Minggu, 19 Oktober 2014

Sebuah cerita di K2

SELASA, 14 OKTOBER 2014
15.23 WIB


Izinkan saya untuk sedikit bercerita, menjadikan laman ini selayaknya sebuah diari pribadi, seperti biasa seharusnya.

Terhitung mulai tanggal 1 September 2014 melalui Surat Perintah Nomor : 800/3160/BKD, saya harus melaksanakan tugas sebagai Pegawai Titipan di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Surat Perintah yang dibuat untuk menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 824.3/3686/SJ tanggal 23 Juli 2014 Hal Penempatan Sementara Pamong Praja Muda Lulusan IPDN Angkatan XXI Tahun 2014.

Berdasarkan Surat Perintah Nomor : 800/3160/BKD, saya seharusnya bertugas di Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi karena satu dan lain hal, saya dan beberapa teman lainnya diberbantukan sementara di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat.

Saya dan 3 (tiga) orang lainnya bertugas terlebih dahulu di sub bidang Kompetensi dan Kinerja (K2), bidang Pengembangan Karir (Bangrir) BKD Provinsi Jawa Barat karena di sub bidang K2 terdapat kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Praja (Capra) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2014 dan memerlukan banyak orang agar kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan baik.

Lalu apa alasan sehingga saya bisa terpilih dari sekian banyak rekan saya lainnya? Entah-lah, sebut ini sebuah keberuntungan.

Saya menyebutnya sebuah keberuntungan karena apabila bisa untuk memilih, saya yakin semua diantara kami akan memilih BKD sebagai tempat untuk melaksanakan tugas sebagai pegawai titipan selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

Tapi entah karena alasan apa, saya dan 3 (tiga) orang rekan lainnya terpilih untuk kemudian untuk sementara bertugas terlebih dahulu membantu dalam kegiatan Seleksi Penerimaan Capra IPDN Tahun 2014.

Dalam tulisan lain, saya akan mengupas lebih dalam mengenai pengalaman saya terjun secara langsung dalam proses Seleksi Penerimaan Capra IPDN Tahun 2014. Akan tetapi pada tulisan ini saya akan lebih banyak menceritakan pengalaman saya bersosialisasi dengan pegawai yang ada di lingkungan sub bidang K2, dan bidang Bangrir secara umum.

Karena mulai tanggal 20, bulan Oktober, tahun 2014, saya sudah harus mulai bekerja di Biro Adbang Setda Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Surat Perintah yang saya terima.

Para pegawai di lingkungan sub bidang K2 sungguh memiliki kesan istimewa dalam diri saya. Waktu yang memang tak bisa dibilang lama, tapi sangat menimbulkan kesan yang sangat positif dalam, katakana-lah, tugas pertama saya sebagai seorang pegawai di lingkungan kerja nyata.

Walaupun apa yang saya kerjakan masih sangat jauh dari apa yang saya perkirakan sebelumnya. Sebuah pekerjaan “kasar” yang saya pikir semua orang akan mampu untuk mengerjakannya. Masih bekerja berdasarkan perintah langsung dari atasan, belum memiliki tupoksi secara khusus yang melekat. Tapi saya pikir memang disitu-lah posisi awal seorang pegawai baru.

Segala macam pekerjaan harus siap untuk kita jalani walaupun secara akal sehat dan logika berpikir kadang tak sejalan dengan status yang kita rasa kita miliki. Tapi satu hal yang harus kita garis bawahi adalah disitu-lah esensi utama dari sebuah loyalitas. Makna nyata dari sebuah ketaatan pada sebuah perintah. Menjalankannya tanpa harus banyak mengeluh apalagi meratapi.

Terlepas dari apa yang saya kerjakan bukan-lah hal-hal yang signifikan, tapi saya beruntung bisa belajar secara langsung bagaimana sebuah lingkungan kerja yang positif. Sebuah kerjasam tim yang terbangun secara seirama dan harmonis sehingga pelaksanaan program kegiatan di sub bidang K2 mampu untuk terlaksana dengan baik.

Saya melihat bagaimana seorang pimpinan mampu bekerja normatif, penuh integritas, bertanggung jawab serta konsisten tapi tetap juga fleksibel dengan setiap keadaan yang ada, memberdayakan segala kemampuan yang dimiliki oleh bawahannya sehingga bawahan merasa untuk diperlukan dan dihargai di setiap kesempatan kerja.

Hal itu membuat atasan mampu untuk dihormati oleh bawahan karena bawahan merasa atasannya mampu untuk menghargai mereka. Sebuah kepemimpinan yang dapat saya pelajari secara langsung. Pengalaman yang tak bisa setiap hari saya dapatkan.

Lalu bagaimana pegawai lainnya mampu untuk membagi tugas secara adil. Adil dalam artian sesuai dengan tempat dan porsinya. Tidak sembarang membagi semuanya sama rata sama rasa.

