Sabtu, 31 Maret 2012

( bukan ) GALAU

Entah ada apa, entah kenapa sebab dan musababnya.
Bila orang lain tidak sungkan untuk berkata bahwa apa yang sedang saya alami ini merupakan sebuah fase yang biasa mereka sebut dengan galau maka dengan segala hormat, bahasa serta cara yang saya coba sehalus mungkin, saya menolak segala klaim yang mereka berikan dan sematkan pada saya. Saya pribadi lebih menganggap bahwa apa yang sedang saya alami ini adalah sebuah fase atau titik kejenuhan dalam menjalani sebuah kehidupan, hal yang wajar apalagi dengan segala rutinitas yang relatif sama dari satu waktu ke waktu yang lainnya, dengan segala masalah yang juga terus sama tak bisa untuk diselesaikan, berputar terus hingga akhirnya saya pun muak dibuatnya. Ya, saya jenuh dan ini-lah titik puncaknya.  

Saya ingat dengan sebuah teori tentang cara seseorang menerima pembelajaran. Otak kita punya batasan, yang pada umumnya di saat awal pembelajaran maka otak kita berada pada posisi yang siap untuk menerima segala apa yang akan disampaikan akan tetapi kemampuan otak itu ada massanya. Biasanya lebih dari satu jam maka otak kita akan lelah karena proses pembelajaran mau tidak mau pasti banyak menggunakan otak kiri karena otak kita lebih banyak mengolah kata-kata dan angka sehingga otak kanan kurang kita fungsikan. Dalam fase ini biasanya orang-orang mulai sering untuk mengantuk, menggambar sesuatu hal yang tak jelas atau mungkin melamun tinggi tak bertepi. Untuk mengembalikan agar otak kembali siap dan produktif maka kemudian dikenal sebuah istilah, sebuah metode, yaitu break. Break yang berarti istirahat, bisa berupa atau berbentuk sebuah istirahat secara nyata, tertawa atau yang paling efektif serta populer adalah melakukan senam otak. Karena dengan melakukan senam otak hal itu juga mampu utnuk menyeimbangkan otak kita sehingga kita mampu untuk berpikir lebih inovatif serta produktif. Apabila hal itu dilakukan maka otak kita pun akan kembali siap menerima pembelajaran. Dan rasa-rasanya itu-lah mungkin yang sedang saya alami sekarang. Diri ini berada dalam posisi lelah, butuh dan menginginkan sebuah break, untuk kemudian kembali lagi siap menjalani kehidupan dengan segala intrik dan ke-utopiannya. 

Adapun kenapa saya tidak mau menyebutkan bahwa saya ini sedang galau karena hal itu disebabkan oleh ketidakjelasan dari makna galau itu sendiri, apabila galau diartikan sebagai suatu keadaan pikiran yang kacau balau sesuai dengan pengertian murninya, maka ya saya sedang galau. Tapi apa yang terjadi sekarang pemaknaan terhadap galau sudah semakin sempit dan bergeser hanya kepada urusan cinta semata. Saya akui saya memang mengalami permasalahan mengenai cinta karena lagi dan lagi saya gagal dalam menjalin sebuah kisah cinta. Kembali harus berakhir tidak manis, pahit getir. Tapi itu bukan penyebab utama keadaan saya yang seperti ini. Jauh sebelum kisah cinta saya berakhir, jauh sebelum itu, saya sudah merasakan jenuh itu datang menghinggap membebani pundak sedikit demi sedkit sehingga cinta pun tak lagi manis terkecup dan hancurnya hubungan cinta yang saya bina itu hanya menjadi bumbu utama yang membuat rasa jenuh menjalani kehidupan ini semakin bertambah nikmat terasa. 
Jadi, rasa malas, jenuh, yang saya alami sekarang bukan semata karena masalah cinta tapi memang masalah cinta membuat segala rasa negatif itu semakin besar dan terus melanda. Kembali pada teori awal, bahwa saya harus melakukan break sehingga saya bisa kembali meraih semangat maka saya pun telah melakukan serangkaian kegiatan break tersebut karena sebenarnya perasaan seperti ini tidak datang untuk yang pertama kalinya karena seperti yang saya telah sebutkan di awal, hal seperti ini wajar terjadi. Maka saya pun melakukan hal-hal yang biasa saya lakukan, seperti tertawa, bercanda, bercengkrama, menontan bola, mendengarkan musik, merenungkan kembali status dan peran yang saya emban, memikirkan kembali cita-cita besar di depan, nikmat yang telah diberikan Tuhan tapi hal itu tetap tak mampu membuat semangat itu datang kembali, saya masih tetap merasa jenuh dan malas, bahkan untuk hal mengerjakan sebuah tugas, saya pun tetap merasa malas. Menjadi di luar kebiasaan dan ciri khas saya ketika saya harus menyelesaikan tugas tepat di saat akhir dan untuk hal yang sangat penting pun rasa jenuh dan malas itu terus menghinggap, untuk pertama kalinya saya menghadapi sebuah ujian, ujian tengah semester, tanpa persiapan tanpa sebuah proses yang baik hingga saya pun dibuat bingung dan kelabakan untuk menjawab segala soal yang ada bahkan untuk sebuah soal yang saya telah ketahui jawabannya, saya sungguh enggan untuk menuliskannya dan kemudian menjabarkannya. Damn! 
Dengan proses seperti ini saya tidak akan kaget, kecewa apabila kemudian saya mendapatkan hasil yang tidak memuaskan. Perlu lebih dari sekedar keajaiban bagi saya mendapatkan hasil yang baik dengan segala persiapan yang minimal, hancur dan amburadul. 

Ketika hobi untuk menulis, yang juga biasanya mampu untuk mengembalikan semangat, tapi hal itu pun tetap malas untuk saya kerjakan. Tiba-tiba saja otak ini seperti malas, enggan untuk mencurahkan segala ide dalam otak, semua terhenti mati tanpa inovasi. Padahal sungguh banyak hal yang ingin saya kemukakan, hal-hal yang secara jelas mengganggu dan mengusik hati dan berbagai pegalaman yang sepertinya layak untuk saya bagi. Tapi semuanya tertahan dan terhadang tembok besar bernama malas dan jenuh. Terlalu sibuk membuang waktu dan kalah oleh rasa malas! 

Jadi apa sekiranaya break yang tepat untuk kembali mendapatkan semangat itu? 
Apakah cinta?wanita?atau apa??

Rabu, 07 Maret 2012

Revisi UU No. 32 tahun 2004 ( SEGERA! )



Indonesia sesuai dengan Undang-undang Dasar ( UUD ) 1945 pasal 1 ayat 1 merupakan suatu Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Dan pada pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Maka berdasarkan amanat dari UUD 1945, khususnya pasal 18 berkenaan dengan pemerintah daerah, maka pemerintah Indonesia harus membentuk suatu undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah.

