Selasa, 22 Juli 2014

Ibadalana uliy ba’sin syadid

Selasa, 22 Juli 2014
22.00 WIB

Saya akan menampilkan atau mem-posting tulisan dari Bapak Usep Romli, Pengasuh Pesantren Budaya "Raksa Sarakan" Garut. Tulisan ini merupakan tulisan di kolom Opini, harian Republika yang diterbitkan pada hari Selasa, 22 Juli 2014.

Beliau menulis tentang (satu-satunya) cara untuk bisa mengalahkan zionis Israel. sehingga tulisannya pun diberi judul, Mengalahkan Zionis Israel.

Berikut ini tulisannya saya tampilkan penuh tanpa ada sedikit pun saya kurangi atau tambahkan.

"Mengalahkan Zionis Israel"

Hari-hari ini, bangsa Palestina di Jalur Gaza sedang dibombardir pasukan Zionis-Israel. Nyaris tak ada perlawanan sama sekali, karena Palestina tak punya tentara. Hanya ada beberapa kelompok sipil bersenjata yang berusaha bertahan seadanya. Negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab tak berdaya. Begitu pula negara-negara berpenduduk mayoritas Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), tak dapat berbuat apa-apa. Sehingga, Zionis Israel tampak gagah perkasa. Tak ada yang mampu menandingi. Apakah memang Zionis Israel tak akan ada yang mengalahkan. Sebetulnya ada. Menurut Syekh Bayuth at-Tamimi, Imam Besar Masjidil Aqsa, Jerusalem, tahun 1960-an, dalam bukunya Israil wal Quran (1975), yang akan mampu mengalahkan Zionis Israil adalah “Ibadalana uliy ba’sin syadid”. Hamba-hamba Kami (Allah SWT), yang memiliki fisik kuat, mental sehat, dan intelektual hebat (QS al-Isra : 5).

Tapi, Zionis Israel telah lebih dulu waspada. Mereka segara menerapkan strategi pencegahan, agar generasi yang akan mengalahkan mereka, tidak lahir segera. Mereka giring generasi muda Islam agar fisiknya lemah (karena sering begadang malam di tempat-tempat hiburan), mentalnya sakit (dicekoki film-film porno, musik-musik bersyair kelas kambing, dll), otaknya bodoh (dijauhkan dari perpustakaan, majelis ilmu, dsb).

Kapan generasi umat “ibadalana uliy ba’sin syadid” pengahancur kekejaman Zionis Israel akan lahir? Tergantung kesiapan pembentukan dan pembinaan generasi itu sekarang.

Jika generasi itu sudah lahir, tak ada istilah umat Islam kalah oleh Yahudi Zionis Israel, baik dalam perang militer maupun perang pemikiran dan perang budaya. Sejarah masa lalu mencatat, beberapa kali Bani Israil (sebutan untuk kaum Yahudi) menyerang umat Islam, selalu menemui kegagalan.

Pada tahun 5 Hijriah Yahudi Bani Quraidzah, berkomplot dengan Musyrikin Makkah dan kelompok-kelompok penentang “Nubuwah” Muhammad SAW, membentuk pasukan “multinasional”. Mereka mengepung Madinah berhari-hari. Tapi, tak dapat masuk ke dalam kota, karena pasukan umat Islam menggunakan pertahanan parit (khandak). Sehingga peristiwa itu dinamakan perang Khandak.

Suatu malam, hati para pasukan pengepung dihinggapi rasa takut luar biasa, sehingga mereka melarikan diri. Mereka meninggalkan tenda, perbekalan, dan senjata. Sebagian dari mereka tewas terbunuh, sebagian lagi ditawan (QS al-Ahzab : 26).

Puncaknya adalah perang Khaibar. Perang besar diikuti langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Setara dengan perang-perang Badar, Uhud, Khandak, Hunain, dll. Terjadi pada 9 Hijriah, setahun setelah kaum Muslimin berhasil menundukan Makkah (Futuh Makkah).

