Sabtu, 02 Februari 2019

Golongan Putih (Golput)

KAMIS, 25 JUMADIL ULA 1440 H // 31 JANUARI 2019
12.40 WIB


Bissmillah wal hamdulillah wa shollatu wa sallam ala rasulillah.

PESTA DEMOKRASI
17 April 2019 akan menjadi pesta demokrasi besar bagi rakyat Indonesia, karena pada tanggal itu akan dilaksanakan pemilihan umum (Pemilu) secara langsung. Seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pemilih akan menentukan pilihannya masing-masing.

Pemilu 2019 menjadi sebuah hajat yang besar karena untuk pertama kalinya, warga negara Indonesia akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), serta memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota langsung pada 1 (satu) hari.
 
Sehingga di hari itu, warga negara Indonesia langsung mencoblos 4 (empat) kertas suara!

Sebuah hajatan yang besar karena menentukan nasib dan wajah pemimpin Indonesia untuk kurang lebih 5 (lima) tahun kedepan. Setiap suara yang diberikan oleh warga negara Indonesia akan sangat menentukan, walaupun pada akhirnya kandidat dengan suara terbanyak yang akan memenangkan kompetisi dan meraih estafet kepemimpinan (winners take all).

Dilansir dari laman resmi KPU, ada tiga syarat yang wajib bagi warga negara untuk tercatat sebagai pemilih, yaitu merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), berusia 17 tahun atau lebih saat memilih, pernah atau pun sudah menikah. (idntimes.com/Mekanisme Menjadi Pemilih). Akan tetapi di dalam pasal 6 rancangan PKPU disebutkan bahwa kategori pertama pemilih yang bisa memberikan hak suaranya adalah pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS yang bersangkutan. (wow.tribunnews.com/Kategore Pemilih)

TAAT DAN PATUH PADA PEMIMPIN MUSLIM
Sebagai seorang Muslim Ahlus Sunnah wal Jama’ah, maka salah satu prinsip Aqidah yang harus dijalani adalah mendengar dan taat kepada pemimpin (Ulil Amri). (Yazid, 2017:190) 
 
Dalil yang menjelaskan wajibnya untuk mendengar dan taat kepada pemimpin terdapat dalam QS. An-Nisaa’ : 59, yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu…”

Adapun dalil dari Hadits Rasul shallallahu alaihi wa sallam terdapat dalam Hadits riwayat Muslim (no. 1839) dan an-Nasa’i (VII/160), dari sahabat Ibnu Umar, Rasul shallallhu alaihi wa sallam bersabda, “Wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat.”

Hadits lain yang memerintahkan umat Islam untuk taat dan patuh pada pemimpin juga terdapat dalam hadits riwayat Bukhari (no. 7137), Muslim (no. 1835(33)), Ahmad (II/252-253, 270, 313, 511), an-Nasa’I (VII/154), Ibnu Majah (no. 2859), dan Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah (X/41, no. 2450-2451), dari sahabat Abu Hurairah, Rasul shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang taat kepadaku berarti ia telah taat kepada Allah dan barangsiapa yang durhaka kepadaku berarati ia telah durhaka kepada Allah, barangsiapa yang taat kepada amirku (yang muslim) maka ia taat kepadaku dan barangsiapa yang maksiat kepada amirku (pemimpin), maka ia telah maksiat kepadaku.”
Akan tetapi catatan penting yang harus diperhatikan adalah taat dan patuhnya umat Islam kepada pemimpin muslim hanya terbatas pada hal-hal yang tidak menyalahi syariat sehingga apabila pemimpin itu memerintahkan untuk berbuat maksiat atau pada hal-hal yang secara jelas menyelisihi hukum syariat maka kita dilarang untuk mentaatinya namun kita tetap wajib taat dalam hal lainnya yang secara syariat benar. (Yazid, 2017:191)

Dalilnya terdapat dalam Hadits riwayat Bukhari (no. 4340, 7257), Muslim (no. 1840), Ahmad (I/94), Abu Dawud (no. 2625), dan an-Nasa’I (VII/159-160), dari sahabat Ali, Rasul shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Tidak (boleh) taat (terhadap perintah) yang di dalamnya terdapat maksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebajikan.”

Oleh karena itu, segala kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, harus terlebih dahulu ditimbang berdasarkan syariat. Di dalam permasalahan Pemilu pun harus dipahami secara utuh dari sistem politik dan pemerintahan yang saat ini digunakan oleh Pemerintah Indonesia.

APA SIH DEMOKRASI?
Proses Pemilu dijalankan karena merupakan konsekuensi dari penerapan sistem politik demokrasi yang telah dipilih dalam konstitusi Indonesia. Istilah demokrasi menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau government by the people (kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa). (Budiardjo, 2010:105) Sehingga banyak diantara kita yang memahami demokrasi sebagai sebuah sistem politik dari, oleh dan untuk rakyat.

Demokrasi berasal dari Yunani, mulanya sistem demokrasi terdapat di negara-kota (city-state) Yunani Kuno pada abad ke-6 sampai abad ke-3 S.M. Sistem demokrasi pada saat itu merupakan demokrasi langsung (direct democracy), yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. (Budiardjo, 2010:109) 
 
Adapun penjabaran teori demokrasi dewasa ini seperti apa yang disebutkan oleh Henry B. Mayo (dalam (Budiardjo, 2010:117), disebutkan bahwa sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi seara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Apa yang bisa dipahami dari sistem demokrasi adalah sistem tertsebut bukan berasal dari Al-Qur’an dan Hadits Shahih atau hasil ijtihad yang benar dari ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah
 
Sistem demokrasi adalah produk orang kufar. Akan tetapi produk orang kufar tidak bisa serta merta kita tolak apabila produk tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan memiliki manfaat yang besar bagi umat.

DEMOKRASI BERTENTANGAN DENGAN SYARIAT, BENARKAH?
Dan permasalahan utama dalam sistem demokrasi bukanlah karena sistem itu semata produk orang kufar akan tetapi karena sistem tersebut memiliki prinsip yang bertentangan dengan syariat Islam. Di dalam demokrasi nilai-nilai kebenaran dan kebaikan diletakan pada suara mayoritas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem demokrasi bertentangan dengan hukum Islam, karena:

1)    Hukum dan undang-undang adalah hak mutlak Allah. Manusia boleh membuat peraturan dan undang-undang selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah.
2)    Demokrasi dibangun di atas partai politik yang merupakan sumber perpecahan dan permusuhan, sangat bertentangan dengan agama Islam yang menganjurkan persatuan dan melarang perpecahan.
3)    Sistem demokrasi memiliki kebebasan yang seluas-luasnya tanpa kendali dan melampui batas dari jalur agama Islam.
4)    Sistem demokrasi, standarnya adalah suara dan asiprasi mayoritas rakyat, bukan standarnya kebenaran Al-Qur’an dan As-Sunnah sekalipun minoritas.
5)    Sistem demokrasi menyetarakan antara pria dan wanita, orang alim dan jahil, orang baik dan fasik, muslim dan kafir, padahal tentu tidak sama hukumnya. (risalah Al-Adlu fi Syari’ah Islam wa Laisa fii Dimoqrotiyyah al-Maz’umah oleh Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad hlm. 36-44 dalam KonsultasiSyariah.com/Untaian Nasihat)

Bahkan Socrates, yang merupakan salah satu filsuf kenamaan Yunani antik pun skeptis pada sistem ini. Menurut dia demokrasi membuka peluang bagi manusia bebal, dungu, dan tolol yang kebetulan didukung konstituen mayoritas menjadi pemimpin pemerintahan. (Labolo, 2010:73)

Subhanallah, Islam adalah solusi bagi kehidupan. Karena itu-lah Islam tidak pernah menyandarkan kebenaran dan kebaikan pada suara mayoritas akan tetapi keduanya harus disandarkan pada Al-Qur’an dan Hadits Shahih yang dipahami oleh salafus shalih.

