Rabu, 05 November 2014

Setengah hati.

RABU, 5 NOVEMBER 2014
09.50 WIB

Pada tulisan saya sebelumnya, http://noorzandhislife.blogspot.com/2014/11/berubah-apa.html, salah seorang sahabat saya berbaik hati untuk menyempatkan membacanya dan meninggalkan jejak berupa komentar.

Secara garis besar, dia menyarankan agar saya terlebih dahulu membaca secara seksama lampiran UU 23/2014. Dia mengatakan bahwa di dalam lampiran tersebut sudah termuat secara jelas pembagian kewenangan antara Pusat dan daerah otonom.

Hal itu dia sampaikan untuk mematahkan opini bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang kini diatur dalam UU 23/2014 masih sangat rumit.

Membaca komentar sekaligus kritikannya, saya pun sesegera untuk membaca terlebih dahulu lampiran UU 23/2014. Hal itu penting untuk saya lakukan karena saya tetap berkeyakinan bahwa pada pelaksanaanya, otonomi daerah di Indonesia masih terlampau rumit.

Saya kemudian akan memberikan ilustrasi secara nyata melalui kasus dari diluncurkannya program nasional Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat. (koreksi jika saya salah dalam penyebutan istilah tersebut)

Berkaitan dengan kasus yang akan saya bicarakan maka saya pun memfokuskan membaca lampiran UU 23/2014 mengenai pendidikan dan kesehatan. Karena Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat merupakan bagian dari pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi terlebih dahulu saya akan menguraikan secara singkat bagaiamana pembagian urusan antara Pusat dan daerah otonom berdasarkan UU 23/2014.

Di dalam UU 23/2014 urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Hal tersebut disebutkan di dalam pasal 9 ayat (1) UU 23/2014.

Adapun pendidikan dan kesehatan masuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren pun terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemeritahan Pilihan.

Untuk Urusan Pemerintahan Wajib dibagi lagi kedalam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pendidikan dan kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Di dalam UU 23/2014, disebutkan secara jelas bahwa urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Hal tersebut masih sama dengan apa yang diatur dalam UU 32/2004, urusan yang seharusnya menurut logika penerapan otonomi daerah harus sepenuhnya dilaksanakan oleh daerah otonom akan tetapi Pusat masih terus merecokinya.

Benar bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia harus dilaksanakan dalam bingkai Negara Kesatuan dan kalimat itu seakan menjadi pembenaran bahwa dalam praktiknya Pusat memang harus selalu melakukan “intervensi”. 

Tetapi saya pikir, dengan telah ditetapkannya, urusan absolut yang mutlak menjadi kewenangan Pusat, dan 6 (enam) urusan tersebut merupakan urusan krusial sehingga kecil kemungkinan bagi daerah otonom untuk bisa melepaskan diri dari bingkai Negara Kesatuan. Jadi urusan lainnya sudah sangat pantas untuk sepenuhnya diberikan pada daerah otonom.

Sebelum lebih lanjut saya membahasnya lalu mengaitkannya dengan program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, saya akan melanjutkan untuk menuliskan ketentuan yang tertuang di dalam UU 23/2014.

Lalu bagaimana pembagian pelaksanaan tugas antara Pusat, provinsi, serta kabupaten/kota dalam melaksanaan urusan pemerintaha konkuren wajib?

Dalam Pasal 13 ayat (1) UU 23/2014 disebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Lalu pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa pembagian tersebut tercantum di dalam Lampiran UU 23/2014. Pada ayat selanjutnya, yakni ayat (2) dan (3)  disampaikan bahwa untuk urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran UU 23/2014 akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Presiden.
Pada ketentuan selanjutnya, tepatnya di dalam Pasal 16 ayat (1), di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, Pusat berwenang untuk :
a) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan;dan
b) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sampai dengan titik itu, dalam artian substansi yang jelas tertuang dalam aturan, maka pelaksanaan otonomi daerah sungguh sangat bisa untuk dilakukan secara maksimal.

Walaupun pada awalnya Pusat seperti memberikan intervensi pada urusan di luar urusan absolut, tapi merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (1), maka intervensi Pusat itu sungguh sangat bisa dipahami. Karena Pusat hanya menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria dan memberikan pembinaan serta pengawasan. Tidak ada ketentuan untuk juga melakukan kegiatan yang bersifat teknis.