Khaibar adalah nama permukiman bangsa Yahudi, kurang lebih 30 km sebelah timur laut Madinah. Mereka sudah hidup berkembang biak di sana, selama ratusan tahun. Mereka tinggal di benteng-benteng yang kokoh-kuat. Diperkuat cadangan makanan untuk dua tahun dan persenjataan terhebat yang belum pernah ada dalam sejarah peperangan masa itu.

Tapi, ketika benteng-benteng Khaibar diserang pasukan umat Islam, yang dikomandani Ali bin Abi Thalib, hanya memerlukan waktu singkat saja untuk merebutnya. Benteng Khaibar didobrak. Penghuninya kucar-kacir. Sebagian besar terbunuh dan ditawan. Sisanya melarikan diri. Tamatlah riwayat Yahudi di seluruh Jazirah Arab.

Kekalahan Yahudi di benteng-benteng Khaibar yang kuat itu, dikisahkan dalam QS al-Hasyr. Pada ayat 14 dinyatakan, umat Yahudi (Khaibar) seperti bersatu-padu (dalam lindungan benteng), padahal hati mereka terpecah belah sehingga mereka kalah.

Oleh Yahudi Zionis Modern, kekalahan nenek moyang mereka di Khaibar dijadikan bahan kajian. Diolah sedemikian rupa. Faktor kekalahan, yaitu watak dan sikap Yahudi Khaibar waktu itu tidak kompak. Mereka saling merasa punya pendapat paling benar. Maka, merkea segera koreksi diri dan meninggalkan watak dan sifat itu. Lalu mereka menyingkirkan segala perbedaan dan mengikat semua bangsa Yahudi menjadi kesatuan kuat (Zionisme Internasional).

“Wabah Khaibar” ditransfer kepada umat Islam. Sehingga, tercerai-berai dalam berbagai firqah, mahzab, aliran pemikiran, partai politik, dan aneka warna pandangan serta kepentingan lain. Maka, Zionis Yahudi mampu membalaskan dendam leluhur mereka di Khaibar. Mengalahkan umat Islam di segala bidang. Termasuk dalam beberapa kali perang melawan negara-negara Arab. Dan sekarang mereka sedang meluluhlantahkan Jalur Gaza di Palestina.

Selama umat Islam berwatak seperti Yahudi Khaibar, 15 abad yang lalu, selama itu pula umat Islam akan selalu kalah melawan Zionis Yahudi. Juga sebelum umat Islam mampu melahirkan dan mencetak generasi yang berfisik kuat, bermental sehat, dan berintelektual kuat. Wallahu’alam.

Saya sungguh berharap anda semua (terutama umat Islam) yang menyempatkan membaca tulisan beliau, bisa meresapi setiap kata yang dituliskannya serta mengambil pesan utama dari apa yang beliau sampaikan.

Saya tak mengajak untuk kita begitu saja mempercayai apa yang beliau tuliskan. Saya tentu berharap kita semua mampu untuk menjadi seorang pembaca yang cerdas yang tidak begitu saja menelan apa yang telah kita baca.

Akan jauh lebih bermakna apabila kemudian kita terus menelaahnya. Dan apabila kita dapati apa yang beliau sampaikan itu memang benar adanya, tentu kita harus mampu juga untuk menyetujui serta melaksanakan apa yang benar.

Hilangkan ego yang ada dalam diri.

Maka bila begitu, masihkah kita percaya bahwa peristiwa ini bukan tentang Agama?

Ini selalu berkaitan dengan Agama, dan juga harus diselesaikan dengan cara Agama. Bersatu padu dalam Agama, Islam tentunya.

Stay #PMA, folks!

Jumat, 18 Juli 2014

Analisis kecil-kecilan tentang PP No. 6 tahun 1974

JUMAT, 18 JULI 2014
21.41 WIB


Saya akan mencoba untuk menuliskan satu hal yang cukup menarik perhatian saya berkenaan dengan pekerjaan yang segera akan saya jalani.

Saat ini, saya adalah seseorang dengan status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan apabila semua berjalan dengan baik, maka tepat pada bulan Juni 2015, status saya akan berubah menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sesuatu hal yang cukup membanggakan bagi saya pribadi, karena di usia saya yang sekarang ini, 22 tahun, saya telah mampu untuk memiliki status sebagai seorang CPNS golongan III/a. 


