Kamis, 31 Oktober 2013

Where are you, motivation?

KAMIS, 31-10-2013
14.01 WIB
 
Lama tak bersua, lama tak lagi menari di atas keyboard laptop tua ini. Bila boleh saya kembali ke belakang, mengingat lagi apa yang telah terlalui untuk menjadikannya sebuah pembelajaran, maka hal ini, sedikit banyak, persis sama pernah saya alami ( baca : bukan Galau ).
 
Mungkin dengan sebab yang sedikit berbeda tapi akibat yang dihasilkannya sungguh sama.
 
Saya kembali mengulang fase kehilangan sentuhan ajaib untuk mampu terus berpikir kritis dan menumpahkannya secara sistematis dalam tulisan.
 
Ini seharusnya menjadi sebuah hobi bagi saya dan sepantasnya sebuah hobi, maka saya harus mengerjakannya untuk mengalahkan segala jenuh yang menimpa.
 
Tapi lagi dan lagi, realita berselingkuh dari teori, atau teori yang tidak mampu menerima utuh realita, atau justru realita yang tidak mau menampung teori?
 
Yang jelas, menulis itu tak lagi memberikan gairah karena tak lagi mampu menghilangkan kejenuhan dan tak bisa untuk dilakukan dengan secara sukarela, atau dengan reflek secara tiba-tiba.
 
Seketika saja, pikiran saya tak lagi kritis, saya menerima saja apa yang sedang, telah, dan akan terjadi di sekeliling saya. Saya tak peduli dan sedang tak mau peduli.
 
Membaca yang sedianya menjadi bahan untuk kemudian memperkaya tulisan yang akan saya buat, menjadi sebuah aktifitas yang tak mampu untuk terselesaikan dengan benar.
 
Secara mendadak, banyak kegiatan serta aktifitas yang sebenarnya tak penting, cenderung konsumtif bahkan destruktif, terasa bahkan menyeruak menjadi sebuah kegiatan wajib nan penting yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
 
Kenapa? entah ada apa.
 
Ini mungkin terdengar merekayasa atau mendramatisir perasaan dan fakta yang ada, tapi ini cara saya mendeskripsikan kemalasan, serta kemandekan yang sedang saya jalani.
 
Ketika yang lain terus berlari maju ke depan, berubah terus berbenah menjadi pribadi yang lebih positif dan konstruktif untuk sesama. Menjadi manusia yang berguna. Saya justru harus tertegun, dan terlelap dalam situasi stagnan tak berkembang.
 
Liat-liat "adik-adik" saya para pemain Timnas Sepakbola U-19! Liat rekan-rekan saya para Praja IPDN Kampus Cilandak! Dan liat semua saudara eks-Kampus Kalimantan Barat yang terus konsisten dengan kebaikan!
Dan saya ada dimana?
 
Ini baru sekedar contoh dan perbandingan dalam lingkup yang sangat kecil, bila terus diperbandingkan dengan semua prestasi-prestasi yang ada dalam waktu yang sangat bersamaan, maka semakin kecil posisi saya, semakin terlihat tak berguna diri ini.
 
Bukankah saya meyakini bahwa masa depan itu akan sangat dipengaruhi dengan apa yang saya lakukan hari ini? bukankah karakter itu akan dibentuk dengan apa yang menjadi kebiasaan kita hari ini? bukankah kebiasaan itu ditentukan dengan segala sikap dan tingkah laku kita pada hari ini? bukankah, bukankah, dan bukankah ??
 
Ini memang perubahan. Tapi kita tidak bisa mentoleransi perubahan yang menyebabkan kemorosotan. Kita memang jangan malu untuk menjilat ludah sendiri, tapi ini ludah kotor!
 
Saya pun tidak ingin menyalahkan keadaan dan lingkungan beserta semua orang yang ada di dalamnya, itu hanya perangsang. Toh, pada akhirnya diri kita yang memilih.
 
Ikan saja tidak menjadi asin ketika hidup sehari-hari di lautan, jadi murni karena kedangkalan prinsip hidup yang saya miliki.
 
Saya percaya, seperti apa yang diajarkan seorang Guru SMA dulu, bahwa manusia itu mempunyai potensi baik dan buruk yang sama besarnya. Akhirnya terseraah pada manusia itu untuk lebih mengedepankan potensi yang mana.
 
Kita sendiri yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pilih, bukan dia, bukan mereka, bukan juga lingkungan!
 
Hanya kita, ya kita sendiri!
 
Saya menjadi mengerti bahwa saya ternyata sejauh ini tidak terlalu kuat. Menjadi baik ketika memang situasi dan lingkungan mendukung dan condong pada kebaikan.
 
Tapi ketika disodorkan pada tempat yang abu-abu, bahkan cenderung mengajak pada keburukan, maka saya mengikutinya.
 
Masih terbawa arus, masih tak sekuat ucapan-ucapan bijak para filsuf.
 
masihkah bisa untuk,... always #PMA??

Kamis, 03 Oktober 2013

DP-3 nasibmu kini

http://4.bp.blogspot.com/-9QG3QOlhY3A/T6jWJwyL7kI/AAAAAAAAAHc/g7Vhiy7e3u4/s1600/DP3+PNS+-+Cecep+Husni+Mubarok.jpg

RABU, 02-10-2013
11.29 WIB


Ini karena di semeseter 7 (tujuh) terdapat mata kuliah Teknik Evaluasi Kinerja Aparatur dan ini karena saya tertarik dalam pembahasan mengenai DP-3 bagi PNS di birokrasi Indonesia. Maka ini-lah opini terbaru saya.