Pasal 18 tentang Pemerintah Daerah merupakan hasil dari amademen UUD 1945 yang kedua pada tahun 2000. Pasal tersebut ada karena memang dilandasi oleh suatu semangat utama kenapa dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 itu sendiri, yaitu semangat untuk mengubah sistem sentralisasi pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, menjadi sistem desentralisasi serta untuk semakin menguatkan posisi dari setiap daerah otonom yang ada di Indonesia.

Dan semua semangat perubahan itu mampu untuk terpenuhi oleh adanya pasal 18 dalam UUD 1945 ini sehingga konsekuensi logis dari adanya pasal 18 tersebut adalah harus dibuatnya suatu UU tentang Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan sistem desentralisasi yang diamanatkan oleh pasal 18 UUD 1945, yang secara otomatis sudah tidak mampu lagi untuk terwakili oleh UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Empat tahun berselang setelah amandemen kedua itu, akhirnya pemerintah Indonesia mampu untuk mempunyai suatu UU yang mengatur tentang pemerintah daerah, yang lebih bersifat desentralisasi dan lebih mampu untuk menampung kepentingan, hak serta kewajiban dari daerah otonom. UU tersebut adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini diharapkan mampu untuk menjadi suatu dasar hukum bagi berjalannya sistem desentralisasi, yang merupakan suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia hasil dari tuntutan/keinginan masyarakat itu sendiri. Sistem desentralisasi dianggap lebih mampu untuk menampung aspirasi masyarakat daerah serta menjamin kekhasan adat istiadat daerah tersebut, lebih mampu untuk memberdayakan masyarakat daerah dan memberikan suatu pelayanan yang prima serta optimal kepada masyarakat. Karena dengan desentralisasi maka rentang kendali dalam penyelenggaraan pemerintah tidak lagi begitu luas dan sistem desentralisasi juga dinilai merupakan suatu sistem yang mampu untuk mewujudkan demokrasi. Suatu sistem politik yang sangat Indonesia banggakan.

Akan tetapi pada perkembangannya, permasalahan dalam pemerintahan Indonesia semakin kompleks dan dinamis, khususnya permasalahan di pemerintahan daerah berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Permasalahan yang paling mudah untuk kita lihat berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi di daerah otonom adalah munculnya raja-raja kecil di setiap pemerintah daerah. Persepsi seperti itu menyebabkan setiap pemerintah daerah menjadi lebih sulit untuk dikoordinasikan sehingga pembangunan di daerah banyak yang tidak sejalan dengan pembangunan yang ada di pusat ataupun kurangnya loyalitas pemerintah daerah terhadap setiap tugas atau perintah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Permasalahan lainnya, yang juga sering untuk kita lihat adalah permasalahan stabilitas politik di daerah dampak dari pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal-hal itu menyebabkan banyaknya masukan serta desakan dari berbagai pihak, bahkan pemerintah itu sendiri yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, untuk dilakukanya revisi terhadap UU No. 32 tahun 2004.

Revisi adalah peninjauan ( pemeriksaan ) kembali untuk perbaikan. Dari pengertian tersebut berarti dapat kita simpulkan bahwa pada UU No. 32 tahun 2004 masih terdapat kesalahan atau hal-hal yang perlu untuk disempurnakan atau disesuaikan. Dan memang usulan revisi terhadap UU No. 32 tahun 2004 dilakukan untuk menambahkan beberapa pengaturan baru yang selama ini belum tercakup dalam UU No. 32 tahun 2004, dan pengaturan tersebut sangat penting untuk mempercepat keberhasilan desentralisasi, mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, demokratis, dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida, ada 3 faktor krusial yang perlu dicermati dalam implementasi UU No. 32 Tahun 2004 : (1) terkait pilkada ( isu money politics yang tak terkendali; Retaknya modal sosial di tingkat lokal; Penyalahgunaan jabatan dan kewenangan incumbent; Mandulnya lembaga pengawas; Imunnya posisi KPUD; (2) terkait dengan level otonomi ( Bertingkat ( Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan kewenangan masing-masing ); tak dapat dihindari gemuknya struktur dengan konsekuensi pembiayaan; Lemahnya koordinasi antar level dan (3) terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah ( Ajang perebutan jabatan bagi para elite ( birokrasi dan politisi ); Kewenangan kepala daerah yang begitu kuat; Orientasi pejabat penyelenggara di daerah yang pragmatis. Beliau menyebutkan hal tersebut pada pemaparan materi yang beliau sampaikan pada acara seminar antar jurusan di IPDN Kampus Pusat Jatinangor, yang diselenggarakan oleh Fakultas Politik Pemerintahan IPDN dengan tema revisi UU No. 32 tahun 2004. Acara seminar tersebut diselenggarakan pada tahun 2010 atau artinya dua tahun yang lalu! Apa yang ingin saya tunjukan disini adalah keinginan untuk dilakukannya revisi UU No. 32 tahun 2004 telah sejak lama ada, tapi kemudian sempat meredup dan akhirnya sekarang kembali hangat untuk dibicarakan bahkan semakin dekat untuk terlaksana karena memang yang mendasari pemikiran untuk dilakukannya revisi terhadap UU itu bukan merupakan suatu dasar politis atau kepentingan kaum-kaum tertentu saja, tapi murni merupakan suatu tinjauan dan penelitian secara nyata di lapangan terhadap praktek dan implementasi desentralisasi di pemeritah daerah yang diatur oleh UU No. 32 tahun 2004 yang dinilai belum terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi memang setiap kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah harus terlebih dahulu melewati serangkaian proses politik yang panjang dan melelahkan sebelum akhirnya mampu untuk terwujud, begitu juga halnya dengan revisi UU 32 tahun 2004 ini, tim revisi bentukan Kementerian Dalam Negeri yang di dalamnya terdapat Prof. Sadu Wasistiono, yang merupakan Wakil Rektor IPDN, tetap gigih untuk memperjuangkan revisi UU tersebut dengan terus berusaha meyakinkan para politisi di senayan bahwa revisi ini bukan untuk kepentingan politis atau bahkan kepentingan sekelompok dan bersifat sementara tapi merupakan suatu usaha untuk semakin menyempurnakan sistem desentralisasi dan otonomi daerah di pemerintah daerah yang ada di Indonesia serta untuk mengeliminir setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh desentralisasi dan otonomi daerah. Intinya, revisi ini ada untuk menyempurnakan bentuk desentralisasi dan otonomi daerah di pemerintah daerah di Indonesia.