Sebuah lingkungan kerja positif, selalu ada tawa canda disana, saling terbuka. Sehingga terasa sebagai sebuah keluarga, bukan sekedar rekan kerja. Ada nilai-nilai kebaikan yang sangat besar hidup di sana. Tapi sungguh tidak menghilangkan substansi kerja yang harus di laksanakan di sub bidang K2.

Sub bidang K2 dapat dikatakan merupakan sub bidang paling sibuk yang ada di BKD, tapi tak sedikit pun terlihat muka depresi di setiap pegawainya. Bahkan walaupun semua pegawai atau staf adalah wanita, sungguh semangat kerja mereka tak bisa untuk dipandang sebelah mata.

Saya akui sub bidang K2 juga bukan merupakan tempat kerja yang sepenuhnya sempurna, ada beberapa hal yang menurut pandangan saya perlu untuk juga diperbaiki. Tapi saya yakinkan pada anda semua yang mungkin menyempatkan untuk membaca tulisan ini, segala hal yang positif di sana jauh lebih banyak daripada hal negatif sehingga segala yang negatif itu terasa tak pernah ada.
 
Sekali lagi, sebuah keberuntungan bagi saya dan 3 (tiga) orang rekan saya lainnya, mampu untuk terlebih dahulu merasakan budaya dan pengalaman kerja yang sangat positif di sub bidang K2 BKD Provinsi Jawa Barat.

Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada Kang Wahyu, Kang Dedi, Teh Chawul, Teh Nenden, Teh Dian, Teh Nunik, Teh Emi, Bu Deuis, dan Bu Evi. 
 
Maaf hanya sekedar ucapan terima kasih yang mampu saya berikan dan maaf tak ada hal signifikan yang mampu saya berikan, bahkan untuk sekedar membuat kalian untuk terus mampu mengingat saya. 
 
Tapi satu hal yang pasti, saya akan selalu mengingat apa yang telah kalian semua ajarkan dan berikan pada saya. Dan saya mohon, apabila di kemudian hari saya datang berkunjung, meminta sebuah nasihat atapun pertolongan atau bahkan datang hanya untuk sekedar menjaga silaturahmi, saya harap kalian semua tetap berkenan menerima saya. 
 
Terima kasih.
#PMA, folks!

Sabtu, 04 Oktober 2014

Apa kabar bentuk otonomi daerah?

SABTU, 4 OKTOBER 2014 
15.51 WIB 

Saya tak mempunyai latar belakang pendidikan politik, bahkan buku karangan Miriam Budiarjo yang berjudul DASAR-DASAR ILMU POLITIK pun tak mampu saya lahap sepenuhnya. 

Begitu juga dengan pengalaman kehidupan politik, dalam artian politik kenegaraaan, saya jelas tak mempunyainya. 

Jadi maafkan apabila kemudian saya sungguh tak mengerti dengan kondisi perpolitikan yang sekarang terjadi di Indonesia dan terasa sangat menguras psikologi rakyat Indonesia. 

Terutama dengan pemberitaan media yang apabila boleh saya katakan, sangat membabi buta. Salah satu indikator bahwa pemberitaan kondisi politik di Indonesia kini sangat berlebihan adalah tidak ada sedikit pun wadah bagi mereka (pemberi berita) untuk juga memberikan kabar berita tentang pelaksanaan ibadah Idul Adha di Indonesia. 

Padahal ada isu menarik di sana yang seharusnya juga mendapatkan perhatian lebih dari media, yakni tentang perbedaan waktu pelaksanaan idul adha. Sebagian ulama memutuskan bahwa Idul Adha jatuh pada hari ini, Sabtu tanggal 4, bulan Oktober, tahun 2014 sedangkan sebagian lainnya, termasuk pemerintah melalui Kementerian Agama, memutuskan bahwa perayaan Idul Adha dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 5, bulan Oktober, tahun 2014. 

Saya tak meminta apalagi berharap media untuk memperbesarkan perbedaan yang ada, saya hanya meminta media untuk menginformasikan perbedaan itu secara proporsional dan juga mengemukakan segala alasan yang ada di balik perbedaan tersebut. Sehingga saya dan seluruh rakyat Indonesia lainnya, bisa untuk mengamati dan menentukan pilihan. Bukan sekedar mengikuti tanpa memiliki dasar yang kuat. 

Tapi sayangnya, media terlalu sibuk untuk “memprovokasi” rakyat Indonesia dengan segala bentuk dagelan politik yang kini sedang panas terjadi. 

Permasalahan politik itu sebenarnya masih berkutat pada kontroversi disahkannya UU Pilkada, yang di dalamnya kembali mengatur pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Dan juga permasalahan tentang Pak SBY, yang di akhir masa tugasnya sebagai seorang Presiden dipenuhi dengan tuduhan sebagai seorang aktor kelas atas. 

