Senin, 01 Desember 2014

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Selasa, 25 November 2014
08.37 WIB

Saya mencoba untuk memahami setiap pemberitaan yang ada di media saat ini. Hal itu saya lakukan agar bisa mengikuti perkembangan tata kelola negara Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Setidaknya ada 3 (tiga) isu utama yang kini menjadi sebuah perdebatan, pro dan kontra di kalangan masyarakat, media, dan anggota DPR-RI. Ketiga program tersebut adalah perubahan nomenklatur kementerian, peluncuran “kartu sakti”, dan pengalihan subsidi BBM (istilah baru untuk kenaikan harga BBM bersubsidi).

Ketiga program tersebut menjadi hangat untuk dibicarakan atau dipermasalahkan oleh beberapa anggota DPR-RI, khususnya anggota DPR-RI yang berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP).

KMP yang sedari awal telah menyatakan sebagai koalisi oposisi atau penyeimbang pemerintah, dinilai wajar dan sangat pantas ketika menyuarakan kekecewaan terhadap ketiga program tersebut. 

Akan tetapi diluar fakta tersebut, ketiga program itu memang digulirkan oleh Presiden Jokowi tanpa terlebih dahulu ada pembicaraan dengan anggota DPR-RI. Anggota DPR-RI, dalam sudut pandang mereka, merasa tidak dihargai dan tidak dianggap ada sebagai sebuah institusi negara oleh pemerintahan Presiden Jokowi. 

Ketiga program  yang bisa dikatakan strategis itu, digulirkan dan dijalankan begitu saja tanpa ada terlebih dahulu pembicaraan secara resmi kepada anggota dewan.

Di lihat secara logika pemerintahan, pernyataan yang dikeluarkan oleh beberapa anggota DPR-RI memang sangat bisa untuk dipahami. Karena DPR-RI memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan sera mitra kerja bagi Pemerintah.

Hubungan antara DPR-RI dan Pemerintah pun diciptakan dalam posisi check and balances. Sehingga diantara keduanya harus tercipta sebuah hubungan sinergis. Karena keduanya saling mengawasi dan menyeimbangkan.

Adapun fungsi yang melekat dalam tubuh DPR-RI sesuai dengan yang tercantum di dalam konstitusi Indonesia, menjelaskan secara gamblang yakni fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. 

Sehingga wajar apabila DPR-RI merasa tidak dihargai oleh Pemerintah Presiden Jokowi ketika dalam pelaksanaan program pemerintahan, DPR-RI tidak dilibatan sama sekali atau tidak terlebih dahulu melalui pembicaraan secara resmi.

Pernyataan saya di atas tidak berarti menunjukan bahwa saya merupakan pecinta sebuah birokrasi yang rumit atau seorang dengan pemikiran yang sangat berbelit. Tidak, tidak sama sekali!

Saya hanya ingin negara ini dikendalikan dan dijalankan secara benar karena sungguh tujuan dan niat yang ingin dicapai oleh Presiden Jokowi sangat mulia. Sehingga sangat disayangkan apabila dalam pencapaiannya atau dalam prosesnya harus dilalui tanpa mengindahkan aturan dan norma yang telah ditetapkan.

Menjalankan sebuah pemerintahan harus berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good goverance). Salah satu prinsip yang harus diperhatikan di sana tentu adalah mengenai pertanggungjawaban. Pemerintah yang dapat mempertanggungjawabkan segala apa yang telah, sedang, dan akan mereka lakukan.

Pertanggungjawaban terhadap publik menjadi sesuatu hal yang harus dititikberatkan karena pemerintahan pada hakikatnya adalah “pembantu” rakyat Indonesia. 

Pemerintah ada untuk melayani kebutuhan dasar rakyat Indonesia, bahkan pemerintah mampu menjalankan roda pemerintahannya dari uang hasil jerih payah rakyat Indonesia. Sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah harus kembali berpulang pada rakyat dan mampu untuk dipertanggung jawabkan kepada rakyat.

Kaitannya dengan hal itu, maka ketika pemerintah akan, sedang, atau telah melakukan sebuah kebijakan, merealisasikan atau bahkan baru sekedar merencanakan penggunaan anggaran maka segala sesuatunya harus jelas. 

Bila anda melihat bentuk dokumen perencanaan atau dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, maka anda akan melihat segala sesutunya telah disusun secara spesifik, cukup rumit dan terkesan kaku. Akan tetapi hal itu dilakukan agar di kemudian hari, semuanya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan meminimalisir segala bentuk penyelewengan anggaran.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi tidak bisa dan tidak boleh menjalankan programnya tanpa mengindahkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Presiden Jokowi harus mampu berpikir jauh kedepan, apabila beliau terus mempertahankan gaya menjalankan pemerintahan tanpa memperdulikan tata kelola pemerintahan yang baik, maka kelak pemimpin Indonesia selanjutnya yang akan mendapatkan sial karena segala sesuatunya tidak tersusun secara rapih dan sistematis. 

Bahkan apabila terus seperti ini, Presiden Jokowi akan sulit untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia kerjakan.

Bila terus seperti ini, maka seolah-olah berbuat tanpa terlebih dahulu melengkapi dokumen legal, akan menjadi sebuah perbuatan lumrah. Dan mendapat legitimasi dari rakyat.

Ya, untuk beberapa waktu kedepan mungkin semuanya akan terlihat baik dan berhasil baik, tapi sistem dan norma itu dibuat agar segala yang baik mampu untuk terus bertahan.

Dan menekan kecenderungan manusia untuk menyalahgunakan wewenangnya.

Jadi, tolong taati prinsip tata kelola pemerintah yang baik ya Pak Jokowi.

#PMA

2 komentar:

  1. saya rasa apa yang pak Jokowi katakan,,bahwa pada saat itu DPR belumlah solid,,,masih terpecah antara KIH dan KMP..padahal pak Jokowi dituntut untuk gerak cepat, kerja, kerja dan kerja...jadi wajarlah kalau beliau mengambil tindakan terlebih dahulu,,,tanpa harus melapor ke DPR...., karena DPRnya masih berkelahi memperebutkan kursi....jangan sampai karena DPR belum bisa bekerja...semua ikutan menjadi tidak bekerja,,,
    keep happy blogging always,,,salam dari makassar :-)

    BalasHapus
  2. saya rasa apa yang diungkapkan adima benar, bahwa mengelola negara tidak sama dengan mengelola warung, apa yang dipikirkan langsung bisa dikerjakan (ngutip kata-kata prof yusril)...

    akan tetapi secara teknis kata mas hariyanto juga benar, karena slogan pak jokowi adalah kerja, kerja, kerja... itu adalah janji beliau sehingga berat bagi beliau jika harus menunggu DPR akur, mungkin sampai habis jabatan gak akur-akur :D

    itu salah satu alasan (dulu) alm. gus dur mau membubarkan DPR, hanya saja kalau tidak terwujud karena dekrit yang dikeluarkan beliau ditertawakan sebagian elite politik yang hendak melengserkan beliau.

    bagi saya, apapun yang terjadi kelak, seharusnya mereka semua yang diatas lebih memikirkan rakyat, jangan sedikit-sedikit bawa nama rakyat.. hasilnya juga buat rakyat. rakyat secara keseluruhan.

    sesuatu yang berasal dari uang rakyat dan dikembalikan lagi ke rakyat selama ini hanya watercanon :D (kata sujiwo tedjo)

    BalasHapus