Islam tidak pernah membebani semua orang untuk ikut terlibat dalam mengurusi urusan masyarakat umum, Islam hanya membebankan pekerjaan itu pada orang-orang yang ahli dan berilmu di setiap bidangnya masing-masing.

PARTISIPASI DALAM PROSES PENCOBLOSAN
Salah satu Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah seperti yang telah disebutkan di awal, yaitu taat dan patuh pada pemimpin hanya terbatas pada hal-hal yang sesuai dengan syariat, maka setelah dibedah bahwa sistem politik yang saat ini diterapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah sebuah sistem yang bertentangan dengan syariat, apakah lantas umat Islam harus bersikap acuh dan tidak ikut terlibat sama sekali di dalam setiap proses di dalamnya?

Demi Allah, Islam tidak semudah itu untuk memberikan sebuah hukum terhadap sebuah perkara, terlebih lagi perkara kontemporer, dan di luar permasalahan ibadah atau biasa disebut dengan sebutan fiqh muamalah kotemporer. 
 
Maka kaidah yang harus digunakan adalah bertanya pada ulama terkait permasalahan Pemilu yang dewasa ini diterapkan di mayoritas negara Muslim.

Ternyata masalah partisipasi dalam Pemilu diperselisihkan para ulama yang mu’tabar karena mempertimbangkan kaidah maslahat dan mafsadat. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh berpartisipasi secara mutlak seperti pendapat mayoritas ulama Yaman karena tidak ada maslahatnya bahkan ada madharatnya (Lihat Tanwir Zhulumat fi Kasyfi Mafasidi wa Subuhati Al-Intikhobat karya Syaikh Muhammad bin Abdillah al-Imam).

Dan sebagian ulama lainnya berpendapat boleh untuk menempuh madharat yang lebih ringan seperti pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Ibnu Utsaimin dan lain-lain (Lihat penjelasan tentang perbedaan pendapat ulama dan argumen masing-masing dalam masalah ini di kitab Al-Intikhobat wa Akamuha fil Fiqih Islami hlm. 86-96 karya Dr. Fahd bin Shalih al-‘Ajlani, cet. Kunuz Isyibiliya, KSA), karena “Apa yang tidak bisa didapatkan seluruhnya maka jangan ditinggalkan sebagiannya” dan “rabun itu lebih baik daripada buta”. (KonsultasiSyariah.com/Untaian nasihat)

Adapun salah satu fatwa ulama abad ini yang menurut penulis disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan memberikan rambu-rambu yang jelas dan ketat adalah fatwa dari Syaikh Sholeh Al Munajjid, ulama Saudi Arabia dan di antaranya murid Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz, juga menjadi pengelola website Al Islam Sual wal Jawab (Tanya Jawab Islam)

Dalam fatwa Al Islam Sual wal Jawab, Syaikh Sholeh Al Munajjid hafizhohullah berkata, “Masalah memberikan suara dalam Pemilu adalah masalah yang berbeda-beda tergantung dari waktu, tempat dan keadaan. Masalah ini tidak bisa dipukul rata untuk setiap keadaan.

Dalam beberapa keadaan tidak dibolehkan memberikan suara seperti ketika tidak ada pengaruh suara tersebut bagi kemaslahatan kaum muslimin atau ketika kaum muslimin memberi suara atau tidak, maka sama saja, begitu pula ketika hampir sama dalam perolehan suara yaitu sama-sama mendukung kesesatan. Begitu pula memberikan suara bisa jadi dibolehkan karena menimbang adanya maslahat atau mengecilkan adanya kerusakan seperti ketika calon yang dipilih kesemuanya non muslim, namun salah satunya lebih sedikit permusuhannya dengan kaum muslimin. Atau karena suara kaum muslimin begitu berpengaruh dalam pemilihan, maka keadaan seperti itu tidaklah masalah dalam pemberian suara.

Ringkasnya, masalah ini adalah masalah ijtihadiyah yang dibangun di atas kaedah menimbang maslahat dan mafsadat. Sehingga masalah ini sebaiknya dikembalikan pada para ulama yang lebih berilmu dengan menimbang-menimbang kaedah tersebut.”
(Fatwa Al Islam Sual wal Jawab no. 3062) (Muslim.or.id/Fatwa Ulama)

Permasalahan Pemilu merupakan sebuah hal yang diperdebatkan oleh para ulama dengan penekanan pada kaidah maslahat dan mafsadat. Sehingga kita semua harus bersikap arif dan bijaksana serta berlapang dada dalam menyikapi perbedaan yang ada. Umat Islam harus tetap menjaga ukhuwwah islamiyyah (persaudaraan sesama Islam) dan menghindari segala perpecahan, perselisihan serta percekcokan karena masalah ijtihadiyyah (bukan perbedaan dalam masalah aqidah/tauhid) seperti ini. 
 
Karena perlu diketahui, bahwa para ulama yang membolehkan ikut mencoblos di Pemilu bukan berarti mendukung sistem demokrasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam.

Sebagai contoh adalah Syaikh Abdul Muhsin al-‘Abbad, beliau termasuk ulama yang membolehkan jika kemaslahatan menuntut demikian, sekalipun begitu beliau memiliki sebuah risalah khusus yang mengkritisi sistem demokrasi yaitu Al-Adlu fi Syari’ah Islam wa Laisa fii Dimoqrotiyyah al-Maz’umah (Keadilan itu Dalam Hukum Islam Bukan dalam Sistem Demokrasi). (KonsultasiSyariah.com/Untaian Nasihat)

NYOBLOS ATAU ENGGAK YA?
Islam telah sangat jelas memberikan arahan dalam mengarungi kehidupan, bahkan untuk perkara kontemporer yang tidak didapati dalil tegas dan jelasnya dari Al-Qur’an dan Hadits shahih, semua itu berkat taufik dan bantuan Allah ta’ala melalui lisan para ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah.

Menurut pendapat penulis, umat Islam di Indonesia bisa dengan leluasa menentukan pilihannya. Ketika dia memilih pendapat ulama untuk berpatisipasi dalam Pemilu karena memandang adanya kemaslahatan di sana, maka dia bisa untuk ikut mencoblos. Tapi ketika dia tidak memandang adanya maslahat sehingga lebih menguatkan pendapat ulama untuk tidak boleh sama sekali berpatisipasi di dalam Pemilu, maka dia pun bisa untuk menjadi golongan putih (golput).

