Minggu, 06 Januari 2013

Program Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. 

Pada Rapat Kerja dengan menteri, gubernur, serta ahli ekonomi dan teknologi, di Istana Tampak Siring 2010, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Sepuluh Direktif Presiden berkenaan dengan pembangunan yang akan dilakukan oleh Indonesia selama masa kepemimpinannya untuk periode yang kedua, yakni: 
(1) Ekonomi harus tumbuh lebih tinggi; 
(2) Pengangguran harus menurun dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak; 
(3) Kemiskinan harus makin menurun; 
(4) Pendapatan per kapita harus meningkat; 
(5) Stabilitas ekonomi terjaga; 
(6) Pembiayaan (financing) dalam negeri makin kuat dan meningkat; 
(7) Ketahanan pangan dan air meningkat; 
(8) Ketahanan energi meningkat; 
(9) Daya saing ekonomi nasional menguat dan meningkat;dan 
(10) Memperkuat “green economy” atau ekonomi ramah lingkungan. 
Sepuluh Direktif Presiden itu pula yang mendasari isi dari RPJMN ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ) 2010-2014 yang dijabarkan setiap tahunnya dalam RKP ( Rencana Kerja Pemerintah ). 

Terkait hal tersebut, pemerintah telah menetapkan tiga jalur strategi pembangunan, yaitu: 
(1) Pro-Pertumbuhan (pro-growth), untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi, melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah, melalui ekspor, dan peningkatan konsumsi; 
(2) Pro-Lapangan Kerja (pro-job), agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja; 
(3) Pro-Masyarakat Miskin (pro-poor), agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. 

Berkenaan dengan program penanggulangan kemiskinan, pemerintah juga telah menetapkan tiga instrument dasar yang kemudian disempurnakan menjadi empat instrument, yaitu : 
(1) KLASTER I Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. 
Tujuan : Mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. 
(2) KLASTER II Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat 
Tujuan : Mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip. 
(3) KLASTER III Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. 
Tujuan : Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. 
(4) KLASTER IV Perluasan dari program pro-rakyat, dilakukan melalui : 1. Program Rumah Sangat Murah; 2. Program Kendaraan Angkutan Umum Murah; 3. Program Air Bersih Untuk Rakyat; 4. Program Listrik Murah dan Hemat; 5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan; 6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan. 

Dari ketiga instrument pembangunan tersebut, instrument KLASTER II merupakan instrument pembangunan yang paling sesuai dengan prinsip penanggulangan kemiskinan dengan cara memberdayakan masyarakat. 
Karena sesuai dengan pengertian dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri, yaitu : upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat, dengan demikian mereka diharapkan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan masa depan mereka. 

Provider dari pemerintah dan lembaga non government organization ( NGO ) hanya mengambil posisi partisipan, stimulan, dan motivator. Sehingga apabila kemiskinan ditanggulangi dengan cara memberdayakan orang-orang yang miskin program pengentasan kemiskinan itu akan mampu untuk mewujudkan prinsip-prinsip : 1. Pendekatan pemberdayaan masyarakat; 2. Meningkatkan masyarakat; 3. Dilaksanakan kelompok masyarakat;dan 4. Bersifat bertahap. 

Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan KLUSTER II adalah Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif. Adapun pengertian dari Padat Karya adalah suatu kegiatan produktif yang memperkerjakan atau menyerap tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur yang relatif banyak. 
Secara teknis konsep program ini adalah untuk membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat usaha-usaha produktif dengan memanfaatkan potensi SDA, SDM dan Teknologi sederhana yang ada serta peluang pasar. 