PNS sampai dengan saat ini masih mendapat kritikan tajam nan pedas dari masyarakat. Masyarakat itu sendiri merupakan “pemilik” (owner) dari organisasi pemerintah. Sehingga wajar dan jelas apabila mereka menuntut sebuah kinerja yang optimal dari para pegawainya.

Lalu kenapa PNS selaku pegawai pemerintah, bawahan dari masyarakat, masih juga dikritik oleh pemiliknya? Bukankah kritikan berarti ada yang salah dengan kinerjanya? Lalu kenapa setelah dikritik bahkan oleh pemiliknya langsung, masih saja belum terdapat perubahan signifikan? Ada apa? Mengapa?

Bila boleh saya melemparkan sebuah wacana untuk pertanyaan itu maka saya akan mengatakan bahwa ada yang salah dengan sistem yang mengatur kepegawaian di dunia birokrasi Indonesia sehingga pada akhirnya sulit untuk mengharapkan kinerja yang optimal dari pegawai pemerintah Indonesia atau PNS.

Sistem yang mana? Mungkin akan ada banyak hal yang saling mempengaruhi akan tetapi satu hal yang ingin saya bahas disini adalah berkenaan dengan cara mengevaluasi kinerja dari PNS di Indonesia.

Evaluasi PNS di Indonesia sampai dengan saat ini menggunakan alat yang bernama DP-3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi, DP-3 kini sungguh tidak relevan untuk tetap dilakukan karena DP-3 tidak memiliki standar atau indikator penilaian yang jelas atau spesifik dan hanya berfokus pada perilaku pegawai bukan kinerjanya.

Tak percaya? Coba kita lihat apa yang menjadi indikator penilaian DP-3 sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) PP No. 10/1979, yakni :
a.    Kesetiaan;
b.    Prestasi kerja;
c.    Tanggungjawab;
d.    Ketaatan;
e.    Kejujuran;
f.    Kerjasama;
g.    Prakarsa;dan
h.    Kepemimpinan.

Realita yang ada pun menunjukan bahwa DP-3 diberikan lebih banyak berfokus pada penilaian subjektifitas bukan objektifitas. Karena (seperti yang telah disebutkan di atas) tidak ada ukuran atau standar atau alat penilaiannya.

Masih banyak buktik ketidak-relevan-an DP-3 dewasa ini tapi pada tulisan ini, cukup rasanya 2 (dua) bukti diatas.

Akibatnya pegawai yang bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan  yang tidak sesuai tupoksi, tidak mampu untuk ter-refleksikan dengan baik dan benar. Sehingga ketika ada pegawai yang bekerja keras, tuntas, dan cerdas sesuai tupoksinya tetap mendapatkan nilai yang sama dengan mereka yang bekerja secara asal.

Implikasi dari sebuah penilaian yang sama adalah pegawai baik dan pegawai buruk tetap mendapatkan penghasilan atau gaji yang sama. sehingga untuk apa bekerja baik?

Okay, bila kemudian kita kaitkan bahwa menjadi PNS itu adalah sebuah pengabdian, sehingga materi (uang) bukan yang utama. Maka saya pun akan bertanya, apakah pegawai itu akan tetap termotivasi untuk selalu mengabdi secara habis-habisan ketika apresiasi yang dia dapatkan sama dengan mereka yang bekerja tidak mengeluarkan keringat? 

Nama mereka tidak sebaik dan seharum pengabdian yang mereka curahkan, bisakah mereka bertahan?

Kemudian sistem evaluasi PNS yang kini tidak lagi relevan itu membuat sistem penggajian yang digunakan dalam birokrasi Indonesia pun terlihat menjadi sangat tidak relevan!

Kenapa? Ya, karena itu tadi, PNS baik dengan PNS tidak baik toh sama-sama mendapatkan gaji yang sama. Gaji sesuai golongan dan kepangkatan.

Solusinya sungguh jelas dan sangat nyata, sistem kepegawaian di Indonesia khususnya pada sub-sistem evaluasi PNS harus berorientasi pada kinerjanya atau prestasi kerja, tidak lagi bertumpu pada perilaku tanpa indikator jelas!

Lalu setelah mampu untuk dievaluasi sesuai dengan kinerjanya, langkah selanjutnya adalah memberi reward dan punishment yang proporsional. Bila tepat dengan tupoksi atau bahkan melebihi apa yang diharapkan oleh tupoksi dan sangat bermanfaat untuk kepentingan organisasi, ya jelas dia harus mendapatkan uang lebih atau bahasa kekiniannya adalah mendapatkan insentif.

Begitu juga sebaliknya, bagi mereka yang bekerja tidak sesuai tupoksi bahkan menyalahi, jelas harus diberikan punishment berupa pengurangan gaji atau setidaknya tidak mendapatkan uang lebih.

Reward dan punishment seperti itu hanya akan mampu untuk dilakukan dengan sebuah sistem evaluasi yang tepat. Bukan evaluasi yang penuh dengan unsur subjektifitas yang nantinya hanya akan meghadirkan ketidakadilan dan menimbulkan kecemburuan serta sakit hati, tak ada lagi motivasi.

Kabar baiknya adalah, pemerintah Indonesia telah menyadari “kejelekan” DP-3, sehingga terhitung mulai Januari 2014 melalui PP No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, sistem evaluasi PNS di Indonesia akan menggunakan sistem yang baru bernama Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Secara idealnya, SKP lebih menekankan kepada prestasi kerja (60%) dibandingkan dengan perilaku (40%). SKP juga jelas memiliki indikator yang spesifik, tidak lagi abstrak, tidak lagi subjektif, dan semoga saja bisa merubah cepat, tepat, dan tuntas wajah pegawai pemerintah kita! 
Amin! 

 #PMA all day, guys!