Sabtu, 13 Desember 2014

Kisah ketakutan Amerika Serikat


SABTU, 13 DESEMBER 2014
19.05 WIB


Setelah membaca buku dengan judul Neraka Guantanamo : Kisah Derita Seorang Muslim di Penjara Khusus Teroris AS. Saya semakin meyakini bahwa warga Amerika Serikat (AS), khususnya para elite politik di sana, mempunyai kecenderungan untuk merasa paranoid atau ketakutan berlebih pada sebuah kaum.

Sebelumnya saya juga telah membaca buku Malcom-X dan juga menonton sebuah film yang diangkat dari kisah nyata berjudul 12 Years a Slave. Pada buku dan film yang saya tonton itu, tergambar dengan jelas bahwa rakyat AS sangat takut dengan kaum kulit hitam, sehingga mereka “membenarkan” untuk melakukan diskriminasi bahkan penindasan secara nyata kepada kaum kulit hitam pada saat itu.

Tak pernah ada penjelasan logis ataupun sejarah yang yang dapat membenarkan tindakan AS atas perlakukan diskriminasi mereka terhadap kaum kulit hitam. Akan tetapi, hal itu mereka lakukan selain ketakutan berlebih mereka kepada kaum kulit hitam juga dikarenakan mereka merasa bahwa kaum kulit putih memiliki derajat lebih tinggi daripada kaum kulit hitam.

Kemudian ketika kini saya telah membaca sepenuhnya buku Neraka Guantanamo, saya kembali memiliki kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan AS kepada kaum Muslim didasari pada sebuah ketakutan berlebihan tak berdasar. Adapun isu terorisme merupakan sebuah kamuflase yang mereka sematkan pada kaum Muslim. Sehingga atas nama pemberantasan sekaligus pencegahan segala bentuk tindakan terorisme, mereka bisa dengan sangat mudah untuk menindas dan menyerang kaum Muslim.

Sebuah ketakutan yang kini dikemas dalam sebuah kemasan yang lebih rapih. Bila dulu penindasan mereka terhadap kaum kulit hitam dilakukan begitu saja sehingga akhirnya bisa runtuh dan kini kaum kulit putih dan kaum kulit hitam bisa hidup berdampingan. Kini ketakutan mereka terhadap kaum Muslim mereka kemas dengan isu terorisme sehingga meraka (AS) mendapat dukungan dari banyak pihak bahkan dari kaum Muslim itu sendiri untuk menindas kaum Muslim lainnya!

Buku Neraka Guantanamo merupakan terjemahan dari buku yang berjudul Enemy Combatan : A British Muslim’s Journey to Guantanamo and Back. Buku tersebut merupakan karya dari korban yang mampu selamat dari jeratan Penjara Guantanamo, yakni Moazzam Begg. Di dalam penulisan buku itu Moazzam Begg dibantu oleh Victoria Brittain.

Buku dengan tebal 389 halaman itu terdiri 14 bab. Buku ini saya katakan sebuah otobiografi pendek seorang Moazzam Begg. Otobiografi karena buku itu ditulis atau setidaknya langsung menggunakan sudut pandang Moazzam Begg sebagai subjek dan aktor utama di dalamnya, dan pendek karena hanya berkisah pada masa-masa kelam dia berada di penjara Guantanamo.

Walaupun di bab-bab awal terlebih dahulu diceritakan kisah hidup Moazzam Begg di kala muda, asal usul keluarga, apa yang dia lakukan untuk menghidupi keluarganya, dan bagaimana turun-naik imannya sebagai seorang Muslim yang tumbuh besar di negara Inggris.

Hal-hal itu menjadi sangat relevan untuk terlebih dahulu Moazzam Begg ceritakan karena akan membuat para pembaca paham bahwa pada kemudian AS menangkap dan menuduhkan bahwa Moazzam Begg adalah bagian dari sebuah jaringan terorisme adalah omong kosong dan tak mempunyai dasar apapun.

Moazzam Begg dengan gambling menceritakan bahwa sampai pada akhirnya dia dikeluarkan dan dinyatakan bebas, AS tak pernah mampu untuk menunjukan satu bukti pun bahwa Moazzam Begg merupakan seorang teroris atau setidaknya terlibat dalam salah satu jaringan teroris di dunia.

Sehingga kurang lebih 3 (tiga) tahun Moazzam Begg di tahan di penjara Guantanamo, dia harus mengalami ketakutan dan kebingungan karena tak pernah bisa mengetahui alasan dan memililki dasar yang kuat kenapa dia harus ditangkap oleh Militer AS.

Pada akhirnya Moazzam Begg masih beruntung karena bisa untuk menghirup udara bebas setalah mengalami serangkaian ketakutan dan ketidakjelasan akan kehidupan di dalam penjara Guantanmo. Dan pada akhirnya Moazzam Begg mampu untuk membuka mata dunia terhadap apa yang dilakukan AS kepada kaum Muslim.

Karena sesungguhnya teroris itu adalah AS. Mereka mengkampanyekan perang terhadap terorisme dengan cara yang jauh lebih buruk dari terorisme itu sendiri. Dan hal itu-lah yang menjadi terror baru bagi masyarakat dunia.

