Senin, 14 Januari 2013

Iri bercita rasa positif


Pada hari Jumat, tanggal 11, bulan Januari, tahun 2013, pada khutbah Jumat hari itu, disampaikan beberapa wasiat, disampaikan sebuah pesan yang menurut saya sungguh sangat bermakna, sungguh sangat berguna bagi kehidupan Muslim pada khususnya dan Manusia lain pada umumnya dan bukankah setiap pesan agama itu akan selalu bermakna?  

Sidang Jumat pada hari itu bertemakan Tujuh Wasiat Rasulullah. Bahwasanya dalam hadits Qudsi dikemukakan tujuh sikap hidup yang hendaknya tercermin dalam perilaku seorang Muslim, baik sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. 
Ketujuh sikap itu adalah : 
1. Mencintai fakir miskin dan selalu mendekati mereka; 
2. selalu melihat kepada orang-orang yang ada di bawah, dan tidak selalu melihat yang ada di atas; 
3. menyambung kekeluargaan, sekalipun tidak menyukainya; 
4. tidak bertanya hal-hal yang tidak layak ditanyakan tentang seseorang; 
5. menyampaikan yang haq walaupun terasa pahit; 
6. tidak takut dimaki ataupun dimarahi dalam bertindak di jalan Allah;dan 
7. memperbanyak ucapan, “la haula wala quwata illa billah” 

Secara sekilas, tanpa perlu penjelasan panjang lebar mengenai tujuh wasiat Rasulullah tersebut maka kita pun sudah mampu untuk menangkap maksud serta arah dari tujuh pesan atau wasiat itu. Betapa kehidupan akan menjadi ideal apabila manusia mampu untuk setidaknya berusaha sepenuh hati menjalankan tujuh wasiat itu dan tentunya juga harus ditunjang dengan berbagai sikap baik lainnya. 

Akan tetapi bagi saya pribadi, saya mempunyai sedikit pemikiran berbeda, mempunyai sudut pandang lain berkenaan dengan wasiat yang kedua yaitu “selalu melihat kepada orang-orang yang ada di bawah, dan tidak selalu melihat yang ada di atas”. 
Wasiat kedua ini bertujuan agar kita sebagai manusia selalu berusaha untuk menjadi manusia yang selalu bisa untuk senantiasa bersyukur atas segala rizki serta rahmat yang diberikan oleh Allah Swt., Tuhan Yang Mahakuasa, wasiat itu juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita selalu melihat ke atas, kita tak akan mampu untuk bersyukur, kita akan menjadi seseorang dengan sikap iri dan dengki dalam hati, kita akan susah melihat orang senang dan teramat senang ketika melihat orang lain susah. Dan itu jelas sangat tidak kita kehendaki, sifat itu hanya akan menimbulkan perpecahan dalam setiap struktur masyarakat dan saya jelas tidak menghendaki hal seperti itu. 

Tetapi yang kemudian akan coba saya sampaikan adalah bahwa terkadang kita harus juga mempunyai sifat iri dalam hati. 
Hah? Sikap iri? Kenapa? 
Bagi saya, menurut saya, sikap iri itu perlu untuk kita miliki dalam hal iri terhadap setiap perbuatan postif ataupun prestasi postif yang dilakuakan oleh orang lain. 
Rasa iri itu perlu ketika kemudian dengan rasa iri itu kita tidak menjadi orang yang dengki atau menjadi membenci orang yang sukses dari kita atau membuat kita merasa rendah diri dan mengutuk diri sendiri. 
Tidak bukan seperti itu, tapi justru dengan rasa iri itu, iri hati terhadap hal-hal yang postif, kita menjadi termotivasi untuk juga mampu berbuat seperti itu atau bahkan melebihi segala pencapaian positif itu, menumbuhkan semangat kompetisi dalam berbuat baik sehingga kita mampu untuk senantisa berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Tanpa adanya rasa iri dengan spirit positif maka kita hanya akan menjadi seseorang yang pasrah, dan merasa cukup dengan segala apa yang ada dan dimiliki oleh kita sekarang ini tanpa ada kemauan ataupunn keinginan untuk berubah, berbenah, dan berkembang menjadi lebih baik lagi, sehingga kita pun akan terhenti dan stagnan serta terus berada dalam zona lingkaran nyaman kehidupan kita. 
Bila seperti itu apakah hari-hari kita tidak justru akan membosankan? Bukankah hari ini harus lebih baik dari hari kemmarin? 