Setelah itu, saya membaca ketentuan yang terdapat dalam lampiran UU 23/2014. Lampiran tersebut berupa matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Saya langsung memberikan fokus utama pada urusan pendidikan dan kesehatan, yang secara kebetulan berada di urutan pertama dan kedua lampiran tersebut.

Untuk urusan pemerintahan bidang pendidikan memiliki 6 (enam) sub urusan, yakni manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidikan dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra.

Adapun untuk urusan pemerintahan bidang kesehatan terdapat 4 (empat) sub urusan, yaitu upaya kesehatan, SDM Kesehatan, Sediaan Farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman, dan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Kaitannya dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), hal itu berhubungan dengan bantuan penyaluran dana kepada masyarakat miskin. Maka secara sederhana kita bisa menyebutnya sebagai sebuah kebijakan berupa bantuan dalam hal anggaran pendidikan dan kesehatan, dan tidak masuk ke dalam sub urusan yang tercantum dalam lampiran ataupun penjelasan dalam penjabaran kewenangan antara Pusat dan daerah otonom.

Sehingga hemat saya, ketika Pusat akan mengeluarkan kebijakan yang diluar hal-hal yang telah spesifik diatur dalam UU 23/2014, Pusat tetap harus berpedoman bahwa mereka hanya berwenang untuk mengeluarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bukan lantas juga merumuskan program hingga ke tataran teknis.

Maka salahkah bila kemudian saya katakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih sangat rumit? Pusat masih memegang teguh segala kebijakan secara teknis, sehingga daerah otonom kesulitan untuk melangkah.

Pada artikel dalam harian Pikiran Rakyat, yang berjudul Data Penerima KIP Diragukan, disebutkan bahwa keabsahan data penerima KIP yang diluncurkan Presiden Jokowi diragukan berbagai pihak. Belum lagi dengan berbagai program pendidikan dari pemerintah daerah dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dan justru dinikmati oleh pihak yang tidak seharusnya menerima.

Belum lagi kritikan yang juga dilayangkan oleh DPR, karena program KIP dan KIS tidak termuat dalam struktur APBN 2014, sehingga menimbukan banyak pertanyaan darimana sumber dana program tersebut.

Tapi itu bukan titik berat kritikan yang akan saya layangkan, saya tetap menyoroti fakta bahwa Pusat sampai dengan saat ini, di era pemimpin baru dengan latar belakang karir pernah menjabat sebagai Walikota dan Gubernur, serta dengan situasi UU Pemerintahan Daerah yang baru, masih tetap mengeluarkan kebijakan yang bersifat teknis.

Sehingga rawan untuk terjadi tumpang tindih kebijakan dan kebijakan yang tidak tepat sasaran karena rentang kendali yang terlampau jauh. Daerah otonom tentu lebih mengetahui kebutuhan mereka seperti dari apa karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Berbeda halnya dengan Pusat. 

Saya sungguh tidak anti dengan kebijakan yang dibuat oleh Pusat, saya hanya menginginkan kita semua untuk konsisten dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Ketika kita telah menetapkan untuk menggunakan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi, maka ayo berikan kepercayaan penuh pada daerah.

Tapi apabila memang tetap menginginkan Pusat untuk yang memegang kendali maka jelaskan semua dalam sebentuk kebijakan sentralisasi!

#PMA

Selasa, 04 November 2014

Generasi yang Hilang

SELASA, 4 NOVEMBER 2014
15.57 WIB

Selain blog, saya juga memiliki tumblr

Secara sederhana kedua media sosial ini tak memiliki banyak perbedaan. Keduanya merupakan wadah atau sarana bagi setiap individu yang memiliki hasrat dalam menulis. Walaupun pada kenyataannya, blog dan tumblr bisa juga untuk menampilkan atau saling berbagi hal lain di luar sebuah tulisan, tapi blog dan tumblr kadung tersohor sebagai "buku diari di dunia maya".

Kaitannya dengan itu, pada kesempatan ini, saya akan menuliskan ulang atau lebih tepatnya mem-posting ulang sebuah tulisan dari seseorang yang sebenarnya secara personal tak saya kenal.