Kegiatan Padat Karya Produktif dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat usaha produktif dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi sederhana yang tersedia yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan dan memperluasan kesempatan kerja. 
Jenis-jenis usaha yang dapat dikembangkan dalam kegiatan Padat Karya Produktif lebih berorientasi pada kegiatan usaha yang bersifat ekonomi produktif dan berkelanjutan seperti: 
1. Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor tanaman pangan dan holtikultura, antara lain; budi daya padi, jagung, cabe, kentang dan buah-buahan. 
2. Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor peternakan, antara lain; penggemukan sapi, kambing, peternakan ayam potong dan petelor. 
3. Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor perikanan, antara lain; pembenihan udang, budi daya rumput laut, kolam ikan, tambak dan kerambah. 
4. Di bidang usaha industri kecil, antara lain; pembakaran gamping, batu bata, batako dan pembuatan keramik. 
5. Sarana penunjang ekonomi rakyat, seperti; pasar perdesaan, embung (penampungan air di musim hujan) dan waduk. 

Pada dasarnya pemerintah hanya membantu memfasilitasi pelaksanaan padat karya ini. Semua berdasarkan usulan dan pertimbangan masyarakat setempat dengan memperhatikan potensi sumber daya alam yang tersedia. Program ini diselenggrakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai leading sector dalam permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. 

Program Padat Karya dalam penerapannya di lapangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu : a. Program Padat Karya Infrastrukur;dan b. Program Padat Karya Produktif. 
Program padat karya infrastruktur akan difokuskan pada pembuatan dan rehabilitasi fisik seperti pembangunan dan pengerasan jalan di desa, pembangunan jembatan dan saluran air di pedesaan. 
Sedangkan padat karya produktif lebih diutamakan pada pemberdayaan usaha seperti budidaya ikan, ternak sapi, kambing dan ayam dan kerajinan tangan anyaman. Dalam pelaksanaannya, program padat karya itu didampingi oleh petugas lapangan padat karya (PLPK) yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi. 

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui program padat karya menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 11.264 orang pada 2012. Sedangkan menurut data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 6,32 persen atau 7,61 juta orang. 

Sehingga secara kuantitas program ini akan terasa sebagai sebuah program yang berjalan “lambat” akan tetapi apabila kita lihat secara komprehensif melalui sudut pandang kualitas maka sebenarnya program padat karya ini akan sangat mampu untuk menangulangi kemiskinan dengan cara yang sangat cerdas karena melalui cara yang sederhana, ramah lingkungan dan memerlukan tenaga kerja yang banyak dengan kualifikasi pendidikan yang tidak terlalu tinggi. 
Sebuah syarat yang sangat pas dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini. Contoh nyatanya adalah ada di masyarakat Dolok Ni Apul, Kab. Samosir, Sumatera Utara, yang menyambut baik dan berterimakasih atas kegiatan Program Padat Karya yang diselenggrakan di daerah mereka. 
Mereka pun berharap agar kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga perekonomian masyarakat semakin meningkat. Untuk Dusun Dolok Ni Apul Desa Simbolon Purba, Kab. Samosir, Sumatera Utara ini, kegiatan produktif yang dilakukan adalah Budidaya Ikan Kolam Darat, dengan melibatkan 4 kelompok, dengan jumlah pekerja 80 orang. Dana kegiatan tersebut bersumber dari DIPA Tugas Pembantuan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun 2012. 

Dari salah satu bukti nyata penerapan Program Padat Karya di Dusun Ni Apul, kita bisa melihat bahwa hanya dengan mengoptimalkan Budidaya Ikan Kolam Darat, sudah mampu untuk menarik pekerja di dalam satu Dusun sebanyak 80 orang sehingga jelas program seperti ini memang sangat tepat untuk digunakan di Indonesia dan dalam implentasinya sudah mampu untuk berjalan sesuai dengan apa yang diirencanakan. 

SUMBER : 
Rangkuman dari Buku 
Tulung, Freddy H. 2011. Program Penangulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Jakarta : Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. 

Internet 

2 komentar:

rizalar mengatakan...

Waduh panjangnya....... bagus rencananya ya.
Yang udah terealisasi apa aja ya Bang?

(¯`•._.•rizalar•._.•´¯)

noorzmilanello mengatakan...

hehe betul bang, secara teori di atas kertas memang sangat bagus, tapi kendalanya tuh memang susah di prakteknya.

PNPM itu yang menurut saya paling berjalan dan cukup sukses sampai saat ini.

oh iya, salam kenal ya bang. :)