Dari sekian banyak butir-butir revisi yang dikemukakan oleh pemerintah, yang diwakili oleh tim revisi UU No. 32 tahun 2004 bentukan Kementerian Dalam Negeri, ada satu hal yang memang menjadi polemik dan salah satu alasan kenapa revisi UU ini memakan waktu yang cukup lama adalah karena dalam revisi UU No. 32 tahun 2004 diwacanakan bahwa pemilihan kepala daerah, di tingkat kabupaten/kota khususnya, tidak lagi dipilih dalam satu pasangan, tapi hanya cukup dengan memilih Calon Kepala Daerah, sehingga setiap partai politik atau gabungan partai politik hanya mengajukan satu orang saja sebagai calon Kepala daerah. Hal ini secara kasat mata merupakan suatu perubahan yang radikal, dan semakin radikal ketika kemudian wacana yang selanjutnya muncul adalah untuk mengisi posisi sebagai wakil kepala daerah adalah dengan cara penunjukan yang dilakukan oleh Kepala daerah itu sendiri. Lalu siapa yang boleh ditunjuk menjadi wakil kepala daerah tersebut? Yang boleh ditunjuk oleh Kepala daerah terpilih untuk menjadi wakilnya adalah dari golongan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ). Sehingga posisi wakil kepala daerah tidak lagi merupakan jabatan politik tapi berubah menjadi suatu jabatan karir.

Hal itu secara logika dapat saya pahami apabila ditolak atau tidak mudah untuk diterima oleh kebanyakan politisi yang ada di senayan, secara sederhanya penolakan itu dapat saya artikan sebagai suatu rasa ketakutan dari setiap politisi atau anggota DPR RI yang tidak lain merupakan anggota partai politik, sehingga selain bertugas untuk mewakili rakyat Indonesia atau setidak-tidaknya mewakili konstituennya, tapi dia juga harus bertindak dan bertugas untuk menampung aspirasi serta kepentingan partai politik yang menjadi kendaraan politiknya. Karena apabila Wakil kepala daerah bukan lagi menjadi jabatan politik, maka di setiap daerah besar kemungkinan hanya akan ada satu partai politik yang berkuasa, maka menjadi sulit bagi partai lain untuk mampu mendapatkan dukungan di daerah tersebut dan semakin sulitnya juga bagi setiap partai politik untuk melakukan koalisi dalam setiap pemilihan kepala daerah karena tidak lagi ada posisi tawar-menawar dalam hal kursi wakil kepala daerah sehingga jelas partai politik yang mempunyai suara kecil dalam suatu daerah semakin tidak mempunyai posisi tawar dan hal itu dan tentu saja ini berdampak langsung bagi setiap kader yang ada dalam partai politik itu. Besar kemungkinan banyak partai politik yang memilki suara kecil di daerah akan ditinggalkan kadernya karena semakin kecil kesempatan kader tersebut untuk maju dalam perebutan posisi jabatan politik di daerah.

Sebenarnya hal yang sangat mendasar kenapa dalam revisi UU No. 32 tahun 2004 itu diatur bahwa posisi wakil kepala daerah tidak lagi menjadi sebuah jabatan politik, tapi berubah menjadi jabatan karir. Karena hal itu tidak terlepas dari fakta bahwa sering munculnya kasus ketidakharmonisan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya apalagi mendekati tahun dilaksanakannya pemilihan kepala daerah. Ketidakharmonisan itu sering terjadi karena kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut tidak berasal dari satu partai politik tapi berbeda partai sehingga berbeda pula kepentingan yang melatarbelakanginya. Fakta yang ada menunjukan keharmonisan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu hanya terjadi pada dua atau tiga tahun pertama masa kepemimpinan mereka, selebihnya masyarakat atau bahkan birokrasi mulai dibingungkan dengan ketidakharmonisan yang terjadi antara dua pimpinan di pemerintah daerah tersebut.

Bukti paling nyata adalah terkait dengan pengunduran diri wakil bupati Garut, Dicky Chandra dan wakil gubernur DKI Jakarta, Priyanto. Hal itu jelas merupakan bentuk nyata dari ketidakharmonisan kepala daerah dan wakil kepala daerah, terlepas dari apapun alasan yang mereka kemukakan. Tapi satu hal yang dapat kita artikan dari pengunduran diri di tengah-tengah atau akhir masa jabatan merupakan bentuk dari adanya suatu permasalahan dan perlawanan dari seorang wakil terhadap atasannya, padahal sebagai seorang wakil, sudah seharusnya dia loyal terhadap atasannya. Karena tidak mungkin ada dua matahari terbit secara bersamaan dalam bumi ini. ( dalam kedaan normal )

Banyak orang yang tidak setuju apabila posisi wakil disebut dengan sebuah posisi “ban serep”, tapi saya pribadi setuju dengan ungkapan itu walaupun memang ungkapan “ban serep” terasa terlalu kasar apabila kita gunakan. Karena dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan tidak mungkin ada dua komando dalam satu hal yang sama, hal itu hanya akan membuat pelaksanaan tugas di lapangan menjadi tidak efektif dan efisien. Semua kewenangan itu berada di tangan Kepala, yang dalam hal ini adalah Kepala Derah, wakil kepala daerah hanya mempunyai kewenangan apabila dia mendapatkan kewenangan tersebut dari sang Kepala Daerah. Kenapa komando atau pimpinan puncak itu hanya boleh dimiliki oleh satu orang saja?

Begini ilustrasi sederhananya : coba tutup mata anda oleh kain, lalu minta-lah teman-teman anda untuk mengarahkan anda menuju suatu tempat dalam keadaan mata tertutup. Ingat, teman-teman anda, bukan teman anda. Dan buatlah situasi tersebut dalam sebuah situasi perlombaan sehingga anda melakukanya dengan suatu perasaan semangat, tidak santai berleha-leha. Maka percayalah, anda akan dibuat bingung sendiri dengan segala arahan serta komando yang teman-teman anda berikan kepada anda, padahal semua komando serta arahan dari teman-teman anda itu adalah benar adanya, tapi semua terasa salah dan membingungkan karena anda tidak mengerti dan paham “suara” mana yang harus anda ikuti.

Dan seperti itu-lah kira-kiranya apabila dalam suatu organisasi, terdapat dua pucuk pimpinan yang sama kuat dan sama besar, kecil kemungkinan organisasi itu dapat berjalan karena setiap elemen dalam organisasi tersebut hanya akan disibukkan dengan pilihan, mana yang harus saya ikuti? Mana yang benar? mana yang salah?
Sehingga wakil adalah “cadangan” bagi seorang Kepala, dia bertugas hanya untuk membantu sang Kepala mengerjakan setiap tugas yang ada, tapi tetap kewenangan itu berada di tangan seorang kepala. Sehingga ketika ada wacana dalam revisi UU No. 32 tahun 2004 bahwa posisi wakil kepala daerah tidak lagi merupakan jabatan politik hal itu merupakan suatu kemajuan atau setidaknya suatu alternatif solusi paling realistis untuk mengatasi permasalahan ketidakharmonisan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap daerah otonom yang ada di Indonesia. Dengan sistem penunjukan langsung oleh kepala daerah terpilih, maka loyalitas wakil terhadap kepala sudah terjamin akan terbentuk dan terjaga secara baik, karena wakil itu tidak memilki muatan politik apapun dan justru dia mempunyai beban untuk “membalas” kebaikan serta kepercayaan Kepala daerah karena telah memilih dia untuk menjadi seorang wakil.