Tulisan yang saya pikir sangat baik dan berkualitas serta memberikan sebuah pemamahan baru bagi kita semua yang menyempatkan diri untuk membacanya. Tulisan yang di-posting di media tumblr dengan alamat, http://faldomaldini.tumblr.com/post/100393393971/generasi-yang-hilang.

Saya sangat meyakini manfaat dari tulisan ini sehingga saya merasa harus untuk menyebarkan tulisan ini.

Okay, let's cut this bullshit, and here it is folks.
Enjoy!

Tulisan ini sengaja saya buat tepat di momen akan dilantiknya Presiden Indonesia yang ketujuh, Bapak Ir.Joko Widodo. Tulisan ini merupakan pandangan saya pribadi, observasi pribadi dan disarikan pula dari pengalaman pribadi. Tulisan ini sangat-sangat subjektif. Oleh karena itu, saya cukup memuat tulisan ini di media pribadi saya saja.

Tanpa Nama

Siapa yang kenal Pak Jokowi beberapa tahun silam?

Tidak ada yang mengenal beliau sebelum menjabat sebagai Walikota Solo. Tidak banyak pula yang sadari beliau ketika terpilih dengan mayoritas suara terbesar warga Solo untuk periode kedua. Tak banyak karena memang tak ada catatan sebagai tokoh di diri Pak Jokowi sebelum menjadi walikota Solo (khususnya periode kedua). Pun juga ketika kita telisik lagi lebih jauh profilnya, beliau bukanlah seorang Presiden BEM di KM UGM tempat beliau selesaikan sarjana. Sekali lagi, tak banyak cerita tentang hal ini (diri Pak Jokowi) karena beliau memang seorang yang dulunya tanpa nama. Yang kita tahu beliau seorang mahasiswa jurusan kehutanan UGM yang menjadi pengusaha mebel yang sukses. Cukup itu…

98

Angka 98 untuk masyarakat Indonesia secara umum adalah angka yang tidak mungkin bisa dilupakan, setidaknya untuk masyarakat Indonesia yang lahir hingga di tahun 1990an. Pada tahun 98 memang terjadi sebuah momen besar di bangsa ini yang menjadi sejarah untuk diperbincangkan di kemudian hari. Pada tahun ini (98 –red) terjadi penggulingan Presiden kedua Indonesia, Bapak Soeharto. Sayangnya penggulingan ini tidak berjalan mulus, ada banyak harga yang harus dibayar. Ada banyak nyawa yang hilang, harta yang terbuang, bahkan hingga kehormatan yang juga melayang. Tragedi yang memilukan bagi sebagian orang, namun merupakan momen heroik pula bagi banyak kalangan, khususnya para aktivis dan tokoh penggerak 98. Ya sejak saat itulah lahirnya Reformasi di Republik yang merdeka pada tahun 1945 ini.

Ada cita-cita besar kala reformasi terjadi. Memang masih debatable apakah reformasi membuat bangsa ini lebih baik atau tidak. Memang masih debatable pula apakah semua warga puas dengan pasca reformasi. Saya tidak tertarik membahas itu kali ini. Yang membuat saya tertarik untuk bahas adalah

Kemana aktivis 98 hari ini? Dan apa kaitannya dengan Pak Jokowi?

Aktivis 98 gagal?

Ada banyak nama tokoh yang memang namanya disebut-sebut dan harum kala peristiwa 98 terjadi. Kita sama-sama tahu bahwa ada banyak elemen mahasiswa yang bergerak di kampus, pun hal nya juga dengan kejadian di tahun 98 itu. Tak hanya mahasiswa, masyarakat pun juga disebut bergerak. Untuk mahasiswa sendiri pada hakikatnya terbagi dua, organisasi intra kampus dan organisasi ekstra kampus.

BEM UI kala itu dipegang oleh Bang Rama Pratama. KAMMI kala itu dipegang oleh Bang Fahri Hamzah. Ada juga Forkot yang dipimpin oleh Bang Adian Napitupulu. Ada juga nama Bang Anas Urbaningrum yang memegang HMI. Selain itu, ada banyak nama memang seperti Bang Pius Lustrilanang (kini Gerindra), Bang Heru Cokro (kini HIPMI), Bang Munir (meninggal diracun), Bang Andi Arief (staf khusus SBY), tak ketinggalan Bang Fadli Zon (kini Gerindra), bahkan hingga Bang Andi Malaranggeng. Semua merupakan penggerak di tahun panas, tahun 98.