#PMA

Selasa, 02 Desember 2014

Tanggapan komentar.

SELASA, 2 DESEMBER 2014
08.19 WIB

“saya rasa apa yang pak Jokowi katakan,,bahwa pada saat itu DPR belumlah solid,,,masih terpecah antara KIH dan KMP..padahal pak Jokowi dituntut untuk gerak cepat, kerja, kerja dan kerja...jadi wajarlah kalau beliau mengambil tindakan terlebih dahulu,,,tanpa harus melapor ke DPR...., karena DPRnya masih berkelahi memperebutkan kursi....jangan sampai karena DPR belum bisa bekerja...semua ikutan menjadi tidak bekerja,,,keep happy blogging always,,,salam dari makassar.”
Blogs Of Hariyanto

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada pemilik Blogs Of Hariyanto. Beliau selalu menyempatkan untuk memberikan masukan atau sekedar meninggalkan komentar pada beberapa tulisan yang ada di blog ini.

Sungguh saya merasa terhormat karena beliau lebih berpengalaman dalam dunia blog dan bahkan blog yang beliau miliki banyak mendapatkan perhatian dari blogger lainnya. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya followers dan juga komentar yang ada di blog beliau.

Beliau kembali meninggalkan jejak pada tulisan saya yang berjudul Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Jejak yang beliau tinggalkan berupa komentar masukan yang sangat berharga.

Komentar yang memberikan sudut pandang lain dari permasalahan yang saya angkat pada tulisan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. 

Komentar tersebut sangat baik sehingga saya harus membalasnya dengan sebuah tulisan utuh agar memiliki argumen yang sedikit banyak bisa untuk dipertanggungjawabkan.

Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, yang saya angkat pada tulisan sebelumnya memang hanya menampilkan satu sudut pandang, yakni sudut pandang tidak adanya perbicaraan resmi antara pemerintahan Presiden Jokowi dengan DPR-RI.

Lalu argumen yang kemudian berkembang, seperti apa yang Blogs Of Hariyanto kemukakan, memang sangat masuk akal dan sangat bisa untuk dibenarkan. Bahwa saat ini DPR-RI masih berpolemik menyebabkan belum mampu untuk bekerja maksimal.

Hal itu pula yang mendasari pemerintahan Presiden Jokowi untuk terus berjalan karena tidak mau terlibat semakin dalam terhadap permasalahan politik. 

Apabila argumen itu berhenti pada titik ini, maka Presiden Jokowi harus kita apresiasi.

Kesalahan saya dalam tulisan sebelumnya, tidak juga menyinggung ke bukti nyata lainnya bahwa Presiden Jokowi menyalahi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni contohnya pada peluncuran “kartu sakti”.

Bagi mereka yang bekerja di dalam birokrasi atau sebagai PNS atau kini disebut dengan ASN, maka mereka akan sangat mengerti bahwa Presiden Jokowi melaksanakan sebuah program tanpa memiliki dasar hukum yang jelas dan dokumen pelaksanaan angggaran yang juga jelas.

Presiden Jokowi begitu saja mencetuskan sebuah ide dan melaksanakan ide tersebut tanpa melihat apakah hal itu ada tercantum dalam APBN, atau APBN-P, apakah program/kegiatan dengan nama Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Sejahtera, dan Kartu Indonesia Pintar ada termuat di dalam DIPA.

Lalu apa dasar hukum ketiga kartu sakti itu?

Hal-hal itu tidak atau belum terlebih dahulu Presiden Jokowi siapkan akan tetapi beliau langsung menerobos pada eksekusi kegiatan.

Beliau pun tidak melihat apakah program Kartu sakti bertabrakan dengan program lainnya di daerah atau bahkan program sejenis yang ada di pusat. 

Tak ada terlebih dahulu pembicaraan mengenai hal itu, Presiden Jokowi terlampau cepat mengeluarkan dan menjalan program Kartu Sakti.

Bahkan apabila kita cermati, penjelasan Menteri, yang notabene adalah pembantu Presiden, mengenai aliran dana untuk kartu sakti pun berbeda. Satu menteri menjelaskan bahwa pendanaan kartu sakti berasal dari CSR BUMN, satu menteri mengatakan bahwa aliran dananya berasal dari APBN-P, jadi mana yang benar?

Itu tandanya belum terencana dengan baik ‘kan?

Ini hanya sekedar celotehan, tidak ada tendensi  apapun. Sehingga semoga ada hal baik yang bisa didapat dari tulisan ini.

#PMA

Senin, 01 Desember 2014

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Selasa, 25 November 2014
08.37 WIB

Saya mencoba untuk memahami setiap pemberitaan yang ada di media saat ini. Hal itu saya lakukan agar bisa mengikuti perkembangan tata kelola negara Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Setidaknya ada 3 (tiga) isu utama yang kini menjadi sebuah perdebatan, pro dan kontra di kalangan masyarakat, media, dan anggota DPR-RI. Ketiga program tersebut adalah perubahan nomenklatur kementerian, peluncuran “kartu sakti”, dan pengalihan subsidi BBM (istilah baru untuk kenaikan harga BBM bersubsidi).