Hal ini adalah sesuatu hal yang harus sangat saya syukuri, terlepas dari anggapan orang bahwa saya hanya akan menjadi seorang “budak”, tapi di saat kebanyakan orang di rentang usia saya masih sibuk untuk mencari pekerjaan ataupun penghasilan. Saya telah mampu untuk mendapatkannya.

Hal menarik yang ingin saya bahas di sini adalah berkenaan dengan pekerjaan sambilan yang sering orang katakan kepada saya sebagai sebuah masukan ketika nantinya saya telah menjadi PNS.

Sudah menjadi sebuah rahasia umum bahwa bekerja sebagai seorang PNS, akan sulit untuk mendapatkan penghasilan besar atau sesuai dengan kondisi kehidupan “cukup” dewasa ini. 


Walaupun saya sendiri sangat meyakini, bahwa standar kehidupan “cukup” menjadi sangat bias untuk dibicarakan. Karena menurut hemat saya, sebenarnya penghasilan sebagai seorang PNS sudah bisa untuk memberikan kehidupan yang layak. Hal itu sangat berbanding lurus dengan bagaimana cara kita dalam menjalani kehidupan ini.

Apabila penghasilan yang kita dapatkan sebagai seorang PNS mampu kita kelola dengan baik dan sepenuhnya kita fokuskan pada pemenuhan kebutuhan pokok sebagai manusia maka jelas penghasilan itu mampu untuk memenuhinya.

Tapi apabila kita kemudian mengharapkan sebuah kehidupan yang serba berlimpah dalam artian mampu untuk juga memenuhi segala kebutuhan sekunder serta tersier dalam hidup ini maka jelas penghasilan sebagai seorang PNS tidak akan mampu untuk memenuhinya.

Tapi kehidupan itu dinamis begitu juga manusia.

Manusia, termasuk saya, jelas tidak akan pernah mau untuk terus bertahan atau terdiam pada satu titik. Kita pasti akan selalu berusaha untuk mendapatkan lebih dari apa yang telah kita miliki saat ini.

Kaitannya dengan itu, maka menjadi sangat masuk akal ketika kemudian banyak orang yang memberikan masukan bahwa akan jauh lebih baik bagi saya untuk memiliki sebuah pekerjaan sambilan di luar pekerjaan utama saya sebagai seorang PNS.

Karena realita yang ada, banyak PNS yang justru menjadi “kaya” atau mempunyai kehidupan yang mapan karena dia sukses untuk meniti usaha di luar pekerjaannya sebagai PNS. Bahkan hal itu dewasa ini lumrah untuk kita temukan di banyak PNS di Indonesia.

Maka hal itu membuat saya sedikit bertanya, apakah memang PNS itu secara aturan diperbolehkan untuk memiliki pekerjaan sambilan di luar pekerjaannya sebagai PNS?

Jujur saya akui, saya memang tidak memiliki bakat atau keterampilan dalam menjalankan sebuah usaha, sehingga saya lebih memilih bekerja sebagai seorang pegawai. Karena saya menyadari bahwa saya hanya memiliki kemampuan di bidang pekerjaan administrasi atau perkantoran.

Saya jarang memiliki pikiran yang out of the box, sehingga saya sulit untuk menemukan formulasi yang mampu menarik perhatian orang banyak dalam artian untuk mampu dijual kepada khalayak luas. Sehingga saya cukup waras untuk sadar bahwa saya tidak mungkin untuk menjadi seorang wiraswasta.

Entah karena pikiran itu atau bukan, maka saya pun kemudian memiliki pemahaman bahwa apabila PNS memiliki sebuah pekerjaan sambilan di luar tugasnya sebagai PNS, maka hal itu akan menggangu konsentrasinya dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari.

Karena secara idealnya, seorang PNS adalah pelayanan bagi masyarakat, PNS adalah sebuah pengabdian, dan secara teori-nya sebuah pengabdian itu tidak akan pernah memberikan sebuah kekayaan tapi hanya akan mampu memberikan sebuah nama baik atau kebanggaan.

