Jumat, 23 November 2012

Sensasi dan Kontroversi Pak DI


Dahlan Iskan atau biasa media menyebutnya dengan istilah DI ( perlu kita akui bahwa semenjak Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden RI atau semenjak beliau dikenal dan dipuja banyak orang di Indonesia maka semenjak itu pula masyarakat kita, dipelopori oleh media, ramai-ramai untuk menyebut nama seseorang tokoh nasional dengan sebuah singkatan semisal Pak JK untuk Jusuf Kalla, dst. ) seperti yang telah kita ketahui bersama kini menempatii posisi sebagai seorang Menteri BUMN ( Badan Usaha Milik Negara ). Pak DI mulai menjabat sebagai Menteri BUMN terhitung mulai tanggal 18, bulan Oktober, tahun 2011 menggantikan Pak Mustafa Abubakar.  

Nama Pak DI mulai dikenal oleh khalayak luas ketika beliau ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menjabat menjadi seorang Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara ( Dirut PLN ). Hal itu sempat menimbulkan banyak pergunjingan, suara miring walau memang tak sedikit juga yang pro tapi harus diakui pada kala itu masih terlalu banyak orang yang kontra terhadap kenyataan yang ada pada saat itu. Pada dasarnya Pak DI memang tidak memiliki latar belakang pendidikan atau kualifikasi khusus yang bersentuhan langsung dengan permasalahan kelistrikan atau teknologi. Pak DI hanya dikenal sebagai seorang Juragan Media, karena beliau menjadi aktor sekaligus alasan utama bangkitnya Jawa Pos dan kini beliau adalah CEO atau pemilik dari Grup Jawa Pos. Beliau juga dikenal sebagai seorang jurnalis sekaligus penulis handal penghasil berbagai macam artikel dan juga buku yang sangat enak untuk dibaca. Singkatnya tak ada fakta yang mampu untuk mendukung beliau menjabat sebagai seorang pimpinan utama sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan! 

Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata Pak DI mampu untuk bekerja maksimal sebagai seorang Dirut PLN dengan berbagai macam gebrakan penuh inovasi untuk menyelesaikan macam-macam masalah yang kala itu melilit kuat PLN. Siapa kemudian yang tak berdecak kagum dengan program Sehari Satu Juta Sambungan? Atau program satu bulan tanpa SPPD? Atau bahkan Program Listrik Pra-Bayar? Ya, itu merupakan beberapa contoh nyata dari banyak gebrakan positif yang dilakukan oleh Pak DI dalam kapasitasnya sebagai seorang Dirut PLN untuk mengatasi segala permasalahan yang pada saat itu dihadapai oleh PLN. Tapi dari semua gebrakan yang ada tentu yang akan selalu dikenang dan akan senantiasa dikagumi oleh masyarakat Indonesia adalah kemampuan Pak DI untuk mengatasi masalah byar-pet

Keberhasilan Pak DI itu merupakan sebuah bukti nyata bahwa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang top-manager tidak terfokus pada kemampuan teknis tapi yang paling utama adalah pimpinan itu harus mempunyai kemampuan dalam memimpin, mengarahkan, bekerja sebagai seorang konduktor, kemampuan untuk membuat konsep dan senantiasa berpikir out of box serta berani dalam mengambil berbagai macam keputusan, kebijakan atau kebijaksanaan. 

Hal lain yang kemudian terlihat oleh masyarakat luas ketika Pak DI menjabat sebagai seorang Dirut PLN selain tentunya kinerja optimal adalah Pak DI mampu untuk menunjukan gaya kepemimpinan yang sederhana walau cenderung nyeleneh. Pak DI sering tanpa ragu turun langsung kepada masayarakat, berinteraksi serta jauh dari gaya seorang birokrat selayaknya pejabat Negara pada umumnya. Hal itu tidak dapat dipungkiri memang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Dan karena sepak terjang itu, dengan segala trackrecord positif nan mengkilap juga dengan fakta beliau sangat popular di mata masyarakat, maka tak heran akhirnya Bapak Presiden memasukan namanya ke dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II pada masa reshuffle kabinet saat itu. Walaupun gaya kepemimpinan Pak DI yang cenderung sederhana akan tetapi ternyata beliau menyukai juga terhadap apa yang kita sebut dengan “sensasi” atau “kontroversi”. 

