Sabtu, 13 Desember 2014

Kisah ketakutan Amerika Serikat


SABTU, 13 DESEMBER 2014
19.05 WIB


Setelah membaca buku dengan judul Neraka Guantanamo : Kisah Derita Seorang Muslim di Penjara Khusus Teroris AS. Saya semakin meyakini bahwa warga Amerika Serikat (AS), khususnya para elite politik di sana, mempunyai kecenderungan untuk merasa paranoid atau ketakutan berlebih pada sebuah kaum.

Sebelumnya saya juga telah membaca buku Malcom-X dan juga menonton sebuah film yang diangkat dari kisah nyata berjudul 12 Years a Slave. Pada buku dan film yang saya tonton itu, tergambar dengan jelas bahwa rakyat AS sangat takut dengan kaum kulit hitam, sehingga mereka “membenarkan” untuk melakukan diskriminasi bahkan penindasan secara nyata kepada kaum kulit hitam pada saat itu.

Tak pernah ada penjelasan logis ataupun sejarah yang yang dapat membenarkan tindakan AS atas perlakukan diskriminasi mereka terhadap kaum kulit hitam. Akan tetapi, hal itu mereka lakukan selain ketakutan berlebih mereka kepada kaum kulit hitam juga dikarenakan mereka merasa bahwa kaum kulit putih memiliki derajat lebih tinggi daripada kaum kulit hitam.

Kemudian ketika kini saya telah membaca sepenuhnya buku Neraka Guantanamo, saya kembali memiliki kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan AS kepada kaum Muslim didasari pada sebuah ketakutan berlebihan tak berdasar. Adapun isu terorisme merupakan sebuah kamuflase yang mereka sematkan pada kaum Muslim. Sehingga atas nama pemberantasan sekaligus pencegahan segala bentuk tindakan terorisme, mereka bisa dengan sangat mudah untuk menindas dan menyerang kaum Muslim.

Sebuah ketakutan yang kini dikemas dalam sebuah kemasan yang lebih rapih. Bila dulu penindasan mereka terhadap kaum kulit hitam dilakukan begitu saja sehingga akhirnya bisa runtuh dan kini kaum kulit putih dan kaum kulit hitam bisa hidup berdampingan. Kini ketakutan mereka terhadap kaum Muslim mereka kemas dengan isu terorisme sehingga meraka (AS) mendapat dukungan dari banyak pihak bahkan dari kaum Muslim itu sendiri untuk menindas kaum Muslim lainnya!

Buku Neraka Guantanamo merupakan terjemahan dari buku yang berjudul Enemy Combatan : A British Muslim’s Journey to Guantanamo and Back. Buku tersebut merupakan karya dari korban yang mampu selamat dari jeratan Penjara Guantanamo, yakni Moazzam Begg. Di dalam penulisan buku itu Moazzam Begg dibantu oleh Victoria Brittain.

Buku dengan tebal 389 halaman itu terdiri 14 bab. Buku ini saya katakan sebuah otobiografi pendek seorang Moazzam Begg. Otobiografi karena buku itu ditulis atau setidaknya langsung menggunakan sudut pandang Moazzam Begg sebagai subjek dan aktor utama di dalamnya, dan pendek karena hanya berkisah pada masa-masa kelam dia berada di penjara Guantanamo.

Walaupun di bab-bab awal terlebih dahulu diceritakan kisah hidup Moazzam Begg di kala muda, asal usul keluarga, apa yang dia lakukan untuk menghidupi keluarganya, dan bagaimana turun-naik imannya sebagai seorang Muslim yang tumbuh besar di negara Inggris.

Hal-hal itu menjadi sangat relevan untuk terlebih dahulu Moazzam Begg ceritakan karena akan membuat para pembaca paham bahwa pada kemudian AS menangkap dan menuduhkan bahwa Moazzam Begg adalah bagian dari sebuah jaringan terorisme adalah omong kosong dan tak mempunyai dasar apapun.

Moazzam Begg dengan gambling menceritakan bahwa sampai pada akhirnya dia dikeluarkan dan dinyatakan bebas, AS tak pernah mampu untuk menunjukan satu bukti pun bahwa Moazzam Begg merupakan seorang teroris atau setidaknya terlibat dalam salah satu jaringan teroris di dunia.

Sehingga kurang lebih 3 (tiga) tahun Moazzam Begg di tahan di penjara Guantanamo, dia harus mengalami ketakutan dan kebingungan karena tak pernah bisa mengetahui alasan dan memililki dasar yang kuat kenapa dia harus ditangkap oleh Militer AS.

Pada akhirnya Moazzam Begg masih beruntung karena bisa untuk menghirup udara bebas setalah mengalami serangkaian ketakutan dan ketidakjelasan akan kehidupan di dalam penjara Guantanmo. Dan pada akhirnya Moazzam Begg mampu untuk membuka mata dunia terhadap apa yang dilakukan AS kepada kaum Muslim.

Karena sesungguhnya teroris itu adalah AS. Mereka mengkampanyekan perang terhadap terorisme dengan cara yang jauh lebih buruk dari terorisme itu sendiri. Dan hal itu-lah yang menjadi terror baru bagi masyarakat dunia.

#PMA

Selasa, 02 Desember 2014

Tanggapan komentar.

SELASA, 2 DESEMBER 2014
08.19 WIB

“saya rasa apa yang pak Jokowi katakan,,bahwa pada saat itu DPR belumlah solid,,,masih terpecah antara KIH dan KMP..padahal pak Jokowi dituntut untuk gerak cepat, kerja, kerja dan kerja...jadi wajarlah kalau beliau mengambil tindakan terlebih dahulu,,,tanpa harus melapor ke DPR...., karena DPRnya masih berkelahi memperebutkan kursi....jangan sampai karena DPR belum bisa bekerja...semua ikutan menjadi tidak bekerja,,,keep happy blogging always,,,salam dari makassar.”
Blogs Of Hariyanto

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada pemilik Blogs Of Hariyanto. Beliau selalu menyempatkan untuk memberikan masukan atau sekedar meninggalkan komentar pada beberapa tulisan yang ada di blog ini.

Sungguh saya merasa terhormat karena beliau lebih berpengalaman dalam dunia blog dan bahkan blog yang beliau miliki banyak mendapatkan perhatian dari blogger lainnya. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya followers dan juga komentar yang ada di blog beliau.

Beliau kembali meninggalkan jejak pada tulisan saya yang berjudul Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Jejak yang beliau tinggalkan berupa komentar masukan yang sangat berharga.

Komentar yang memberikan sudut pandang lain dari permasalahan yang saya angkat pada tulisan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. 

Komentar tersebut sangat baik sehingga saya harus membalasnya dengan sebuah tulisan utuh agar memiliki argumen yang sedikit banyak bisa untuk dipertanggungjawabkan.

Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, yang saya angkat pada tulisan sebelumnya memang hanya menampilkan satu sudut pandang, yakni sudut pandang tidak adanya perbicaraan resmi antara pemerintahan Presiden Jokowi dengan DPR-RI.

Lalu argumen yang kemudian berkembang, seperti apa yang Blogs Of Hariyanto kemukakan, memang sangat masuk akal dan sangat bisa untuk dibenarkan. Bahwa saat ini DPR-RI masih berpolemik menyebabkan belum mampu untuk bekerja maksimal.

Hal itu pula yang mendasari pemerintahan Presiden Jokowi untuk terus berjalan karena tidak mau terlibat semakin dalam terhadap permasalahan politik. 

Apabila argumen itu berhenti pada titik ini, maka Presiden Jokowi harus kita apresiasi.

Kesalahan saya dalam tulisan sebelumnya, tidak juga menyinggung ke bukti nyata lainnya bahwa Presiden Jokowi menyalahi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni contohnya pada peluncuran “kartu sakti”.

Bagi mereka yang bekerja di dalam birokrasi atau sebagai PNS atau kini disebut dengan ASN, maka mereka akan sangat mengerti bahwa Presiden Jokowi melaksanakan sebuah program tanpa memiliki dasar hukum yang jelas dan dokumen pelaksanaan angggaran yang juga jelas.

Presiden Jokowi begitu saja mencetuskan sebuah ide dan melaksanakan ide tersebut tanpa melihat apakah hal itu ada tercantum dalam APBN, atau APBN-P, apakah program/kegiatan dengan nama Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Sejahtera, dan Kartu Indonesia Pintar ada termuat di dalam DIPA.

Lalu apa dasar hukum ketiga kartu sakti itu?

Hal-hal itu tidak atau belum terlebih dahulu Presiden Jokowi siapkan akan tetapi beliau langsung menerobos pada eksekusi kegiatan.

Beliau pun tidak melihat apakah program Kartu sakti bertabrakan dengan program lainnya di daerah atau bahkan program sejenis yang ada di pusat. 

Tak ada terlebih dahulu pembicaraan mengenai hal itu, Presiden Jokowi terlampau cepat mengeluarkan dan menjalan program Kartu Sakti.

Bahkan apabila kita cermati, penjelasan Menteri, yang notabene adalah pembantu Presiden, mengenai aliran dana untuk kartu sakti pun berbeda. Satu menteri menjelaskan bahwa pendanaan kartu sakti berasal dari CSR BUMN, satu menteri mengatakan bahwa aliran dananya berasal dari APBN-P, jadi mana yang benar?

Itu tandanya belum terencana dengan baik ‘kan?

Ini hanya sekedar celotehan, tidak ada tendensi  apapun. Sehingga semoga ada hal baik yang bisa didapat dari tulisan ini.

#PMA

Senin, 01 Desember 2014

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Selasa, 25 November 2014
08.37 WIB

Saya mencoba untuk memahami setiap pemberitaan yang ada di media saat ini. Hal itu saya lakukan agar bisa mengikuti perkembangan tata kelola negara Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Setidaknya ada 3 (tiga) isu utama yang kini menjadi sebuah perdebatan, pro dan kontra di kalangan masyarakat, media, dan anggota DPR-RI. Ketiga program tersebut adalah perubahan nomenklatur kementerian, peluncuran “kartu sakti”, dan pengalihan subsidi BBM (istilah baru untuk kenaikan harga BBM bersubsidi).

Ketiga program tersebut menjadi hangat untuk dibicarakan atau dipermasalahkan oleh beberapa anggota DPR-RI, khususnya anggota DPR-RI yang berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP).

KMP yang sedari awal telah menyatakan sebagai koalisi oposisi atau penyeimbang pemerintah, dinilai wajar dan sangat pantas ketika menyuarakan kekecewaan terhadap ketiga program tersebut. 

Akan tetapi diluar fakta tersebut, ketiga program itu memang digulirkan oleh Presiden Jokowi tanpa terlebih dahulu ada pembicaraan dengan anggota DPR-RI. Anggota DPR-RI, dalam sudut pandang mereka, merasa tidak dihargai dan tidak dianggap ada sebagai sebuah institusi negara oleh pemerintahan Presiden Jokowi. 

Ketiga program  yang bisa dikatakan strategis itu, digulirkan dan dijalankan begitu saja tanpa ada terlebih dahulu pembicaraan secara resmi kepada anggota dewan.

Di lihat secara logika pemerintahan, pernyataan yang dikeluarkan oleh beberapa anggota DPR-RI memang sangat bisa untuk dipahami. Karena DPR-RI memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan sera mitra kerja bagi Pemerintah.

Hubungan antara DPR-RI dan Pemerintah pun diciptakan dalam posisi check and balances. Sehingga diantara keduanya harus tercipta sebuah hubungan sinergis. Karena keduanya saling mengawasi dan menyeimbangkan.

Adapun fungsi yang melekat dalam tubuh DPR-RI sesuai dengan yang tercantum di dalam konstitusi Indonesia, menjelaskan secara gamblang yakni fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. 

Sehingga wajar apabila DPR-RI merasa tidak dihargai oleh Pemerintah Presiden Jokowi ketika dalam pelaksanaan program pemerintahan, DPR-RI tidak dilibatan sama sekali atau tidak terlebih dahulu melalui pembicaraan secara resmi.

Pernyataan saya di atas tidak berarti menunjukan bahwa saya merupakan pecinta sebuah birokrasi yang rumit atau seorang dengan pemikiran yang sangat berbelit. Tidak, tidak sama sekali!

Saya hanya ingin negara ini dikendalikan dan dijalankan secara benar karena sungguh tujuan dan niat yang ingin dicapai oleh Presiden Jokowi sangat mulia. Sehingga sangat disayangkan apabila dalam pencapaiannya atau dalam prosesnya harus dilalui tanpa mengindahkan aturan dan norma yang telah ditetapkan.

Menjalankan sebuah pemerintahan harus berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good goverance). Salah satu prinsip yang harus diperhatikan di sana tentu adalah mengenai pertanggungjawaban. Pemerintah yang dapat mempertanggungjawabkan segala apa yang telah, sedang, dan akan mereka lakukan.

Pertanggungjawaban terhadap publik menjadi sesuatu hal yang harus dititikberatkan karena pemerintahan pada hakikatnya adalah “pembantu” rakyat Indonesia. 

Pemerintah ada untuk melayani kebutuhan dasar rakyat Indonesia, bahkan pemerintah mampu menjalankan roda pemerintahannya dari uang hasil jerih payah rakyat Indonesia. Sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah harus kembali berpulang pada rakyat dan mampu untuk dipertanggung jawabkan kepada rakyat.

Kaitannya dengan hal itu, maka ketika pemerintah akan, sedang, atau telah melakukan sebuah kebijakan, merealisasikan atau bahkan baru sekedar merencanakan penggunaan anggaran maka segala sesuatunya harus jelas. 