Alhamdulillah aturan yang ada di Indonesia tidak “memaksa” warga negaranya untuk ikut memilih (mencoblos). Kordinator Bidang Kampanye Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arip Yogiawan mengatakan bahwa mengkampanyekan golongan putih (golput) atau tidak memilih dalam pemilu, tak melanggar aturan hukum. Arip menjelaskan, berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, tidak melarang seseorang menjadi golput. (Tirto.id/Golput)

Koordinator Badan pekerja Kontras, Haris Azhar, mengecam pandangan yang menyebut golput bisa dipidana. Memilih atau tidak memilih adalah hak yang dijamin hukum. Dengan kata lain, golput juga dikenal di banyak negara. “Abstain ataupun menentukan pilihan dari yang tersedia merupakan ekspresi partisipasi dalam politik,” ujarnya. Haris menjelaskan Pasal 28 UUD RI 1945 dan pasal 23 UU HAM menjamin hak tersebut. Dalam dokumen resmi PBB tentang hak dan partisipasi dalam politik menyebut negara pihak, termasuk Indonesia, menjamin hak atas kebebasan berekspresi. Jadi, kalau ada larangan untuk golput, Haris menyebut larangan itu antidemokrasi dan anti rule of law

Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsam), Wahyudi Jafar, juga menilai aneh pandangan tentang kriminalisasi golput. Sebab, ada ‘hak politik yang dilindungi, termasuk hak untuk tidak memilih’. Ia menunjuk pasal 25 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). 

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, juga punya pandangan senada. Ia mengecam pejabat intelijen, pemerintah, atau Bawaslu yang cenderung menyalahkan orang yang golput. (HukumOnline.com/Golput Bukan Pidana)


KESIMPULAN
Walhamdulillah, Allah ta’ala sangat memudahkan umat Islam yang ada di Indonesia untuk menentukan pilihan politiknya dalam sistem yang saat ini digunakan. Tentu, apapun pilihan yang nantinya kita pilih harus berdasarkan perhitungan dan pertimbangan yang sangat matang.

Kita harus bertanggung jawab terhadap apapun pilihan kita terutama bertanggung jawab di yaumul hisab di akhirat nanti.

Wallahu’alam
.

Bahan bacaan :
 
Budiardjo, Miriam. 2010. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Labolo, Muhadam. 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada.

Yazid. 2017. Prinsip-prinsip Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Bogor : Pustaka At-Taqwa.

Sabtu, 05 Januari 2019

Perindah Proses, Lupakan Hasil.

RABU, 26 RABIUL AKHIR 1440 H // 2 JANUARI 2019
20.55 WIB

Bissmillah wal hamdulillah wa shollatu wa sallam ala rasulillah.

“Hendaklah engkau tahu bahwa sesuatu yang ditakdirkan akan menimpamu, tidak mungkin luput darimu. Dan segala sesuatu yang ditakdirkan luput darimu, pasti tidak akan menimpamu.”
HR. Ahmad 5/185.
Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini qowiy (kuat)

Proses dan hasil adalah dua hal yang selalu menjadi perbincangan hangat dalam diri setiap manusia. Sebagian orang sangat percaya bahwa hasil yang baik hanya akan didapatkan dari sebuah proses yang maksimal tapi sebagian yang lainnya mampu mendapatkan hasil yang sangat baik hanya dengan melakukan proses yang minimal.

Saya pribadi ketika dulu belum meniti dan belajar beragama di jalan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus shalih, terlebih ketika masih berada di bangku kuliah, seringkali terjebak dalam emosi akibat hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang telah saya usahakan.

Beberapa tulisan yang secara gamblang mencerminkan perasaan saya waktu itu adalah :
2. Awake

Alhamdulillah, berkat taufik dan hidayah yang telah Allah ta’ala berikan, saya mulai merubah pola pikir dalam menyikapi proses dan hasil dalam kehidupan ini. 

Secara umum Islam hanya mewajibkan manusia untuk berusaha semaksimal mungkin dan selanjutnya menyerahkan apapun hasil yang akan di dapatkan kepada Allah, rabbul alamin

Hal itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh penyair, “Seseorang seharusnya berusaha sekuat tenaganya mendapatkan kebaikan. Tetapi, ia tidak akan bisa menetapkan keberhasilannya”. (Ketetapan Allah adalah yang Terbaik)

“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal (kepada-Nya)”
 (QS Ali ‘Imraan:159)

Imam Ibnu Rajab al-Hambali di dalam Kitab Jaami’ul ‘uluumi wal hikam (2/497) berkata, “Tawakkal yang hakiki adalah penyandaran hati yang sebenarnya kepada Allah Ta’ala dalam meraih berbagai kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari semua bahaya, dalam semua urusan dunia maupun akhirat, menyerahkan semua urusan kepada-Nya dan meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang dapat memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya serta memberikan manfaat kecuali Allah (semata)”. (Antara Tawakkal dan Usaha)

Berdasarkan ayat dan penjelasan ulama di atas, maka Islam mengajarkan bahwa hanya Allah ta’ala yang menentukan hasil dari segala proses yang kita lakukan. Manusia hanya diberi beban untuk melakukan usaha yang maksimal dengan menempuh segala sebab yang tidak menyelisihi syariat. 

Adapun ketika nanti hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan dan tidak sesuai dengan proses yang telah dilakukan, maka sungguh itu adalah ketetapan yang terbaik dari Allah ta’ala.

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”
(QS. Al-Baqarah: 216).

“Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”
(QS. An-Nisa’: 19)

Ayat ini merupakan kaidah yang agung, kaidah yang memiliki hubungan erat dengan salah satu prinsip keimanan, yaitu iman kepada qadha dan qadar. Musibah-musibah yang menimpa manusia semuanya telah dicatat oleh Allah lima puluh ribu tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Meletakkan ayat di atas sebagai pedoman hidup akan membuat hati ini tenang, nyaman dan jauh dari keresahan. (KetetapanAllah adalah yang Terbaik)

PROSES YANG BAIK
Islam sendiri sangat fokus pada proses yang baik dan di waktu yang bersamaan Islam pun tetap memperhitungkan hasil akhir yang diperoleh oleh seorang manusia. Jadi proses dan hasil tetap diperhatikan walaupun penekanan utama tetap pada proses.

Sahl bin Sa’ad As-Sa’idi berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melihat ada yang membunuh orang-orang musyrik dan ia merupakan salah seorang prajurit muslimin yang gagah berani. Namun anehnya beliau malah berujar, “Siapa yang ingin melihat seorang penduduk neraka, silakan lihat orang ini.” 

Kontan seseorang menguntitnya, dan terus ia kuntit hingga prajurit tadi terluka dan ia sendiri ingin segera mati (tak kuat menahan sakit). Lalu serta merta, ia ambil ujung pedangnya dan ia letakkan di dadanya, lantas ia hujamkan hingga menembus di antara kedua lengannya.

Selanjutnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak mengamalkan amalan penghuni surga, namun berakhir menjadi penghuni neraka. Sebaliknya ada seorang hamba yang menurut pandangan orang melakukan amalan-amalan penduduk neraka, namun berakhir dengan menjadi penghuni surga. Sungguh amalan itu dilihat dari akhirnya.” 
(HR. Bukhari, no. 6493)

Dalam riwayat lain disebutkan,

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya.” (HR. Bukhari, no. 6607)

Dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jaami’ Al-‘Ulum wa Al-Hikam (1:173), mengenai hadits Sahl bin Sa’ad di atas pada kalimat “ia beramal yang dilihat oleh orang”, maksudnya adalah batinnya berbeda dengan lahiriyahnya. Maksudnya, seseorang bisa mendapatkan akhir hidup yang jelek karena masalah batinnya yang di mana perkara batin tidaklah nampak oleh orang-orang. Inilah sebab yang mengakibatkan seseorang mendapatkan suul khatimah.

Bisa jadi pula seseorang beramal seperti amalan penduduk neraka. Namun dalam batinnya, masih ada benih kebaikan. Ternyata benih kebaikan tersebut tumbuh pesat di akhir hidupnya, hingga ia meraih husnul khatimah.

Kata Ibnu Rajab, dari sinilah para ulama khawatir dengan keadan suul khatimah, atau keadaan akhir hidup yang jelek. (Amal tergantung Akhirnya)

Oleh karena itu pusat perhatian dan fokus utama kita adalah memperbagus proses yang akan kita lakukan. Kita jangan menjadi manusia yang hanya berorientasi pada hasil tapi menomor duakan proses. Sehingga pada akhirnya kita akan menempuh segala sebab tanpa peduli aturan syariat.

Pola pikir ideal yang harusnya tertanam dan diimplementasikan oleh setiap manusia, terkhusus umat Islam adalah menetapkan cita-cita atau harapan, kemudian menempuh segala sebab dengan berusaha maksimal dan profesional dengan diiringi do’a kepada Allah ta’ala untuk mewujudkan cita-cita yang telah kita tentukan. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya jangan lantas terlalu kita pikirkan atau khawatirkan karena itu bukan lagi ranah kita sebagai seorang manusia.

Walaupun terkadang atau bahkan seringnya di dalam urusan duniawi, proses yang baik tidak akan serta merta menghasilkan hasil yang juga baik, tapi sungguh bila kita mampu ikhlas di dalam melaksanakan setiap prosesnya (ikhlas bukan dalam makna tidak pamrih, tapi ikhlas dalam makna mengharap balasan hanya dari Allah ta’ala) maka hal itu akan memberikan manfaat bagi kehidupan akhirat.

Hasil akhir adalah rezeki yang telah Allah ta’ala tetapkan kepada setiap makhluknya, baik yang beriman atau yang kafir sekalipun. Allah ta’ala telah secara tegas mengatakan dan menjamin berkenaan dengan rezeki masing-masing makhluk yang ada di muka bumi. 

Sebaliknya, Allah ta’ala tidak memberikan jaminan  bahwa setiap manusia akan mampu melaksanakan proses (amal) dengan baik bahkan Allah ta’ala memerintahkan setiap manusia agar bersemangat di dalam melakukan amal kebaikan.

Para ulama sebagai pewaris para nabi dan hamba Allah ta’ala yang paling takut kepada-Nya sangat memahami akan hal ini sehingga nasihat indah pun keluar dari salah satu ulama Islam berkenaan dengan rezeki atau hasil akhir yang akan di dapatkan oleh manusia.

Ibnul Qayyim di dalam kitab Al Fawaid, hal. 94, terbitan Maktabah Ar Rusyd, tahqiq Salim bin ‘Ied Al Hilali, berkata,

“Fokuskanlah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkannya dengan rezeki yang sudah dijamin untukmu. Karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin, selama masih ada sisa ajal, rezeki pasti datang. Jika Allah, dengan hikmah-Nya, berkehendak menutup salah satu jalan rezekimu, Dia pasti, dengan rahmat-Nya, membukan jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu.

Renungkanlah keadaan janin, makanan datang kepadanya, berupa darah dari satu jalan, yaitu pusar.

Lalu ketika dia keluar dari perut ibunya dan terputus jalan rezeki itu, Allah membuka untuknya dua jalan rezeki yang lain (yakni dua puting susu ibunya), dan Allah mengalirkan untuknya di dua jalan itu, rezeki yang lebih baik dan lebih lezat dari rezeki yang pertama, itulah rezeki susu murni yang lezat.

Lalu ketika masa menyusui habis, dan terputus dua jalan rezeki itu dengan sapihan, Allah membuka empat jalan rezeki lain yang lebih sempurna dari yang sebelumnya, yaitu dua makanan dan dua minuman. Dua makanan, dari hewan dan tumbuhan. Dan dua minuman, dari air dan susu serta segala manfaat dan kelezatan yang ditambahkan kepadanya.

Lalu ketika dia meninggal, terputuslah empat jalan rezeki ini, Namun Allah Ta’ala membuka baginya, jika dia hamba yang beruntung, delapan jalan rezeki. Itulah pintu-pintu surga yang berjumlah delapan, dia boleh masuk surga dari mana saja yang dia kehendaki.

Dan begitulah Allah Ta’ala, Dia tidak menghalangi hamba-Nya untuk mendapatkan sesuatu, kecuali Dia berikan sesuatu yang lebih afdhol dan lebih bermanfaat baginya. Dan itu tidak diberikan kepada selain orang mukmin, karenanya Dia menghalanginya dari bagian yang rendahan dan murah, dan Dia tidak rela hal tersebut untuknya, untuk memberinya bagian yang mulia dan berharga.” (Tak PerluKhawatir akan Rezeki)

Subhanallah, betapa indah rangkaian nasihat dari seseorang yang telah memahami dengan utuh hikmah di balik setiap ketetapan Allah ta’ala. Sungguh konsep kehidupan yang ditawarkan Islam adalah sebaik-baik konsep yang bisa kita terapkan, terlebih di akhir zaman dewasa ini. Ketika berbagai macam fitnah bertubi-tubi datang menghantam umat manusia.

Islam yang mengajarkan untuk tidak fokus pada hasil akan mengalihkan setiap orang dari emosi negatif yang kemungkinan besar muncul akibat dari hasil akhir yang tidak sesuai dengan cita-cita awal. 

Islam mengajarkan kita untuk senantiasa berpikir dengan kacamata yang luas dalam menyikapi setiap keadaan, terutama keadaan yang secara lahiriah tidak kita senangi. Selalu ada hikmah di balik itu dan selalu ada pahala di dalamnya.

Dari Shuhaib, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya.” 
(HR. Muslim, no. 2999)

Imam Al-Munawi berkata dalam Faidhul Qadir, “Keadaan seorang mukmin semuanya itu baik. Hanya didapati hal ini pada seorang mukmin. Seperti itu tidak ditemukan pada orang kafir maupun munafik. Keajaibannya adalah ketika ia diberi kesenangan berupa sehat, keselamatan, harta dan kedudukan, maka ia bersyukur pada Allah atas karunia tersebut. Ia akan dicatat termasuk orang yang bersyukur. Ketika ia ditimpa musibah, ia bersabar. Ia akan dicatat termasuk orang yang bersabar.