“Sensasi” dan “kontroversi” itu adalah ketika pada hari Senin, tanggal 5, bulan November, tahun 2012, Pak DI menyerahkan dua nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat ( BK DPR ), yang diduga memeras BUMN. Kedua nama itu adalah Idris Laena dan Sumaryoto. Idris diduga meminta jatah ke PT PAL dan PT Garam sedangkan Sumaryoto diduga meminta jatah ke PT Merpati Nusantara Airlanes. 
Kemudian dua hari berselang, Pak DI kembali menyerahkan lima nama anggota DPR lainnya yang lagi-lagi diduga melakukan pemerasan dalam kasus Merpati. Nama-nama yang masuk di dalam laporan Pak DI dalam bentuk sebuah surat itu adalah Achsanul Qosasi, M. Ichlas El Qudsi, Andi Timo Pangerang, Linda Megawati dan Andi Rachmat. 

Laporan tersebut jelas menimbulkan banyak protes dari pihak DPR dan tentunya nama-nama yang terdapat di dalamnya bahkan tak sedikit yang mengancam akan melakukan somasi terhadap Pak DI dan melaporkan Pak DI kepada pihak Kepolisian dengan tuntutan pencemaran nama baik. Di lain pihak, ada juga yang menilai bahwa Pak DI salah dalam melakukan laporan karena alih-alih melapor kepada pihak yang lebih berwenang untuk bertindak dalam bidang hukum semisal KPK, Pak DI justru melapor pada BK DPR. 
Walaupun dalih yang dikemukakan oleh Pak DI adalah pada hakikatnya beliau tidak pernah ingin melapor permasalahan ini pada siapapun, beliau melapor kepada BK DPR itu pun dalam kapasitas beliau yang diminta secara resmi oleh BK DPR untuk menyebutkan nama-nama yang diduga melakukan pemerasan terhadap BUMN. 

Praktik pemerasan diduga dilakukan terkait penyertaan modal negara (PMN). Peristiwa upaya pemerasan ini terungkap dari rapat pemegang saham PT Garam. Pak DI pun mengetahui permasalahan mengenai pemerasan dari rapat itu. Ketika itu, Pak DI menanyakan ke Yulian Lintang ( Dirut PT Garam ) soal adanya permintaan jatah anggota DPR. Kemdian Yulian menceritakan pernah dimintai jatah oleh salah seorang anggota dewan terkait penyertaan modal negara (PMN) yang baru pertama kali diajukan PT Garam. Tetapi, permintaan jatah itu kemudian ditolaknya. Akhirnya, PMN PT Garam belum cair hingga saat ini. 

“Sensasi” dan “Kontroversi” lainnya adalah beberapa hari yang lalu “tiba-tiba” Pak DI menarik dua nama yang sebelumnya ada dalam laporang yang beliau sampaikan kepada BK DPR. Dua nama tersebut adalah Timo Pangerang dan El Qudsy. Menurut Pak DI sebetulnya mereka ( Timo dan Qudsy ) tidak terkait sama sekali dengan kasus pemerasan yang digulirkan oleh Pak DI sendiri. Pak DI menyebutkan bahwa kesalahan itu terjadi karena pada saat siding tidak ada notulensi sehingga identifikasi menjadi keliru. Pak DI pun mengaku telah meminta maaf kepada dua politisi yang sebetulnya sama sekali tidak ada sangkut pautnya itu. 

ADA APA DI BALIK SEMUA INI? 
Bukan karena saya menyukai Pak DI lantas saya menulis hal ini, saya menulis hal ini karena sungguh saya pribadi agak “risih” melihat pergerakan politik yang dilakukan oleh Pak DI. Saya pikir masyarakat awam seperti saya, bisa menilai dengan sangat gamblangnya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak DI ini adalah merupakan sebuah pencitraan politik kaitannya untuk bisa dicalonkan sebagai seorang Presiden. Saya mungkin berburuk sangka tapi politik memang selalu memaksa kita untuk terus berburuk sangka. 