Pertanyaannya sekali lagi.

Dimana mereka sekarang? Apa yang mereka lakukan detik ini? Berapa di antara mereka yang “di-bui” karena korupsi? Berapa yang bungkam? Berapa yang malah mati?

Bolehkan saya bilang mereka gagal? Ya, mereka gagal untuk benar-benar mengambil peran dari wajah lama. Dengan ketidakpaduan mereka hari ini akhirnya “peran” yang didapat kala reformasi kembali direbut oleh yang wajah tua-tua?

Pak Jokowi dan Aktivis 98

Menurut saya, Pak Jokowi termasuk wajah baru di Pemerintahan kali ini. Sebelum jauh-jauh mari kita samakan definisi mana orang baru, mana orang lama.

- Wajah baru : Pemain (tokoh) baru. Umur 40-60

- Wajah lama : Pemain (wajah) lama. Umur > 60

Oh ya, kriteria ini sama seperti yang dipakai oleh Pak Habibie, tapi saya tidak ikut-ikutan. Dari dulu sebelum Pak Habibie ngomong di Mata Najwa Metro TV, kriteria saya pun begitu. Ya, kasarnya begini saja, kalau ada nama “Megawati” dan “Jokowi” atau “Prabowo” dan “Jokowi” siapapun tahu mana yang lama, mana yang baru.

Melihat timeline dan periode waktu berjalan, saya berasumsi seharusnya di masa 2014 ini lah masa dimana aktivis 98 sedang menuai hasil kerja kerasnya. Asumsi saya lagi, sekaranglah waktunya untuk para aktivis 98 berkarya, karena mereka telah memasuki usia produktifnya saat ini. Ini pula saatnya buat mereka membuktikan bahwa mereka bukan cuma pembual yang ingin turunkan Presiden tanpa karya nyata untuk perubahan.

Namun, mari sekarang kita lihat, siapa aktivis 98 yang bersinar?

Siapa di antara mereka yang membantu Pak Jokowi? Siapa di antara mereka yang menjadi sahabat publik?

Tak sedikit yang sedang mendekam di penjara (bahkan karena korupsi), tak sedikit pula yang memilih diam. Ada yang mati, dan ada pula yang jadi pemimpin publik tapi kontroversial dan jadi musuh masyarakat. Padahal, sesuai definisi yang ditetapkan di atas, mereka (aktivis 98-red) termasuk wajah baru. Wajah baru yang seharusnya bersinar menutupi wajah wajah lama. Alhasil mari kita lihat hari ini, Pak Jokowi sedang berada di lingkaran wajah-wajah lama, termasuk wakilnya.

Mari kita lihat pula sekarang siapa pemimpin partai politik. Tolong sebutkan kepada saya, siapa wajah baru yang memimpin partai politik? SBY? Megawati? Ical? Prabowo? Surya Paloh? Wiranto? Yang ada malah wajah lama semua. Di sisi lain, tak sedikit di antara kita yang berbusa-busa mulutnya bilang “percaya pada partai politik”. Apa yang bisa kita percaya? Toh pemimpinnya wajah lama semua.

Inilah mereka, generasi yang hilang

Untuk generasi 2000-an

Pesan ini saya tuliskan sebagai untuk pengingat bagi diri saya pribadi, karena saya termasuk generasi ini, generasi 2000-an (khususnya saya, generasi dua ribu belasan).

Mau tidak mau apa yang terjadi pada angkatan 98 hari ini tentu jadi catatan buat kita bersama. Saya tidak bilang mereka buruk, tapi saya anggap mereka gagal. Itu dua hal yang berbeda di konteks ini. Mereka saya percaya secara personal ada yang baik (berarti itu tidak buruk kan?). Namun, mereka gagal memanfaatkan momentum ini sehingga membiarkan Pak Jokowi dikelilingi wajah-wajah lama. Hal ini terasa pahit, sangat pahit sekali. Kita harus sadari ini di awal sehingga kita bisa lakukan set ekspektasi untuk Pak Jokowi.

Saya termasuk orang yang tidak akan kaget jika di kemudian hari Pak Jokowi akan tersandera dengan orang-orang berwajah lama ini.