Jadi, apa yang coba saya sampaikan di sini adalah tidak selamanya kita harus memberikan respon yang negatif terhadap suatu kata atau istilah yang memang secara umum bermakna negatif. Pada prakteknya hidup itu sangat dinamis sehingga segala apapun yang negatif justru harus mampu untuk kita berikan respon yang positif sehingga bisa berdampak baik, produktif serta konstruktif bagi kehidupan kita di dunia ini. 
Mari kita pahamai substansi, bukan terjebak dalam istilah. 

PMA always! :)

Jumat, 11 Januari 2013

Katanya demi keadilan politik

"Saudara Roy Suryo saat ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Dapil Yogyakarta, dan yang bersangkutan saya pandang cakap untuk mengemban tugas sebagai Menpora. Saya juga sudah mempertimbangkan integritas dan kapasitas yang bersangkutan untuk menjadi Menpora," 
Presiden SBY 

"Saya sampaikan ke presiden ke wapres, saya bukan kompentensi paling tepat untuk kompetensi ini," 
Roy Suryo  

Kurang lebih sekitar 30 menit yang lalu, Presiden SBY secara resmi telah mengumumkan Pejabat definitif Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Menteri ESDM, dan Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Akan tetapi satu nama yang sangat menarik dan mungkin juga sedikit banyaknya menimbulkan beragam tanya dibalut sejuta keraguan tentang Pejabat definitif Menteri Pemuda dan Olahraga pilihan Presiden SBY. 
Ya, "tiba-tiba" saja, Presiden SBY menunjuk seorang pakar telematika menjadi seorang Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu Drs. Roy Suryo Notodiprojo, M.Sc.,

Saya sungguh tidak bermaksud meragukan kemampuan seorang Presiden SBY dalam memilih para pembantunya sesuai dengan bidang tugas yang telah beliau tetapkan dan saya juga tidak bermaksud untuk menghina kapasitas Roy Suryo sebagai seorang pejabat politik, tapi saya sungguh ragu dengan kemampuan seorang Roy Suryo untuk mampu memimpin sebuah instansi pemerintahan, sebuah kementerian yang membawahi tugas kepemudaan dan olahraga. Karena masalah pemuda dan olahraga jelas bukan merupakan sebuah tugas yang bisa kita anggap remeh, bisa dengan begitu saja kita pandang sebelah mata sehingga bisa siapa saja menduduki posisi itu. 
Tidak, sungguh pemuda dan olahraga itu merupakan sebuah permasalahan yang kompleks dan dibutuhkan seseorang yang benar-benar mempunyai latar belakang pendidikan, keterampilan juga pengalaman dalam kaitannya dengan urusan kepemudaan dan olahraga. 

Lalu apabila sekarang kemudian Presiden SBY memilih Roy Suryo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, maka saya pikir sangat wajar kita untuk mempertanyakannya dan mengkritisinya. Saya pribadi, belum mendengar dan belum mempunyai referensi berita yang menyebutkan bahwa seorang Roy Suryo pernah aktif dalam urusan olahraga atau pemuda pada umumnya. 
Roy Suryo sangat terkenal di mata masyarakat, saya khususnya, sebagai seseorang yang sering dimintai keterangan dan analisisnya berkenaan dengan permasalahan teknologi. Setelah kini Kementerian Pemuda dan Olahraga itu sedang diguncang oleh kasus Hambalang, lalu kisruh dualisme PSSI juga persiapan dalam menghadapi SEA GAMES, maka wajar apabila kemudian masyarakat pun berharap bahwa orang pilihan Presiden SBY untuk menjabat sebagai seorang Menteri Pemuda dan Olahraga adalah orang-orang yang memang memiliki kualifikasi untuk mengurusi bidang pemuda dan olahraga pada khususnya. 

