Jumat, 15 Januari 2016

Teroris itu Media dan Kita!

JUMAT, 15 JANUARI 2016
07.30 WIB
 
"Teror, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan."
 
Ketenangan dan kenyamanan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Ibu Kota Jakarta, dalam menjalani rutinitas sehari-hari harus terusik oleh peristiwa ledakan di Pos Polisi (Pospol) Sarinah.
 
Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14, bulan Januari, tahun 2016, sekitar pukul 10.00 WIB.
 
Kronologi ledakan berdasarkan pernyataan resmi dari Kapolda Metro Jaya, Irjen. Tito Karnavian, yang saya kutip dari merdeka.com, dijelaskan bahwa serangan pertama kali terjadi di Starbuck Cafe pada pukul 10.00 WIB.
 
Seorang pelaku melakukan bom bunuh diri yang mengakibatkan sejumlah pengunjung terluka.
 
Hal itu membuat para pengunjung panik dan berlari ke luar kafe. Akan tetapi di luar kafe ternyata telah menunggu 2 (dua) orang yang kemudian melakukan penembakan dan mengenai 2 (dua) Warga Negara Asing (WNA).
 
Lalu 2 (dua) orang lainnya menyerang Pospol Sarinah dan meledakan bom bunuh diri.
 
Setelah peledakan di Pospol tersebut, Polisi langsung menuju lokasi, dan terjadi serangan dengan tembakan dan bom rakitan tangan.
 
Baku tembak terjadi selama 15 menit sebelum akhirnya mereda. Polisi mengepung lokasi selama kurang lebih 20-30 menit dan akhirnya memastikan lokasi aman.
 
Pernyataan resmi dari pihak yang berwenang tentang kronologis peristiwa yang sebenarnya terjadi selain memberikan informasi resmi dan valid juga mampu untuk mematahkan segala bentuk informasi palsu dan bermacam spekulasi lainnya.
 
Saya pribadi sangat bersyukur ketika di salah satu media berita televisi yang menyiarkan secara langsung peristiwa peledakan, lengkap disertai dengan komentator selayaknya pertandingan olahraga, seorang Pejabat di lingkungan Kepolisian dengan sangat tegas meyebutkan bahwa peledakan hanya terjadi di Sarinah. Tidak ada peledakan lainnya!
 
Karena di situasi panik sesaat setelah peledakan banyak bermunculan informasi yang menyatakan bahwa telah terjadi peledakan di beberapa tempat lain yakni Cikini, Kuningan, Slipi, bahkan ada kabar yang memberitakan ada seseorang yang berkeliling di kawasan Jakarta dengan membawa senjata siap untuk menembaki masyarakat.
 
Apa yang ingin saya tulis dan sampaikan di sini adalah Media, media berita televisi dan internet, dan Kita, melalui media sosial, telah bersama-sama menyukseskan tujuan dari para pelaku teror.
 
Kenapa?
Karena bukankah tujuan dan maksud teroris adalah untuk menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka kerjakan?
 
Apa yang mereka kerjakan?
Mereka mengerjakan sebuah usaha yang menciptakan ketakutan.
 
Media dan Kita telah berhasil melakukan itu. Media dan Kita telah bersama-sama, secara sadar ataupun tidak, menyebarkan ketakutan.
 
Media membuat kita terus fokus hanya pada peristiwa peledakan dengan mengeksploitasi pemberitaan tersebut secara kurang proporsional.
 
Kita, terus berbagi gambar berkaitan dengan peledekan tanpa sensor, mem-forward semua informasi tanpa kejelasan sumber dan kevalidan data.
 
Ya, kita menciptakan dan membuat teror itu lebih besar dari apa yang teroris telah lakukan.
 
Di dunia sekarang, ketika jumlah "likes" dan banyaknya "comment" adalah segalanya, terkadang membuat kita terlupa akan keharusan terlebih dahulu mengroscek kebenaran data dan kelayakan moral dari konten yang akan kita bagi.
 
Saya sebagai salah satu dari sekian banyak orang yang menjalani rutinitas di tengah keramaian hiruk pikuk Jakarta, sangat terganggu dengan segala informasi yang berterbangan liar di dunia maya.
 
Saya mencoba tak terpengaruh tapi semua informasi itu datang bertubi-tubi merecoki. Sehingga sulit untuk tidak terpengaruh.
 
So, please be smart!
#PMA

Minggu, 10 Januari 2016

Sadar diri, Otda, dan UU Pemerintah Pusat

SABTU, 9 JANUARI 2016
14.36 WIB
 
Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap manusia adalah kemampuan untuk mengenali segala potensi dan kelemahannya. Hal itu biasa saya sebut dengan kemampuan "sadar diri".
 
Ini merupakan hal yang tidak bisa untuk dipandang sebelah mata. Bila tak mampu mengaturnya maka akan berbahaya.
 
Terlampau kecil takarannya akan menyebabkan kurangnya rasa percaya diri, namun apabila yang terjadi adalah sebaliknya, akan membuat seseorang tak tau diri.
 
Faktanya memang banyak diantara kita tak mengenal siapa diri kita sebenarnya. Kita tidak mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan yang kita miliki, sehingga kita hanya hidup secara pragmatis di zona nyaman mengikuti orang kebanyakan.
 