Saya sendiri sejujurnya tidak memiliki solusi komprehensif karena belum mau memikirkan hal ini. Di lain sisi, saya pun percaya, kita semua yang ada di sini (sang generasi 2000-an) sedang meniti karya dan baru di awal lembaran perjuangan. Ada yang sedang bekerja, ada yang sedang berbisnis, ada yang sedang meneliti walau ada juga memang yang sedang berpolitik (praktis). Semua sedang meniti langkah. Terlalu dini memang jika kita klaim bahwa mereka akan sama gagalnya, apalagi klaim ini akan berhasil.

Mungkin sembari berjalan kita perlu pikirkan hal ini, agar ketika momen generasi 2000-an tiba untuk memimpin, benar-benar bisa merebut “bola” dari wajah-wajah lama ini (Bisa jadi angkatan 98 akan berperan sebagai wajah lama nantinya). Terlebih pula, saya percaya para wajah lama ini tidak akan mau serta merta memberi yang muda kesempatan, karena mereka masih belum puas. Mereka masih haus kuasa. Apalagi jika ditambah dengan ketidakberdayaan wajah baru, hal ini makin membuat mereka tertawa.

Saya tidak menjelek-jelekkan wajah lama, tidak. Saya hanya ingin sampaikan, waktu mereka (seharusnya) sudah usai. Kebobrokan yang dibuat sudah akut dan banyak, jangan sampai diperparah lagi dengan mereka masih bercokol di tampuk kuasa. Namun, jika wajah barunya tidak bisa ambil peran? Kekesalan ini hanya akan tinggal kekesalan belaka dan mereka masih terus bisa bercokol di sana.

Saya percaya, setiap masa pasti ada generasi emasnya. Saya tidak tahu, siapakah generasi emas tahun 2000an. Tahun 90an boleh saya bilang para generasi 98an lah yang merupakan generasi emas. Dan ada selang waktu antar setiap generasi emas.

Satu hal yang sudah ada di pikiran saya setidaknya hingga sekarang, sebagai tips bagi generasi 2000an (termasuk saya pribadi) adalah tentang bersatu dan saling mengingatkan. Itu yang sepertinya bisa menjadi bekal. Kita harus sadar bahwa gelombang wajah lama ini sangat massif, banyak dan juga mengakar.

Cara kalahkan wajah lama ini adalah dengan mau tidak mau wajah baru harus hadir dan mampu ciptakan gelombang lebih massif, lebih banyak dan juga lebih mengakar.

Menanti wajah tua mati tidak bijak juga rasanya. Mau tidak mau wajah muda harus segera merebut bola. Jika hal itu tidak bisa terlaksana mungkin kita bernasib sama seperti angkatan 98? Semoga hal itu tidak terjadi, karena jika itu terjadi, kita benar-benar menjadi generasi yang hilang.

See?
This is good, rite?

Senin, 03 November 2014

Berubah apa?


SENIN, 3 NOVEMBER 2014
13.07 WIB

Ketika sebuah tulisan tak banyak didukung oleh data berupa fakta ataupun teori yang relevan, maka tulisan itu tak lebih hanya sebuah opini, bahkan tak layak untuk sedikit pun dijadikan bahan pertimbangan.

Saya paham itu, dan telah banyak orang yang memberikan kritik bahwa tulisan saya tak bermutu. Karena memang tak banyak memasukan data relevan di dalamnya. Tulisan saya hanya sebuah narasi dari intuisi jiwa yang meledak-ledak.

Perbaikan coba saya lakukan tentunya dengan banyak membaca buku referensi sebagai acuan. Tapi kenyataannya belum banyak yang mampu saya perbaiki. Saya terlampau nyaman untuk terus menulis hanya berdasarkan intuisi. Atau mungkin saya terlalu malas untuk membaca beberapa buku sebagai daftar pustaka. Atau bahkan mungkin perpaduan dari dua hal itu.

Tapi percaya-lah, saya selalu berusaha menjadi seseorang dengan pemikiran yang terbuka. Saya selalu senantiasa berubah, menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna.

Dan tanpa mengurangi niat saya untuk selalu mendengar masukan dan berubah menjadi lebih baik, izinkan saya untuk pada kesempatan kali ini untuk kembali menulis sebuah opini tanpa banyak menyertakan data relevan di dalamnya. Mohon berkenan.

