1600/DP3+PNS+-+Cecep+Husni+Mubarok.jpg

RABU, 02-10-2013
11.29 WIB


Ini karena di semeseter 7 (tujuh) terdapat mata kuliah Teknik Evaluasi Kinerja Aparatur dan ini karena saya tertarik dalam pembahasan mengenai DP-3 bagi PNS di birokrasi Indonesia. Maka ini-lah opini terbaru saya.

PNS sampai dengan saat ini masih mendapat kritikan tajam nan pedas dari masyarakat. Masyarakat itu sendiri merupakan “pemilik” (owner) dari organisasi pemerintah. Sehingga wajar dan jelas apabila mereka menuntut sebuah kinerja yang optimal dari para pegawainya.

Lalu kenapa PNS selaku pegawai pemerintah, bawahan dari masyarakat, masih juga dikritik oleh pemiliknya? Bukankah kritikan berarti ada yang salah dengan kinerjanya? Lalu kenapa setelah dikritik bahkan oleh pemiliknya langsung, masih saja belum terdapat perubahan signifikan? Ada apa? Mengapa?

Bila boleh saya melemparkan sebuah wacana untuk pertanyaan itu maka saya akan mengatakan bahwa ada yang salah dengan sistem yang mengatur kepegawaian di dunia birokrasi Indonesia sehingga pada akhirnya sulit untuk mengharapkan kinerja yang optimal dari pegawai pemerintah Indonesia atau PNS.

Sistem yang mana? Mungkin akan ada banyak hal yang saling mempengaruhi akan tetapi satu hal yang ingin saya bahas disini adalah berkenaan dengan cara mengevaluasi kinerja dari PNS di Indonesia.

Evaluasi PNS di Indonesia sampai dengan saat ini menggunakan alat yang bernama DP-3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi, DP-3 kini sungguh tidak relevan untuk tetap dilakukan karena DP-3 tidak memiliki standar atau indikator penilaian yang jelas atau spesifik dan hanya berfokus pada perilaku pegawai bukan kinerjanya.

Tak percaya? Coba kita lihat apa yang menjadi indikator penilaian DP-3 sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) PP No. 10/1979, yakni :
a.    Kesetiaan;
b.    Prestasi kerja;
c.    Tanggungjawab;
d.    Ketaatan;
e.    Kejujuran;
f.    Kerjasama;
g.    Prakarsa;dan
h.    Kepemimpinan.

Realita yang ada pun menunjukan bahwa DP-3 diberikan lebih banyak berfokus pada penilaian subjektifitas bukan objektifitas. Karena (seperti yang telah disebutkan di atas) tidak ada ukuran atau standar atau alat penilaiannya.

Masih banyak buktik ketidak-relevan-an DP-3 dewasa ini tapi pada tulisan ini, cukup rasanya 2 (dua) bukti diatas.

Akibatnya pegawai yang bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan  yang tidak sesuai tupoksi, tidak mampu untuk ter-refleksikan dengan baik dan benar. Sehingga ketika ada pegawai yang bekerja keras, tuntas, dan cerdas sesuai tupoksinya tetap mendapatkan nilai yang sama dengan mereka yang bekerja secara asal.

Implikasi dari sebuah penilaian yang sama adalah pegawai baik dan pegawai buruk tetap mendapatkan penghasilan atau gaji yang sama. sehingga untuk apa bekerja baik?

Okay, bila kemudian kita kaitkan bahwa menjadi PNS itu adalah sebuah pengabdian, sehingga materi (uang) bukan yang utama. Maka saya pun akan bertanya, apakah pegawai itu akan tetap termotivasi untuk selalu mengabdi secara habis-habisan ketika apresiasi yang dia dapatkan sama dengan mereka yang bekerja tidak mengeluarkan keringat? 

Nama mereka tidak sebaik dan seharum pengabdian yang mereka curahkan, bisakah mereka bertahan?

Kemudian sistem evaluasi PNS yang kini tidak lagi relevan itu membuat sistem penggajian yang digunakan dalam birokrasi Indonesia pun terlihat menjadi sangat tidak relevan!

Kenapa? Ya, karena itu tadi, PNS baik dengan PNS tidak baik toh sama-sama mendapatkan gaji yang sama. Gaji sesuai golongan dan kepangkatan.

Solusinya sungguh jelas dan sangat nyata, sistem kepegawaian di Indonesia khususnya pada sub-sistem evaluasi PNS harus berorientasi pada kinerjanya atau prestasi kerja, tidak lagi bertumpu pada perilaku tanpa indikator jelas!