Karena bagaimana mungkin seseorang bekerja dengan maksimal dan memberikan pelayanan yang optimal, bila seseorang tersebut bekerja di suatu tempat dengan ilmu yang tidak dia kenal? ( Analisis Masalah Kontemporer

Tapi apabila kemudian alasan politik yang menjadi alasan, itu sungguh di luar kuasa disiplin ilmu, sangat jauh di luar asas The Right Man on The Right Place. Ada satu artikel yang menarik yang mengulas mengenai kemungkinan besar alasan politik yang menjadi pertimbangan kenapa Presiden SBY memilih seorang Roy Suryo menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, artikel tersebut menyebutkan bahwa sejumlah sumber di internal Partai Demokrat ( PD ) mengatakan Roy Suryo mewakili loyalis Andi Mallarangeng di tubuh PD. Diangkatnya Roy diyakini bisa menjaga harmoni antar kekuatan di PD. Lantaran baik Anas maupun Marzuki Alie juga mengusulkan jagonya sebagai pengganti Menpora.
Mengangkat Roy menjadi Menpora juga meningkatkan perhatian masyarakat Yogyakarta terhadap PD. Lantaran adik Sultan HB X, GBPH Prabukusumo, telah mundur dari PD, setelah adanya ketegangan dengan pemerintah seputar UU Keistimewaan Yogyakarta. Masuknya Roy diyakini memperbaiki pandangan masyarakat Yogya terhadap PD sebagai partai pemerintah, apalagi UUK DIY juga telah disahkan. 

Dalam artikel itu juga disebutkan pendapat salah satu pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indo Barometer, M Qodari, yang melihat pemilihan Roy Suryo sebagai Menpora memang didasari semangat membangun harmoni di internal PD. Kalau saja Menpora yang ditunjuk Presiden SBY selain dari kubu Andi Mallarangeng, maka diprediksi bisa muncul konflik internal yang menguras energi di tengah kesiapan PD menghadapi Pemilu 2014. Secara umur pun Roy Suryo masih berusia 44 tahun, masih cukup muda dan memiliki potensi. http://news.detik.com/read/2013/01/11/133927/2139603/10/menebak-alasan-sby-menunjuk-roy-suryo-jadi-menpora?991104topnews 

Sehingga ketika kemudian alasan politik yang menjadi pertimbangan maka jelas hal itu sungguh sangat bisa untuk dimengerti tapi pertanyaan saya kemudian, apakah sebegitu besar kepentingan politik sehingga harus mengeyampingkan kompetensi? bukankah di saat seseorang itu telah resmi menjadi seorang pejabat negara maka di saat itu juga orang itu harus mampu melepas segala keterikatannya terhadap kendaraan politik yang mengantarkannya? 
Ya, politik itu memang sebuah keniscayaan, ya, posisi menteri itu memang sebuah jabatan politik, dan ya Pemerintahan Presiden SBY pun tidak berdiri sendiri melainkan hasil sebuah koalisi besar sehingga dalam pemilihan posisi Menteri pun Presiden SBY acapkali menggunakan bahasa "demi keadilan politik" tapi sekali lagi saya bertanya, ketika "demi keadilan politik" itu ternyata juga harus mengorbankan kepentingan umum, harus menafikan kompetensi seseorang dengan jabatan yang akan diembannya, maka adilkah itu? wajarkah itu? 