***
 
Pada tulisan saya yang berjudul Mutasi, salah seorang senior yang saya kenal melalui media sosial, blogger, menyempatkan untuk memberikan komentar.
 
Komentar tersebut kurang lebih menyatakan bahwa dia meminta saya untuk menulis tentang perbandingan Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang sekarang berlaku dengan UU Pemda terdahulu.
 
Di satu sisi  saya merasa terhormat ketika seorang senior, yang saya tau sebenarnya memiliki kemampuan menulis di atas saya, mau untuk sekedar membaca dan bahkan meminta saya untuk menulis sesuatu hal yang ingin dia ketahui.
 
Tapi saya pun "sadar diri", saya belum memiliki kemampuan yang mumpuni, baik dari segi ilmu dan pengalaman, untuk menuliskan tulisan khusus perbandingan UU.
 
***
 
Otonomi daerah menjadi sesuatu yang selalu saya ikuti perkembangannya. Otonomi daerah mempunyai daya tarik tersendiri bagi saya. Akan tetapi karena keterbatasan ilmu dan rasa malas, saya belum mampu mengupas permasalahan otonomi daerah secara dalam hingga melahap banyak buku referensi. Saya hanya membahasnya melalui tulisan-tulisan opini dengan argumen seadanya.
 
Beberapa tulisan tersebut yakni :
Bila harus membuat sebuah tulisan perbandingan yang lengkap membahas bab, pasal, hingga ayat secara menyeluruh, saya belum bisa untuk melakukannya. Saya lebih memilih menulis secara umum, seperti keenam tulisan yang saya sebutkan di atas.
 
***
 
Ketika saya membaca ulang 6 (enam) tulisan saya berkenaan dengan otonomi daerah, saya dapati satu fokus utama yang selalu saya permasalahkan, yakni bentuk otonomi daerah di Indonesia masih setengah hati.
 
Terdapat perbedaan yang sangat jauh antara teori, aturan yang dibuat, dan kondisi nyata praktek pelaksanaan aturannya.
 
Hal tersebut sebenarnya sebuah permasalahan klasik. Permasalahan antara "yang seharusnya" dan "yang senyatanya".
 
Akan tetapi bagi saya, dalam konteks otonomi daerah, Pemerintah Indonesia seperti "sengaja" untuk menjalankan apa yang telah diatur dalam UU secara setengah-setengah.
 
Perbaikan positif yang ada dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 (yang kini sedikit mengalami perubahan sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2015), telah berusaha untuk secara gamblang dan tegas tanpa malu-malu menyebutkan spesifik apa yang menjadi kewenangan pusat dan daerah.
 
Akan tetapi Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian, masih "melanggar" ketentuan tersebut. Mereka masih nyaman mengintervensi dengan membuat berbagai kebijakan teknis yang berpotensi untuk terjadi tumpang tindih di daerah.
 
Saya kembali tertarik untuk menghangatkan dan menghidupkan wacana pembentukan UU tentang Pemerintah Pusat. Suatu UU yang secara substansi sama dengan UU Pemda, akan tetapi tentu dalam konteks pelaksanaan Pemerintahan di tingkat Pusat. 
 
Sebuah UU yang akan menjadi acuan/dasar untuk pembentukan Kementerian/Lembaga negara, MPR/DPR/DPD, dan seluruh lembaga pusat lainnya.
 
Di dalam UU Pemerintah Pusat tersebut nantinya akan mengatur kedudukan, kewenangan, dan hubungan koordinasi serta hierarkis antar Kementerian/Lembaga yang ada di Pusat. Sehingga jelas siapa yang mengatur, siapa yang diatur, siapa yang bertindak sebagai koordinator, siapa yang bertindak sebagai eksekutor.
 
Hal ini saya anggap penting karena akan membuat setiap lembaga yang ada di Pusat "sadar diri".
 
Karena apabila dilihat dalam sudut pandang UUD 1945, seharusnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan berada di garda terdepan dan menjadi poros Pemerintahan Pusat.
 
Mengapa? Karena ketiga Kementerian tersebut disebutkan secara jelas dalam UUD 1945 akan bersama-sama menjalankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ketika Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa menjalankan tugasnya karena satu dan lain hal seperti yang disebutkan dalam Konstitusi.
 
Akan tetapi karena tidak adanya UU yang mengatur secara tegas perihal tersebut, tidak adanya UU yang mengatur susunan dan struktur organisasi Pemerintah Pusat secara menyeluruh, sehingga hal itu menjadi bias.
 
Berbeda halnya dengan Pemda, karena telah memiliki aturan mengenai pelaksanaan pemerintahannya, jelas kewenangan dan kedudukannya, sehingga, setidak-tidaknya, pelaksanaan pemerintahan di daerah lebih tertata terutama dalam hal hierarkis.
 
Jadi, siapa tau dengan dirumuskannya UU mengani Pemerintah Pusat bisa juga berakibat baik terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah. Dan semoga saya bisa untuk mencurahkan ide berkenaan dengan UU Pemerintah Pusat di tulisan selanjutnya.
 
#PMA