Bila anda melihat bentuk dokumen perencanaan atau dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, maka anda akan melihat segala sesutunya telah disusun secara spesifik, cukup rumit dan terkesan kaku. Akan tetapi hal itu dilakukan agar di kemudian hari, semuanya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan meminimalisir segala bentuk penyelewengan anggaran.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi tidak bisa dan tidak boleh menjalankan programnya tanpa mengindahkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Presiden Jokowi harus mampu berpikir jauh kedepan, apabila beliau terus mempertahankan gaya menjalankan pemerintahan tanpa memperdulikan tata kelola pemerintahan yang baik, maka kelak pemimpin Indonesia selanjutnya yang akan mendapatkan sial karena segala sesuatunya tidak tersusun secara rapih dan sistematis. 

Bahkan apabila terus seperti ini, Presiden Jokowi akan sulit untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia kerjakan.

Bila terus seperti ini, maka seolah-olah berbuat tanpa terlebih dahulu melengkapi dokumen legal, akan menjadi sebuah perbuatan lumrah. Dan mendapat legitimasi dari rakyat.

Ya, untuk beberapa waktu kedepan mungkin semuanya akan terlihat baik dan berhasil baik, tapi sistem dan norma itu dibuat agar segala yang baik mampu untuk terus bertahan.

Dan menekan kecenderungan manusia untuk menyalahgunakan wewenangnya.

Jadi, tolong taati prinsip tata kelola pemerintah yang baik ya Pak Jokowi.

#PMA

Rabu, 05 November 2014

Setengah hati.

RABU, 5 NOVEMBER 2014
09.50 WIB

Pada tulisan saya sebelumnya, http://noorzandhislife.blogspot.com/2014/11/berubah-apa.html, salah seorang sahabat saya berbaik hati untuk menyempatkan membacanya dan meninggalkan jejak berupa komentar.

Secara garis besar, dia menyarankan agar saya terlebih dahulu membaca secara seksama lampiran UU 23/2014. Dia mengatakan bahwa di dalam lampiran tersebut sudah termuat secara jelas pembagian kewenangan antara Pusat dan daerah otonom.

Hal itu dia sampaikan untuk mematahkan opini bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang kini diatur dalam UU 23/2014 masih sangat rumit.

Membaca komentar sekaligus kritikannya, saya pun sesegera untuk membaca terlebih dahulu lampiran UU 23/2014. Hal itu penting untuk saya lakukan karena saya tetap berkeyakinan bahwa pada pelaksanaanya, otonomi daerah di Indonesia masih terlampau rumit.

Saya kemudian akan memberikan ilustrasi secara nyata melalui kasus dari diluncurkannya program nasional Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat. (koreksi jika saya salah dalam penyebutan istilah tersebut)

Berkaitan dengan kasus yang akan saya bicarakan maka saya pun memfokuskan membaca lampiran UU 23/2014 mengenai pendidikan dan kesehatan. Karena Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat merupakan bagian dari pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi terlebih dahulu saya akan menguraikan secara singkat bagaiamana pembagian urusan antara Pusat dan daerah otonom berdasarkan UU 23/2014.

Di dalam UU 23/2014 urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Hal tersebut disebutkan di dalam pasal 9 ayat (1) UU 23/2014.

Adapun pendidikan dan kesehatan masuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren pun terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemeritahan Pilihan.

Untuk Urusan Pemerintahan Wajib dibagi lagi kedalam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pendidikan dan kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Di dalam UU 23/2014, disebutkan secara jelas bahwa urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Hal tersebut masih sama dengan apa yang diatur dalam UU 32/2004, urusan yang seharusnya menurut logika penerapan otonomi daerah harus sepenuhnya dilaksanakan oleh daerah otonom akan tetapi Pusat masih terus merecokinya.

Benar bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia harus dilaksanakan dalam bingkai Negara Kesatuan dan kalimat itu seakan menjadi pembenaran bahwa dalam praktiknya Pusat memang harus selalu melakukan “intervensi”. 

Tetapi saya pikir, dengan telah ditetapkannya, urusan absolut yang mutlak menjadi kewenangan Pusat, dan 6 (enam) urusan tersebut merupakan urusan krusial sehingga kecil kemungkinan bagi daerah otonom untuk bisa melepaskan diri dari bingkai Negara Kesatuan. Jadi urusan lainnya sudah sangat pantas untuk sepenuhnya diberikan pada daerah otonom.

Sebelum lebih lanjut saya membahasnya lalu mengaitkannya dengan program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, saya akan melanjutkan untuk menuliskan ketentuan yang tertuang di dalam UU 23/2014.

Lalu bagaimana pembagian pelaksanaan tugas antara Pusat, provinsi, serta kabupaten/kota dalam melaksanaan urusan pemerintaha konkuren wajib?

Dalam Pasal 13 ayat (1) UU 23/2014 disebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Lalu pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa pembagian tersebut tercantum di dalam Lampiran UU 23/2014. Pada ayat selanjutnya, yakni ayat (2) dan (3)  disampaikan bahwa untuk urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran UU 23/2014 akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Presiden.
Pada ketentuan selanjutnya, tepatnya di dalam Pasal 16 ayat (1), di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, Pusat berwenang untuk :
a) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan;dan
b) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sampai dengan titik itu, dalam artian substansi yang jelas tertuang dalam aturan, maka pelaksanaan otonomi daerah sungguh sangat bisa untuk dilakukan secara maksimal.

Walaupun pada awalnya Pusat seperti memberikan intervensi pada urusan di luar urusan absolut, tapi merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (1), maka intervensi Pusat itu sungguh sangat bisa dipahami. Karena Pusat hanya menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria dan memberikan pembinaan serta pengawasan. Tidak ada ketentuan untuk juga melakukan kegiatan yang bersifat teknis.

Setelah itu, saya membaca ketentuan yang terdapat dalam lampiran UU 23/2014. Lampiran tersebut berupa matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Saya langsung memberikan fokus utama pada urusan pendidikan dan kesehatan, yang secara kebetulan berada di urutan pertama dan kedua lampiran tersebut.

Untuk urusan pemerintahan bidang pendidikan memiliki 6 (enam) sub urusan, yakni manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidikan dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra.

Adapun untuk urusan pemerintahan bidang kesehatan terdapat 4 (empat) sub urusan, yaitu upaya kesehatan, SDM Kesehatan, Sediaan Farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman, dan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Kaitannya dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), hal itu berhubungan dengan bantuan penyaluran dana kepada masyarakat miskin. Maka secara sederhana kita bisa menyebutnya sebagai sebuah kebijakan berupa bantuan dalam hal anggaran pendidikan dan kesehatan, dan tidak masuk ke dalam sub urusan yang tercantum dalam lampiran ataupun penjelasan dalam penjabaran kewenangan antara Pusat dan daerah otonom.