Oleh karenanya, selama seseorang itu dibebani syari’at, maka jalan kebaikan selalu terbuka untuknya. Sehingga seorang hamba yang beriman itu berada di antara mendapatkan nikmat yang ia diperintahkan untuk mensyukurinya dan musibah yang ia diperintahkan untuk bersabar.” (Keadaan seorang Mukmin)

Maka bersemangatlah dalam memperindah proses sesuai dengan apa yang syariat perintahkan dan serahkan segala hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Karena Allah ta’ala hanya akan memberikan ganjaran pahala dari proses atau usaha yang kita lakukan, adapun hasil akhir (rezeki) tidak akan serta merta memberikan manfaat (pahala) dari Allah ta’ala

Bila memang hasil akhir (rezeki) adalah ukuran besar kecilnya pahala maka tidak akan mungkin masuk surga orang-orang miskin dan surga hanya akan diisi oleh para pejabat semata, tapi demi Allah tidak!

Wallahu’alam.

Jumat, 28 Desember 2018

Ibu Rumah Tangga part. 2

JUM'AT, 21 RABI'UL AKHIR 1440 H // 28 DESEMBER 2018
13.55 WIB

PENGANTAR
Tulisan ini merupakan sebuah tulisan yang saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Semester 1 Magister Administrasi Publik (MAP) Fisipol UGM. Mata kuliahnya adalah Ekonomi untuk Kebijakan Publik dengan dosen pengampu Prof. Muhadjir Darwin.

Mulanya beliau memberikan tantangan pada setiap mahasiswa yang beliau ajar pada semester tersebut untuk bisa membuat sebuah tulisan ilmiah yang ringan atau populer untuk bisa diterbitkan di sebuah koran (dalam bentuk cetak bukan online), baik koran skala lokal maupun nasional. Awalnya beliau hanya mau menerima tulisan yang telah berhasil dimuat di koran tapi pada akhirnya beliau pun berbaik hati untuk menerima semua tulisan mahasiswanya, walaupun tulisan itu belum masuk koran.

Adapun tulisan itu harus mampu memuat tema tentang Ekonomi secara umum atau tema mata kuliah Ekonomi untuk Kebijakan Publik yang telah dibahas di dalam kelas, seperti ekonomi kesehatan, ekonomi perumahan, ekonomi transportasi, ekonomi pendidikan, ekonomi gender, dan ekonomi ketenagakerjaan.

Bagi saya pribadi, tema tentang ekonomi gender merupakan tema yang langsung menarik minat saya untuk menulis. Akan tetapi tidak semua argumentasi bisa saya masukkan ke dalam tulisan itu karena di awal Prof. Muhadjir telah menyatakan bahwa argumen yang ada di dalam tulisan idealnya argumen dalam perspektif ekonomi atau setidak-tidaknya argumen dari buku/jurnal yang telah di bahas di dalam kelas. 

Oleh karena itu, saya tidak bisa leluasa untuk memasukan argumen dari sudut pandang para Ulama. Pun dengan keterbatasan jumlah kata, saya pun harus bisa mengemas tulisan itu sesingkat mungkin tapi tetap tidak lepas dari substansi utamanya.

Saya sangat menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata "baik" atau "berbobot" karena setelah saya coba kirimkan ke beberapa koran yang ada di tanah air, tidak ada respon positif yang diberikan media cetak tersebut. Berbeda dengan beberapa tulisan teman satu kelas lainnya, yang mampu untuk diterima dan akhirnya diterbitkan dalam sebuah koran.

Tapi apapun itu, insyaallah saya akan tetap teguh dengan pendirian saya sesuai dengan apa yang saya tulis di bawah ini. Selamat membaca!

GENDER
Kata “gender” dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. (Puspitawati, 2012) Sehingga yang harus dipahami terlebih dahulu adalah gender bukan berarti jenis kelamin (kodrati) akan tetapi gender memiliki arti tentang peran, fungsi, status dan tanggungjawab yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki (non-kodrati) di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. 

Diskusi berkenaan dengan kesetaraan dan keadilan gender seharusnya fokus dalam penentuan peran, fungsi, status, dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki sehingga tercipta suatu harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Maka definisi pekerjaan jangan hanya dipahami sebagai sebuah aktivitas yang harus menghasilkan upah/gaji. Hal itu akan menyebabkan pembagian peran, fungsi, status, dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki menjadi terbatas.

PEKERJAAN
Pekerjaan harus mampu dipahami dalam konteks yang lebih luas. Terlebih lagi di zaman sekarang ketika banyak orang sudah mulai melakukan berbagai macam aktivitas dengan motivasi utamanya tidak lagi terletak pada uang. Aspek willingness to perform menjadi faktor utama dalam menggerakan seseorang dalam bekerja. 

Konsep pekerjaan harus mulai dipahami sebagai sebuah aktvitas yang berusaha untuk memberikan nilai tambah pada sesuatu dan sesuatu itu mampu untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Hal itu sejalan dengan arti dari akar kata pekerjaan, yaitu kerja yang disampaikan oleh Ndraha (1991), “kerja adalah proses penciptaan atau pembentukan nilai baru pada suatu unit sumber daya, pengubahan atau penambahan nilai pada suatu unit alat pemenuhan kebutuhan yang ada.”

Keluarga sebagai komunitas pertama dan utama dalam sebuah tatanan masyarakat hanya akan berfungsi dengan baik apabila setiap anggota yang ada di dalamnya, yaitu perempuan dan laki-laki, mengatur serta menjalankan peran, fungsi, status dan tanggungjawabnya masing-masing. Sehingga ketika perempuan memilih untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, maka jangan kemudian dihakimi bahwa keluarga tersebut tidak menjalankan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Karena toh willingness yang ada dalam dirinya adalah untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.

Peran, fungsi, status dan tanggungjawab ibu rumah tangga dalam konteks pendidikan anak memiliki peran yang sangat strategis. Hal itu dapat dilihat dari mulai digerakannya pendidikan karakter sebagai sebuah kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Penguatan karakter menjadi salah satu program prioritas Presiden Jokowi yang tertuang di dalam Nawa Cita, yaitu pemerintah akan melakukan revolusi karakter bangsa.

KARAKTER
Kemendikbud pun telah mengimplementasikan penguatan karakter penerus bangsa melalui gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang digulirkan sejak tahun 2016. PPK mendorong sinergi tiga pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, serta masyarakat agar dapat membentuk suatu ekosistem pendidikan. Mendikbud menyebutkan bahwa Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter adalah fondasi dan ruh utama pendidikan. (kemdikbud.go.id, 2017)
Pada perspektif yang lebih luas, Pemerintah Indonesia sering mendapatkan kritik karena dinilai terlalu banyak melakukan pinjaman dari pihak asing. Di dalam perspektif ekonomi, selama pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah tidak dilakukan untuk membiayai sebuah hal yang konsumtif tapi digunakan untuk melakukan sebuah investasi yang nantinya akan meningkatkan multiplier effect di suatu daerah, maka hal itu bisa dibenarkan.
Maka apabila di dalam perspektif yang lebih luas pemerintah Indonesia bisa “membenarkan” melakukan pinjaman untuk pembiayaan program pembangunan yang baru akan dirasakan manfaatnya di masa depan, kenapa kemudian seorang perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga justru di beri label negatif? bukankah dia telah berusaha sejalan dengan program pemerintah untuk menjalankan pendidikan karakter? bukankah dia telah berusaha menjadi seorang negarawan yang berpikir jauh ke depan?