Bila boleh saya berpendapat, kekuatan utama Pak DI dalah terletak di media yang dia miliki. 
Saya sangat tertarik dengan pernyataan yang dikemukakn oleh salah satu nama yang tercantum dalam laporan Pak DI terhadap BK DPR. Dia mengatakan bahwa akan menjadi percuma berperang argumentasi dan opini dengan Pak DI, dia lebih memilih untuk diam dan membiarkan kelak hukum yang nantinya akan berbicara karena apabila kemudian dia “melawan” Pak DI tidak melalui jalur hukum, maka dia akan babak belur dan kalah telak karena lawan yang dia hadapi adalah seorang Pemilik Media. Mudah saja bagi Pak DI untuk men-stir setiap media yang berada di bawah genggamannya untuk kemudian membuat opini publik bahwa Pak DI yang benar atau setidak-tidaknya terlihat benar. 

Bagi saya hal itu merupakan sebuah pernyataan dan juga pilihan yang cerdas seketika saat itu juga saya teringat dengan sebuah tulisan dalam buku yang berjudul INDONESIA HABIS GELAP TERBITLAH TERANG KISAH INSPIRATIF DAHLAN ISKAN. 
Buku tersebut berisi beberapa tulisan yang khusus menceritakan sepak terjang Pak DI dalam mengelola listrik di negeri ini tentu dari kaca mata masing-masing penulis artikel itu. Hampir semua artikel atau tulisan dalam buku itu menulis hal positif mengenai Pak DI tapi ada satu artikel yang berjudul GAYA ORANG MEDIA MENGELOLA PERUSAHAAN LISTRIK yang ditulis oleh Dr. Herman Darnel Ibrahim ( Direktur Transmisi dan Dsitribusi PLN 2003-2008/Anggota Dewan Energi Nasional RI 2009-2014 ), beliau benar-benar mampu untuk memberikan gambaran serta persepsi lain dari seorang Pak DI. Salah satu kata-kata yang menarik saya pribadi adalah : 
“Dengan kepiawaian mengelola media, Pak DI telah berhasil membentuk persepsi publik, termasuk elite pemerintah dan DPR, sehingga seolah-olah PLN sudah bagus dan tidak punya masalah lagi. Namun dalam pandangan masyarakat listrik tidaklah demikian. Hal yang dilakukan, ibarat mengobati orang sakit, tindakan saat itu baru menghilangkan sindrom, seperti menurunkan panas dan mengurangi rasa sakit. Namun, penyakit utamanya justru belum terobati. Malah, mungkin ada komplikasi baru yang belum terlihat.” 

Dengan fakta seperti itu, saya pun mulai bertanya-tanya tentang kinerja seorang Pak DI kaitannya dengan sikap Pak DI sekarang yang jutru asyik untuk berbuat “gaduh” dengan menabuh genderang “politik”. Padahal menurut hemat saya, sebagai seorang yang kagum dan menyukai Pak DI, dengan kesederhanaan, dengan etos kerja dan dengan segala keberanian yang dimilik oleh seorang Pak Dahlan Iskan, Pak DI telah mampu untuk mendapatkan citra politik yang baik, saya pikir cukup baik untuk kemudian beliau mencalonkan diri sebagai seorang Presiden RI. 

Jadi tak elok rasanya bila justru Pak DI melakukan sebuah “sensasi” dan “kontroversi” mengenai permasalahan pemerasan. Perlu diingat saya tidak membahas tentang substansi pemerasan, saya hanya berbicara mengenai cara yang dilakukan oleh Pak DI yang saya rasa kurang pas.

Senin, 19 November 2012

Latsirtada


Latsirtadanus ( Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara ) merupakan kegiatan kurikulum integratif Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian sebagai bekal dalam menyongsong tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara.  

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menumbuh kembangkan jiwa dan semangat integrasi serta untuk meningkatkan etika moral kejuangan para Taruna sebagai upaya membangun soliditas, meningkatkan wawasan para Taruna dengan mengenal suatu daerah sebagai bagian integral wilayah NKRI, serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui karya bhakti dan penyuluhan. Karena Bangsa Indonesia memiliki wilayah yang besar dan luas dengan latar belakang kondisi geografis yang berbeda, sumber daya alam yang beraneka ragam dan kehidupan masyarakat yang kompleks dan majemuk, merupakan suatu realita kebhinekaan yang harus dipahami dan dimaknai secara positif oleh para taruna dalam upaya untuk memperkuat kesadaran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. 

Karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh anggota Latsitarda Nusantara, tidak hanya bersifat fisik seperti perbaikan jalan, pembukaan jalan, pembangunan rumah ibadah, rehabiltasi rumah layak huni, namun juga akan diisi dengan kegiatan nonfisik seperti penyuluhan kesehatan dan pemantapan nilai kejuangan dan pengobatan massal. 

Latsitardanus XXXIII tahun 2012 yang diselenggarakan di tiga daerah di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur, diikuti oleh 1.738 Taruna dan Mahasiswa, terdiri dari Taruna Akademi TNI 453 orang, Taruna Akmil 239 orang, Kadet AAL 105 orang, Karbol AAU 109 orang, Taruna Akpol 293 orang, Taruni 49 orang, Mahasiswa IPDN 200 orang, Mahasiswa gabungan 155 orang dan pengasuh/pendamping 135 orang. 

Kegiatan Latsirtadanus akan dilaksanakan selama 45 hari efektif, dimulai dan dibuka secara resmi pada hari Minggu, tanggal 18, bulan November, tahun 2012 oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., di lapangan Sangkareang Mataram, Nusa Tenggara Barat, sehingga akan berakhir pada puncak peringatan Hari Nusantara 2012, yang juga akan dilaksanakan di Pulau Lombok, 13 Desember 2012. 

Beberapa perguruan tinggi yang bergabung dalam Latsitardanus XXXIII tahun 2012, diantaranya : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Universitas Indonesia (UI), UPN Surabaya, IAIN Mataram, Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Pudya Mataram dan Universitas Mataram. 

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan para Taruna dan Mahasiswa dalam Latsitardanus XXXIII tahun 2012 ini, diantaranya adalah kegiatan karya bakti, bakti sosial, penyuluhan, sadar hukum, riset sosial, pembekalan kejuangan dan teknologi tepat guna. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kotamadya Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Barat. 

Sementara itu, tujuan dilaksanakannya Latsitardanus adalah merupakan wujud nyata kepedulian generasi muda TNI dan Polri serta mahasiswa dalam rangka membantu percepatan program pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama dalam rehabilitasi tempat pemukiman penduduk, sekolah-sekolah, tempat ibadah serta sarana dan prasarana lainnya. Hal tersebut sejalan dengan tekad dan program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. 

Panglima TNI dalam amanatnya menyampaikan, bahwa pelaksanaan Latsitardanus menjadi wahana integrasi generasi muda calon pemimpin bangsa dimasa akan datang serta menjadi media membangun kebersamaan dengan masyarakat melalui bakti nyata sebagai wujud kepedulian sosial yang kesemuanya itu merupakan modal dalam membangun dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, melalui Latsitardanus XXXIII tahun 2012, segenap generasi muda TNI, Polri, Mahasiswa dan masyarakat akan merajut kebersamaan dalam membangun daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan panggilan moral yang dibaktikan guna membantu percepatan pembangunan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Nusa Tenggara Barat. 

Tema yang diangkat dalam Latsitardanus XXXIII tahun 2012 adalah “Melalui Latsitardanus XXXIII Tahun 2012 Kita Tingkatkan Kemanunggalan TNI, Mahasiswa, dan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah di Nusa Tenggara Barat”. 

SUMBER :

Kamis, 15 November 2012

I Will Wait For The One I love

Alone at Last* - Integriti
"Lagu beirama pelan ini, mengingatkan lagu dear love di album JIWA, Lirik cinta yang lirih dalam Bahasa Inggris ditambah melodi guitar menyentuh mendekati akhir lagu yang menambah kepekaan dan ikut hanyut dalam mendegarnya."  

*catatan : Ini adalah sebuah lirik dari sebuah lagu yang berjudul I WILL WAIT dari Alone at Last*

Anda belum tau Alone at Last* itu apa? 

Alone at Last* adalah sebuah band, band emo Indonesia, memang mungkin bukan band emo pertama tapi jelas mereka adalah band yang konsisten terus berkarya dengan jalur yang mereka pilih dan mereka pun tidak sekedar hanya bermusik biasa atau sekedar bertingkah liar, anarki atau bergaya hidup kelam khas orang-orang yang memilih rock atau emo sebagai pilihan bermusik tapi mereka memberikan sebuah musik rock dan emo yang berkualitas dengan lirik yang dalam penuh petuah tidak sekedar lirik pelengkap tangga nada. 