Sehingga hemat saya, ketika Pusat akan mengeluarkan kebijakan yang diluar hal-hal yang telah spesifik diatur dalam UU 23/2014, Pusat tetap harus berpedoman bahwa mereka hanya berwenang untuk mengeluarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bukan lantas juga merumuskan program hingga ke tataran teknis.

Maka salahkah bila kemudian saya katakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih sangat rumit? Pusat masih memegang teguh segala kebijakan secara teknis, sehingga daerah otonom kesulitan untuk melangkah.

Pada artikel dalam harian Pikiran Rakyat, yang berjudul Data Penerima KIP Diragukan, disebutkan bahwa keabsahan data penerima KIP yang diluncurkan Presiden Jokowi diragukan berbagai pihak. Belum lagi dengan berbagai program pendidikan dari pemerintah daerah dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dan justru dinikmati oleh pihak yang tidak seharusnya menerima.

Belum lagi kritikan yang juga dilayangkan oleh DPR, karena program KIP dan KIS tidak termuat dalam struktur APBN 2014, sehingga menimbukan banyak pertanyaan darimana sumber dana program tersebut.

Tapi itu bukan titik berat kritikan yang akan saya layangkan, saya tetap menyoroti fakta bahwa Pusat sampai dengan saat ini, di era pemimpin baru dengan latar belakang karir pernah menjabat sebagai Walikota dan Gubernur, serta dengan situasi UU Pemerintahan Daerah yang baru, masih tetap mengeluarkan kebijakan yang bersifat teknis.

Sehingga rawan untuk terjadi tumpang tindih kebijakan dan kebijakan yang tidak tepat sasaran karena rentang kendali yang terlampau jauh. Daerah otonom tentu lebih mengetahui kebutuhan mereka seperti dari apa karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Berbeda halnya dengan Pusat. 

Saya sungguh tidak anti dengan kebijakan yang dibuat oleh Pusat, saya hanya menginginkan kita semua untuk konsisten dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Ketika kita telah menetapkan untuk menggunakan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi, maka ayo berikan kepercayaan penuh pada daerah.

Tapi apabila memang tetap menginginkan Pusat untuk yang memegang kendali maka jelaskan semua dalam sebentuk kebijakan sentralisasi!

#PMA

Selasa, 04 November 2014

Generasi yang Hilang

SELASA, 4 NOVEMBER 2014
15.57 WIB

Selain blog, saya juga memiliki tumblr

Secara sederhana kedua media sosial ini tak memiliki banyak perbedaan. Keduanya merupakan wadah atau sarana bagi setiap individu yang memiliki hasrat dalam menulis. Walaupun pada kenyataannya, blog dan tumblr bisa juga untuk menampilkan atau saling berbagi hal lain di luar sebuah tulisan, tapi blog dan tumblr kadung tersohor sebagai "buku diari di dunia maya".

Kaitannya dengan itu, pada kesempatan ini, saya akan menuliskan ulang atau lebih tepatnya mem-posting ulang sebuah tulisan dari seseorang yang sebenarnya secara personal tak saya kenal.

Tulisan yang saya pikir sangat baik dan berkualitas serta memberikan sebuah pemamahan baru bagi kita semua yang menyempatkan diri untuk membacanya. Tulisan yang di-posting di media tumblr dengan alamat, http://faldomaldini.tumblr.com/post/100393393971/generasi-yang-hilang.

Saya sangat meyakini manfaat dari tulisan ini sehingga saya merasa harus untuk menyebarkan tulisan ini.

Okay, let's cut this bullshit, and here it is folks.
Enjoy!

Tulisan ini sengaja saya buat tepat di momen akan dilantiknya Presiden Indonesia yang ketujuh, Bapak Ir.Joko Widodo. Tulisan ini merupakan pandangan saya pribadi, observasi pribadi dan disarikan pula dari pengalaman pribadi. Tulisan ini sangat-sangat subjektif. Oleh karena itu, saya cukup memuat tulisan ini di media pribadi saya saja.

Tanpa Nama

Siapa yang kenal Pak Jokowi beberapa tahun silam?

Tidak ada yang mengenal beliau sebelum menjabat sebagai Walikota Solo. Tidak banyak pula yang sadari beliau ketika terpilih dengan mayoritas suara terbesar warga Solo untuk periode kedua. Tak banyak karena memang tak ada catatan sebagai tokoh di diri Pak Jokowi sebelum menjadi walikota Solo (khususnya periode kedua). Pun juga ketika kita telisik lagi lebih jauh profilnya, beliau bukanlah seorang Presiden BEM di KM UGM tempat beliau selesaikan sarjana. Sekali lagi, tak banyak cerita tentang hal ini (diri Pak Jokowi) karena beliau memang seorang yang dulunya tanpa nama. Yang kita tahu beliau seorang mahasiswa jurusan kehutanan UGM yang menjadi pengusaha mebel yang sukses. Cukup itu…

98

Angka 98 untuk masyarakat Indonesia secara umum adalah angka yang tidak mungkin bisa dilupakan, setidaknya untuk masyarakat Indonesia yang lahir hingga di tahun 1990an. Pada tahun 98 memang terjadi sebuah momen besar di bangsa ini yang menjadi sejarah untuk diperbincangkan di kemudian hari. Pada tahun ini (98 –red) terjadi penggulingan Presiden kedua Indonesia, Bapak Soeharto. Sayangnya penggulingan ini tidak berjalan mulus, ada banyak harga yang harus dibayar. Ada banyak nyawa yang hilang, harta yang terbuang, bahkan hingga kehormatan yang juga melayang. Tragedi yang memilukan bagi sebagian orang, namun merupakan momen heroik pula bagi banyak kalangan, khususnya para aktivis dan tokoh penggerak 98. Ya sejak saat itulah lahirnya Reformasi di Republik yang merdeka pada tahun 1945 ini.

Ada cita-cita besar kala reformasi terjadi. Memang masih debatable apakah reformasi membuat bangsa ini lebih baik atau tidak. Memang masih debatable pula apakah semua warga puas dengan pasca reformasi. Saya tidak tertarik membahas itu kali ini. Yang membuat saya tertarik untuk bahas adalah

Kemana aktivis 98 hari ini? Dan apa kaitannya dengan Pak Jokowi?

Aktivis 98 gagal?

Ada banyak nama tokoh yang memang namanya disebut-sebut dan harum kala peristiwa 98 terjadi. Kita sama-sama tahu bahwa ada banyak elemen mahasiswa yang bergerak di kampus, pun hal nya juga dengan kejadian di tahun 98 itu. Tak hanya mahasiswa, masyarakat pun juga disebut bergerak. Untuk mahasiswa sendiri pada hakikatnya terbagi dua, organisasi intra kampus dan organisasi ekstra kampus.

