Kamis, 15 April 2010

IPDN 2010/2011

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Berawal dari didirikannya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di Malang, Jawa Timur pada tanggal 1 Maret 1956 berdasarkan SK Mendagri No.Pend. 1/20/565 tanggal 24 September 1956 dengan Direktur Pertama dr. Raspio Woerjadiningrat. Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kader aparatur pemerintah di tiap daerah, maka sejak tahun 1965 satu demi satu didirikan APDN di berbagai provinsi dan pada tahun 1970 telah berdiri 20 APDN di seluruh Nusantara, lokasi-lokasi APDN tersebut adalah di Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Tanjung Karang, Bandung, Semarang, Malang, Mataram, Kupang, Ujung Pandang, Manado, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Ambon, dan Jayapura.

Sampai dengan tahun pendidikan 1991 yaitu tahun alumnus berakhimya operasi APDN di daerah-daerah telah menghasilkan 27.910 orang, yang penempatannya tersebar di 27 Propinsi. Kini para alumninya sudah mengembangkan diri untuk pendidikan selanjutnya dan pada umumnya sudah menduduki jabatan teratas di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Untuk menyamakan pola pendidikan APDN dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 1988 tentang Pembentukan APDN yang bersifat Nasional yang dipusatkan di Jatinangor, Sumedang Jawa Barat. Dalam proses perkembangan selanjutnya dikeluarkan Keputusan Presiden No.42 Tahun 1992, yang mengubah APDN menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri disingkat menjadi STPDN. Bagi lulusan Program D-IV STPDN berhak menyandang gelar "SSTP" (“Sarjana Sains Terapan Pemerintahan”). Lulusan atau alumni STPDN diharapkan memiliki tiga kompetensi dasar yaitu:
• Kepemimpinan (Leadership),
• Kepelayanan (Stewardship),
• Kenegarawanan (Statemanship).

Setelah terjadi kasus kekerasan pada praja Wahyu Hidayat yang menyebabkannya meninggal dunia, pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri akhirnya memutuskan melebur Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) dalam wadah baru bernama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada tahun 2005. Perubahan yang diatur Keppres Nomor 87/2004 tentang Penggabungan STPDN dan IIP dan Permen Dalam Negeri No. 29 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN, sebenarnya sudah dirancang sejak 1998 karena ada aturan yang membatasi setiap departemen (sekarang kementerian) hanya memiliki satu pendidikan kedinasan.

Tak bisa dipungkiri memang, lulusan SMA/MA pada umumnya masih banyak yang memutuskan untuk meneruskan pendidikan mereka di perguruan tinggi yang statusnya ikatan dinas. Selain biaya yang memang terjangkau dan bahkan gratis, mereka juga beranggapan bahwa dengan bersekolah di ikatan dinas maka nantinya mereka tak kan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dari sekian banyak perguruan tinggi ikatan dinas yang terdapat di Indonesia, IPDN merupakan salah satu yang menjadi favorit. Walaupun sempat membuat geger masyarakat dengan serangkaian kasus kekerasan yang menyebabkan hilangnya beberapa nyawa praja IPDN tapi hal itu tidak menghalangi minat masyarakat untuk meneruskan studi mereka di IPDN. Apalagi pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri telah memberikan janji dan jaminan bahwa sistem pendidikan di IPDN telah mengalami perubahan yang tak akan memberikan kesempatan untuk tindak kekerasan.

Dan bagi mereka yang berminat untuk meneruskan pendidikannya di IPDN untuk Tahun Ajaran 2010/2011, silahkan lihat persyaratan, waktu dan tempat pendaftaran dan juga jadwal tes yang bersumber dari Admin Badan Diklat, di bawah ini:
SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN IPDN 2010/2011
JADWAL TES IPDN 2010/2011

*catatan:Jadwal tes masih mungkin untuk mengalami perubahan.
(sumber tulisan : WIKIPEDIA)

PEACE and CHEERS!

0 komentar:

Posting Komentar