Jumat, 15 Agustus 2014

Aborsi

KAMIS, 14 AGUSTUS 2014
18.28 WIB

Ada beberapa berita yang sangat menarik perhatian saya. Berita tersebut mengenai Kantor Transisi Pak Jokowi, kontroversi PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan propaganda LGBT melalui komik. Akan tetapi, pikiran dan hati saya sangat terdorong untuk ikut memberikan komentar serta pandangan terhadap kasus atau berita atau kontroversi mengenai diterbitkannya PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Hal itu bukan dikarenakan karena saya seseorang yang mengerti dan paham mengenai kesehatan. Akan tetapi saya sangat tertarik dengan isu yang keluar dan mencuat dari adanya PP tersebut.

Bagi saya isu tersebut sangat sensitif dan juga akan berimbas luas pada bentuk pergaulan generasi muda atau bahkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan karena hal itu berkenaan dengan isu “pelegalan aborsi”.

Saya katakan sensitif karena ini berkaitan dengan hak asasi calon bayi untuk hidup juga hak asasi calon ibu untuk memilih. Dan saya pun katakan akan berimbas luas terhadap bentuk pergaulan masyarakat Indonesia kedepannya karena apabila terjadi kesalahan pemahaman tentang substansi dan alasan dari “pelegalan aborsi”, maka Indonesia akan semakin dekat terhadap bentuk pergaulan bebas khas masyarakat liberal.

Sebelum saya melanjutkan menganai pendapat saya berkenaan dengan PP tersebut. Saya akan terlebih dahulu menampilkan tulisan yang terdapat di kolom Tajuk pada Koran Republika hari Kamis, tanggal 14, bulan Agustus, tahun 2014. 
 
Berikut saya tampilkan secara keseluruhan tanpa sedikit pun saya kurangi.

Evaluasi PP No 61/2014
 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi pada 21 Juli 2014. PP tersebut mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36/2009, khususnya pasal 75 ayat (1) yang ditegaskan, bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi terkecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis, dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Dalam PP ini disebutkan, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan : a. Indikasi kedaruratan  medis; dan b. Kehamilan akibat perkosaan. “Tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir, “ bunyi Pasal 31 ayat (2) PP ini.

Indikasi kedaruratan medis dimaksud meliputi : a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau b. Kesehatan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

“Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh tim kelayakan aborsi, yang paling sedikit terdiri dari dua orang tenaga kesehatan, yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan,” bunyi Pasal 33 ayat (1,2) PP tersebut.

Adapun kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan akibat hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan : a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan b. keterangan penyidik, psikolog atau ahli lain mengenai dugaan adanya perkosaan.

“Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab, “ bunyi Pasal 35 ayat (1) PP ini.

Praktik aborsi yang dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab itu, menurut PP ini, meliputi : a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; b. dilakukan difasilitasi kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; e. tidak diskriminatif; dan f. tidak mengutamakan imbalan materi.

Secara umum, isi PP No. 61/2014 ini tak menimbulkan masalah sebab isinya untuk menjaga keamanan dan keselamatan perempuan atau ibu. Namun demikian, ada salah satu pasal, yakni Pasal 35 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.”

Kalimat tersebut menjadi persoalan, karena setiap orang yang hamil, baik akibat perkosaan maupun karena dasar suka sama suka, bisa dengan mudah melakukan aborsi.

Seseorang yang melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka, lalu ketika si perempuan hamil dan sang “pacar” tak mau bertanggung jawab, yang bersangkutan bisa saja mengklaim bahwa dia telah diperkosa. Pasal itu akan menjadi acuan hukum untuk melakukan praktik aborsi. Ini akan sangat berbahaya.

Wajarlah kalau kemudian PP ini menimbulkan kontroversi. Dan sejumlah elemen masyarakat, meminta pemerintah (Kemenkes, Kemenag, Kemenko Kesra, dan Isntansi terkait yang merumuskan PP ini) untuk meninjau kembali PP tersebut.

Karena hal itu pula, kita berharap, pemerintah meninjau kembali dan melakukan evaluasi keberadaan PP tersebut. Sebab, PP ini akan menjadi acuan hukum bagi pihak yang tak bertanggung jawab untuk melegalkan praktik aborsi. Jika ini yang terjadi, maka pemerintah bisa dianggap turut menyetujui terjadinya “pembunuhan secara sengaja terhadap setiap calon bayi” yang diakibatkan oleh kasus perkosaan.