Lalu kemudian ada wacana selanjutnya yang mengatur bahwa yang berhak untuk dipilih menjadi seorang wakil kepala daerah tersebut adalah dari kalangan birokrat yang dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil, maka saya melihat hal itu sebagai suatu uasaha untuk menciptakan kestabilan politik itu tadi. Karena apabila Kepala daerah tersebut dibebasakan untuk memilih wakilnya dari kalangan atau golongan manapun, maka sulit bagi kita untuk menjamin akan tetap ada keharmonisan dari kepala dan wakil kepala daerah tersebut, karena bisa saja orang yang dipilih Kepala daerah pada awalnya tidak memilki kepentingan politik apapun, tapi setelah dia menjabat sebagai seorang wakil kepala daerah, karena dia memilik basic yang bebas, dia kemudian didekati oleh partai politik lawan dan akhirnya dia pun bergabung dengan partai politik tersebut hingga akhirnya ketidakharmonisan itu terjadi lagi. Beda halnya apabila wakil kepala daerah itu hanya boleh dipilih dari kalangan PNS, maka sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan sumpah setia serta kewajiban dari seorang PNS itu sendiri yang harus netral, tidak boleh terlibat dalam partai politik atau kegiatan politik selama dia berstatus sebagai seorang PNS, maka ketaatan serta kenetralan sorang wakil kepala daerah lebih mampu untuk terjamin, setidaknya hingga pemilihan kepala daerah selanjutnya.

Hal lain yang menjadi kelebihan apabila posisi wakil daerah itu diisi oleh orang-orang dari golongan PNS adalah setidak-tidaknya orang tersebut paham serta mengerti dan memiliki pengalaman yang cukup mumpuni berkaitan dengan ilmu dan etika pemerintahan. Karena tidak bisa kita pungkiri, alam demokrasi membuat para calon kepala daerah mau tidak mau harus mempunyai modal yang cukup besar utamanya untuk biaya mereka melakukan kampanye apabila mereka ingin maju sebagai Kepala daerah, sehingga dengan fakta seperti itu fenomena yang terjadi dewasa ini di Indonesia, hampir semua kepala daerah di Indonesia mempunyai latar belakang seorang pegusaha atau non-birokrat, sehingga sedikit saja diantara mereka itu yang paham akan ilmu dan etika pemerintahan. Ada diantara mereka yang memang mengerti atau mungkin paham dengan ilmu pemerintahan akan tetapi karena mereka belum pernah langsung berkecimpung dalam dunia birokrasi maka mereka tidak memilki pengalaman nyata implementasi ilmu pemerintahan tersebut bahkan mereka pun kurang memahami etika pemerintahan yang ada. Ada suatu kasus yang kurang mengenakan yang terjadi di salah satu kabupaten di salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yang entah terjadi karena memang akibat kurang pahamnya kepala daerah tersebut terhadap ilmu dan etika pemerintahan atau entah karena murni kepentingan politik, sehingga ada kejadian seorang Sekretaris Daerah dicopot dari jabatannya dan dijadikan staff di sekretariat daerah, suatu hal yang sangat aneh walaupun memang secara aturan kepala daerah tersebut mempunyai hak untuk melakukan itu, tapi sungguh secara etika hal itu sangat tidak etis untuk dilakukan. Sehingga dengan ditunjuknya wakil kepala daerah dari golongan PNS, maka seminimalnya ada penyeimbang dalam unsur pimpinan di daerah tersebut, ada orang yang paham mengenai ilmu dan etika pemerintahan sehingga birokrasi mampu berjalan dengan semestinya. Tapi, apabila kita telaah lebih lanjut, maka dari contoh kasus tadi, ada permasalahan lain yang juga sering terjadi akibat dari desentralisasi itu sendiri yaitu politisasi birokrasi oleh kepala daerah, khususnya incumbent, terlebih saat akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah. Ini juga merupakan isu penting yang masuk dalam pembahsan revisi UU No. 32 tahun 2004 berkaitan dengan pembinaan PNS yang sekarang dilakukan oleh Kepala daerah akan tetapi pengaturan tentang hal ini juga harus diikuti dengan revisi UU kepegawaian itu sendiri.

Akan tetapi pengisian wakil kepala daerah oleh PNS pun bukannya tanpa sebuah masalah, masalah paling utamanya adalah penetapan syarat bagi PNS yang bisa dipilih untuk mengisi posisi wakil kepala daerah itu sendiri. Sebagai suatu jabatan karir, maka harus ditentukan eselon berapa yang bisa menempati posisi wakil kepala daerah itu. Di kabupaten/kota eselon tertinggi adalah eselon II.a yang dimiliki oleh seorang Sekretaris Daerah sedangkan di provinsi adalah esselon I.b, yang juga dimiliki oleh seorang Sekretaris Daerah. Saya sendiri mempunyai pendapat, bahwa eselon untuk bisa menempati posisi wakil kepala daerah adalah sama dengan eselon seorang sekretaris daerah kabuptaen/kota apabila tentunya wakil bupati/walikota dan setingkat dengan sekretaris daerah provinsi apabila wakil gubernur. Hal itu memang bisa mengakibatkan terjadinya persepsi atau pemikiran dari seorang sekretaris daerah untuk tidak loyal dan taat kepada wakil kepala daerah karena merasa memilki eselon yang sama atau bahkan kerancuan dalam pelaksanaannya. Tapi saya berpendapat bahwa hal itu bisa untuk dihindari dengan kemudian menetapkan persyaratan lainnya, yaitu misalnya ada batas minimal masa kerja sehingga walaupun memilki eselon yang sama antara sekretaris daerah dan wakil kepala daerah tapi tetap yang menjadi seorang wakil kepala daerah adalah mereka yang telah menjadi senior dan memiliki masa kerja yang lebih lama dibandingkan dengan seorang sekretaris daerah. Saya pikir hal itu bisa dapat untuk dimengerti dan sedikit untuk bisa menimbulkan polemik terlebih bahwa PNS itu telah sangat mengerti dengan namanya hierarki karena walaupun tetap sama dalam satu eselon akan tetapi dalam strukur organisasi, wakil kepala daerah tetap berada di atas sekretaris daerah, dan wakil kepala daerah pun berada dalam unsur pimpinan sedangkan sekretaris daerah merupakan unsur pembantu pimpinan. Dan saya pikir hal itu tidak harus kita permasalahkan terlalu larut, karena di dalam kementerian, seorang sekretaris jenderal dan direktur jenderal yang juga memilki eselon yang sama yaitu I.a, Perpres No. 76 tahun 2011, tapi karena secara struktur sekretaris jenderal berada di atas direktur jenderal maka dalam implementasi kerjanya mereka tetap “dibawah” sekretaris jenderal dan hal itu sungguh tidak pernah menjadi suatu masalah. Dan apabila kemudian ada segelintir orang yang mengatakan bahwa dengan pengaturan seperti itu justru terlihat tidak efektif dan jauh lebih baik apabila posisi wakil kepala daerah itu dihilangkan dan tugasnya di-handle oleh sekretaris daerah saja, karena mereka sama-sama PNS dan memiliki eselon yang sama.