Maka seharusnya setiap orang yang telah dengan sadar memutuskan untuk memilih sebagai PNS tidak lantas berpikir untuk mendapatkan kekayaan karena memang dari awal hal itu tidak bisa untuk didapatkan.

Tapi sekali lagi, hal itu jelas hanya merupakan sebuah teori ideal di atas kertas serta dalam imaji pikiran cendikiwian. 


Kenyataan yang ada di lapangan, kembali harus berbenturan dengan pragmatisme. Antara kebutuhan dan keinginan manusia.

Karena pada akhirnya PNS juga adalah manusia, dan manusia itu jelas harus mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mempertahankan kelangsungan hidup membutuhkan banyak biaya, tidak cukup hanya dengan nama baik atau kebanggaan. Dan faktanya kini, penghasilan sebagai seorang PNS hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka sangat masuk akal ketika PNS melakukan pekerjaan sambilan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam hidup mereka. Iya 'kan?

Tapi setelah saya melakukan pencarian secara kecil-kecilan melalui media internet, ternyata sedari dulu Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk aturan Peraturan Pemerintah (PP) No.  6 tahun 1974 tentang  Pembatasan Kegiatan PNS dalam Usaha Swasta.

PP tersebut merupakan peraturan yang sudah sangat lama sehingga kemudian saya pun berpikir, apakah peraturan itu masih berlaku?

Karena nyatanya, sekarang ini banyak PNS yang memiliki sebuah usaha.

Dan pertanyaan saya itu kemudian terjawab oleh sebuah tulisan dari Edy Priyono dalam situs http://birokrasi.kompasiana.com/2012/03/02/analisis-peraturan-larangan-berbisnis-bagi-pns-443780.html


Di dalam tulisan itu, Edy Priyono mengaku bahwa dirinya memang bukan ahli hukum sehingga analisis dalam tulisannya masih sangat mungkin untuk terbantahkan.

Akan tetapi logika yang dia gunakan dalam pembahasan tulisannya mengenai apakah PP No. 6 tahun 1974 itu, sangat mampu untuk saya terima dan sangat rasional. Sehingga saya, sejauh ini, setuju dengan apa yang dia tuliskan.

Pada intinya, saya setuju bahwa PP No. 6 tahun 1974 itu masih berlaku sampai dengan saat ini, adapun berikut ini saya lampirkan tulisan lengkap dari Edy Priyono :

Tulisan Edy Priyono
Analisis Peraturan Larangan Berbisnis bagi PNS
02 March 2012 | 17:33

http://birokrasi.kompasiana.com/2012/03/02/analisis-peraturan-larangan-berbisnis-bagi-pns-443780.html

Sebelumnya saya memposting tulisan berjudul “Ini Dia, Aturan Larangan Berbisnis bagi PNS“. Pada intinya, saya menyampaikan apa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 1974. Peraturan itu pula yang beberapa kali isinya disampaikan oleh pemerintah (c/q Kementerian Keuangan) ketika menanggapi kasus DW yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.

Banyak tanggapan, juga masukan. Terima kasih.

Ada satu masukan/tanggapan menarik yang disampaikan oleh seorang kompasianer, yaitu mengingatkan tentang adanya PP No 53 Tahun 2010. Dalam PP yang mengatur tentang disiplin kerja bagi PNS itu sama sekali tidak tercantum larangan untuk berbisnis. Padahal, dalam PP 6/1974 jelas-jelas ada larangan tersebut (bagi PNS Gol IV/a ke atas, sedangkan bagi Gol III/d ke bawah boleh dengan izin pejabat berwenang). Jadi, singkat kata, menurut PP 6/1974 PNS tidak boleh berbisnis, tetapi menurut PP 53/2010 tidak ada larangan untuk itu.

Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah: Apakah PP 53/2010 menghilangkan ketentuan dalam PP 6/1974 atau tidak? Perlu diketahui, kedua PP itu tidak mengatur hal yang persis sama. PP 6/1974 khusus mengatur pembatasan bagi PNS dalam kegiatan swasta, sedangkan PP 53/2010 mengatur disiplin PNS secara umum.