Dalam lirik itu tersimpan pesan, makna dan motivasi. 
Mereka sebarkan tingkah laku positif, mereka punyai visi dan mereka pun membentuk misi untuk mewujudkannya. 

Sudah-lah, toh saya hanya ingin sekedar berbagi, hanya ingin anda juga merasakan pesan dan suasana yang disajikan dalam lagu ini. 
Terasa lirih, kelam juga dalam. Ini-lah kenapa saya menyukai musik emo beserta dengan segala lirik cinta yang menyertainya, emo selalu bisa untuk menjadi romantis, realistis walaupun terkadang dramatis dan hiperbolis. Tapi itu-lah dunia percintaan anak manusia, tak akan pernah habis untuk dikupas dan akan selalu ada cara untuk membahasakannya. Saya hanya suka dengan cara musik emo mengutarakan cinta, romantic but vicious

enjoy it dude! 
wait for the one you love, cause it will worth it! 

Alone At Last* - I Will Wait 

Days go on and on and on 
And the night just seem so long 
I've been driven up and down 
Wish that I could turn back time 

And you know how hard I've tried 
Then you hung me up to dry 
I would never ask you why 
Cause we all know that love takes time 

I will wait..... 
Cause you know that love takes 
Time and we've come so far 
I will wait... 
I will wait..... 

Everybody needs a little time away 
Even lovers' need a holiday 
I will make it up to you 
You're the part of me I can't let go...... 
can't let go 

Senin, 12 November 2012

Pemberdayaan Masyarakat dan Program Pengentasan Kemiskinan

*catatan : Ini adalah salah satu tugas saya dalam mata Kuliah Pemberdayaan Masyarakat.

Please enjoy it, my friends! :)
Pemberdayaan secara sederhananya dapat kita pahami sebagai suatu upaya untuk memberikan kekuatan/daya ( power ) kepada orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kekuatan, tidak berdaya ( powerless ). Orang-orang yang dikategorikan ke dalam orang yang tidak berdaya atau orang-orang yang harus diberdayakan adalah orang-orang yang tidak mempunyai akses atau akses mereka terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya sangat terbatas atau orang-orang tersebut tidak bisa untuk mengaktualisasikan potensi yang sebenarnya telah mereka milki.
Dewasa ini orang-orang yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang harus diberdayakan sering diidentikan dengan orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena sesuai dengan realita kehidupan yang ada, orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan maka hal itu akan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan hidupnya yang rendah sehingga dengan keadaan seperti itu, orang-orang miskin tidak mempunyai akses atau kesempatan yang besar untuk bisa memperoleh segala sumber daya untuk kemudian mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Hal itu semakin dipertegas dalam UU No. 25 tahun 2000 tentang Propenas yang menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi. Untuk menanggulangi permasalahan itu maka harus dilakukan suatu cara yaitu harus dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan.

Akan tetapi tidak semua program pengentasan kemiskinan berjalan sejalan atau sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Karena pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pembaharuan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat.

UU No. 25 tahun 2000 juga telah menyebutkan bahwa tantangan utama dalam jangka pendek untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin tersebut melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif, serta penyediaan jaminan dan perlindungan sosial. Perlu dilakukan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif dan terpadu agar terjadi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Akan tetapi pada praktek nyatanya pemerintah masih belum mampu untuk sepenuhnya menciptakan program pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat tapi hanya suatu program yang populer dan bernilai tinggi secara politik semata. salah satu contohnya adalah Program BLT ( Bantuan Langsung Tunai ) yang pernah dilakukan dan bahkan akhir-akhir ini juga mulai ramai untuk kembali dilakukan. Tapi pemerintah pun bukannya tidak memiliki program pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan konsep pemberdayaan masayarakat. Pemerintah pun memilki program pengentasan kemiskinan yang sangat baik, sangat sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat, program tersebut adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ).