Lalu setelah mampu untuk dievaluasi sesuai dengan kinerjanya, langkah selanjutnya adalah memberi reward dan punishment yang proporsional. Bila tepat dengan tupoksi atau bahkan melebihi apa yang diharapkan oleh tupoksi dan sangat bermanfaat untuk kepentingan organisasi, ya jelas dia harus mendapatkan uang lebih atau bahasa kekiniannya adalah mendapatkan insentif.

Begitu juga sebaliknya, bagi mereka yang bekerja tidak sesuai tupoksi bahkan menyalahi, jelas harus diberikan punishment berupa pengurangan gaji atau setidaknya tidak mendapatkan uang lebih.

Reward dan punishment seperti itu hanya akan mampu untuk dilakukan dengan sebuah sistem evaluasi yang tepat. Bukan evaluasi yang penuh dengan unsur subjektifitas yang nantinya hanya akan meghadirkan ketidakadilan dan menimbulkan kecemburuan serta sakit hati, tak ada lagi motivasi.

Kabar baiknya adalah, pemerintah Indonesia telah menyadari “kejelekan” DP-3, sehingga terhitung mulai Januari 2014 melalui PP No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, sistem evaluasi PNS di Indonesia akan menggunakan sistem yang baru bernama Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Secara idealnya, SKP lebih menekankan kepada prestasi kerja (60%) dibandingkan dengan perilaku (40%). SKP juga jelas memiliki indikator yang spesifik, tidak lagi abstrak, tidak lagi subjektif, dan semoga saja bisa merubah cepat, tepat, dan tuntas wajah pegawai pemerintah kita! 
Amin! 

 #PMA all day, guys!

Kamis, 19 September 2013

Pegawai atau Pebisnis? Pt. III

"sa hormat dan bangga yang sangat tinggi saya sampaikan kepada Bung Adima, ssaya merasa sangat bangga sekali tulisan saya di respon dengan sangat antusias oleh Bung. Bukti nyata bahwa kita sangat berhasrat untuk memperbaiki Republik tercinta ini. Semoga saja semangat menggelora ini terus kita jalin dan bakar sampai Ibu Pertiwi benar-benar tersenyum bahagia.
 

Dan kemudian saya melihat ada sedikit keraguan dalam diri Bung tentang menilai masa depan saya yang di anggap “mendua” oleh Bung. Saya sangat bahagia sekali ini lah bukti bahwa kita keluarga dengan Bung sangat peduli dengan bayangan masa depan saya.
 

Dan dengan segala kerendahan hati tanpa rasa ingin membantah pendapat atau pun menyanggah pendapat bung apalagi membuka jurang pemisah dalam perjuangan kita nau’dubillah, izinkan saya mencurahkan isi hati saya sebagai saudara kepada Bung yang memang kita saudara kandung satu rahim manglayang.

Sekali lagi saya mengulang bahwa ini adalah sekolah kader pemimpin bangsa yang di cetak untuk menjadi pengisi post pemerintahan—dalam arti luas—di Republik yang kita cintai ini. Sekali lagi dalam arti luas, bahkan sangat luas. Dan tujuan utama pemerintahan di negeri ini adalah melindungi dan mensejahterakan rakyat sesuai dengan amanat UUD45. Mengapa saya pikir konsep pemikiran saya relevan dan saya tepat memilih IPDN bukan sekolah bisnis?
 

Sesuai konsepsi dasar bahwa sekolah bisnis mencetak orang-orang yang mencari utnung sebanyak-banyak nya dan mengeluarkan modal atau uang sedikit-dkitnya(sesuai teori ekonomi) sedangkan konsep pamongpreneur yang saya utarakan adalah mencari untung yang besar untung semua dan mengeluarkan uang yang banyak untuk semua dengan cara berdagang. Kemudian timbul pertanyaan “kan PNS kerjanya 7 jam sehari kapan waktu berdagangnya? Ga profesional dong?” dan akan saya jawab bukan kah kita tidak hidup sendiri? Bukan kah kita hidup dikhalayak orang yang banyak? (Sesuai dengan definisi kempemimpinan memanfaatkan orang lain utnuk tujuan yang kita inginkan) kita bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang berjubel di negeri ini, kita bisa mengolah itu. Selain mendapatkan keuntungan angakatan kerja terserap sekali mendayung dua puluh sampi seratus pulau terlampaui. Sangatlah efektif bukan?
 