Hal itu pun bagi saya merupakan sebuah masukan yang baik dan juga mempunyai dasar pemikiran yang kuat karena dengan dihilangkannya posisi wakil kepala daerah maka jelas stabilitas politik di daerah lebih mampu untuk terjaga akan tetapi saya tidak akan seradikal itu dengan langsung memukul rata bahwa semua daerah harus dihilangkan posisi wakil kepala daerah dan dengan kenyataan bawha seorang sekretaris daerah itu adalah seorang pembantu pimpinan dalaam hal kesekretariatan sehingga apabila tugas wakil kepala daerah diberikan juga kepada sekretaris daerah maka kemudian beban tugas seorang sekretaris daerah menjadi terlalu luas dan besar. Tapi, kalaupun memang tetap dikehendendaki posisi wakil kepala daerah itu dihilangkan ada baiknya pengaturan itu tidak diterapkan sama rata pada setiap daerah tapi hanya beberapa daerah saja yang beban tugas dan rentang kendalinya tidak begitu luas sehingga bisa dikerjakan hanya oleh seorang kepala daerah tapi bagi mereka yang memiliki beban tugas yang luas dengan wilayah yang juga luas maka saya pikir posisi wakil kepala daerah itu tetap dibutuhkan dan wajib ada untuk membantu tugas dari seorang kepala daerah tersebut. Maka apabila opsi ini yang ingin dipilih maka kerja dari pemerintah yang lain adalah pemerintah juga harus menerapkan regulasi dan persyaratan bagi daerah yang bisa menggunakan wakil kepala daerah dan daerah mana yang tidak harus menggunakan wakil kepala daerah. Saya pikir opsi itu terlalu rumit walaupun juga memang tetap bisa untuk dikedepankan.

Akan tetapi pada akhirnya apapun opsi yang dipilih dan apapun penngaturan dan revisi yang nantinya akan terlaksana, saya harap semangat untuk semakin menyempurnakan sistem desentralisasi, khususnya mampu untuk menciptakan pemerintah daerah yang stabil, kondusif, demokratis hingga mampu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat mampu untuk terealisasi dan saya juga yakin, tim revisi lebih mempunyai formula yang lebih tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Akhir kata, saya ingin mengajak semua kalangan masyarakat untuk tidak terlanjur atau langsung berpikir negatif terhadap revisi UU No. 32 tahun 2004, atupun termakan provokasi tapi bertindak-lah secara bijak. Pahami serta resapi dulu segala sesuatunya secara utuh baru-lah anda putuskan sikap apa yang akan anda tunjukan. Karena tim revisi yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri terdiri dari ahli-ahli dan praktisi ilmu pemerintahan yang telah kenyang dengan pengalaman kerja, cotohnya adalah Prof. Sadu Wasistiono, yang merupakan lulusan sekolah pamong praja ( APDN ) dan seorang wakil rektor, sehingga tidak perlu kita ragukan lagi kemampuannya dalam ilmu pemerintahan. Jadi, sesuai dengan pengertian revisi itu sendiri, yaitu peninjauan ( pemeriksaan ) kembali untuk perbaikan, maka yakin-lah bahwa revisi UU No. 32 tahun 2004 adalah untuk perbaikan sistem desentralisasi pemerintahan daerah di Indonesia.

Birokrasi, Korupsi



Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi merupakan konsekuensi logis berkaitan dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, karena otonomi daerah berarti hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ( UU No. 32 tahun 2004 )

Sedangkan daerah otonom itu sendiri, sesuai dengan Ketentuan Umum dalam Bab 1 UU No. 32 tahun 2004, mempunyai makna sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah itu ada karena keinginan dan tuntutan dari masyarakat Indonesia itu sendiri yang menilai bahwa sistem sentralistik tidak mampu lagi untuk mewakili aspirasi masyarakat daerah. Dengan sistem sentralistik masyarakat menilai bahwa pembangunan yang ada tidak merata dan masyarakat juga menilai bahwa pemerintah pusat sudah tidak lagi mampu untuk mengurus semua pemerintah daerah karena rentang kendali yang terlalu luas. Sehingga otonomi daerah dinilai merupakan sebuah solusi untuk mengatasi segala permasalahan tersebut.

Otonomi dinilai banyak orang sebagai sebuah jawaban terhadap perlawanan masyarakat terhadap sistem sentralistik karena dengan otonomi berarti rentang kendali untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat daerah tidak lagi menjadi begitu luas. Dan dalam sistem sentralistik atau terpusat dalam setiap program pembangunan yang ada masyarakat hanya dijadikan sebagi objek, sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pembangunan itu. Dan hal itu menjadi ironi karena hakikat dari sebuah pembangunan adalah untuk meningkatkan hajat hidup masyarakat itu sendiri dan ketika dalam proses pembangunan itu masyarakatnya sama sekali tidak dilibatkan, lantas dari mana pemerintah bisa tau dan mengerti pembangunan apa dan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat?

Dalam sistem yang terpusat, kebijakan yang diambil menggunakan metode top-down, sehingga sering kali kebijakan itu tidak tepat sasaran atau tidak bisa berjalan optimal karena antara satu daerah dengan daerah lainnya memilki beberapa perbedaan, yang dengan perbedaan itu jelas suatu program tidak bisa dijalankan dengan suatu pendekatan yang sama.

Atas dasar itulah kemudian otonomi daerah itu muncul ke permukaan dan menjadi angin sejuk perubahan bagi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dengan otonomi daerah, yang sekarang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengambilan kebijjakan tidak lagi menggunakan metode top-down, tapi berubah menjadi bottom-up, sehingga masyarakat tidak lagi menjadi objek dalam pembangunan dan setiap kebijakan yang ada tapi masyarakat adalah subjek dalam pembangunan serta kebijakan yang akan, telah dan sedang diambil di Indonesia ini. Masyarakat adalah raja dan pemerintah tidak lebih hanya sebagai katalisator pembangunan.

Seperti yang telah disebutkan di atas, konsekuensi logis diterapkannya otonomi daerah maka Negara Indonesia, dalam hal ini pemerintah harus menyerahkan kewenangannya mengatur urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah, atau dengan kata lainnya pemerintah harus menerapkan asas desentralisasi. Karena akan menjadi omong kosong belaka, apabila sebuah sistem otonomi itu diberlakukan tanpa adanya penyerahan wewenang dari pemerintah.