Tentunya pemerintah tak akan merelakan dirinya disebut sebagai “pembunuh calon bayi”, sebab hal ini bertentangan dengan agama, UU, dan hak asasi manusia (HAM).


Tulisan di atas sengaja saya tampilkan karena mampu untuk menampilkan secara ringkas dan jelas inti dari permasalahan yang ada. Kenapa PP tersebut sampai dengan saat ini menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat.

Sepenuhnya saya setuju dengan pendapat yang dikemukakan dalam tulisan itu. Ketika praktek aborsi itu dilakukan atas dasar kedaruratan medis, berkenaan dengan kesehatan apalagi permasalahan hidup dan mati. Jelas aborsi dalam konteks ini merupakan suatu pilihan yang harus mendapatkan dasar hukum sehingga “legal” apabila dilakukan.

Akan tetapi ketika di dalam aturan tersebut juga disebutkan bahwa aborsi bisa atau boleh dilakukan atas pertimbangan kehamilan akibat dari kasus pemerkosaan, maka hal itu patut untuk kritisi. Kenapa harus kita kritisi? Karena hal itu sangat mungkin untuk berpotensi disalahgunakan dan disalahartikan.

Ya, bahwa aturan apapun, sebaik apapun, seideal apapun akan selalu memiliki celah untuk disalahgunakan atau bahkan di-“akali”. Maka butuh sebuah sistem pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan aturan tersebut.

Maka ketika dalam menanggapi kontroversi tersebut, Pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan mengatakan bahwa akan ada Peraturan Menteri Kesehatan untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai teknis pelaksaan aborsi tersebut, terlebih aborsi kehamilan akibat kasus pemerkosaan. Hal itu sangat sulit untuk kita terima.

Karena secara logika yang sangat sederhana, berbeda dengan pembuktian mengenai kedaruratan medis, kasus pemerkosaan akan sulit untuk dibuktikan secara ilmiah. Saya yakin, pada peraturan lebih teknisnya nanti akan lebih menekankan kepada pengakuan dari pihak perempuan. Apakah benar dia diperkosa atau tidak. Ya, sebatas kepada pengakuan.

Maka ketika hal itu yang terjadi, bukankah justru akan menjadi rancu dan samar mengenai definisi pemerkosaan tersebut? Apakah hal itu justru akan menjadi lahan yang sangat empuk bagi setiap orang yang tidak ingin terikat dengan pernikahan dan tak ingin terbebani dengan anak, dan hanya berorientasi pada hubungan seks untuk kenikmatan, sehingga ketika pada saatnya pihak perempuan hamil maka mereka gunakan Pasal pemerkosaan untuk melakukan aborsi.

Maka PP ini tidak lain hanya akan menjadi sebuah legitimasi terhadap adanya seks bebas dalam bentuk pergaulan liberal khas kehidupan barat. Mengesampingkan kehidupan beragama yang sangat kita junjung tinggi selama ini.

Saya sungguh heran PP yang katanya dibuat memakan waktu hampir 5 (lima) tahun ini sungguh sangat tidak berdimensi atau berpikir jauh ke depan tentang sebab dan akibat yang bisa ditimbulkannya.

Bila memang alasan utama dilakukan aborsi adalah untuk melindungi kesehatan perempuan maka jelas alasan kedaruratan medis cukup memfasilitasi tujuan itu. Kenapa juga akibat pemerkosaan harus dimasukan ke dalamnya?

Bila memang alasan pemerkosaan dimasukan untuk menjaga psikologis perempuan korban pemerkosaan, maka saya berpendapat kalimat itu tak harus dimasukan menjadi sebuah kalimat khusus atau sebuah alasan khusus diperbolehkannya aborsi. Karena bukankah psikologis itu masuk juga ke dalam istilah kesehatan? Bila memang kehamilan itu berdampak sangat buruk terhadap psikologi perempuan, hal itu akan sangat terlihat dalam catatan medis, iya ‘kan? Sehingga itu bisa masuk ke dalam alasan kedaruratan medis, iya ‘kan?

Well, entah-lah, saya hanya khawatir, sungguh sangat khawatir dengan masa depan bangsa ini. Semoga pemerintah mau untuk mendengarkan terhadap setiap kritik dan masukan yang disampaikan kepadanya, terlebih sebuah kritikan yang dilandasi dengan sebuah pemikiran logis juga ilmiah. 
 