Tapi mari kita telusuri lebih lanjut dari sisi teknis penyusunan peraturannya. Dalam sebuah peraturan, selalu ada bagian “konsiderans” yang menunjukkan pertimbangan dibuatnya peraturan tersebut, serta “aturan peralihan” yang menyebut peraturan-peraturan apa saja yang dipengaruhi (khususnya: dianggap tidak berlaku) setelah adanya peraturan tersebut.

Mari kita telusuri PP 53/2010 dan PP 6/1974 dengan mengamati bagian konsiderans dan aturan peralihannya, juga peraturan lain yang terkait..

Dalam aturan peralihan PP 53/2010, tidak ada yang secara spesifik menyebut PP 6/1974, baik mencabut atau menyatakannya masih berlaku. Bahkan, dalam Pasal 50 disebutkan bahwa ketentuan mengenai disiplin PNS yang ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan PP 53/2010 itu. Dengan kata lain, mengacu pada aturan peralihannya, PP 53/210 tidak menghilangkan ketentuan dalam PP 6/1974.

Tapi jangan buru-buru menyimpulkan. Mari kita lanjutkan pembahasan..

PP 53/2010 disusun berdasarkan UU 43/1999 tentang Perubahan atas UU 8/1974 (tentang Pokok-Pokok Kepegawaian). UU No 8/1974 itu sendiri merupakan revisi terhadap UU No 18/1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.

Yang menarik adalah ketentuan peralihan yang ada dalam UU 8/1974. Dalam Pasal 39 disebutkan, bahwa dengan dengan diberlakukannya UU No 8/1974, maka UU No 18/1961 dinyatakan tidak berlaku.

Mengapa kaitan dengan UU 18/1961 ini penting? Karena UU itulah yang menjadi dasar penyusunan PP No 6/1974 yang mencantumkan ketentuan larangan berbisnis bagi PNS itu.

Dengan kata lain, PP No 6/1974 merupakan peraturan yang didasarkan pembentukannya pada UU yang sudah tidak berlaku. Pertanyaanya kemudian adalah: Apakah sebuah peraturan yang didasarkan pada UU yang sudah tidak berlaku lagi itu masih dianggap berlaku?

Logikanya, harus tidak. Artinya, PP No 6/1974 yang melarang PNS berbisnis itu mestinya “otomatis” tidak berlaku lagi karena UU 18/1961 yang menjadi “cantolan”-nya sudah tidak berlaku lagi. Benarkah?

Sayangnya tidak demikian.. UU 8/1974 memang mencabut UU 18/1961, tapi penjelasan tentang Pasal 39 UU tersebut menyatakan bahwa peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan UU 18/1961 tetap berlaku selama belum ada penggantinya. Dan karena PP 53/2010 itu tidak mengatur hal yang persis sama dengan PP 6/1974 –yang disebut belakangan itu sangat spesifik, maka PP 53/2010 tidak bisa dianggap menggantikan PP 6/1974. Dengan kata lain, ketentuan larangan/pembatasan berbisnis bagi PNS dalam PP6/1974 masih berlaku.

Kesimpulannya, menurut peraturan, PNS memang dilarang berbisnis, khususnya untuk Golongan IV/a ke atas. Untuk Golongan III/d ke bawah, boleh asal dengan izin Pejabat yang Berwenang..

Itu hasil penafsiran dan analisis saya. Saya sendiri bukan ahli hukum. Jadi kalau ada yang kurang tepat, mohon masukan dan koreksinya.

Semoga bermanfaat!

Lalu apabila memang PP itu masih berlaku, lantas kenapa sekarang ini masih banyak PNS yang tetap memiliki usaha? bahkan menjadi kaya dengan usahanya, dan justru mengesampingkan pekerjaannya sebagai PNS? 

Well, saya pun tak tau kenapa, mungkin hal itu sengaja dibiarkan oleh Pemerintah karena ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan penghasilan yang "layak" bagi para aparaturnya.