***

Bila dirunut lagi ke belakang, pemikiran saya masih tetap sama sehingga apa yang akan saya kritik juga masih hal yang berkaitan dengan apa yang telah saya tuliskan terdahulu seperti Revisi UU No. 32 tahun 2004, Merubah Format Otonomi Daerah, Euforia Demokrasi, Otonomi Milik Siapa?, Pilkada Melalui DPRD,  dan Apa Kabar Bentuk Otonomi Daerah?

Saya tetap menginginkan sebuah format baru dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 

Pada akhirnya, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai sebuah UU yang merevisi UU 32/2004 belum menyentuh substansi utama tentang penegasan letak otonomi itu sendiri. Sejauh yang saya tau, di dalam UU 23/2014 tersebut otonomi daerah masih diletakan di Provinsi juga Kabupaten/Kota. 

Pembagian tugas antara Pusat dan Daerah pun semakin rumit, setidaknya itu menurut saya terlebih ketika juga membaca pembagian tugas antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pun ketika harus memahami tugas Gubenur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, begitu rumit. Tapi sekali lagi, saya mengatakan rumit karena mungkin keterbatasan saya dalam mencerna UU tersebut.

Bagi saya, UU 23/2014 tidak membuat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia terlihat sederhana. Di dalam UU itu pun tak banyak memberikan perubahan signifikan terhadap pelaksanaan otonomi. Karena secara substansi tak banyak yang berubah.

Saya pribadi termasuk orang yang menginginkan perubahan mendasar terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 

Perubahan mendasar itu berupa kejelasan letak otonomi, apakah di Provinsi atau di Kabupaten/Kota, karena saya tetap pada pemahaman bahwa otonomi tak bisa untuk dilakukan secara bersamaan di Provinsi dan juga Kabupaten/Kota. 

Lalu mustahil bagi Gubernur untuk melaksanakan peran sebagai wakil pemerintah pusat dan juga kepala daerah sebuah daerah otonomo di Provinsi secara bersamaan.

Perubahan mendasar yang kedua adalah mengenai kejelasan urusan dan wewenang antara Pusat dan daerah otonom. 

Ya, dalam UU 32/2004 maupun UU 23/2014 telah jelas mengatur bahwa ada urusan absolut yang menjadi kewenangan Pusat dan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Di dalam UU itu pun disebutkan bahwa dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pusat hanya bertugas untuk memberikan pedoman pelaksanaan kerja, bukan kepada teknis kegiatan.

Tapi, aturan itu kemudian tak diikuti dengan kebijakan dalam pembentukan Pemerintahan di tingkat Pusat. Pada kenyataannya, Pusat dalam hal ini Presiden masih membentuk kementerian yang mengerjakan urusan yang sebenarnya telah secara jelas menjadi kewenangan daerah otonom. 

Bila memang Pusat secara konsisten berpegang pada UU 23/2014 maka seharusnya Pusat hanya memberikan guidance, bukan juga sibuk mengeluarkan berbagai program teknis. Dan apabila begitu, maka kementerian tak perlu lagi memiliki Direktorat Jenderal yang mengurusi segala tetek bengek kegiatan teknis yang pelaksanaannya ada di daerah otonom.

Bila Pusat juga tetap menjalankan fungsi seperti itu, lantas untuk apa ada sebuah otonomi daerah?

Dan itu-lah yang saya inginkan dari penataan ulang konsep otonomi di daerah. Diikuti juga dengan pembentukan aturan mengenai Pemerintah Pusat.

Tapi, ya sudah-lah, toh mereka yang ada di atas sana jauh lebih berpengalaman dan pintar daripada saya yang ada di sini. Saya yakin, saya hanya mampu untuk berpikir seperti ini karena kebodohan yang saya miliki. Sedangkan mereka yang mempunyai banyak pemahaman teori tentu lebih berpikir kepada sesuatu yang jauh lebih kompleks dari apa yang mampu saya pikirkan.

Pada akhirnya ini hanya sebuah “obrolan warung kopi”, saya tetap dengan sekedar menulis untuk memenuhi blog dan menjadi seorang staf yang setiap harinya “berpura-pura” untuk bekerja.

#PMA