Diskusi kesetaraan dan keadilan gender jangan lagi hanya “memaksa” perempuan untuk bekerja menghasilkan uang atau bekerja di luar rumah tapi diskusi tentang gender harus fokus pada apakah perempuan bisa mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat di dalam kehidupan bermasyarakat dengan peran apapun yang dipilihnya.

SUMBER BACAAN :
 
Ndraha, Taliziduhu. 1991. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Bumi Aksara. Jakarta.

Puspitawati, H. 2012. Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. PT IPB Press. Bogor.

Senin, 26 November 2018

Tugas Negara yang Terlupakan

SENIN, 18 RABIUL AWWAL 1440 H // 26 NOVEMBER 2018
10.11 WIB

Tidak ada negara yang tidak memiliki tujuan. Sebagai sebuah organisasi besar dengan anggota yang berjumlah jutaan, terlalu naïf apabila negara berjalan tanpa visi yang ingin diwujudkan. Oleh karena itu, Indonesia di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan secara tegas bahwa salah satu tujuan utama yang ingin dan harus dilaksanakan oleh negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Ya, Indonesia adalah sebuah negara kesejahteraan (welfare state). Sehingga segala misi yang ditetapkan, siapapun kepala negara dan kepala pemerintahannya, harus mencerminkan usaha dan upaya merealisasikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kita pun lantas bertanya, apa itu kesejahteraan?

Mendudukan konsep kesejahteraan memang bukan sebuah perkara mudah karena para ahli pun berbeda pendapat dalam memberikan definisinya. Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari 4 (empat) indikator, yaitu : rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, dan jati dari. Adapun menurut Suharto (2006), konsep kesejahteraan selalu dihubungkan atau memiliki kesamaan makna dengan kesejahteraan sosial yang berarti proses yang terencana yang dilakukan baik oleh individu, lembaga sosial, maupun instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Benang merah yang bisa diambil berdasarkan 2 (dua) pendapat tersebut yaitu kesejateraan berkenaan dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang mampu untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Maka hak yang paling mendasar dan sangat berpengaruh di dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan akses kepada sarana penunjang kehidupan yang layak seperti listrik dan air bersih.

Pendidikan, pengetahuan, dan standar hidup layak adalah 3 (tiga) dimensi dasar yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). (https://www.bps.go.id/) IPM sendiri merupakan alat yang digunakan untuk melihat sejauh mana negara mampu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya karena IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. (https://www.bps.go.id/). Berdasarkan hal tersebut, IPM mampu menjadi standar untuk melihat serta menilai sejauh mana negara telah memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Di dalam Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2016, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia bercokol di peringkat 113 dari 188 negara. Beberapa pihak lantas membandingkannya dengan peringkat Indonesia di tahun 2015, di mana terjadi penurunan peringkat dari 110 menjadi 113. (https://finance.detik.com/) Walaupun memang selama periode 1990-2015, IPM Indonesia mengalami peningkatan rata-rata 1,07% per tahun, akan tetapi titik beratnya adalah masih besarnya angka ketimpangan yang ada di Indonesia. Hal itu menandakan bahwa di banyak daerah di Indonesia, negara belum hadir untuk melaksanakan tugasnya.

Pemberian pelayanan dasar terutama di seluruh pelosok tanah air adalah murni tugas yang harus dijalankan oleh negara. Karena organisasi lain, terutama sektor swasta tidak mungkin untuk mampu melaksanannya karena tidak ada “keuntungan” yang akan mereka dapatkan. Sehingga seharusnya isu pemenuhan pelayanan dasar menjadi isu strategis bagi setiap pemangku kepentingan yang ada di negara ini. Beberapa kasus “ekstrem” menjadi bukti bahwa negara “lupa” untuk menjalankan tugasnya memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat. Salah satu kejadian yang mendapat sorotan tajam dari berbagai media adalah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Kurangnya pemenuhan dan akses layanan dasar bagi warga Papua terlihat dengan angka kemiskinan anak di Papua tertinggi 35,37% (BPS, 2016), provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar : Papua 28,4% dan Papua Barat 24, 88% (BPS, 2016), bahkan disertai dengan indeks pembangunan manusia (IPM) terburuk di Indonesia sebesar 58,05% (BPS, 2016). (https://geotimes.co.id)

Pemerintah mungkin bisa berdalih dengan argumen bahwa kini pembangunan  infrastruktur jalan telah banyak difokuskan di daerah Indonesia Timur, khususnya Provinsi Papua. Akan tetapi pemerintah sepertinya lupa bahwa yang mereka bangun saat ini hanya berupa akses jalan, tapi pemerintah tidak lantas memikirkan bagaimana cara untuk menghadirkan pelayanan dasar itu. Pemerintah sepertinya tidak membuat skala prioritas bahwa permasalahan pelayanan dasar di setiap daerah itu berbeda. Ada daerah yang butuh untuk peningkatan akses ke layanan dasar karena memang layanan dasar telah ada dan tersedia dengan baik di sana tapi di daerah yang lain mereka membutuhkan pemerintah untuk terlebih dahulu menyediakan pelayanan dasar, karena percuma pemerintah membuka akses akan tetapi tidak ada pelayanan dasar yang tersedia di sana.

Bahkan di masa-masa kampanye saat ini, isu penyediaan pelayanan dasar bukan isu yang menarik bagi setiap pasangan calon presiden Indonesia, mereka hanya berfokus pada peningkatan ekonomi. Tentu hal itu tidak salah akan tetapi kurang tepat, karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh World Bank dalam laporan tahunannya, peningkatan ekonomi tidak akan mampu meningkatkan standar kehidupan masyarakat apabila tidak ada penyediaan dan akses ke pelayanan dasar. Jangan sampai pemerintah menunggu berbagai Kejadian Luar Biasa lainnya untuk menyadarkan bahwa pelayanan dasar adalah kunci utama mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bahan bacaan :

Nasikun. 1993. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
Suharto. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : PT.Refika Pratama.

Internet :
https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html, diakses pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 Pukul 11.03 WIB.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3455970/peringkat-indeks-pembangunan-manusia-ri-turun-ini-kata-pemerintah, diakses pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 Pukul 11.03 WIB
https://geotimes.co.id/opini/kegagalan-pelayanan-publik/, diakses pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 Pukul 11.03 WIB

Peraturan Perundang-undangan :
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kamis, 09 Agustus 2018

Nekat!

KAMIS, 27 DZULQADAH 1439 H // 9 AGUSTUS 2018
20.09 WIB


Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du,

BONDHO NEKAT
Saya mencoba mencari arti dari padanan kata Bondho Nekat melalui google.com, tapi saya tidak menemukan sebuah artikel yang bisa untuk dijadikan rujukan atau referensi yang akurat. 
Mayoritas artikel yang ada di halaman depan mesin pencari (google.com) menampilkan artikel yang membahas tentang sepak bola dan mengasosiasikan Bondho Nekat kepada bonek, sebuah komunitas pendukung sepak bola tim Persebaya.