Saya tidak skeptis, tidak juga pesimistis, saya tetap percaya dengan Pemerintahan Presiden SBY dan saya pun tidak termasuk orang yang suka melawan Pemerintah. Saya hanya mencoba untuk bertanya kenapa sembari mencoba memahami dan tidak pernah putus untuk percaya bahwa pada akhirnya kerja keras, kerja ihlas, kerja cerdas dan kerja tuntas akan mampu mengubah segalanya. 

PMA Always! :)

Minggu, 06 Januari 2013

Program Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. 

Pada Rapat Kerja dengan menteri, gubernur, serta ahli ekonomi dan teknologi, di Istana Tampak Siring 2010, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Sepuluh Direktif Presiden berkenaan dengan pembangunan yang akan dilakukan oleh Indonesia selama masa kepemimpinannya untuk periode yang kedua, yakni: 
(1) Ekonomi harus tumbuh lebih tinggi; 
(2) Pengangguran harus menurun dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak; 
(3) Kemiskinan harus makin menurun; 
(4) Pendapatan per kapita harus meningkat; 
(5) Stabilitas ekonomi terjaga; 
(6) Pembiayaan (financing) dalam negeri makin kuat dan meningkat; 
(7) Ketahanan pangan dan air meningkat; 
(8) Ketahanan energi meningkat; 
(9) Daya saing ekonomi nasional menguat dan meningkat;dan 
(10) Memperkuat “green economy” atau ekonomi ramah lingkungan. 
Sepuluh Direktif Presiden itu pula yang mendasari isi dari RPJMN ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ) 2010-2014 yang dijabarkan setiap tahunnya dalam RKP ( Rencana Kerja Pemerintah ). 

Terkait hal tersebut, pemerintah telah menetapkan tiga jalur strategi pembangunan, yaitu: 
(1) Pro-Pertumbuhan (pro-growth), untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi, melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah, melalui ekspor, dan peningkatan konsumsi; 
(2) Pro-Lapangan Kerja (pro-job), agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja; 
(3) Pro-Masyarakat Miskin (pro-poor), agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. 

Berkenaan dengan program penanggulangan kemiskinan, pemerintah juga telah menetapkan tiga instrument dasar yang kemudian disempurnakan menjadi empat instrument, yaitu : 
(1) KLASTER I Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. 
Tujuan : Mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. 
(2) KLASTER II Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat 
Tujuan : Mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip. 
(3) KLASTER III Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. 
Tujuan : Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. 
(4) KLASTER IV Perluasan dari program pro-rakyat, dilakukan melalui : 1. Program Rumah Sangat Murah; 2. Program Kendaraan Angkutan Umum Murah; 3. Program Air Bersih Untuk Rakyat; 4. Program Listrik Murah dan Hemat; 5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan; 6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan. 

Dari ketiga instrument pembangunan tersebut, instrument KLASTER II merupakan instrument pembangunan yang paling sesuai dengan prinsip penanggulangan kemiskinan dengan cara memberdayakan masyarakat. 
Karena sesuai dengan pengertian dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri, yaitu : upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat, dengan demikian mereka diharapkan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan masa depan mereka. 

Provider dari pemerintah dan lembaga non government organization ( NGO ) hanya mengambil posisi partisipan, stimulan, dan motivator. Sehingga apabila kemiskinan ditanggulangi dengan cara memberdayakan orang-orang yang miskin program pengentasan kemiskinan itu akan mampu untuk mewujudkan prinsip-prinsip : 1. Pendekatan pemberdayaan masyarakat; 2. Meningkatkan masyarakat; 3. Dilaksanakan kelompok masyarakat;dan 4. Bersifat bertahap. 

Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan KLUSTER II adalah Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif. Adapun pengertian dari Padat Karya adalah suatu kegiatan produktif yang memperkerjakan atau menyerap tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur yang relatif banyak. 
Secara teknis konsep program ini adalah untuk membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat usaha-usaha produktif dengan memanfaatkan potensi SDA, SDM dan Teknologi sederhana yang ada serta peluang pasar. 