BEM UI kala itu dipegang oleh Bang Rama Pratama. KAMMI kala itu dipegang oleh Bang Fahri Hamzah. Ada juga Forkot yang dipimpin oleh Bang Adian Napitupulu. Ada juga nama Bang Anas Urbaningrum yang memegang HMI. Selain itu, ada banyak nama memang seperti Bang Pius Lustrilanang (kini Gerindra), Bang Heru Cokro (kini HIPMI), Bang Munir (meninggal diracun), Bang Andi Arief (staf khusus SBY), tak ketinggalan Bang Fadli Zon (kini Gerindra), bahkan hingga Bang Andi Malaranggeng. Semua merupakan penggerak di tahun panas, tahun 98.

Pertanyaannya sekali lagi.

Dimana mereka sekarang? Apa yang mereka lakukan detik ini? Berapa di antara mereka yang “di-bui” karena korupsi? Berapa yang bungkam? Berapa yang malah mati?

Bolehkan saya bilang mereka gagal? Ya, mereka gagal untuk benar-benar mengambil peran dari wajah lama. Dengan ketidakpaduan mereka hari ini akhirnya “peran” yang didapat kala reformasi kembali direbut oleh yang wajah tua-tua?

Pak Jokowi dan Aktivis 98

Menurut saya, Pak Jokowi termasuk wajah baru di Pemerintahan kali ini. Sebelum jauh-jauh mari kita samakan definisi mana orang baru, mana orang lama.

- Wajah baru : Pemain (tokoh) baru. Umur 40-60

- Wajah lama : Pemain (wajah) lama. Umur > 60

Oh ya, kriteria ini sama seperti yang dipakai oleh Pak Habibie, tapi saya tidak ikut-ikutan. Dari dulu sebelum Pak Habibie ngomong di Mata Najwa Metro TV, kriteria saya pun begitu. Ya, kasarnya begini saja, kalau ada nama “Megawati” dan “Jokowi” atau “Prabowo” dan “Jokowi” siapapun tahu mana yang lama, mana yang baru.

Melihat timeline dan periode waktu berjalan, saya berasumsi seharusnya di masa 2014 ini lah masa dimana aktivis 98 sedang menuai hasil kerja kerasnya. Asumsi saya lagi, sekaranglah waktunya untuk para aktivis 98 berkarya, karena mereka telah memasuki usia produktifnya saat ini. Ini pula saatnya buat mereka membuktikan bahwa mereka bukan cuma pembual yang ingin turunkan Presiden tanpa karya nyata untuk perubahan.

Namun, mari sekarang kita lihat, siapa aktivis 98 yang bersinar?

Siapa di antara mereka yang membantu Pak Jokowi? Siapa di antara mereka yang menjadi sahabat publik?

Tak sedikit yang sedang mendekam di penjara (bahkan karena korupsi), tak sedikit pula yang memilih diam. Ada yang mati, dan ada pula yang jadi pemimpin publik tapi kontroversial dan jadi musuh masyarakat. Padahal, sesuai definisi yang ditetapkan di atas, mereka (aktivis 98-red) termasuk wajah baru. Wajah baru yang seharusnya bersinar menutupi wajah wajah lama. Alhasil mari kita lihat hari ini, Pak Jokowi sedang berada di lingkaran wajah-wajah lama, termasuk wakilnya.

Mari kita lihat pula sekarang siapa pemimpin partai politik. Tolong sebutkan kepada saya, siapa wajah baru yang memimpin partai politik? SBY? Megawati? Ical? Prabowo? Surya Paloh? Wiranto? Yang ada malah wajah lama semua. Di sisi lain, tak sedikit di antara kita yang berbusa-busa mulutnya bilang “percaya pada partai politik”. Apa yang bisa kita percaya? Toh pemimpinnya wajah lama semua.

Inilah mereka, generasi yang hilang

Untuk generasi 2000-an

Pesan ini saya tuliskan sebagai untuk pengingat bagi diri saya pribadi, karena saya termasuk generasi ini, generasi 2000-an (khususnya saya, generasi dua ribu belasan).

Mau tidak mau apa yang terjadi pada angkatan 98 hari ini tentu jadi catatan buat kita bersama. Saya tidak bilang mereka buruk, tapi saya anggap mereka gagal. Itu dua hal yang berbeda di konteks ini. Mereka saya percaya secara personal ada yang baik (berarti itu tidak buruk kan?). Namun, mereka gagal memanfaatkan momentum ini sehingga membiarkan Pak Jokowi dikelilingi wajah-wajah lama. Hal ini terasa pahit, sangat pahit sekali. Kita harus sadari ini di awal sehingga kita bisa lakukan set ekspektasi untuk Pak Jokowi.

Saya termasuk orang yang tidak akan kaget jika di kemudian hari Pak Jokowi akan tersandera dengan orang-orang berwajah lama ini.

Saya sendiri sejujurnya tidak memiliki solusi komprehensif karena belum mau memikirkan hal ini. Di lain sisi, saya pun percaya, kita semua yang ada di sini (sang generasi 2000-an) sedang meniti karya dan baru di awal lembaran perjuangan. Ada yang sedang bekerja, ada yang sedang berbisnis, ada yang sedang meneliti walau ada juga memang yang sedang berpolitik (praktis). Semua sedang meniti langkah. Terlalu dini memang jika kita klaim bahwa mereka akan sama gagalnya, apalagi klaim ini akan berhasil.

Mungkin sembari berjalan kita perlu pikirkan hal ini, agar ketika momen generasi 2000-an tiba untuk memimpin, benar-benar bisa merebut “bola” dari wajah-wajah lama ini (Bisa jadi angkatan 98 akan berperan sebagai wajah lama nantinya). Terlebih pula, saya percaya para wajah lama ini tidak akan mau serta merta memberi yang muda kesempatan, karena mereka masih belum puas. Mereka masih haus kuasa. Apalagi jika ditambah dengan ketidakberdayaan wajah baru, hal ini makin membuat mereka tertawa.

Saya tidak menjelek-jelekkan wajah lama, tidak. Saya hanya ingin sampaikan, waktu mereka (seharusnya) sudah usai. Kebobrokan yang dibuat sudah akut dan banyak, jangan sampai diperparah lagi dengan mereka masih bercokol di tampuk kuasa. Namun, jika wajah barunya tidak bisa ambil peran? Kekesalan ini hanya akan tinggal kekesalan belaka dan mereka masih terus bisa bercokol di sana.

Saya percaya, setiap masa pasti ada generasi emasnya. Saya tidak tahu, siapakah generasi emas tahun 2000an. Tahun 90an boleh saya bilang para generasi 98an lah yang merupakan generasi emas. Dan ada selang waktu antar setiap generasi emas.

Satu hal yang sudah ada di pikiran saya setidaknya hingga sekarang, sebagai tips bagi generasi 2000an (termasuk saya pribadi) adalah tentang bersatu dan saling mengingatkan. Itu yang sepertinya bisa menjadi bekal. Kita harus sadar bahwa gelombang wajah lama ini sangat massif, banyak dan juga mengakar.