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :
1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah :
Tujuan Umum
1. Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

Tujuan Khusus
1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin ( pro-poor )
4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Jadi, program pengentasan kemiskinan tidak serta merta dapat kita katakan sebagai sebuah program pemberdayaan masyarakat. Kita harus terlebih dahulu mengetahui isi dan substansi dari program itu karena kemiskinan hanya akan dapat diatasi apabila program pengentasan kemiskinan itu dititikberatkan pada program memberdayakan masayarakat sehingga masayarakat yang tidak berdaya bisa untuk memilki kekutan dan hidup mandiri serta bertanggung jawab.

Perencaan Kepegawaian : Pembinaan CPNS

*catatan : ini adalah salah satu tulisan yang saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan dosen dalam Mata Kuliah Perencanaan Kepegawaian.

Enjoy!
Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS adalah Warga Negara Indonesia ( WNI ) yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dengan gaji 100%. Mereka digaji dengan persentase sejumlah 80% berdasarkan SK CPNS yang telah ditentukan dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Saat berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ), kompetensi dan kinerja mereka dinilai berdasarkan formasi di saat mereka dinyatakan lulus seleksi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ). Jika mereka belum memenuhi kriteria penilaian tahap kedua, status calon dapat ditunda dengan ketentuan waktu tertentu. Jika belum memenuhi persyaratan berdasarkan waktu yang telah ditentukan, mereka dinyatakan gugur atau dibatalkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil ( PNS ).
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku CPNS diangkat menjadi PNS sekurang-kurangnya 1 tahun dan selambat-lambatnya 2 tahun setelah yang bersangkutan menjadi CPNS dan untuk diangkat menjadi PNS yang bersangkutan harus lulus dalam mengikuti Pendidikan dan Latihan ( Diklat ) Prajabatan. Diklat Prajabatan adalah Diklat untuk membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) serta memberikan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan tentang bidang tugas serta budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ). CPNS harus menyelesaikan prajabatan sekitar bulan November atau bulan Mei karena pengangkatan atau promosi kenaikan pangkat dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Oktober. Namun persyaratan kenaikan pangkat ( termasuk dari CPNS ke PNS ) sudah harus masuk ke Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) paling tidak dua bulan sebelumnya, berarti sekitar akhir Januari atau akhir Juli.

Seperti yang telah disebutkan di awal bahwa CPNS belum bisa untuk dikenakan aturan selayaknya seorang PNS sehingga pembinaan yang harus dilakukan terhadap CPNS lebih menekankan kepada pembinaan untuk memahami segala hak dan kewajiban nantinya yang akan mengikat mereka apabila mereka telah menjadi seorang PNS. Apalagi salah satu syarat nantinya untuk bisa mengikuti Diklat Prajabatan adalah harus juga menyertakan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3).
Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) adalah penilaian yang diberikan atasan bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS/CPNS, dan dilaksanakan dalam kurun waktu sekali setahun oleh pejabat penilai, yang dituangkan dalam daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan unsur-unsur yang dinilai adalah: Kesetiaan, Prestasi Kerja, Tanggung Jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerjasama, Prakarsa, dan Kepemimpinan.

Apabila CPNS tidak mampu untuk mendapatkan DP3 yang baik maka yang bersangkutan jelas tidak bisa untuk mengikuti Diklat Prajabatan. Apabila dilihat dari segi psikologis maupun kenyataan yang ada di lapangan, setiap CPNS masih mampu untuk “dikendalikan” dan mereka masih mampu untuk menujukan “idealisme”-nya sebagai seorang pegawai hal itu karena mereka tidak ingin status PNS yang sudah ada di depan mata mereka menjadi lenyap begitu saja hanya karena mereka tidak mampu untuk menunjukan etos kerja yang baik. Sehingga pembinaan yang ideal bagi CPNS adalah memberikan mereka suatu pemahaman yang benar tentang segala hak, kewajiban serta larangan nantinya sebagai seorang PNS, memberikan keleluasaan bagi mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja serta iklim yang ada dalam dunia birokrasi pemerintahan.

Jadi titik berat pembinaan terhadap CPNS adalah mengarahkan, membimbing dan mengawasi mereka serta memberikan pemahan melalui normatif aturan serta implementasi praktisnya di lapangan sehingga mereka nantinya akan mampu untuk menjadi seorang PNS yang baik, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Negara dan masyarakat.