Sekali lagi saya mengulang ini sekolah kader pemimpin di masa depan, kawah candradimuka para pamongpraja. Bukan sekolah PNS biasa!! Kalau hanya mengandalkan kemapuan intelektual, hanya mengandalkan jago mengkonsep sudah saja Bung sekolah di kampus tetangga kita. Toh apa bedanya? Sangatlah rugi negara memenuhi kebutuhan kita selama empat tahun kalau sama saja.  Sudah jelas esensi pamongpraja terlebih pamongpreunuer adalah memanfaatkan segaenap sumberdaya untuk mencapai tujuan utama pemerintahan yaitu mensejahterakan dan melindungi rakyat, menjadikan rakyat Indonesia kaya, menjadikan rakyat kita sejahtera, menjadikan rakyat kita bahagia. dengan segala cara asalkan tidak menentang norma yang berlaku.
 

Sekarang kita mengingat tentang masa depan saya yang di anggap Bung “mendua”. Coba kita perhatikan tokoh-tokoh revolusioner dunia bukankah jarang bahkan tidak ada seorang revolusioner yang hanya menjalani satu profesi saja. Kita lihat Bung Karno dia seorang arsitek dia mendua dengan menjadi seorang politikus hasilnya dia bisa membawa Indonesia pada kemerdekaan, kita liha Che Guevara dia seorang dokter namun dia mendua dengan menjadi seorang pejuang akhirnya bisa menggiring Kuba pada kemerdekaan, kita lihat Sang Junjunan Alam Muhammad SAW beliau seorang pedagang bahkan beliau bukan hanya mendua namu mentiga bahkan lebih merangakap sebagai panglima perang, sebagai tokoh revolusioner, sebagai organisator, sebagai kepala negara dan hasilnya membawa dunia kepada masa yang terang benderang seperti ini.
 

Bukan kah sudah cukup contoh bahwa orang-orang yang menduakan profesinya lah yang bisa membawa perubahan? Mengibarkan bendera revolusi.
 

Di penghujung tulisan ini sekali lagi saya haturkan dengan penuh rasa rendah hati peermohonan maaf yang maha besar bukan maksud hati ingin mendebat namun hanyalah curahan isi hati darirelung hati saudara Bung yang penuh dengan kekurangan ini. Semoga tulisan kita, percikan-percikan api peperanagn kita bisa berubah menjadi api yang sangat besar api maha membara yang berkobar di dalam setiap dada bangsa Indonesia untung berjuang mengembalikan keutuhan kemerdekaan Republik ini. Merdeka!!! Revolusi belum berkahir."

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2013
11.16 WIB


Berbeda ketika saya membaca tulisan tanggapan yang pertama dari sahabat saya. Ketika saya membaca tulisan ini, tak ada emosi yang menyertai. Entah kenapa. 

Jujur harus saya akui, rasa-rasanya saya selalu ingin menjadi pemenang dalam hal apapun.

Tapi saya pun lantas menyadari bahwa hal itu hanya akan membuat kita jadi pribadi tertutup dan keras kepala bahkan keras hati. Pada akhirnya, kita harus selalu berusaha untuk lebih banyak mendengar daripada berkata-kata, dan lebih banyak berbuat dari sekedar bercuap-cuap.

Lalu kaitannya dengan tulisan balasan ini, saya pikir saya pun tak lagi harus mengomentari apapun lagi. Mulai terlihat terang arah dan tujuan hidup saya dan sahabat saya itu memang berbeda. Berbeda visi dan misinya tapi dihasilkan dari satu Rahim yang sama.

Bahkan anak kembar sekalipun pasti terdapat perbedaan, ‘kan?

Toh, apa yang saya yakini dan teman saya yakini pun tidak menyalahi norma yang ada. Masih dalam koridor hukum yang diakui bersama. Jadi kenapa lantas tidak saling bekerjasama?

Bukankah dua lebih baik dari satu?

Mungkin akhir dari segala diskusi diantara kami berdua adalah tidak lagi memaksakan salah satu prinsip yang kami yakini. Setidaknya hingga detik saya menulis tulisan ini. 

Karena saya tidak ragu untuk menjilat ludah sendiri bila memang saya rasa prinsip saya tidak lagi relevan dan prinsip yang saya caci maki bisa mengatasinya.

Saya tidak sungkan atau malu!

Diantara kami berdua harus berusaha saling melengkapi, saling memberi dukungan, masukan, kritikan sehingga kami mampu untuk mewujudkan jalan yang telah kami pilih. Tidak justru saling menjatuhkan dan menertawakan!