Cara kalahkan wajah lama ini adalah dengan mau tidak mau wajah baru harus hadir dan mampu ciptakan gelombang lebih massif, lebih banyak dan juga lebih mengakar.

Menanti wajah tua mati tidak bijak juga rasanya. Mau tidak mau wajah muda harus segera merebut bola. Jika hal itu tidak bisa terlaksana mungkin kita bernasib sama seperti angkatan 98? Semoga hal itu tidak terjadi, karena jika itu terjadi, kita benar-benar menjadi generasi yang hilang.

See?
This is good, rite?

Senin, 03 November 2014

Berubah apa?


SENIN, 3 NOVEMBER 2014
13.07 WIB

Ketika sebuah tulisan tak banyak didukung oleh data berupa fakta ataupun teori yang relevan, maka tulisan itu tak lebih hanya sebuah opini, bahkan tak layak untuk sedikit pun dijadikan bahan pertimbangan.

Saya paham itu, dan telah banyak orang yang memberikan kritik bahwa tulisan saya tak bermutu. Karena memang tak banyak memasukan data relevan di dalamnya. Tulisan saya hanya sebuah narasi dari intuisi jiwa yang meledak-ledak.

Perbaikan coba saya lakukan tentunya dengan banyak membaca buku referensi sebagai acuan. Tapi kenyataannya belum banyak yang mampu saya perbaiki. Saya terlampau nyaman untuk terus menulis hanya berdasarkan intuisi. Atau mungkin saya terlalu malas untuk membaca beberapa buku sebagai daftar pustaka. Atau bahkan mungkin perpaduan dari dua hal itu.

Tapi percaya-lah, saya selalu berusaha menjadi seseorang dengan pemikiran yang terbuka. Saya selalu senantiasa berubah, menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna.

Dan tanpa mengurangi niat saya untuk selalu mendengar masukan dan berubah menjadi lebih baik, izinkan saya untuk pada kesempatan kali ini untuk kembali menulis sebuah opini tanpa banyak menyertakan data relevan di dalamnya. Mohon berkenan.

***

Bila dirunut lagi ke belakang, pemikiran saya masih tetap sama sehingga apa yang akan saya kritik juga masih hal yang berkaitan dengan apa yang telah saya tuliskan terdahulu seperti Revisi UU No. 32 tahun 2004, Merubah Format Otonomi Daerah, Euforia Demokrasi, Otonomi Milik Siapa?, Pilkada Melalui DPRD,  dan Apa Kabar Bentuk Otonomi Daerah?

Saya tetap menginginkan sebuah format baru dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 

Pada akhirnya, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai sebuah UU yang merevisi UU 32/2004 belum menyentuh substansi utama tentang penegasan letak otonomi itu sendiri. Sejauh yang saya tau, di dalam UU 23/2014 tersebut otonomi daerah masih diletakan di Provinsi juga Kabupaten/Kota. 

Pembagian tugas antara Pusat dan Daerah pun semakin rumit, setidaknya itu menurut saya terlebih ketika juga membaca pembagian tugas antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pun ketika harus memahami tugas Gubenur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, begitu rumit. Tapi sekali lagi, saya mengatakan rumit karena mungkin keterbatasan saya dalam mencerna UU tersebut.

Bagi saya, UU 23/2014 tidak membuat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia terlihat sederhana. Di dalam UU itu pun tak banyak memberikan perubahan signifikan terhadap pelaksanaan otonomi. Karena secara substansi tak banyak yang berubah.

Saya pribadi termasuk orang yang menginginkan perubahan mendasar terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 

Perubahan mendasar itu berupa kejelasan letak otonomi, apakah di Provinsi atau di Kabupaten/Kota, karena saya tetap pada pemahaman bahwa otonomi tak bisa untuk dilakukan secara bersamaan di Provinsi dan juga Kabupaten/Kota. 

Lalu mustahil bagi Gubernur untuk melaksanakan peran sebagai wakil pemerintah pusat dan juga kepala daerah sebuah daerah otonomo di Provinsi secara bersamaan.

Perubahan mendasar yang kedua adalah mengenai kejelasan urusan dan wewenang antara Pusat dan daerah otonom. 

Ya, dalam UU 32/2004 maupun UU 23/2014 telah jelas mengatur bahwa ada urusan absolut yang menjadi kewenangan Pusat dan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Di dalam UU itu pun disebutkan bahwa dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pusat hanya bertugas untuk memberikan pedoman pelaksanaan kerja, bukan kepada teknis kegiatan.

Tapi, aturan itu kemudian tak diikuti dengan kebijakan dalam pembentukan Pemerintahan di tingkat Pusat. Pada kenyataannya, Pusat dalam hal ini Presiden masih membentuk kementerian yang mengerjakan urusan yang sebenarnya telah secara jelas menjadi kewenangan daerah otonom. 

Bila memang Pusat secara konsisten berpegang pada UU 23/2014 maka seharusnya Pusat hanya memberikan guidance, bukan juga sibuk mengeluarkan berbagai program teknis. Dan apabila begitu, maka kementerian tak perlu lagi memiliki Direktorat Jenderal yang mengurusi segala tetek bengek kegiatan teknis yang pelaksanaannya ada di daerah otonom.

Bila Pusat juga tetap menjalankan fungsi seperti itu, lantas untuk apa ada sebuah otonomi daerah?

Dan itu-lah yang saya inginkan dari penataan ulang konsep otonomi di daerah. Diikuti juga dengan pembentukan aturan mengenai Pemerintah Pusat.

Tapi, ya sudah-lah, toh mereka yang ada di atas sana jauh lebih berpengalaman dan pintar daripada saya yang ada di sini. Saya yakin, saya hanya mampu untuk berpikir seperti ini karena kebodohan yang saya miliki. Sedangkan mereka yang mempunyai banyak pemahaman teori tentu lebih berpikir kepada sesuatu yang jauh lebih kompleks dari apa yang mampu saya pikirkan.

Pada akhirnya ini hanya sebuah “obrolan warung kopi”, saya tetap dengan sekedar menulis untuk memenuhi blog dan menjadi seorang staf yang setiap harinya “berpura-pura” untuk bekerja.

#PMA

Minggu, 19 Oktober 2014

Sebuah cerita di K2

SELASA, 14 OKTOBER 2014
15.23 WIB


Izinkan saya untuk sedikit bercerita, menjadikan laman ini selayaknya sebuah diari pribadi, seperti biasa seharusnya.

Terhitung mulai tanggal 1 September 2014 melalui Surat Perintah Nomor : 800/3160/BKD, saya harus melaksanakan tugas sebagai Pegawai Titipan di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Surat Perintah yang dibuat untuk menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 824.3/3686/SJ tanggal 23 Juli 2014 Hal Penempatan Sementara Pamong Praja Muda Lulusan IPDN Angkatan XXI Tahun 2014.