Dalam menjalankan asas desentralisasi di daerah, setidaknya ada 4 ( empat ) faktor penting yang mempengaruhi apakah desentralisasi itu mampu berjalan dengan baik dan optimal dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan demokratis sehingga mampu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Keempat faktor tersebut adalah :
a. Sumber Daya Manusia;
b. keuangan;
c. alat;dan
d. organisasi serta manajemen.
Dari keempat faktor tersebut, satu faktor yang mempunyai peranan penting dan utama adalah, faktor Sumber Daya Manusia ( SDM ). Tanpa ditunjang dengan SDM yang mumpuni serta berkualitas maka ketiga faktor selanjutnya, sebagus apapun kualitas ketiga faktor tersebut, tanpa didukung oleh SDM yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Salah satu alasan kenapa dulu, di zaman Orde Baru khususnya menggunakan sistem yang sentralistik dan tidak menggunakan sistem yang desentralistik, salah satu alasannnya adalah SDM itu sendiri. Pemerintah menilai pada masa itu, daerah belum memiliki SDM yang mencukupi untuk mampu menjalankan pemerintahannya sendiri dan pada waktu itu dinilai justru akan menjadi tidak efektif serta efisien pemerintahan Indonesia apabila menggunakan sistem yang desentralistik. Lalu apakah di zaman sekarang ini, SDM di daerah, utamanya birokrat dan semakin diperkecil lagi, yaitu PNS, telah siap untuk mampu menjalankan desentralisasi dengan baik?

Melihat situasi yang ada secara nyata, jujur dan adil, sebenarnya SDM di daerah, bahkan di pusat berkenaan dengan birokrasi masih jauh apabila kita katakan telah siap untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Ukuran atau takaran paling mudah untuk kita ajukan dan jadikan penilaian adalah masih banyaknya kasus korupsi yang melibatkan birokrat, yang dalam hal ini adalah PNS.

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. ( Wikipedia ) Kasus korupsi telah menjadi suatu permasalahan yang besar, saking besarnya sehingga pemerintah Indonesia sampai harus membentuk suatu lembaga khusus untuk mengatasi peemasalahan tersebut, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

Kasus korupsi yang paling baru dan hangat untuk dibicarakan banyak orang dan ( lagi-lagi ) melibatkan PNS adalah kasus korupsi Dhana Widyatmika, PNS golongan III/c, yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Dhana juga tercatat pernah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak dan bahkan diketahui sebagi kakak kelas Gayus Tambunan sewaktu mereka sama-sama menimba ilmu di tingkat perguruan tinggi. Kasus yang terungkap pertama kali karena penyelidikan dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan ( PPATK ), yang melihat dan melaporkan adanya rekening-rekening bank tidak wajar yang dimilki oleh sejumlah PNS, yang bahkan PNS-PNS itu masih tergolong PNS muda yang rata-rata masih mempunyai golongan III sehingga menjadi sebuah tanda tanya besar ketika mereka mampu untuk mempunyai rekening bank hingga berjumlah miliaran rupiah. Dengan terungkapnya kasus ini, setidaknya beberapa hal yang harus diperhatikan adalah reformasi/perbaikan di lingkungan kementerian keuangan belum berjalan dengan baik dan tidak mungkin korupsi itu dilakukan sendiri, karena birokrasi itu menggunakan suatu sistem baku cenderung kaku yang melibatkan tidak hanya seorang, karena antara satu sistem ke sistem yang lainnya pasti juga harus melewati beberapa pegawai sehingga kecil kemungkinan apabila korupsi itu dilakukan secara sendiri bahkan oleh seorang pegawai yang hanya berstatus sebagai seorang staf. Dengan sistem yang sangat birokratis seperti di Indonesia ini, tidak mungkin apa yang dilakukan oleh seorang staf tidak diketahui oleh pimpinannya, korupsi dalam birokrasi pasti merupakan korupsi yang struktural, sehingga kasus itu bisa untuk benar-benar hilang apabila “aktor utama”-nya bisa terungkap.

Secara kualitas apalagi kuantitas sebanarnya SDM dalam birokrasi Indonesia telah mencukupi serta memadai akan tetapi hal itu tidak mampu untuk ditunjang dengan moral yang baik. Krisis moral adalah permasalahan utama dari birokrasi Indonesia sehingga sangat mudah untuk digerogoti virus korupsi. Adapun hal lain yang juga berpengaruh besar sehingga para abdi negara dan abdi masyarakat itu tega serta berani melakukan korupsi adalah karena faktor kesejahteraan hidup dan mindset mereka itu sendiri. Seharusnya sedari awal, harus mereka sadari bahwa menjadi seorang Pegawai Negeri adalah hanya untuk mencari nama baik dan kehormatan bukan dan tidak akan bisa untuk mendapatkan kekayaan. Karena apabila kita ingin mencari kehidupan yang mapan, kaya dan nyaman, maka merupakan pilihan yang salah apabila kita memutuskan untuk menjadi seorang PNS. Dan karena mindset itu-lah para birokrat di Indonesia tidak mampu untuk bekerja dengan baik karena mereka mengukur segala sesuatunya dengan uang dan apabila telah mempunyai pemikiran seperti itu, sebesar apapun gaji PNS yang mereka dapatkan maka kasus korupsi itu tidak akan mampu untuk hilang, khususnya di lingkungan PNS.

Dan permasalahan itu pun semakin menjadi kompleks ketika PNS yang telah menyadari dengan sungguh bahwa mereka menjalankan tugasnya hanya untuk mendapatakan nama baik dan kehormatan tapi kemudian harus dihadapkan dengan sistem reward dan punishment yang tidak diterapkan dengan baik, ketika merit system harus terkalahkan oleh spoil system. Maka selama permasalahan-permasalahan itu tetap ada, maka selama itu pula-lah korupsi itu akan juga tetap ada.

Phantom Goal







Giuseppe Meazza, Sabtu, 25-02-2012
Ac Milan Vs. Juventus : 1-1 ( Nocerino, 15; Matri, 83 )

“Jika memang ada yang mengusulkan ( bukti rekaman video ), silahkan saja. Tapi, tidak untuk sepak bola Italia. Menggunakan rekaman video menurut saya, akan membunuh esensi sepak bola itu sendiri. Wasit tetaplah menjadi penentu putusan di lapangan.”
Marcello Nicchi ( Presiden Asosiasi Wasit Italia (AIA) )

“Sepakbola bersifat manusiawi. Karenanya wajar ada kesalahan maupun kontroversi. Bukankah hal itu justru yang membuat sepakbola menarik?”
Tabloid Soccer, Sabtu 3 Maret 2012

Saya tidak harus lagi melakukan introduksi bahwa saya ini adalah seorang milanisti. ( baca : Who Is Noorz ? ) Jadi tulisan ini, yang berisi analisis saya terhadap hasil serta jalannya pertandingan antara Ac Milan Vs. Juventus pada tanggal 25, bulan Februari, tahun 2012 yang lalu tentu akan lebih condong atau pro-Milan dengan berbagai alasan yang bersifat subjektif akan tetapi secara keseluruhan saya akan tetap mencoba professional dan tetap mengedepankan penilaian secara objektif sesuai dengan kenyataan yang ada.