Kegiatan Padat Karya Produktif dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat usaha produktif dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi sederhana yang tersedia yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan dan memperluasan kesempatan kerja. 
Jenis-jenis usaha yang dapat dikembangkan dalam kegiatan Padat Karya Produktif lebih berorientasi pada kegiatan usaha yang bersifat ekonomi produktif dan berkelanjutan seperti: 
1. Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor tanaman pangan dan holtikultura, antara lain; budi daya padi, jagung, cabe, kentang dan buah-buahan. 
2. Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor peternakan, antara lain; penggemukan sapi, kambing, peternakan ayam potong dan petelor. 
3. Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor perikanan, antara lain; pembenihan udang, budi daya rumput laut, kolam ikan, tambak dan kerambah. 
4. Di bidang usaha industri kecil, antara lain; pembakaran gamping, batu bata, batako dan pembuatan keramik. 
5. Sarana penunjang ekonomi rakyat, seperti; pasar perdesaan, embung (penampungan air di musim hujan) dan waduk. 

Pada dasarnya pemerintah hanya membantu memfasilitasi pelaksanaan padat karya ini. Semua berdasarkan usulan dan pertimbangan masyarakat setempat dengan memperhatikan potensi sumber daya alam yang tersedia. Program ini diselenggrakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai leading sector dalam permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. 

Program Padat Karya dalam penerapannya di lapangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu : a. Program Padat Karya Infrastrukur;dan b. Program Padat Karya Produktif. 
Program padat karya infrastruktur akan difokuskan pada pembuatan dan rehabilitasi fisik seperti pembangunan dan pengerasan jalan di desa, pembangunan jembatan dan saluran air di pedesaan. 
Sedangkan padat karya produktif lebih diutamakan pada pemberdayaan usaha seperti budidaya ikan, ternak sapi, kambing dan ayam dan kerajinan tangan anyaman. Dalam pelaksanaannya, program padat karya itu didampingi oleh petugas lapangan padat karya (PLPK) yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi. 

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui program padat karya menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 11.264 orang pada 2012. Sedangkan menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 6,32 persen atau 7,61 juta orang. 

Sehingga secara kuantitas program ini akan terasa sebagai sebuah program yang berjalan “lambat” akan tetapi apabila kita lihat secara komprehensif melalui sudut pandang kualitas maka sebenarnya program padat karya ini akan sangat mampu untuk menangulangi kemiskinan dengan cara yang sangat cerdas karena melalui cara yang sederhana, ramah lingkungan dan memerlukan tenaga kerja yang banyak dengan kualifikasi pendidikan yang tidak terlalu tinggi. 
Sebuah syarat yang sangat pas dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini. Contoh nyatanya adalah ada di masyarakat Dolok Ni Apul, Kab. Samosir, Sumatera Utara, yang menyambut baik dan berterimakasih atas kegiatan Program Padat Karya yang diselenggrakan di daerah mereka. 
Mereka pun berharap agar kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga perekonomian masyarakat semakin meningkat. Untuk Dusun Dolok Ni Apul Desa Simbolon Purba, Kab. Samosir, Sumatera Utara ini, kegiatan produktif yang dilakukan adalah Budidaya Ikan Kolam Darat, dengan melibatkan 4 kelompok, dengan jumlah pekerja 80 orang. Dana kegiatan tersebut bersumber dari DIPA Tugas Pembantuan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun 2012. 

Dari salah satu bukti nyata penerapan Program Padat Karya di Dusun Ni Apul, kita bisa melihat bahwa hanya dengan mengoptimalkan Budidaya Ikan Kolam Darat, sudah mampu untuk menarik pekerja di dalam satu Dusun sebanyak 80 orang sehingga jelas program seperti ini memang sangat tepat untuk digunakan di Indonesia dan dalam implentasinya sudah mampu untuk berjalan sesuai dengan apa yang diirencanakan. 

SUMBER : 
Rangkuman dari Buku 
Tulung, Freddy H. 2011. Program Penangulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Jakarta : Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. 

Internet