Selasa, 03 Februari 2015

Menggugat Tulisan Endah Sulistyowati

SELASA, 3 FERUARI 2015
08.07 WIB
 
Menarik ketika saya membaca sebuah tulisan di koran Tribun Jabar edisi hari Selasa, tanggal 3, bulan Februari, tahun 2015. Tulisan yang dimuat pada kolom Tribun Forum, merupakan karya dari Endah Sulistyowati, Pemerhati Kinerja Birokrasi dan Pekerja Sosial.
 
Tulisan tersebut berjudul Menggugat Gaji Gendut PNS di Ibukota.
 
Secara garis besar Endah mengkritisi dan berada di pihak yang kontra dalam menyikapi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan tunjangan “fantastis” kepada PNS (Pegawai ASN) yang berada di lingkungannya.
 
Endah mempertanyakan kebijakan tersebut dari beberapa sudut pandang yakni : kecemburuan PNS yang ada di daerah lainnya, tidak ada ukuran dan pembobotan kerja secara objektif, APBD selalu habis tersita untuk pembayaran gaji PNS, etos kerja PNS lamban, dan belum adanya pola serta mekanisme rekrutmen PNS secara fair dan lancar.
 
Beberapa hal tersebut yang kemudian mendasari saudari Endah untuk menentang kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan gaji/tunjangan “fantastis” kepada Pegawai ASN di lingungannya.
 
Status saya kini adalah seorang Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga memang saya berada di sisi yang bersebrangan dengan saudari Endah. Penggunaan judul Menggugat Gaji Gendut PNS di Ibukota sungguh terlalu berlebihan menimbulkan kesan negatif terhadap PNS itu sendiri.
 
Kritikan saya terhadap tulisan saudari Endah adalah berkenaan tidak terdapat data yang relevan dan sesuai dengan substansi masalah yang dia bahas.
 
Sebagai seorang Pemerhati Kinerja Birokrasi dan Pekerja Sosial saya yakin saudari Endah paham benar bahwa permasalahan pemberian kinerja amat tergantung dari kemampuan keuangan daerah yang ada.
 
Seharusnya saudari Endah menyebutkan dan menampilkan data mengenai jumlah APBD Provinsi DKI secara utuh sehingga bisa secara jelas melihat apakah APBD Provinsi DKI Jakarta mampu atau tidak memberikan tunjangan dengan jumlah “fantastis”.
 
Dan ketika saudari Endah terlebih dahulu menampilkan data APBD Provinsi DKI Jakarta secara utuh maka argumen saudari Endah yang menyatakan bahwa APBD habis tersita untuk pembiayaan gaji/tunjangan PNS bisa juga dibuktikan kevalidannya.
 
Tapi yang terjadi adalah substansi yang dibahas mengenai tunjangan/gaji PNS di Ibukota akan tetapi argumen yang dibangun oleh dia justru sangat umum dan sama sekali tidak menampilkan data secara spesifik DKI Jakarta.
 
Saudari Endah hanya menuliskan permasalahan PNS secara makro dan kemudian membandingkannya secara global dengan PNS yang ada di Negara lain, saya pikir itu sangat tidak relevan.
 
Mohon maaf, tapi tulisan saudari Endah hanya dibangun oleh argumen subjektif tanpa menampilan data objektif di lapangan sesuai dengan masalah yang dia angkat.
 
Saya penting untuk mengkritisi hal ini karena khawatir tulisan-tulisan mengenai tunjangan “fantastis” ini tanpa disertai data akurat, hanya akan menggiring opini rakyat bahwa PNS atau kini disebut dengan Pegawai ASN tidak layak mendapatkan penghasilan yang besar atau layak!
 
#PMA always!

Senin, 02 Februari 2015

Hidup sederhana

SENIN, 2 FEBRUARI 2015
13.51 WIB
”Hidup sederhana” mendadak menjadi sebuah perbincangan hangat diantara Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN). Adalah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yudi Chrisnandi, yang membuat “hidup sederhana” di kalangan Pegawai ASN menjadi sangat populer dan menuai pro serta kontra.
Pro dan kontra atau polemik itu muncul ke permukaan karena Menpan RB mengatur secara spesifik kehidupan Pegawai ASN Indonesia sehingga mengaburkan batas antara kehidupan privat dan publik setiap pribadi yang menjalani profesi sebagai Pegawai ASN.
Niat dan semangat yang ingin diberikan oleh Menpan RB sungguh sangat mulia tapi mungkin cara yang beliau lakukan kurang populer atau bahkan tidak tepat apabila dilihat dari sudut pandang ASN itu sendiri.
Berbicara kehidupan sederhana tentunya tidak bisa dilepaskan dari penghasilan yang didapatkan setiap bulannya.
Secara umum, tanpa ada kampanye atau kebijakan “hidup sederhana” bagi pegawai ASN. Pegawai ASN dengan sendirinya memang tidak dimungkinkan untuk mempunyai kehidupan yang “mewah”. (walaupun saya belum mengetahui apa ukuran atau standar mengenai hidup sederhana dan mewah itu seperti apa)
Logikanya adalah seperti ini : pada tulisan sebelumnya, http://noorzandhislife.blogspot.com/2014/07/welcome-to-real-life.html, saya menuliskan bahwa,
“Saya yang kini mempunyai Pangkat Penata Muda Golongan III Ruang a, sesuai dengan PP Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, memiliki gaji pokok sebesar Rp. 2.317.600,00 setiap bulannya.
Gaji sebesar itu digunakan untuk menghidupi selama kurang lebih 30 hari. Maka apabila dilakukan sebuah hitungan kasar, setiap harinya jatah uang yang maksimal bisa dikeluarkan adalah sebesar Rp. 78.000,00. Masih di bawah 100 ribu. Maka silahkan anda pikirkan sendiri serta mungkin coba bayangkan kehidupan dengan uang setiap harinya 78 ribu rupiah.”
Argumen itu masih berlaku sampai saat ini dan tulisan itu saya tulis jauh-jauh hari sebelum Pak Yudi menjabat sebagai Menpan dan sebelum beliau mengeluarkan kebijakan “hidup sederhana”.
Memang betul, pegawai ASN pun masih memiliki hak tunjangan di luar gaji pokok yag mereka miliki. Akan tetapi jumlah itu masih sangat bervariatif dan berbeda satu sama lainnya sehingga sulit memberikan penilaian bahwa Pegawai ASN kini memiliki kehidupan yang mewah.
Karena menurut saya, adanya kebijakan “hidup sederhana” oleh Pak Yudi. Itu berarti menandakan bahwa berdasarkan penilaiannya Pegawai ASN dewasa ini terlampau “mewah”.
Tapi sekali lagi, ukurannya apa? Dan apakah secara logika bisa mendapatkan kehidupan mewah dengan contoh gaji yang telah saya sebutkan di atas?
Adapun sejauh yang saya tau, daerah yang telah mampu untuk memberikan tunjangan di luar gaji pokok cukup “besar” dan signifikan adalah Pemerintah Povinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, selebihnya terutama di kabupaten/kota (Jawa Barat khususnya) masih kecil apabila harus dilakukan hitungan matematis di atas kertas.
Jadi mohon maaf tapi menurut hemat saya, kebijakan Pak Yudi selaku Menpan RB kurang tepat. Cukup-lah berikan kami tauladan "hidup sederhana" itu seperti apa sih!
Maaf pak, #PMA aja ya pak!