Ketika memang kita memiliki tujuan yang lurus ikhlas untuk kepentingan kemaslahatan, seharusnya siapapun dan dengan cara apapun itu, kita harus mendukungnya.

Tidak lantas karena berbeda dengan jalan yang kita pilih dan orang yang melakukannya tidak kita sukai, lalu kita justru menjatuhkanya.

Itu berarti ada yang salah dalam niatan kita, ada hawa nafsu kekuasaan  yang menguasai kita.

Untuk saya pribadi, saya mungkin pesimitis tapi bagi saya ini realistis. Kemampuan saya terbatas, saya hanya bisa untuk sekedar menulis, memikirkan sebuah konsep dan mungkin sedikit bercuap-cuap.

Tidak perlu jauh perbandingannya, saya tidak bisa seperti sahabat saya ini, yang jelas memiliki kemampuan berdagang. Suatu kemampuan dan hasrat yang langsung spesifik bermanfaat langsung kepada diri sendiri bahkan khalayak luas.

Oleh karenanya, saya tidak terlalu berharap menjadi seorang tokoh yang mampu merubah dunia menjadi jauh lebih baik tapi cukup bagi saya untuk masuk bagian ke dalam barisan generasi yang mampu untuk merubah dunia.

#PMA all day, guys!

Selasa, 17 September 2013

Pegawai atau Pebisnis? pt. II

SELASA, 17 SEPTEMBER 2013
09.53 WIB


Di dalam tulisan yang “tempo hari”, hasil diskusi semalam suntuk dengan beberapa sahabat. Ternyata harus berbuntut panjang. Setidaknya dalam koridor yang positif.

Adu argumen yang tidak mengedepankan emosi. Saling menguatkan satu sama lainnya. Ketika ada yang lebih kuat, salah satu diantara kami akan mengalah, tidak lantas terus berdebat, terus berputar, terus, dan terus tak berpangkal.

Maka jauh lebih baik apabila anda terlebih dahulu membaca tulisan “balasan” dari sahabat saya ini, selamat menikmati dan terprovokasi  

"Tulisan ini di tujukan untuk menjawab atas pertanyaan Bung Adima yang di tertuang dalam tulisan beliau tempo hari.
 
Dan kemudian Bung bertanya ini sekolah bisniskah? Atau sekolah  pemerintahankah? 

Saya jawab ini adalah sekolah pemerintahan. Sudah jelas tertera dalam  nomeklatur sekolah ini. Namun saya tegaskan pemerintahan disni adalah pemerintahan dalam arti luas bukan hanya arti pemerintahan dalam kardus susu bubuk saja. Sekolah ini membentuk kader pemimpin di masa depan pemimpin yang berkarakter kuat. Di sekolah ini lah di mana di bebankan kepada setiap benaknya peserta didik cita-cita proklamasi 17 agustus 45 dan amanat UUD45.
 
Oleh karena itu segala kebutuhan dan keperluan peserta didik di sekolah ini di penuhi oleh negara dan selanjutnya sering di sebut anak negara. Ya, anak negara. Sudah pantaslah jikalau seorang anak membalas budi jasa ibunya walaupun tak akan pernah terbalas. Mungkin sama dengan hati saya di hati bung Adima pun ada rasa hutang yang membuncah ruas biasa atas jasa negara yang memenuhi kebutuhan kita selama empat tahun.
 
Lantas timbul lah sebuah pertanyaan apa yang bisa kita balas kepada ibu pertiwi? Apa yang bisa kita beri kepada ibupertiwi? Apa yang ibu pertiwi butuhkan? Apakah hanya dengan kita menjadi manusia yang hanya memakai baju kuning apel jam tujuh pagi dan pulang jam empat sore? Apakah dengan hanya kita menjadi manusia yang hanya duduk di belakang meja dan membuat konsep kebijakan? Apakah kita hanya menjadi manusia yang berseragam dan hanya mengatakan muhun pak muhun kepada atasan nya? Sungguh TIDAK masa sekali!!
 
Yang di butuhkan ibu pertiwi saat ini adalah seorang yang mencintai tanah airnya spenuh hati rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan Bangsa Indonesia. Dengan tetap setia kepada cita-cita proklamasi 17 agustus 45 dengan mewjuudkan statewalfare yang utuh di bumi pertiwi ini. Dengan menjadikan negara ini bahagia dan membahagiakan negara lain. Dengan menjadikan negara ini tertolong dan menolong negara lain.
 