Ahh, saya tak mengerti tapi satu hal yang saya pahami adalah media telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik, yakni menguras habis energi psikologis rakyat Indonesia untuk sepenuhnya sibuk dengan hal-hal itu. 

Padahal, substansi utama telah mereka lupakan. 

Ya, bagi saya, segala kekisruhan politik ini, membuang satu substansi utama yang saya pikir lebih pantas untuk dibicarakan dari sekedar meributkan pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak. 

Sangat disayangkan, segala emosi itu terscurah bukan untuk substansi utama demokrasi, tapi hanya kepada kemasan dan pilihan yang saya pikir tidak akan berpengaruh banyak pada tujuan utama dari demokrasi itu sendiri. Bukankah pada akhirnya kesejahteraan adalah hal yang ingin untuk diciptakan? 

Menurut saya, dari sudut pandang yang saya miliki, substansi yang seharusnya dipikirkan oleh rakyat Indonesia, dalam hal ini DPR-RI dan Pemerintah adalah mengenai bentuk dan sistem otonomi yang seharusnya digunakan di Indonesia. 

Adapun pemilihan kepala daerah secara langsung ataupun tidak, adalah hal selanjutnya setelah kita menyetujui konsep, sistem, dan bentuk otonomi yang ideal yang akan diterapkan di negeri ini. Karena itu-lah sumber utama dari segala masalah yang ada di Indonesia, ketidakjelasan bentuk otonomi sehingga segala sesuatunya menjadi kabur. 

Mungkin, yang seharusnya dibicarakan oleh pemerintah adalah mana yang sebenarnya menjadi sistem dan sub-sistem nya, apa yang menjadi grand design-nya dan apa yang menjadi penjabaran dari grand design tersebut. Karena tanpa ada kesepakatan mengenai apa yang menjadi sistem utamanya dan mana yang merupakan bagian dari sistem tersebut atau sub-sistem, maka pengelolaan tata aturan atau dasar hukum atau penataan republik ini akan menjadi kacau serta tumpang tindih. Siapa di atas siapa. Tak jelas! 

Maksud saya adalah, bukankah pemilihan kepala daerah secara langsung ataupun tidak itu merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah? Jadi bukankah jauh lebih baik apabila kita tentukam terlebih dahulu dimana letak otonomi daerah itu akan diterapkan baru kemudian kita bicarakan mengenai sistem pemilihan kepala daerahnya, iya ‘kan

Tapi situasi yang ada sekarang justru kita lebih asyik untuk berbicara mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung tanpa sedikit pun menyentuh ranah konsep otonomi daerah yang akan digunakan. 

Mohon maaf, tapi semangat awal dilakukannya revisi UU 32 tahun 2004 adalah untuk menentukan konsep yang lebih ideal mengenai otonomi daerah di Indonesia, tapi kenapa justru “anak” dari UU 32 tahun 2004 itu muncul lebih dulu ke permukaan dan bahkan mendapatkan lebih banyak pemberitaan daripada “induk”-nya? 

Kerancuaan otonomi daerah di Indonesia bisa terlihat dari sudut pandang bahwa daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki daerah otonom, tapi di sisi lain, khusus untuk daerah provinsi, Gubernur juga memiliki tugas sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Permasalahan terjadi ketika kini Bupati/Walikota dan Gubernur sama-sama memiliki kewenanagan daerah otonom, sehingga realitanya kedua pucuk pimpinan ini merasa sama kuat di daerah. Lalu Pemerintah Pusat semakin kehilangan “kekuasaan”-nya terhadap pemerintah daerah. 

Hal ini berakibat pada sulitnya untuk dilakukan koordinasi, karena semua merasa memiliki kekuasaan. Apabila berbicara dalam konteks negara federal hal ini tak menjadi persoalan, tapi ketika berbicara dalam lingkup negara kesatuan selayaknya Indonesia, maka ini jelas merupakan sebuah permasalahan. 

Oleh karena itu, seharusnya disepakati dan dirumuskan terlebih dahulu otonomi yang akan digunakan di Indonesia itu seperti apa, karena fakta yang ada di lapangan menunjukan bahwa otonomi itu tidak bisa diterapkan pada provinsi dan kabupaten/kota secara bersamaan. Salah satu diantara mereka harus ditetapkan sebagai bukan daerah otonom. 

Otonomi daerah harus berada apakah di provinsi atau kabupaten/kota. Setelah hal itu berhasil untuk disepakati, maka baru-lah dipikirkan mengenai pemilihan kepala daerahnya. 

Bagi saya, itu seharsunya yang dilakukan. Sistem utamanya terlebih dahulu disepakati seperti apa, untuk kemudian segala sub-sistem di bawahnya mengikuti. Tapi, sekarang semua sepertinya tak bermakna lagi, semua seperti ingin mendapatkan perhatian, memanfaatkan segala momentum yang ada. Mengenyampingkan substansi untuk mendapatkan atensi. 

#PMA