Mungkin jauh di lubuk hati Pemerintah, Pemerintah merasa malu dengan kondisi keuangan para aparaturnya sehingga akhirnya dengan "berat hati" mereka pun membiarkan PNS untuk memiliki usaha lain di luar tugasnya sebagai PNS.

Apapun alasan yang ada, hal itu tetap menjadi sebuah penilaian buruk bagi Pemerintah, menjadi bukti lain bahwa Pemerintah Indonesia sangat pandai dalam mengeluarkan kebijakan tapi tidak mampu untuk konsisten dalam menegakannya.

Sehingga jangan salahkan sepenuhnya kepada PNS sebagai aparatur negara apabila belum mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, karena memang Pemerintah pun belum mampu untuk memberikan kesejahteraan bagi PNS.

Sehingga tolong maafkan bila masih banyak PNS yang justru sibuk mengurusi "usaha"-nya dibandingkan dengan pekerjaan utamanya. Karena memang keadaan memaksa PNS untuk berbuat demikian.

Sehingga intinya adalah mari kita sama-sama saling tebarkan perasaan saling memahami dan memaklumi. :)

Always #PMA, folks!

Minggu, 06 Juli 2014

Welcome to a real life!

MINGGU, 6 JULI 2014
13.59 WIB

 
Alhamdulillah…
 
Saya telah mampu untuk menyelesaikan pendidikan di lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan dengan tepat waktu, selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Semua berjalan sesuai dengan harapan dan do’a yang setiap hari saya dan semua orang-orang terkasih panjatkan, walaupun dalam realisasinya tentu ada banyak hal yang terjadi, suka maupun duka, tapi apapun itu, saya kini telah mampu untuk melahkan kaki keluar menuju ke kehidupan yang sesungguhnya.

Pada tanggal 14 Juli 2014 saya diwisuda sebagai seorang wisudawan dengan gelar Sarjana Sains Terapan Pemerintahan (S.STP) dan pada tanggal 16 Juni 2014 saya dikukuhkan sebagai Pamong Praja Muda oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.


Tapi sungguh kesenangan dan kebahagiaan itu harus cepat berubah menjadi sebuah kekhawatiran baru. Saya harus meninggalkan zona nyaman yang selama 4 (empat) tahun telah saya jalani menuju ke kehidupan yang sesungguhnya.

Saya mulai merasakan bahwa beberapa saat lagi, sesaat setalah saya memulai pekerjaan saya sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) maka saat itu juga saya yang menentukan segalanya bagi saya sendiri.

Tak akan ada lagi yang mengoreksi dan tak akan ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri, selayaknya dalam dunia pendidikan kampus.

Di dunia pekerjaan, (katanya) kita akan selalu untuk dituntut mengerjakan segala sesuatunya dengan sangat baik dan ketika kita tak mampu untuk itu atau melakukan sebuah kesalahan, maka hal itu akan terus menjadi penilaian yang melekat pada diri kita.

Semua bersaing untuk kepentingannya masing-masing, karena semua orang memperjuangkan kehidupannya masing-masing.

Saya yang sekarang mendapat status sebagai seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan Pangkat Penata Muda Golongan III Ruang a, memang harus menunggu sampai dengan Juni 2015 untuk akhirnya bisa sepenuhnya menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau nantinya disebut dengan profesi ASN.

Akan tetapi saya telah terikat dengan segala peraturan mengenai PNS, dan juga telah mendapatkan hak saya sebagai seorang PNS.

Walaupun sampai dengan saat ini, belum ada pengumuman resmi dari Kementerian Dalam Negeri terkait teknis waktu kami, lulusan tahun 2014, memulai kerja, akan tetapi saya telah berpikir banyak mengenai apa yang akan terjadi nantinya.

Satu hal yang jelas menjadi pemikiran saya adalah mengenai kehidupan yang nanti saya akan jalani.

Kehidupan yang saya maksudkan disini tentu sebuah kehidupan yang mandiri. Mandiri berarti tak lagi hidup dengan sokongan uang dari orang tua, benar-benar dari penghasilan yang saya dapatkan dari hasil kerja saya sebagai seorang ASN, untuk membiayai segala hal yang menjadi kebutuhan serta keinginan saya.