Untuk itu dengan posisi kita sebagai birokrat -insya Allah- kita sudah semestinya mewujudkan apa yang di butuhkan ibu pertiwi. Janganlah kita menutup mata sudah banyak sekali musuh dalam selimut di negeri ini. Sudah banyak sekali anak bangsa yang mencoreng muka ibu pertiwi, sudah banyak sekali anak bangsa negeri ini yang menjatuhkan kehormatan ibu pertiwi, dan bahkan sudah banyak anak bangsa yang memperkosa ibu pertiwi nau’dubillah. Apakah dengan berperang dengan manusia keji seperti itu kita hanya berjuang dengan tangan kosong? Itu adalah hal yang sangat konyol sama sekali. Gusti Allah sudah menurunkan figur dan pemimpin di setiap zaman pada masa manusia mengagungkan dan memuja sihir Allah SWT menurukan Musa sebagai jawaban, di kala manusia menganggap pengobatan adalah segalanya Allah menurukan Isa sebagai jawaban. Dan kemudian bagai mana dengan akhir zaman? Di saat di mana uang adalah segalnya? Di masa ketika manusia melupakan segalanya untuk uang? Ya sungguh Allah lah Dzat maha Agung Ia menurukan manusia mulya manusia pujaan jagat raya Muhammad SAW. Apa yang di percontohkan oleh Muhammad untuk menjawab tantangan zaman? Berdagang ! kuasai bidang ekonomi, kita harus menjadi kaya. Itu senjata kita untuk berperang di masa ini Rasulullah pun berdagang dulu baru berjuang,ya berdagang dulu baru berjuang, kaya dulu baru jaya.
 
Sekarang mungkin Bung Adima bisa melihat sendiri berapa banyak bayi yang menangis karena butuh susu di tanah yang kaya ini. Berapa banyak anak yang kurang gizi di negeri yang kaya akan lautan ini. Berapa banyak ibu yang menjadi pelacur untuk mencari nasi di tanah yang subur ini? Sudah banyak sekeli.
 
Kemudian apa kah hanya dengan kebijakan lalu bayi yang meronta bisa tidur nyenyak karena perut sudah terisi susu? Apakah hanya dengan Perda mulut yang menganga dengan perut busung kelaparan bisa sehat? Apakah hanya dengan peraturan pemerintah wanita penghibur bisa berhenti melacur karena beras di dapurnya sudah cukup? Sama sekali tidak!
 
Sekarang coba bayangkan Bung Adima menjadi orang kaya dan menyedekahkan harta kepada sepuluh orang miskin, kemudian saya bersedekah kepada sepuluh orang miskin, kemudian seribu lima ratus praja angkatan dua satu bersedekah kepada sepuluh orang miskin, kemudian ratusan ribu camat dan lurah bersedekah kepada sepuluh orang msikin, kemudian juta-juta PNS bersedekah kepada sepuluh orang miskin saja. Apakah masih ada orang yang kelaparan? Itu yang saya maksud Pamongprenuer. Sudah stop-lah menjadi pegawai yang miskin, sudah stop-lah menjadi pegawai yang pendapatannya hanya bisa memenuhi setengah bulan saja dan setengah bulan kemudian mengutang.
 
Bagaimana kita bisa bekerja maksimal sedangkan kita lapar?  Bagaiman kita bisa berjuang kalau anak dan istri merana di rumah karena hutanga? Bangaimana kita bisa memberi sedangkan kita pun hanya berharap di beri gaji dari negara.
 
Jadilah Pamongprenuer seorang pelayan masyarakat yang kaya dan dermawan. Seorang abdi yang mengabdikan dirinya secara total dan tidak berharap pamrih dari negara. Stop sudah meminta kepada negara, stop sudah numpang makan kepada masyarakat. Sudah saatnya kita kaya sudah saatnya kita memberi.
 
Tulisan ini hampir habis terlepas Bung setju atau tidak saya tidak pentingkan itu yang saya pedulikan adalah kita bersama-sama berpegangan tangan berjuang untuk menghapus air mata di pipi ibu pertiwi.
   
saya harap bung bisa membaca dan rela jikalau saya menumpang untuk ikut posting tulisan ini di blog saudara.karena saya belumpunya dan belum mengerti tentang hal demikian. Dan saya tunggu jawaban Bung yang selanjutnya. Merdeka !!! Ingat REVOLUSI belum berakhir!!"