"Kalau ibu trauma, jawabannya bukan membunuh anak, tapi menyelesaikan trauma itu. Kemudian, yang lebih penting jelas adalah mengantisipasi terjadinya perkosaan."
Titin Suprihatin (Ketua Umum Persatuan Islam Istri)
 
Stay #PMA, folks!

Senin, 04 Agustus 2014

Menilik Wajah Kabinet Pak Jokowi

SENIN, 4 AGUSTUS 2014
16.42 WIB
 
http://majalah.tempointeraktif.com/resize.php?src=http://mbmcover.tempointeraktif.com/805/cover_2343.jpg
 
Koreksi jika saya salah dalam menyampaikan data atau informasi. Dan tolong maafkan bila setiap argumen yang saya kemukakan tak mempunyai teori relevan.

Saya akui saya memang tidak mengikuti perkembangan berita mengenai situasi politik terkini yang terjadi di Indonesia. Dan berdasarkan idealisme yang saya yakini, saya pun memang berusaha sangat keras untuk tidak terlalu banyak menulis mengenai politik, apalagi dengan secara jelas menunjukan sikap politik yang saya miliki.

Sebut saya seseorang yang “sok”, tapi karena memang secara aturan seharusnya seorang Pegawai Negeri tidak ikut melaksanakan politik praktis. Dan pada tataran praktik pun saya melihat secara langsung bahwa ketika Pegawai Negeri secara jelas dan nyata melakukan politik praktis maka akan terjadi perpecahan, sikut menyikut menjadi sangat tidak terelakan.

Akan tetapi saya pun lantas tak menutup diri dengan segala perkembangan politik yang ada. Karena pada akhirnya birokrasi dan politik akan selalu bersentuhan, satu sama lainnya sungguh sangat saling membutuhkan.

Karena secara sangat sederhananya, birokrasi adalah pelaksana dari segala kebijakan yang dihasilkan melalui serangkaian proses politik. Jadi, politik dan birokrasi akan selalu memiliki kepentingan.

Lalu lantas bila begitu, kenapa birokrasi dilarang untuk berpolitik? Atau politik dilarang masuk ke dalam birokrasi?
 
Karena birokrasi tak boleh memiliki kepentingan, siapapun pejabat politik yang berada di atas birokrasi atau dari kalangan politik apapun masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan maka birokrasi tetap harus bekerja profesional dan bekerja maksimal serta prima.

Birokrasi harus profesional dan bersikap negarawan. Tak ada diskriminasi dan tak ada kepentingan untuk golongan apapun. Birokrasi harus menjadi abdi bagi negara dan abdi masyarakat, bukan untuk abdi pejabat politik.

Hanya karena sebuah sistem yang kita gunakan sekarang, sehingga membuat birokrasi berada “dibawah” politik. Dan sampai dengan saat ini, sistem yang ada belum terlalu maksimal dalam menekan “penindasan” politik terhadap birokrasi.

Itu utopis? Tidak, apa yang saya katakan memang sangat idealis, tapi tidak utopis!

Perkembangan politik nasional yang saya ketahui sekarang adalah sesuai dengan perhitungan suara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), menetapkan Bapak Joko Widodo atau Pak Jokowi sebagai Presiden dan Bapak Jusuf Kalla atau Pak JK sebagai Wakil Presiden terpilih untuk periode 2014-2019.

Kabar terakhir yang kemudian saya ketahui selanjutnya adalah pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang dinyatakan kalah, yakni Pak Prabowo dan Pak Hatta sedang melakukan gugatan hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Sehingga meskipun secara pertarungan politik, KPU telah menetapkan Pak Jokowi dan Pak JK sebagai pemenang, tapi dalam pertarungan hukum, masyarakat Indonesia masih harus bersabar menunggu keputusan resmi dari MK.

Walaupun masih harus menunggu hasil sidang dari MK, Pak Jokowi sebagai presiden terpilih telah disibukan dengan masalah mengenai pembentukan kabinet pemerintahan nantinya.

Sesuai dengan teori sistem pemerintahan presidensil dan juga tertuang dalam UUD 1945, Presiden terpilih memang bisa atau berhak atau bahkan bisa saya katakan wajib untuk mengangkat menteri dalam berbagai tugas pemerintahan, untuk membantu tugas dari Presiden dan Wakil Presiden.