Ketiga program tersebut menjadi hangat untuk dibicarakan atau dipermasalahkan oleh beberapa anggota DPR-RI, khususnya anggota DPR-RI yang berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP).

KMP yang sedari awal telah menyatakan sebagai koalisi oposisi atau penyeimbang pemerintah, dinilai wajar dan sangat pantas ketika menyuarakan kekecewaan terhadap ketiga program tersebut. 

Akan tetapi diluar fakta tersebut, ketiga program itu memang digulirkan oleh Presiden Jokowi tanpa terlebih dahulu ada pembicaraan dengan anggota DPR-RI. Anggota DPR-RI, dalam sudut pandang mereka, merasa tidak dihargai dan tidak dianggap ada sebagai sebuah institusi negara oleh pemerintahan Presiden Jokowi. 

Ketiga program  yang bisa dikatakan strategis itu, digulirkan dan dijalankan begitu saja tanpa ada terlebih dahulu pembicaraan secara resmi kepada anggota dewan.

Di lihat secara logika pemerintahan, pernyataan yang dikeluarkan oleh beberapa anggota DPR-RI memang sangat bisa untuk dipahami. Karena DPR-RI memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan sera mitra kerja bagi Pemerintah.

Hubungan antara DPR-RI dan Pemerintah pun diciptakan dalam posisi check and balances. Sehingga diantara keduanya harus tercipta sebuah hubungan sinergis. Karena keduanya saling mengawasi dan menyeimbangkan.

Adapun fungsi yang melekat dalam tubuh DPR-RI sesuai dengan yang tercantum di dalam konstitusi Indonesia, menjelaskan secara gamblang yakni fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. 

Sehingga wajar apabila DPR-RI merasa tidak dihargai oleh Pemerintah Presiden Jokowi ketika dalam pelaksanaan program pemerintahan, DPR-RI tidak dilibatan sama sekali atau tidak terlebih dahulu melalui pembicaraan secara resmi.

Pernyataan saya di atas tidak berarti menunjukan bahwa saya merupakan pecinta sebuah birokrasi yang rumit atau seorang dengan pemikiran yang sangat berbelit. Tidak, tidak sama sekali!

Saya hanya ingin negara ini dikendalikan dan dijalankan secara benar karena sungguh tujuan dan niat yang ingin dicapai oleh Presiden Jokowi sangat mulia. Sehingga sangat disayangkan apabila dalam pencapaiannya atau dalam prosesnya harus dilalui tanpa mengindahkan aturan dan norma yang telah ditetapkan.

Menjalankan sebuah pemerintahan harus berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good goverance). Salah satu prinsip yang harus diperhatikan di sana tentu adalah mengenai pertanggungjawaban. Pemerintah yang dapat mempertanggungjawabkan segala apa yang telah, sedang, dan akan mereka lakukan.

Pertanggungjawaban terhadap publik menjadi sesuatu hal yang harus dititikberatkan karena pemerintahan pada hakikatnya adalah “pembantu” rakyat Indonesia. 

Pemerintah ada untuk melayani kebutuhan dasar rakyat Indonesia, bahkan pemerintah mampu menjalankan roda pemerintahannya dari uang hasil jerih payah rakyat Indonesia. Sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah harus kembali berpulang pada rakyat dan mampu untuk dipertanggung jawabkan kepada rakyat.

Kaitannya dengan hal itu, maka ketika pemerintah akan, sedang, atau telah melakukan sebuah kebijakan, merealisasikan atau bahkan baru sekedar merencanakan penggunaan anggaran maka segala sesuatunya harus jelas. 

Bila anda melihat bentuk dokumen perencanaan atau dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, maka anda akan melihat segala sesutunya telah disusun secara spesifik, cukup rumit dan terkesan kaku. Akan tetapi hal itu dilakukan agar di kemudian hari, semuanya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan meminimalisir segala bentuk penyelewengan anggaran.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi tidak bisa dan tidak boleh menjalankan programnya tanpa mengindahkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Presiden Jokowi harus mampu berpikir jauh kedepan, apabila beliau terus mempertahankan gaya menjalankan pemerintahan tanpa memperdulikan tata kelola pemerintahan yang baik, maka kelak pemimpin Indonesia selanjutnya yang akan mendapatkan sial karena segala sesuatunya tidak tersusun secara rapih dan sistematis. 

Bahkan apabila terus seperti ini, Presiden Jokowi akan sulit untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia kerjakan.

Bila terus seperti ini, maka seolah-olah berbuat tanpa terlebih dahulu melengkapi dokumen legal, akan menjadi sebuah perbuatan lumrah. Dan mendapat legitimasi dari rakyat.

Ya, untuk beberapa waktu kedepan mungkin semuanya akan terlihat baik dan berhasil baik, tapi sistem dan norma itu dibuat agar segala yang baik mampu untuk terus bertahan.

Dan menekan kecenderungan manusia untuk menyalahgunakan wewenangnya.

Jadi, tolong taati prinsip tata kelola pemerintah yang baik ya Pak Jokowi.

#PMA