Pekan ke-26 Serie-A Liga Italia, yang dihelat pada minggu yang lalu, menghadirkan satu pertandingan Big Match, yaitu antara Ac Milan melawan Juventus, sebenarnya pada pekan yang sama di minggu yang lalu, terdapat pertandingan lain yang juga pantas untuk disebut sebagai suatu pertandingan Big Match yaitu antara Inter melawan Napoli. Akan tetapi pertandingan Milan dan Juve lebih banyak diperbincangkan banyak orang dan lebih banyak mendapatkkan perhatian, karena sampai dengan pekan ke-26 ini, duo tersebut-lah yang masih saling kejar-mengejar seru memperebutkan tahta capolista ( peringkat pertama ) untuk nantinya mendapatkan Scudetto ( Juara Liga Italia ) di akhir musim dan selisih poin antar keduanya hanya dibedakan oleh satu poin, itu pun dengan Milan yang mempunyai satu pertandingan lebih banyak daripada Juve. Sehingga laga antara keduanya pada minggu yang lalu memang benar-benar dianggap sebagai laga penentu Scudetto dan benar-benar menghadirkan tensi yang tinggi serta panas antara kedua belah pihak. Belum lagi apabila kita membahas sejarah yang ada di belakang kedua tim tersebut dan rivalitas antara kedua fans fanatiknya, maka semakin lengkap-lah apabila pertandingan tersebut mendapat label Grande Partita atau laga Big Match.

Tensi sebelum pertandingan semakin bertambah liar tak terkendali disulut oleh pernyataan dari masing-masing aktor kedua belah pihak, dan yang paling nyaring terdengar dan merusak kerja telinga kanan serta kiri para pecinta bola adalah pernyataan dari pelatih Juve yaitu Antonio Conte, yang menyebutkan bahwa Juve sering kali dirugikan oleh berbagai keputusan wasit di lapangan. Hal itu sebenarnya merupakan komentar “biasa” dari seorang pelatih, tapi menjadi tidak “ biasa” karena waktu di saat dia mengeluarkan pernyataan itu adalah di saat laga besar akan dihelat, sehingga jelas pernyataan itu bisa menjadi beban tersendiri bagi wasit yang nantinya akan bertugas “mengamankan” jalannya pertandingan. Dan untuk beberapa pemain pun tanpa harus mereka berkomentar, laga Milan melawan Juve sudah pasti akan menjadi laga yang emosional bagi mereka, yaitu bagi Andrea Pirlo ( eks Milan ), Antonio Nocerino ( eks Juve ), Alessandro Matri ( eks Milan ), dan Marco Borriello ( eks Milan ), jelas sesuatu hal yang tidak mudah dan tidak juga begitu sulit untuk mereka bermain secara professional melawan bekas klubnya. Juve sendiri datang dengan dua misi, yaitu merebut kembali tahta capolista dari tangan Milan sekaligus mempertahankan rekor belum pernah terkalahkan dalam kompetisi sepakbola tahun ini, sebuah catatan impresif ditunjang dengan catatan jumlah kebobolan yang paling kecil dalam pentas kompetisi Serie-A dan bagi Milan misi mereka hanya satu yaitu bermain menang untuk mempertahankan posisi capolista dan semaikn dekat untuk mempertahankan gelar Scudetto-nya.

Dan saat kick-off dimulai, peluit ditiup panjang oleh sang pengadil pertandingan, Paolo Tagliavento, maka pertandiingan antara Milan Vs. Juventus pun resmi untuk dimulai dan seperti yang telah kita ketahui bersama hasil dari pertandingan tersebut adalah berakhir dengan seri ( draw ) 1-1, sehingga kedua belah tim berhak mendapatkan poin satu dan hal itu tidak merubah banyak posisi mereka di klasemen sementara Serie-A. Tapi apa yang menjadi perbincangan hangat dan bahkan menjadi kontroversi sampai dengan saat ini, dan mungkin sampai nanti kompetisi berakhir adalah dianulirnya gol Milan dari Sulley Ali Muntari setelah secara jelas bola tersebut melewati hampir 51 cm garis gawang yang dikawal oleh Buffon.

Hal tersebut menjadi sesuatu hal yang sangat kontroversi karena terlihat sangat jelas bahkan tanpa harus menggunakan rekaman video yang ditayangkan dalam slow motion, bahwa bola tersebut telah melewati garis gawang! Sehingga menjadi sesuatu hal yang terlampau aneh kenapa wasit sekelas internasional sampai tidak mengesahkan gol tersebut.
Pada pertandingan itu sendiri kedua tim bermain dengan sangat baik dan melakukan banyak jual-beli serangan walaupun di babak pertama Milan memang lebih mendominasi pertandingan dan melakukan pressure ketat terhadap pemain Juve sehingga hal itu memaksa pemain Juve untuk bermain bertahan dan banyak pemain Juve yang justru melakukan kesalahan-kesalahan mendasar. Puncaknya adalah ketika Barzagli salah melakukan umpan sehingga mampu untuk dikonversi menjadi gol oleh Nocerino dan gol itu membuat Milan unggul dan semakin di atas angin. Dan Milan bisa saja benar-benar mengakhiri pertandingan lebih cepat seandainya kontroversi itu tidak terjadi, seandainya gol Sulley Ali Muntari itu tidak dianulir, karena dengan keunggulan dua gol jelas segala sesuatunya akan berjalan sangat berbeda dibandingkan dengan hanya unggul satu gol. Dan karena peristiwa kontroversi itu, Milan pun kehilangan memomentum pada babak kedua dan mungkin juga diakibatkan oleh lelahnya beberapa pemain, karena stock pemain Milan memang benar-benar terbatas setelah 14 pemain utamanya harus dilanda cedera secara bersamaan sehingga rotasi tidak bisa berjalan dengan baik dan pemain yang ada benar-benar dimaksimalkan penuh oleh Allegri, dieksploitasi habis, apalagi dengan fakta bahwa Milan masih bertahan dalam tiga kompetisi, sehingga wajar apabila kemudian para pemain Milan tidak bisa untuk tampil impresif dengan tempo tinggi selama 90 menit penuh, ada beberapa waktu di mana para pemain Milan itu akan menurunkan temponya dan sesaat kehilangan momentum. Tapi ketika kemudian kehilangan memomentum itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, yang dalam hal ini adalah dianulirnya gol Sulley Ali Muntari, maka hal itu sungguh tidak sehat dan berakibat buruk bagi pemain Milan, terlebih dalam pertandingan besar melawan klub sekelas Juve. Maka di babak kedua, Juve benar-benar memanfaatkan situasi yang ada dengan baik dan mengambil alih kendali pertandingan, bahkan Milan sepertinya sudah puas dengan hasil yang ada dan cenderung untuk mengamankan hasil 1-0 tersebut, dan akhirnya petaka itu pun datang setelah pada menit ke-83, eks striker Milan, Matri mampu untuk menjebol gawang Milan dan memaksa Milan untuk puas dengan hasil seri, 1-1.