Berdasarkan Surat Perintah Nomor : 800/3160/BKD, saya seharusnya bertugas di Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi karena satu dan lain hal, saya dan beberapa teman lainnya diberbantukan sementara di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat.

Saya dan 3 (tiga) orang lainnya bertugas terlebih dahulu di sub bidang Kompetensi dan Kinerja (K2), bidang Pengembangan Karir (Bangrir) BKD Provinsi Jawa Barat karena di sub bidang K2 terdapat kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Praja (Capra) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2014 dan memerlukan banyak orang agar kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan baik.

Lalu apa alasan sehingga saya bisa terpilih dari sekian banyak rekan saya lainnya? Entah-lah, sebut ini sebuah keberuntungan.

Saya menyebutnya sebuah keberuntungan karena apabila bisa untuk memilih, saya yakin semua diantara kami akan memilih BKD sebagai tempat untuk melaksanakan tugas sebagai pegawai titipan selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

Tapi entah karena alasan apa, saya dan 3 (tiga) orang rekan lainnya terpilih untuk kemudian untuk sementara bertugas terlebih dahulu membantu dalam kegiatan Seleksi Penerimaan Capra IPDN Tahun 2014.

Dalam tulisan lain, saya akan mengupas lebih dalam mengenai pengalaman saya terjun secara langsung dalam proses Seleksi Penerimaan Capra IPDN Tahun 2014. Akan tetapi pada tulisan ini saya akan lebih banyak menceritakan pengalaman saya bersosialisasi dengan pegawai yang ada di lingkungan sub bidang K2, dan bidang Bangrir secara umum.

Karena mulai tanggal 20, bulan Oktober, tahun 2014, saya sudah harus mulai bekerja di Biro Adbang Setda Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Surat Perintah yang saya terima.

Para pegawai di lingkungan sub bidang K2 sungguh memiliki kesan istimewa dalam diri saya. Waktu yang memang tak bisa dibilang lama, tapi sangat menimbulkan kesan yang sangat positif dalam, katakana-lah, tugas pertama saya sebagai seorang pegawai di lingkungan kerja nyata.

Walaupun apa yang saya kerjakan masih sangat jauh dari apa yang saya perkirakan sebelumnya. Sebuah pekerjaan “kasar” yang saya pikir semua orang akan mampu untuk mengerjakannya. Masih bekerja berdasarkan perintah langsung dari atasan, belum memiliki tupoksi secara khusus yang melekat. Tapi saya pikir memang disitu-lah posisi awal seorang pegawai baru.

Segala macam pekerjaan harus siap untuk kita jalani walaupun secara akal sehat dan logika berpikir kadang tak sejalan dengan status yang kita rasa kita miliki. Tapi satu hal yang harus kita garis bawahi adalah disitu-lah esensi utama dari sebuah loyalitas. Makna nyata dari sebuah ketaatan pada sebuah perintah. Menjalankannya tanpa harus banyak mengeluh apalagi meratapi.

Terlepas dari apa yang saya kerjakan bukan-lah hal-hal yang signifikan, tapi saya beruntung bisa belajar secara langsung bagaimana sebuah lingkungan kerja yang positif. Sebuah kerjasam tim yang terbangun secara seirama dan harmonis sehingga pelaksanaan program kegiatan di sub bidang K2 mampu untuk terlaksana dengan baik.

Saya melihat bagaimana seorang pimpinan mampu bekerja normatif, penuh integritas, bertanggung jawab serta konsisten tapi tetap juga fleksibel dengan setiap keadaan yang ada, memberdayakan segala kemampuan yang dimiliki oleh bawahannya sehingga bawahan merasa untuk diperlukan dan dihargai di setiap kesempatan kerja.

Hal itu membuat atasan mampu untuk dihormati oleh bawahan karena bawahan merasa atasannya mampu untuk menghargai mereka. Sebuah kepemimpinan yang dapat saya pelajari secara langsung. Pengalaman yang tak bisa setiap hari saya dapatkan.

Lalu bagaimana pegawai lainnya mampu untuk membagi tugas secara adil. Adil dalam artian sesuai dengan tempat dan porsinya. Tidak sembarang membagi semuanya sama rata sama rasa.

Sebuah lingkungan kerja positif, selalu ada tawa canda disana, saling terbuka. Sehingga terasa sebagai sebuah keluarga, bukan sekedar rekan kerja. Ada nilai-nilai kebaikan yang sangat besar hidup di sana. Tapi sungguh tidak menghilangkan substansi kerja yang harus di laksanakan di sub bidang K2.

Sub bidang K2 dapat dikatakan merupakan sub bidang paling sibuk yang ada di BKD, tapi tak sedikit pun terlihat muka depresi di setiap pegawainya. Bahkan walaupun semua pegawai atau staf adalah wanita, sungguh semangat kerja mereka tak bisa untuk dipandang sebelah mata.

Saya akui sub bidang K2 juga bukan merupakan tempat kerja yang sepenuhnya sempurna, ada beberapa hal yang menurut pandangan saya perlu untuk juga diperbaiki. Tapi saya yakinkan pada anda semua yang mungkin menyempatkan untuk membaca tulisan ini, segala hal yang positif di sana jauh lebih banyak daripada hal negatif sehingga segala yang negatif itu terasa tak pernah ada.
 
Sekali lagi, sebuah keberuntungan bagi saya dan 3 (tiga) orang rekan saya lainnya, mampu untuk terlebih dahulu merasakan budaya dan pengalaman kerja yang sangat positif di sub bidang K2 BKD Provinsi Jawa Barat.

Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada Kang Wahyu, Kang Dedi, Teh Chawul, Teh Nenden, Teh Dian, Teh Nunik, Teh Emi, Bu Deuis, dan Bu Evi. 
 
Maaf hanya sekedar ucapan terima kasih yang mampu saya berikan dan maaf tak ada hal signifikan yang mampu saya berikan, bahkan untuk sekedar membuat kalian untuk terus mampu mengingat saya. 
 
Tapi satu hal yang pasti, saya akan selalu mengingat apa yang telah kalian semua ajarkan dan berikan pada saya. Dan saya mohon, apabila di kemudian hari saya datang berkunjung, meminta sebuah nasihat atapun pertolongan atau bahkan datang hanya untuk sekedar menjaga silaturahmi, saya harap kalian semua tetap berkenan menerima saya. 
 
Terima kasih.
#PMA, folks!

Sabtu, 04 Oktober 2014

Apa kabar bentuk otonomi daerah?

SABTU, 4 OKTOBER 2014 
15.51 WIB 

Saya tak mempunyai latar belakang pendidikan politik, bahkan buku karangan Miriam Budiarjo yang berjudul DASAR-DASAR ILMU POLITIK pun tak mampu saya lahap sepenuhnya. 

Begitu juga dengan pengalaman kehidupan politik, dalam artian politik kenegaraaan, saya jelas tak mempunyainya. 