Akan tetapi benang merah yang dapat saya ambil adalah Bondho Nekat mempunyai makna yaitu keyakinan yang tinggi tanpa modal yang berarti, berani menembus rintangan/tantangan untuk hal-hal yang positif. 
Jadi izinkan saya menggunakan istilah Bondho Nekat dalam artikel ini untuk menamakan sebuah niat yang tinggi dalam menjalankan sesuatu yang positif dengan resiko negatif yang akan didapatkan di kemudian hari.

DUNIA BUKAN SURGA, BUKAN JUGA NERAKA
Teringat sebuah nasihat indah dari Ustadz Dr. Musyaffa’ Ad Dariny, beliau menuliskan, “Ingatkan diri, bahwa hidup di dunia bukan di surga, maka jangan harap ada kebahagiaan murni dan abadi. Sebaliknya dunia ini juga bukan neraka, maka tidak mungkin ada kesedihan dan kesengsaraan yang murni dan abadi pula. Kebahagiaan dan kesedihan akan datang silih berganti, maka jangan sampai goyah dalam langkah perjalanan panjang anda menuju surga.”

Masyaallah, apa yang beliau tuliskan di atas memang benar adanya, kesedihan dan kebahagiaan begitu cepat berlalu dan hal ini sangat biasa terjadi. Masih ingat dan segar dalam ingatan saya ketika kebahagiaan datang memeluk erat. 
Kebahagiaan sebentuk pengumuman kelulusan dalam tes untuk mendapatkan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP tanggal 19 Juni 2017 dengan nomor KEP-13/LPDP/2017 tentang penetapan hasil seleksi substansi calon penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia Program Magister dan Doktoral Dalam Negeri dan KEP-14/LPDP/2017 tentang penetapan hasil seleksi substansi calon penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia Program Spesialis Dalam Negeri tahap I  tahun 2017, alhamdulillah saya dinyatakan lulus sebagai calon penerima beasiswa LPDP.

Kemudian kebahagiaan itu mulai menghilang seiring dengan kenyataan bahwa saya telah salah dalam memilih program studi (prodi) tujuan pendidikan ketika mendaftar sebagai calon penerima beasiswa LPDP. 
Kesalahan yang muncul murni akibat keteledoran saya pribadi. Saya tidak bisa menyalahkan pihak lain karena seharusnya saya sebagai calon mahasiswa mampu untuk melakukan kajian sederhana mengenai prodi apa yang sesuai dan bisa menerima saya nantinya.

AWAL MULA CERITA
Di awal ketika mendaftar LPDP, tujuan prodi yang saya pilih adalah Magister Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM). Apabila dilihat dari latar belakang pendidikan yang saya miliki yaitu Manajemen Sumber Daya Aparatur (MSDA) Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), maka ada 2 (dua) prodi yang bisa atau sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang saya miliki, MKP dan Magister Administrasi Publik (MAP) Fisipol UGM.

Apalagi saat ini saya pun bekerja di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga secara umum kedua jurusan tadi linier atau sesuai dengan apa yang saya kerjakan.

Akan tetapi, saya memilih MKP karena saya ingin lebih mendalami faktor-faktor pembuatan kebijakan secara spesifik, dan itu bisa saya dapatkan di MKP. MAP pun bisa memberikan pengetahuan tentang pengambilan kebijakan tapi tentu tidak sedetai MKP, karena MAP akan membahas administrasi publik secara lebih umum dan komprehensif.

Argumen di atas membuat saya lupa akan fakta bahwa sebagai lulusan IPDN maka jenjang pendidikan yang saya dapatkan adalah Diploma-4 (D4), sehingga ketika saya berkonsultasi langsung dengan staf MKP Fisipol UGM melalui sambungan telepon mereka menyatakan bahwa sampai dengan saat ini, MKP Fisipol UGM belum menerima lulusan D4!

Saat-saat itu-lah dunia serasa runtuh, saya mulai membayangkan bahwa jerih payah saya untuk mendapatkan beasiswa LPDP harus hilang seketika karena kesalahan saya dalam menentukan prodi tujuan.

Kesedihan tidak berlangsung lama, harapan ternyata masih ada. Saya bisa mengajukan usul atau permohonan perpindahan prodi tujuan kepada LPDP sehingga saya masih memiliki kesempatan untuk tetap mendapatkan beasiswa LPDP. Alhamdulillah!

 
KEBAHAGIAAN, KESEDIHAN, KEBAHAGIAAN, KESEDIHAN…
See the circle here? 
Kebahagiaan, kesedihan, lalu kebahagiaan, maka selanjutnya kesedihan kembali menghampiri.

Kesedihan itu muncul dalam sebuah kenyataan bahwa ternyata proses permohonan perpindahan prodi di LPDP tidak segampang yang saya kira. Pada 10 Januari 2018 saya pun mulai melakukan proses permohonan perpindahan prodi ke LPDP melalui email ke alamat lpdp.dkp3@kemenkeu.go.id, lalu pada tanggal 23 Januari 2018 LPDP memberikan email balasan dan meminta LoA (Letter of Acceptance) sebagai kelengkapan berkas untuk permohonan perpindahan prodi.

Mendengar hal tersebut tentu membuat saya terkejut karena jujur saya pribadi tidak membaca secara detail buku panduan LPDP sehingga saya tidak begitu tau apa saja persyaratan ketika akan mengajukan perpindahan prodi.

Maka ketika kelengkapan dokumen yang diminta adalah LoA, saya menjadi sedikit heran karena LoA didapatkan setelah kita berproses untuk masuk ke universitas yang kita tuju.
Tapi bila kasus seperti saya, yang memiliki kesalahan ketika mendaftar LPDP dan akan mengajukan perpindahan maka syarat tersebut menjadi sesuatu hal yang berat. Berat dalam artian bahwa saya harus melakukan gambling karena saya harus terlebih dahulu mendaftar ke prodi perubahan (bukan sesuai daftar awal di LPDP) setelah itu menunggu pengumuman dan apabila diterima, saya pun tidak bisa serta merta berbahagia karena masih menunggu satu pengumuman lagi yaitu keputusan LPDP terkait perpindahan yang saya ajukan.

Tapi sekali lagi, saya tidak bisa dan tidak mau menyalahkan orang/pihak lain karena saya pun harus menghargai dan menghormati kebijakan LPDP yang tentunya tidak begitu saja dalam mengeluarkan sebuah aturan. Kembali lagi dari awal, semua proses panjang ini terjadi akibat kesalahan dan keteledoran saya pribadi. Maka senang atau tidak, saya harus tunduk dan ikuti aturan yang ada.

KEBIJAKAN VS. KEBIJAKAN
Kebijakan lain yang dikeluarkan LPDP terkait proses perpindahan prodi adalah LPDP mempunyai jadwal pelaksanaan perpindahan perguruan tinggi, program studi dan jenjang studi tahun 2018 sesuai dengan Pengumuman Direktur Umum LPDP Nomor PENG2/LPDP.3/2018 tanggal 5 Januari 2018. 
Berdasarkan jadwal tersebut, maka jadwal perpindahan prodi yang memungkinkan untuk bisa saya ikuti adalah jadwal perpindahan pada gelombang IV, karena kelengkapan berkas berupa LoA bisa untuk dilengkapi pada tanggal 1-3 Agustus 2018, maka dengan asumsi saya bisa diterima di MAP Fisipol UGM yang diumumkan pada tanggal 1 Agustus 2018, maka keesokan harinya saya bisa untuk segera mengirimkan LoA tersebut ke LPDP.

