Kamis, 15 April 2010

IPDN 2010/2011

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Berawal dari didirikannya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di Malang, Jawa Timur pada tanggal 1 Maret 1956 berdasarkan SK Mendagri No.Pend. 1/20/565 tanggal 24 September 1956 dengan Direktur Pertama dr. Raspio Woerjadiningrat. Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kader aparatur pemerintah di tiap daerah, maka sejak tahun 1965 satu demi satu didirikan APDN di berbagai provinsi dan pada tahun 1970 telah berdiri 20 APDN di seluruh Nusantara, lokasi-lokasi APDN tersebut adalah di Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Tanjung Karang, Bandung, Semarang, Malang, Mataram, Kupang, Ujung Pandang, Manado, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Ambon, dan Jayapura.

Sampai dengan tahun pendidikan 1991 yaitu tahun alumnus berakhimya operasi APDN di daerah-daerah telah menghasilkan 27.910 orang, yang penempatannya tersebar di 27 Propinsi. Kini para alumninya sudah mengembangkan diri untuk pendidikan selanjutnya dan pada umumnya sudah menduduki jabatan teratas di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Untuk menyamakan pola pendidikan APDN dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 1988 tentang Pembentukan APDN yang bersifat Nasional yang dipusatkan di Jatinangor, Sumedang Jawa Barat. Dalam proses perkembangan selanjutnya dikeluarkan Keputusan Presiden No.42 Tahun 1992, yang mengubah APDN menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri disingkat menjadi STPDN. Bagi lulusan Program D-IV STPDN berhak menyandang gelar "SSTP" (“Sarjana Sains Terapan Pemerintahan”). Lulusan atau alumni STPDN diharapkan memiliki tiga kompetensi dasar yaitu:
• Kepemimpinan (Leadership),
• Kepelayanan (Stewardship),
• Kenegarawanan (Statemanship).

Setelah terjadi kasus kekerasan pada praja Wahyu Hidayat yang menyebabkannya meninggal dunia, pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri akhirnya memutuskan melebur Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) dalam wadah baru bernama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada tahun 2005. Perubahan yang diatur Keppres Nomor 87/2004 tentang Penggabungan STPDN dan IIP dan Permen Dalam Negeri No. 29 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN, sebenarnya sudah dirancang sejak 1998 karena ada aturan yang membatasi setiap departemen (sekarang kementerian) hanya memiliki satu pendidikan kedinasan.

Tak bisa dipungkiri memang, lulusan SMA/MA pada umumnya masih banyak yang memutuskan untuk meneruskan pendidikan mereka di perguruan tinggi yang statusnya ikatan dinas. Selain biaya yang memang terjangkau dan bahkan gratis, mereka juga beranggapan bahwa dengan bersekolah di ikatan dinas maka nantinya mereka tak kan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dari sekian banyak perguruan tinggi ikatan dinas yang terdapat di Indonesia, IPDN merupakan salah satu yang menjadi favorit. Walaupun sempat membuat geger masyarakat dengan serangkaian kasus kekerasan yang menyebabkan hilangnya beberapa nyawa praja IPDN tapi hal itu tidak menghalangi minat masyarakat untuk meneruskan studi mereka di IPDN. Apalagi pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri telah memberikan janji dan jaminan bahwa sistem pendidikan di IPDN telah mengalami perubahan yang tak akan memberikan kesempatan untuk tindak kekerasan.

Dan bagi mereka yang berminat untuk meneruskan pendidikannya di IPDN untuk Tahun Ajaran 2010/2011, silahkan lihat persyaratan, waktu dan tempat pendaftaran dan juga jadwal tes yang bersumber dari Admin Badan Diklat, di bawah ini:
SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN IPDN 2010/2011
JADWAL TES IPDN 2010/2011

*catatan:Jadwal tes masih mungkin untuk mengalami perubahan.
(sumber tulisan : WIKIPEDIA)

PEACE and CHEERS!

Rabu, 14 April 2010

MK Diharap Pertahankan UU Penodaan

*Artikel ini adalah artikel yang ditulis oleh Muhammad Bachrul Ilmi, yang terdapat dan telah diterbitkan di harian Republika halaman 12, 29 Rabiul Akhir 1431 H yang bertepatan dengan hari Rabu tanggal 29 bulan April tahun 2010.