Kehidupan yang juga saya maksudkan adalah tentunya tentang membentuk sebuah keluarga. Hal ini terkadang menjadi sebuah pembicaraan yang menarik untuk dibicarakan. Tapi untuk saya pribadi mempunyai pendapat bahwa menikah adalah sebuah keharusan dan tujuan dari kehidupan ini. Terlebih untuk saya sebagai seorang laki-laki yang telah memiliki pekerjaan.

Kedua hal itu benar-benar membuat saya sekarang berpikir banyak tentang apa yang akan terjadi dengan saya di masa depan.
 
Kedua hal itu jelas berhubungan dengan tingkat kesejahteraan yang saya miliki. Dan tingkat kesejahteraan itu sangat ditentukan dengan penghasilan yang saya dapatkan.

Sebenarnya, sedari dulu, saya telah mengetahui dengan sangat sadar bahwa menjadi seorang PNS atau ASN nantinya, maka jangan pernah berharap untuk mendapatkan sebuah kehidupan mewah atau mapan. 
 
Mawah serta mapan disini kita definisikan sebagai sebuah kehidupan yang serba berlebih atau segala kebutuhan dasar sebagai manusia telah mampu untuk terpenuhi dengan sangat baik dan beberapa keinginan juga mampu untuk terpenuhi.

Kehidupan sebagai seorang PNS atau ASN, hanya akan menghasilkan sebuah kehidupan yang cukup. Hal itu dengan catatan, seorang PNS atau ASN tersebut tidak memiliki penghasilan lain di luar gajinya sebagai seorang PNS atau ASN.

Saya katakan demikian karena struktur gaju seorang PNS atau ASN, sampai dengan saat ini memang belum mampu untuk menunjang sebuah kehidupan yang mapan. 
 
Saya yang kini mempunyai Pangkat Penata Muda Golongan III Ruang a, sesuai dengan PP Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, memiliki gaji pokok sebesar Rp. 2.317.600,00 setiap bulannya.

Gaji sebesar itu digunakan untuk menghidupi selama kurang lebih 30 hari. Maka apabila dilakukan sebuah hitungan kasar, setiap harinya jatah uang yang maksimal bisa dikeluarkan adalah sebesar Rp. 78.000,00. Masih di bawah 100 ribu. Maka silahkan anda pikirkan sendiri serta mungkin coba bayangkan kehidupan dengan uang setiap harinya 78 ribu rupiah.

Saya telah membayangkan, bahwa pada awalnya nanti, setelah cukup lama terbiasa dengan sokongan dana dari uang tua, maka saya akan mengalami sebuah masa adaptasi yang cukup sulit dan mungkin juga “mengejutkan”.

Saya harus mampu untuk menjadi pribadi yang bisa untuk menjalani sebuah kehidupan sederhana serta mampu untuk menyisihkan uang tabungan. Saya dengan penghasilan yang telah saya dapatkan, tak bisa lagi egois hanya memikirkan diri sendiri dan kehidupan hari ini. Saya harus mulai memikirkan bagaimana nantinya kehidupan keluarga yang akan saya bina nanti. Tapi saya juga tetap harus mampu untuk melakukan amal kebaikan walaupun dengan segala keterbatasan saya miliki.

Banyak hal yang harus mulai saya rubah, dan saya harus segera melaksanakan perubahan itu.

Jujur saya akui, saya tidak lagi memiliki kemampuan apapun, di luar bidang saya sebagai seorang pekerja administrasi. Banyak teman-teman saya yang kini sudah mulai merencanakan kehidupan mereka sebagai seorang Pengusaha. Sepanjang usaha itu tidak memiliki badan hukum, maka tak menjadi masalah apabila PNS atau ASN memiliki usaha.

Tapi saya sekali lagi harus puas dengan penghasilan sebagai seorang PNS atau ASN semata. Perencanaan saya hanya bisa dibangun dengan gaji berdasarkan peraturan yang telah dituliskan.

Ya, benar adanya, manusia pada hakikatnya akan selalu takut dengan kegelapan. Terutama gelapnya akan masa depan.

Well, wish me luck, folks! And stay #PMA!