Bagaimana?
Saya sungguh tertegun ketika membacanya, argumen kuat dengan bumbu fakta yang sangat relevan. Masalah dihidangkan dengan begitu nikmat, disajikan panas dengan solusi yang membakar.

Lalu bagaiaman komentar saya? Sungguh saya tidak bisa berkata-kata, bukti nyata saya kalah dalam ini perdebatan.

Apa yang saya ingin jelaskan kembali dalam tulisan komentar ini adalah bahwa prinsip serta tujuan hidup sahabat saya itu sungguh sangat fenomenal tapi sedikit banyaknya salah tempat.

Ya, sahabat saya memang pernah menjelaskan bahwa dia pun tidak berharap muluk berada di sekolah ini setelah dia memahami benar bahwa cara menguasai dunia adalah dengan menguasai ekonominya. Maka dia pun hanya ingin sekedar memahami pemerintahan sehingga kelak ketika telah berhasil dalam dunia ekonomi, dia mudah ketika akan terjun ke dalam dunia pemerintahan.

Maka apabila dicermati dengan seksama pada tulisan saya “tempo hari” pun, saya hanya mempermasalahkan bahwa seharusnya ketika memang mempunyai keinginan atau hasrat dalam dunia bisnis, maka sekolah bisnis jauh akan lebih mampu untuk mengeksplorasinya.

Menjadi penuh sebagai seorang wirausahawan murni akan jauh lebih terbuka banyak kesempatan untuk mendapatkan kejayaan di dunia ekonomi. Daripada harus membagi waktu dengan terlebih dahulu menjadi seorang PNS yang masuk jam 7 pagi dan pulang jam 4 sore.

Bukankah hal itu justru akan membuat salah satu hal akan terbengakalai? Apakah justru nantinya kita hanya akan menjadi pegawai formalitas yang sebenarnya hati, pikiran, jiwa raga kita telah tercurah dalam dunia usaha. Kenapa tidak langsung sepenuhnya menyeburkan diri dalam lautan dunia usaha?

Kenapa harus juga tetap menjadi seorang PNS? Kalo alasan sahabat saya itu hanya ingin sekedar mengetahui bagaimana pemerintahan, dengan hobi membaca, hal itu sudah sangat bisa di dapatkan. Dengan memiliki banyak teman dari banyak kalangan, sudah bisa mengambil banyak pengalaman.

Saya hanya merasa kasian dengan anak-anak ibu pertiwi lainnya, yang lebih ingin “penuh” menjadi seorang pegawai. Yang kini posisinya harus digantikan oleh sahabat saya yang sebenarnya fokus utama hidupnya telah terpatri dalam dunia usaha.

Hanya itu sebenarnya yang sedikit banyaknya mengusik saya.

Bila kemudian sahabat saya itu akan membalas lagi tulisan ini dengan tulisan yang lainnya maka saya sungguh sangat terbuka. Karena perang melalui tulisan jauh lebih akan berguna karena meninggalkan jejak yang pasti yang bisa terus diteliti.

Sekali lagi bukan dunia usaha atau menjadi pebisnis yang saya kritisi tapi sifat setengah-setengah yang saya ingin komentari.

Bila pegawai ya pegawai, bila pebisnis ya pebisnis. Apalagi telah diketahui bahwa menjadi pegawai hanya akan mendapatkan gaji yang terbatas, hanya cukup setengah bulan dan setengah bulan lagi berhutang.

Lantas kenapa tetap menjadi PNS?

Bila telah tau berdagang mampu medatangkan harta lebih banyak dan jauh lebih halal, kenapa tidak sepenuhnya menjadi pebisnis? Bila dengan tidak penuh menjadi seorang pebisnis pun sahabat saya itu mampu mendapatkan keuntungan yang banyak, bukiankah apabila dia menjadi pebisnis sepenuh waktu keuntungan yang akan dia dapatkan bisa jauh lebih banyak.

Lalu bila dengan alasan untuk bisa masuk dalam struktur pemerintahan, bukankah dengan jadi pebisnis yang kaya raya, sahabat saya itu bisa dengan mudahnya untuk mencalonkan menjadi seorang Kepala Daerah.

Bahkan apabila penuh menjadi seorang pebisnis, yang sahabat saya "klaim" akan dermawan. Bukankah dengan begitu dia akan mendapatkan banyak simpati rakyat, dan bukankah modal dan simpati rakyat merupakan hal utama untuk terpilih menjadi seorang Kepala Daerah bahkan Pimpinan Negara?

Ya, hanya itu, hanya itu. Kenapa masih harus mendua dengan pilihan?