Bola panas pun bergulir cepat setelah berakhirnya pertandingan itu, tensi panas itu terlihat nyata ada, berbagai komentar tajam silih datang berganti, tentu yang menjadi tema utamanya adalah “phantom goal” yang dilakukan oleh Sulley Ali Muntari. Wasit yang memang sedari dulu selalu menjadi pesakitan apabila sebuah tim merasa dirugikan, maka dalam kasus ini pun setali tiga uang. Paolo Tagliavento, sang pengadil pada pertandingan tersebut menjadi target utama kritikan dan cacian, tidak sedikitpun kritikan dan cacian itu memperhatikan unsur-unsur kemanusiaan, apalagi ungkapan bahwa “wasit juga manusia”. Berbagai masukan dan solusi pun coba didengungkan oleh berbagai pihak untuk menanggulangi atau setidak-tidaknya mengurangi kontroversi yang diciptakan oleh korps baju hitam itu ( walaupun kini baju wasit mulai beragam dan variatif dan tidak lagi monoton berwarna hitam, dan kadang saya pikir wasit itu adalah bagian dari pemain, seperti halnya satu pemain voli yang memakai baju beda dalam setiap pertandingannya. Hehehe… ) Isu penggunaan teknologi dalam sepakbola pun kembali hangat untuk diperbincangkan, banyak orang yang berkata bahwa tidak ada satu pun dewasa ini yang bisa mengelak dari kemajuan teknologi, begitu juga olahraga dan sepakbola. Sepakbola dinilai terlalu skeptis dalam menilai kemajuan teknologi dan terlalu bepikiran tradisional dan menutup mata dari setiap teknologi yang ada. Tapi satu hal yang dikedepankan oleh setiap orang yang mempunyai kebijakan dalam menentukan aturan dalam sepakbola dunia bahwa mereka menekankan satu hal yang tidak boleh dirubah dalam sepakbola bahwa sepakbola itu adalah suatu olahraga yang berjalan secara natural dan alamiah, mereka khawatir dengan terlalu banyaknya campur tangan teknologi justru akan menghilangkan kekhasan sepakbola itu sendiri, apabila terlalu banyak menggunakan teknologi maka sepakbola ditakutkan justru akan menjadi membosankan.

Saya pribadi setuju bahwa sepakbola itu harus tetap dibiarkan alami dan berjalan secara natural oleh setiap aktor yang ada di lapangan, apa yang terjadi di lapangan biarkan-lah terjadi “semanusia” mungkin tapi saya pun setuju bahwa sepakbola juga jangan mentup mata dengan segala kemajuan teknologi yang ada. Dan saya pikir, sejauh ini, sepak bola sama sekali tidak skeptis dengan teknologi, sepakbola dewasa ini juga banyak menggunakan teknologi tapi tetap berpegang teguh dengan prinsip “manusianya”, jadi tidak ada aturan yang menyesuaikan dengan teknologi tapi teknologi itu harus menyesuaikan dengan aturan sepakbola itu sendiri. Saya tidak bisa membayangkan bagiamana sangat membosankannya apabila dalam menentukan sebuah gol, atau keputusan lainnya wasit dan setiap pemain dan semua perangkat sepakbola yang ada di lapangan harus terlebih dahulu “meluangkan” waktunya untuk melihat tayangan ulang. Emosi dan enegi itu akan sesaat menghilang dan apabila telah menghilang, siapa yang bisa menjamin mereka akan datang lagi? Bila hal itu benar diterapkan maka kemungkinan besar pertandingan sepakbola akan banyak terhenti dan itu sungguh sangat mengganggu esensi serta semangat bertanding dari setiap pemainnya dan jelas kenyamanan penonton dalam menyaksikan pertandingan itu. Tapi apabila kemajuan teknologi itu dipakai untuk membantu dan menyempurnakan aturan dalam sepakbola tapi dengan tidak merubah esensi/hakikat utama dari sepakbola maka hal itu sudah sepakbola lakukan, salah satu yang “besar” adalah penggunaan alat komunikasi bagi setiap wasit dalam setiap pertandingan. Alat komunikasi yang jelas sangat membantu wasit dalam berkomunikasi dengan para asisiten wasit di pinggir lapangan. Dan kaitannya untuk mengeliminasi kesalahan wasit dalam menentukan bahwa sebuah bola itu telah melewati garis gawang atau belum, maka “teknologi” yang paling masuk akal dan paling bisa untuk digunakan adalah dengan menggunakan wasit tambahan yang berada di belakang gawang, seperti yang kini telah diterapkan (diujicobakan) oleh UEFA. Saya pikir itu merupakan teknologi yang lebih mampu untuk mendukung “kemanusiaan” dari sepak bola itu sendiri atau bahkan yang paling “radikal” adalah dengan menanamkan chip pada bola, yang akan memberikan tanda khusus kepada wsit apabila bola itu telah melewati garis gawang.

Tapi hal kemudian yang ingin saya kritisi disini adalah berkaitan dengan bukti rekaman atau teknologi kamera dalam sebentuk bukti rekaman, yang dapat diputar secara slow motion, sehingga detail setiap kejadian mampu untuk tergambar dengan jelas. Hal tersebut merupakan suatu kemajuan teknologi, dan hal tersebut jelas tidak disetujui oleh berbagai pihak untuk diterapkan dalam sepakbola, denga alasan yang telah saya kemukakan diatas, dan saya pun setuju tapi kemudian saya menilai seuatu hal menjadi agak rancu. Karena apabila berkaitan dengan gol maka bukti rekaman tidak bisa digunakan, tapi apabila berkaitan dengan hal lainnya, bukti rekaman justru bisa untuk digunakan, kasus nyatanya adalah hukuman tiga pertandingan bagi Phillipe Mexes, bek Milan, yang dalam bukti rekaman pertandingan terlihat menyiku Marco Borriello, padahal di atas lapangan dalam berjalannya pertandingan, hal itu tidak mendapatkan teguran apapun dari sang pengadil. Maka dengan premis awal bahwa segala sesuatu yang terjadi di lapangan hasil dari keputusan wasit tidak bisa diganggu gugat, kenapa suatu pelanggaran bisa dijatuhkan?? Apa bedanya dengan gol? Bukankah, gol Sulley Ali Muntari pun tidak mampu untuk terlihat oleh wasiit, sehingga wasit tidak bisa mengesahkan gol tersebut, dan walaupun bukti rekaman video ada secara nyata menunjukan bahwa bola itu telah melewati garis gawang, tidak mampu untuk merubah hasil pertandingan. Lalu kenapa pelanggaran Mexes yang dalam pertandingan pun tidak mampu utnuk terlihat oleh wasit sehingga Mexes bisa terbebas dari hukuman tapi dengan bukti rekaman video, akhirnya Mexes bisa dijatuhi hukuman? Saya hanya mempertanyakan kenapa satu prinsip tidak digunakan dalam hal lain padahal esensi nya jelas sama, pengaruhnya jelas sama besar. Karena kita tidak pernah tau segala sesuatu itu sampai hal itu terjadi, dan hal yang terjadi itu merupakan hasil dari serangkaian proses sehingga kita tidak bisa dengan sombongnya melupakan satu elemn kecil pun dalam suatu proses, karena hasil yang ada tidak bisa kita jamin sama apabila satu elemen kecil itu berubah atau tidak ada.
Tanya kenapa ?