Pencabutan UU Nomor 1/PNPS/1965 membuka peluang kian besarnya penodaan agama.

JAKARTA — Ormas Islam berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Langkah ini, untuk melindungi kemurnian ajaran agama di Indonesia. Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK, Janedjri M Gaffar, menyatakan, para hakim MK kini dalam proses rapat permusyawaratan hakim (RPH) membahas soal gugatan uji materiil undang-undang tersebut, setelah menyelesaikan serangkaian sidang dan mendengarkan keterangan para saksi. ''Para hakim sedang melakukan RPH untuk memutuskan apakah menolak atau menerima gugatan terhadap undang-undang itu. Kapan berakhirnya RPH ini, tergantung dinamika dalam rapat. Kami berharap keputusan mengenai uji materiil ini bisa secepatnya,'' kata Janedjri di Jakarta, Selasa (13/4).

Janedjri mengatakan, pihaknya tak bisa menentukan kapan keputusan akan dibacakan dalam sidang. Semuanya bergantung pada RPH yang dilakukan para hakim. Jadi, para hakim MK membahas dengan cermat hasil dari serangkaian siding uji materiil undang-undang itu. Sebelumnya, Ketua MK, Mahfud MD, menyatakan, uji materiil ini akan dibacakan pada pertengahan April ini. ''Harapan kami, MK mau melindungi kemurnian agama dengan menolak uji materiil Undang-Undang Penodaan Agama. Ini sikap umat Islam,'' kata Ketua MUI, Ma'ruf Amin. Menurut Ma'ruf, konstitusi Indonesia tak hanya menjamin kebebasan beribadah, tetapi juga kemurnian agama yang dipeluk masyarakat. Hal ini, ditunjukkan oleh para pendiri bangsa yang menjadikan sila pertama Pancasila bernilai religius. ''Oleh karena itu, kalau Undang-Undang Penodaan Agama dicabut maka kemurnian agama tak terlindungi lagi dan saya kira itu melanggar sila tersebut. Pencabutan Undang-Undang Penodaan hanya akan membuka peluang lebih besar atas terjadinya aksi penodaan agama,'' kata Ma'ruf.

Kondisi seperti ini, jelas Ma'ruf, bakal memicu konflik antarumat beragama. Dengan

demikian, sudah semestinya kemurnian agama yang seharusnya dilindungi oleh negara melalui keberadaan undang-undang tersebut sebagai perangkat hukum. Ma'ruf menyatakan, undang-undang ini harusnya diperkuat bukan malah dicabut. Secara terpisah, Sekjen Pengurus Besar Al Jamiyatul Al Washliyah, Masyhuril Khomis, juga meminta MK bijaksana dalam menyikapi kepentingan masyarakat Muslim di Indonesia. Mereka, kata Masyhuril, menginginkan agar Undang-Undang Penodaan Agama ini di pertahankan. Saat ini, berbagai ormas Islam termasuk Al Wasliyah menilai undang-undang itu diperlukan untuk mencegah terjadinya pelecehan terhadap agama. ''Kami berharap, MK arif dalam menyikapi kepentingan Muslim yang merupakan mayoritas,'' kata Masyhuril. Ia menambahkan, undang-undang ini sangat penting karena menjadi instrumen hukum mencegah aksi penodaan agama. Ia menegaskan, undang-undang ini juga berfungsi mencegah terjadinya penafsiran yang terlalu bebas atas nilai-nilai

ajaran agama. Dengan mempertahankan undang-undang ini, generasi mendatang akan bisa lebih memahami dan menghormati nilai-nilai agama.

Pencabutan Undang-Undang Penodaan Agama, jelasnya, hanya akan menyebabkan suburnya aliran menyimpang dan tindak penodaan agama. ''Ini akan berujung pada perpecahan antarumat beragama. Sebab, masyarakat tak lagi memiliki alat hukum melindungi keyakinannya.'' Masyhuril menyebutkan, alasan hak asasi manusia (HAM) dari sekelompok orang yang mendorong dicabutnya Undang-Undang Penodaan Agama, sebetulnya tak bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencabutan undang-undang itu. Sebab, jelas dia, undang-undang ini menghormati kebebasan beribadah seluruh umat beragama sepanjang tak melakukan pelecehan terhadap agama. Sebab, kebebasan juga tak bisa digunakan untuk semena-mena melecehkan orang dan ajaran agama. ed: ferry