Alhamdulillah, apa yang saya rencanakan tersebut di atas bisa berjalan dengan baik. Maka saya pun kini tinggal menunggu keputusan akhir LPDP apakah menerima atau menolak permohonan perpindahan prodi yang saya ajukan pada tanggal 31 Agustus 2018.

Tapi ternyata ada permasalahan lain yang luput dari perkiraan saya. Bahwa pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) UGM harus dilakukan paling lambat tanggal 9 Agustus 2018 dan perkuliahan perdana di mulai pada tanggal 13 Agustus 2018. Pihak UGM pun tidak bisa memberikan penangguhan pembayaran UKT, termasuk kepada calon mahasiswa penerima beasiswa LPDP yang sedang mengajukan perpindahan seperti saya.

Perlu diketahui dengan status yang kini saya miliki, yaitu calon penerima beasiswa LPDP tapi sedang dalam proses permohonan perpindahan. Maka LPDP belum mau mengeluarkan surat jaminan pemberiaan beasiswa atau LoG kepada pihak kampus. Dan pihak kampus dalam hal ini UGM, tidak mau untuk menangguhkan pembayaran UKT bagi calon penerima beasiswa LPDP yang tidak bisa melampirkan LoG.
Sehingga saya dan LPDP saat ini ibarat status quo. Status quo hingga nanti pengumuman resmi dari LPDP apakah menerima atau menolak permohonan perpindahan prodi yang telah saya ajukan.

MEMILIH BERESIKO
Di dalam status quo, saya dihadapkan dengan beberapa pilihan sulit yang semuanya memiliki resikonya masing-masing.

Pertama.
Saya bisa terus melanjutkan proses perkuliahan dengan membayar terlebih dahulu UKT menggunakan uang sendiri, dengan catatan, apabila LPDP menyetujui perpindahan yang saya ajukan maka UKT yang telah saya bayarkan akan diganti dan ini-lah skenario idaman.
Catatan yang lain, permohonan perpindahan saya ditolak oleh LPDP maka UKT yang telah saya bayar hangus dan saya harus menghentikan perkuliahan di MAP Fisipol UGM karena beasiswa LPDP tidak bisa saya terima. Atau saya bisa tetap melanjutkan kuliah di MAP Fisipol UGM tapi dengan melepaskan beasiswa LPDP dan kuliah dengan biaya sendiri.

Karena apabila permohonan perpindahan prodi ditolak, artinya saya hanya boleh kuliah di MKP Fisipol UGM sesuai data awal saya mendaftar LPDP.

Kedua.
Saya tidak harus membayar UKT dan tetap menunggu pengumuman perpindahan studi pada tanggal 31 Agustus 2018 yaitu dengan cara melakukan permohonan ke UGM khususnya MAP Fisipol untuk menunda perkuliahan (defer) ke semester berikutnya. Tapi ini opsi yang langsung saya tinggalkan karena keputusan Menteri Dalam  Negeri tentang Penetapan Tugas Belajar saat saya telah dinyatakan diterima di UGM telah saya usulkan dan saat ini sedang berproses tanda tangan pimpinan. 
Besar kemungkinan per bulan Agustus 2018 saya telah diberikan izin untuk melanjutkan studi di UGM. Pun saya belum mengetahui apakah pihak MAP Fisipol UGM bisa mengeluarkan kebijakan defer perkuliahan dengan alasan menunggu pengumuman perpindahan prodi? 
Selanjutnya apa mungkin setelah saya mengajukan defer (asumsikan MAP Fisipol UGM memberikan izin defer), lalu permohonan perpindahan prodi saya ditolak LPDP, apakah saya mau tetap melanjutkan studi di MAP Fisipol UGM? 
Bila saya tidak ingin melanjutkan studi (karena mengikuti keputusan LPDP), apakah MAP Fisipol UGM mau menerima pengunduran diri saya setelah saya mengajukan defer? 
Okay, mari kita asumsikan MAP Fisipol UGM mau menerima semua permintaan saya tersebut, lalu di semester berikutnya atau di pembukaan mahasiswa baru selanjutnya saya kembali mendaftar ke UGM tapi kini dengan tujuan MKP Fisipol UGM, berapa besar kemungkinan saya akan diterima dengan track record seperti apa yang telah panjang lebar saya jelaskan? 
Belum lagi dengan realita awal bahwa saya adalah lulusan D4, maka pintu itu rasa-rasanya telah tertutup bagi saya.

Oleh karena itu, setelah diskusi panjang lebar dengan keluarga, menimbang segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Maka saya putuskan untuk nekat tetap melanjutkan studi di MAP Fisipol UGM. Beberapa alasannya adalah pertama izin pelaksanaan tugas belajar terlanjur berproses dan kemungkinan terbesarnya akan turun di bulan Agustus ini. Kedua, tak ada jaminan bahwa di seleksi selanjutnya saya akan diterima (lagi) oleh UGM. Ketiga, niat saya untuk melanjutkan studi di tahun ini terlampau kuat dan besar. Sayang bila kemudian saya urungkan.

Ya saya akan banyak kehilangan materi, tapi mudah-mudahan itu sepadan dengan ilmu yang nantinya akan saya dapatkan. Sehingga ini menjadi bukti bahwa saya melanjutkan studi bukan karena alasan pragmatis, tapi ini murni karena alasan idealis. Biidznillah!

Ya, fasilitas beasiswa yang ditawarkan oleh LPDP memang begitu menggiurkan, banyak orang yang pasti akan menyayangkan. Tapi sekali lagi, saya tak ingin menjadi pragmatis. Bila memang secara ketentuan, saya belum bisa melanjutkan studi di MKP Fisipol UGM dan hanya bisa melanjutkan studi di MAP Fisipol UGM, maka kenapa saya harus memaksakan mendapatkan beasiswa?

Saya salah dan saya telah mencoba secara maksimal memperbaiki kesalahan tersebut tapi bila memang LPDP mempunyai pendapat dan pertimbangan lain, maka saya pun harus berjiwa besar serta berlapang dada menerima keputusan. 
Masih ada beberapa hari lagi menuju tanggal 31 Agustus 2018, tanggal penentuan terkait kepastian beasiswa saya. Maka sebagai seorang Muslim saya tidak pernah putus untuk berharap kepada Allah ta’ala, semua telah Allah ta’ala takdirkan, sehingga apapun yang terjadi maka itu adalah yang terbaik dan akan memberi manfaat bagi saya.
Di sisi lain, bila dilihat dari argumen perpindahan prodi yang saya ajukan, maka ada perasaan optimis dalam diri saya bahwa pihak LPDP akan menyetujui perpindahan itu. Karena MKP dan MAP masih dalam satu rumpun keilmuaan. Dan keduanya masih sangat bersinggungan dengan latar belakang ilmu serta pekerjaan yang kini saya miliki. Ini bukan alasan yang "diada-adakan". Tapi memang sebuah alasan faktual.  
Well, setidaknya itu adalah sudut pandang yang saya miliki.
Wallahu'alam.