Penunjukan menteri yang terangkum dalam sebuah kabinet merupakan hak preogratif Presiden sehingga secara teori maupun aturan, tak ada pihak yang bisa untuk melakukan intervensi. Karena keberhasilan kepemimpinan seorang presiden akan banyak ditentukan dengan kemampuannya dalam memilah dan memilih bidang-bidang tugas pemerintahan dalam sebuah kementerian dan pemilihan orang untuk menjalankan kementerian tersebut.

Dan disini-lah, kita, warga Indonesia bisa melakukan penilaian awal terhadap Pak Jokowi yang sangat disanjung dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyat Indonesia untuk mampu melakukan perubahan besar di negara Indonesia.

Saya berani untuk mengatakan demikian karena di sini, dalam pembentukan kabinet akan terlihat jelas politic will seorang Pak Jokowi untuk lima tahun ke depan beliau memimpin Indonesia. 
 
Apakah benar beliau seorang yang tegas dan apakah benar beliau adalah seorang yang terbebas dari banyak kepentingan. Dan apakah benar beliau adalah seseorang yang akan mampu memberikan perubahan terhadap negara Indonesia.

Banyak hal yang bisa kita analisis di sini tapi saya hanya akan mencoba untuk menuliskan bagian kecil yang sedikit banyaknya mampu saya pahami.

Pertama, mengenai ketegasan Pak Jokowi dan pembuktian bahwa Pak Jokowi adalah seseorang yang tak memiliki kepentingan atau bukan seorang “boneka”. 
 
Hal ini akan sangat mudah untuk beliau buktikan dengan cara membentuk kabinet berdasarkan permasalahan nyata yang ada di lapangan. Beliau memetakan masalah pemerintahan sesuai dengan prioritas yang memang harus diselesaikan oleh negara. Setelahnya, beliau harus mampu untuk mengisi pos-pos pemerintahan itu dengan orang-orang yang memang memiliki kompetensi di bidang tugas yang telah beliau petakan.

Atau secara sederhananya menerapkan prinsip the right man on the right place. Saya setuju dengan pernyataan beliau bahwa jangan ada dikotomi antara politisi dengan kalangan profesional. Karena memang banyak orang-orang profesional yang berkecimpung di ranah politik. 
 
Saya pun tak peduli dengan cara apa yang akan beliau terapkan dalam menentukan menterinya tersebut. Apakah seleksi atau hal-hal lainnya, yang saya dengar, beliau akan membuat sebuah tim perumus kabinet.

Yang saya pedulikan adalah Pak Jokowi harus mampu memilih orang-orang tersebut dengan orang-orang yang nyata memiliki kompetensi di bidangnya. Karena apabila hal itu mampu dia lakukan maka Pak Jokowi memang benar adanya seorang yang tegas dan bukan “boneka”. Tapi ketika justru sebalinya yang terjadi, ketika banyak “titipan” partai koalisi duduk di pos-pos menteri terlebih tanpa memiliki track record mumpuni dalam bidang tugasnya, itu lebih dari cukup bukti bahwa Pak Jokowi tak setegas yang digemborkan dan juga (mungkin) seorang “boneka”.

Kedua, berkenaan dengan perubahan. Saya akan menyoroti dalam bidang reformasi birokrasi dan penataan otonomi daerah. 
 
Saya akan katakan bahwa pak Jokowi memang melakukan reformasi birokrasi ketika beliau mampu untuk merampingkan jumlah kementerian yang ada di Indonesia. Hal ini erat kaitannya dengan point pertama yang telah saya tuliskan di atas.

Apabila pak Jokowi memang memetakan masalah pemerintahan di Indonesia menggunakan pendekatan profesionalitas dan tanpa adanya politik transaksional, maka jumlah kementerian di Indonesia tak akan lebih dari 30 kementerian. Ada beberapa kementerian yang sebenarnya bisa dilebur menjadi satu atau bahkan bidang tugasnya bisa dimasukan ke dalam satu kementerian.

Saya angkat topi pada beliau ketika saya mendengar kabar bahwa di dalam kabinet Pak Jokowi nantinya tak akan ada lagi jabatan Wakil Menteri. Itu bukti awal dari keseriusan beliau dalam melakukan reformasi birokrasi. Akan menjadi sangat membanggakan ketika nantinya juga beliau mampu untuk meminimalisir jumlah kementerian di Indonesia.

Sejalan dengan hal itu, pak Jokowi juga sepertinya harus mulai meninjau ulang format kementerian yang kini digunakan di Indonesia dan telah diterapkan sangat lama. 
 