Jadi maafkan apabila kemudian saya sungguh tak mengerti dengan kondisi perpolitikan yang sekarang terjadi di Indonesia dan terasa sangat menguras psikologi rakyat Indonesia. 

Terutama dengan pemberitaan media yang apabila boleh saya katakan, sangat membabi buta. Salah satu indikator bahwa pemberitaan kondisi politik di Indonesia kini sangat berlebihan adalah tidak ada sedikit pun wadah bagi mereka (pemberi berita) untuk juga memberikan kabar berita tentang pelaksanaan ibadah Idul Adha di Indonesia. 

Padahal ada isu menarik di sana yang seharusnya juga mendapatkan perhatian lebih dari media, yakni tentang perbedaan waktu pelaksanaan idul adha. Sebagian ulama memutuskan bahwa Idul Adha jatuh pada hari ini, Sabtu tanggal 4, bulan Oktober, tahun 2014 sedangkan sebagian lainnya, termasuk pemerintah melalui Kementerian Agama, memutuskan bahwa perayaan Idul Adha dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 5, bulan Oktober, tahun 2014. 

Saya tak meminta apalagi berharap media untuk memperbesarkan perbedaan yang ada, saya hanya meminta media untuk menginformasikan perbedaan itu secara proporsional dan juga mengemukakan segala alasan yang ada di balik perbedaan tersebut. Sehingga saya dan seluruh rakyat Indonesia lainnya, bisa untuk mengamati dan menentukan pilihan. Bukan sekedar mengikuti tanpa memiliki dasar yang kuat. 

Tapi sayangnya, media terlalu sibuk untuk “memprovokasi” rakyat Indonesia dengan segala bentuk dagelan politik yang kini sedang panas terjadi. 

Permasalahan politik itu sebenarnya masih berkutat pada kontroversi disahkannya UU Pilkada, yang di dalamnya kembali mengatur pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Dan juga permasalahan tentang Pak SBY, yang di akhir masa tugasnya sebagai seorang Presiden dipenuhi dengan tuduhan sebagai seorang aktor kelas atas. 

Ahh, saya tak mengerti tapi satu hal yang saya pahami adalah media telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik, yakni menguras habis energi psikologis rakyat Indonesia untuk sepenuhnya sibuk dengan hal-hal itu. 

Padahal, substansi utama telah mereka lupakan. 

Ya, bagi saya, segala kekisruhan politik ini, membuang satu substansi utama yang saya pikir lebih pantas untuk dibicarakan dari sekedar meributkan pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak. 

Sangat disayangkan, segala emosi itu terscurah bukan untuk substansi utama demokrasi, tapi hanya kepada kemasan dan pilihan yang saya pikir tidak akan berpengaruh banyak pada tujuan utama dari demokrasi itu sendiri. Bukankah pada akhirnya kesejahteraan adalah hal yang ingin untuk diciptakan? 

Menurut saya, dari sudut pandang yang saya miliki, substansi yang seharusnya dipikirkan oleh rakyat Indonesia, dalam hal ini DPR-RI dan Pemerintah adalah mengenai bentuk dan sistem otonomi yang seharusnya digunakan di Indonesia. 

Adapun pemilihan kepala daerah secara langsung ataupun tidak, adalah hal selanjutnya setelah kita menyetujui konsep, sistem, dan bentuk otonomi yang ideal yang akan diterapkan di negeri ini. Karena itu-lah sumber utama dari segala masalah yang ada di Indonesia, ketidakjelasan bentuk otonomi sehingga segala sesuatunya menjadi kabur. 

Mungkin, yang seharusnya dibicarakan oleh pemerintah adalah mana yang sebenarnya menjadi sistem dan sub-sistem nya, apa yang menjadi grand design-nya dan apa yang menjadi penjabaran dari grand design tersebut. Karena tanpa ada kesepakatan mengenai apa yang menjadi sistem utamanya dan mana yang merupakan bagian dari sistem tersebut atau sub-sistem, maka pengelolaan tata aturan atau dasar hukum atau penataan republik ini akan menjadi kacau serta tumpang tindih. Siapa di atas siapa. Tak jelas! 

Maksud saya adalah, bukankah pemilihan kepala daerah secara langsung ataupun tidak itu merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah? Jadi bukankah jauh lebih baik apabila kita tentukam terlebih dahulu dimana letak otonomi daerah itu akan diterapkan baru kemudian kita bicarakan mengenai sistem pemilihan kepala daerahnya, iya ‘kan

Tapi situasi yang ada sekarang justru kita lebih asyik untuk berbicara mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung tanpa sedikit pun menyentuh ranah konsep otonomi daerah yang akan digunakan. 

Mohon maaf, tapi semangat awal dilakukannya revisi UU 32 tahun 2004 adalah untuk menentukan konsep yang lebih ideal mengenai otonomi daerah di Indonesia, tapi kenapa justru “anak” dari UU 32 tahun 2004 itu muncul lebih dulu ke permukaan dan bahkan mendapatkan lebih banyak pemberitaan daripada “induk”-nya? 

Kerancuaan otonomi daerah di Indonesia bisa terlihat dari sudut pandang bahwa daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki daerah otonom, tapi di sisi lain, khusus untuk daerah provinsi, Gubernur juga memiliki tugas sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Permasalahan terjadi ketika kini Bupati/Walikota dan Gubernur sama-sama memiliki kewenanagan daerah otonom, sehingga realitanya kedua pucuk pimpinan ini merasa sama kuat di daerah. Lalu Pemerintah Pusat semakin kehilangan “kekuasaan”-nya terhadap pemerintah daerah. 

Hal ini berakibat pada sulitnya untuk dilakukan koordinasi, karena semua merasa memiliki kekuasaan. Apabila berbicara dalam konteks negara federal hal ini tak menjadi persoalan, tapi ketika berbicara dalam lingkup negara kesatuan selayaknya Indonesia, maka ini jelas merupakan sebuah permasalahan. 

Oleh karena itu, seharusnya disepakati dan dirumuskan terlebih dahulu otonomi yang akan digunakan di Indonesia itu seperti apa, karena fakta yang ada di lapangan menunjukan bahwa otonomi itu tidak bisa diterapkan pada provinsi dan kabupaten/kota secara bersamaan. Salah satu diantara mereka harus ditetapkan sebagai bukan daerah otonom. 

Otonomi daerah harus berada apakah di provinsi atau kabupaten/kota. Setelah hal itu berhasil untuk disepakati, maka baru-lah dipikirkan mengenai pemilihan kepala daerahnya. 

Bagi saya, itu seharsunya yang dilakukan. Sistem utamanya terlebih dahulu disepakati seperti apa, untuk kemudian segala sub-sistem di bawahnya mengikuti. Tapi, sekarang semua sepertinya tak bermakna lagi, semua seperti ingin mendapatkan perhatian, memanfaatkan segala momentum yang ada. Mengenyampingkan substansi untuk mendapatkan atensi. 

#PMA