Apakah memang perlu sebuah kementerian itu memiliki direktorat jenderal (Dirjen) sebagai pelaksana teknis? Bukankah Indonesia telah sepakat menggunakan otonomi daerah dan urusan yang tetap menjadi kewenangan Pusat hanya terletak pada fiskal, moneter, hankam, politik luar negeri dan agama, lalu bidang kewenangan lainnya telah diserahkan kepada daerah otonom melalui asas desentralisasi, iya 'kan?

Saya yakin, dengan pengalaman pak Jokowi sebagai walikota dan gubernur, beliau pasti menyadari bahwa dengan format kementerian yang memiliki dirjen sangat menyandera pelaksanaan otonomi di daerah. 
 
Karena ketika sebuah daerah otonom akan membentuk organisasi perangkat daerah (OPD), daerah otonom masih harus menyesuaikan dengan kementerian yang ada di pusat. 
 
Karena ketika mereka membentuk OPD tidak sesuai dengan kementerian yang ada di pusat, akan sulit bagi daerah untuk mendapatkan kucuran dana. Karena justru pusat yang banyak memiliki program strategis, bukan daerah otonom. Lalu untuk apa otonomi daerah itu?

Akan tetapi perubahan dalam otonomi daerah akan sulit dinilai hanya dengan melihat pembentukan kabinet. Pembentukan kabinet hanya akan mampu untuk memberikan penilaian awal terhadap keseriusan pak Jokowi dalam melakukan reformasi birokrasi di Indonesia.

Ah sudahlah, itu hanya beberapa pemikiran yang ada dalam otak saya yang sangat terbatas dan kurang dari ilmu pengetahuan ini. Jadi lebih baik jika saya cepat akhiri. Dan jujur saya katakan, saya sangat tak sabar untuk melihat wajah kabinet hasil olahan Pak Jokowi!

Always #PMA, folks!

Sabtu, 02 Agustus 2014

Pendosa yang Beruntung

SABTU, 2 AGUSTUS 2014
13.07 WIB


Awal bulan Agustus dalam kalender masehi sekaligus awal bulan Syawal di dalam perhitungan Hijriah akan saya mulai dengan sebuah tulisan ringan. Mungkin juga tak layak untuk disebut sebuah tulisan.
 
Ini adalah sebuah pengakuan. 
 
Pengakuan bahwa saya hingga sejauh ini masih belum mampu untuk menjadi manusia baik seutuhnya. Saya masih menjadi seorang manusia yang selalu berlindung di balik indahnya alasan bahwa manusia itu memang tak sempurna,  penuh dengan sejuta kesalahan.

Saya katakan demikian karena sampai dengan detik ini saya masih begitu lalai dengan beberapa kesalahan, yang saya anggap kecil sehingga saya biarkan dia untuk terus menggerogoti diri ini. 
 
Di sisi lain, saya dengan bangga mengatakan bahwa saya telah mampu untuk menjalankan segala perintah-Nya dan bahkan menjauhkan diri dari berbagai larangan besar-Nya.

Tapi jauh di bawah radar orang yang mengenal saya, saya justru dengan nyamannya masih belum mampu untuk melepaskan dari jeratan kesalahan kecil yang terus konsisten saya lakukan.

Sebut saya melakukan pencitraan tapi kenyataannya orang lain memang hanya melihat atau mengenal saya dari kebaikan yang kebetulan saya tampilkan.

Atau mungkin saya memang sebegitu beruntungnya sehingga setiap kesalahan kecil yang saya lakukan itu tak mampu untuk tertampilkan? 

Entah, tapi lebih dari itu, saya hanya terlalu takut untuk menampilkan setiap kesalahan kecil yang telah saya lakukan itu, saya tutup rapat, dan saya seakan hilangkan itu dengan terus melakukan kebaikan.

Ya, saya mungkin munafik atau seseorang yang mempunyai dua wajah. Saya terima itu. Tapi pembelaan saya adalah saya hanya seorang manusia biasa, saya hanya memahami dan menjalankan konsep keseimbangan dalam jalur yang salah.

Tapi bagi mereka yang jelas mengetahui kesalahan kecil yang saya lakukan pasti akan jijik ketika melihat saya berbuat kebaikan dan begitu juga sebaliknya bagi mereka yang hanya mengenal saya dari kebaikan yang saya lakukan, maka akan sangat mencaci ketika mengetahui kesalahan kecil yang terus saya lakukan.

Saya akan perbaiki itu. Suatu saat nanti. Semoga sebelum ajal menjemput.

#PMA