Senin, 24 Maret 2014

Cerita berjudul Pak Jokowi Nyapres

SENIN, 24 MARET 2014
10.00 WIB


Saya mungkin terlambat untuk menuliskan tentang ini, tentang pencapresan Pak Jokowi tapi tak apa-lah toh saya juga tak memiliki tuntutan apapun. Jadi walaupun hal ini tak lagi menjadi hits pembicaraan, izinkan saya untuk tetap menuliskannya. 
“Berikut ini 19 janji Jokowi saat kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta dulu seperti yang dimuat oleh situs resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tertanggal 24 September 2012. Di mana, situs ini memuat hasil catatan dari Harian Terbit selama Jokowi berkampanye.

1. Tidak memakai Voorijder untuk merasakan juga kemacetan

2. Hanya 1 jam di kantor. Selebihnya, meninjau pelayanan publik di lapangan.

3. Tidak tersinggung dengan pertanyaan wartawan yang menyudutkan pihaknya

4. Tidak memberikan pentungan dan perlengkapan yang memungkinkan Polisi Pamong Praja memukul warga.

5. Menambah 1.000 unit bus Transjakarta

6. Memberikan honor tambahan kepada Ketua RT/ RW di Jakarta sebanyak Rp 500 ribu per bulan, dan asuransi kesehatan.

7. Memberikan asuransi kesehatan kepada semua anggota RT/RW.

8. Akan memimpin Jakarta selama lima tahun. Tidak menjadi kutu loncat dengan mengikuti Pemilu 2014. (Jumpa pers di rumah Megawati Soekarnoputri, 20 September 2012)

9. Membangun perkampungan yang sehat dan layak huni. Hunian di bantaran Sungai Ciliwung di desain menjadi kampung susun. Melakukan intervensi sosial untuk merevitalisasi pemukiman padat dan kumuh tanpa melakukan penggusuran. (Debat Calon Gubernur DKI Jakarta, 14 September 2012)

10. Mengatasi banjir dengan melakukan pembangunan embung/folder untuk menangkap dan menampung air hujan di setiap kecamatan dan setiap kelurahan. Mengintegrasikan seluruh saluran drainase agar terkoneksi dengan kanal-kanal pembuangan air.

11. Memperbanyak armada angkutan umum, terutama bus TransJakarta di koridor-koridor yang tetap dipertahankan sebagai jalur bus khusus. Merintis MRT/subway. Busway diubah menjadi railbus yang berkapasitas lebih besar. Dengan demikian yang bergerak warga bukan mobil.

12. Membangun Mal PKL, Ruang Publik & Revitalisasi Pasar Tradisional sehingga tidak mengganggu pengguna jalan. (Jakarta, 18 September 2012)

13. Membangun kebudayaan warga kota berbasis komunitas. Merevitalisasi dan melengkapi fasilitas kawasan Old Batavia.

14. Membenah birokrasi bersih dan profesional agar pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan profesional.

15. Memberikan pendidikan gratis Kartu melalui kartu Jakarta Pintar. Dengan kartu ini maka warga Jakarta dapat merasakan pendidikan gratis dari SD hingga SMA. Program ini telah berhasil diterapkan di Solo selama 5 tahun. (Kampanye di Kampung Sawah, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, 29 Juni 2012).

16. Melegalkan tanah-tanah yang sebelumnya tidak diakui oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau tanah ilegal. (Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, 15 September 2012)

17. Melakukan redesain total dengan membangun Jakarta dari kampung-kampung. (Menteng Dalam, 14 September 2012).

18. Setiap kampung punya ruang publik, ruang hijau, serta drainase memadai dan punya tangki pembuangan komunal. (Menteng Dalam, 14 September 2012)

19. Melanjutkan program Kanal Banjir Timur serta pembangunan tanggul di tiap kecamatan.”

Well, pro dan kontra saya pikir merupakan sebuah keniscayaan. Itu semua akan selalu ada dalam dinamika kehidupan, terlebih sebuah perhelatan politik penuh kepentingan dan kekuasaan yang dipertaruhkan.

Sehingga ketika pencapresan Pak Jokowi kemudian juga menuai pro dan kontra, itu sungguh hal yang biasa. Sangat biasa!

Tapi bila boleh saya menilai, secara kasar dan kasat mata seorang mahasiswa, melihat alakadarnya reaksi serta komentar teman-teman yang ada di sekitar dan sedikit banyak juga pemberitaan yang ada di media masa serta juga respon yang ditunjukan dari segala segi yang berhubungan dengan kondisi negara, saya pikir pencapresan Pak Jokowi lebih banyak menuai pro daripada mereka yang kontra.

Ya, dulu, ketika Pak Jokowi mampu terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pak Jokowi memang seperti telah mempunyai tempat tersendiri di hati rakyat banyak Indonesia.

Gaung dukungan Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta melebihi dari sekedar hanya dari masyarakat yang ada di wilayah Jakarta, tapi hampir di setiap wilayah yang ada di Indonesia.

Mungkin saya berlebihan tapi saya juga meyakini bahwa fakta penduduk dengan keturunan Jawa banyak tersebar di Indonesia, hal itu membuat banyak wilayah juga ikut terpengaruh untuk kemudian mendukung Pak Jokowi.

Pun dengan trackrecord beliau sebagai Walikota Solo sangat terkenal harum dan indah di kalangan banyak masyarakat Indonesia, bahkan kabarnya dunia!

Tak bisa dipungkiri, Pak Jokowi yang kemudian membuat gaya “blusukan” itu kembali terkenal dan menjadi gaya kepimimpinan “wajib” setiap pimpinan yang ada di Indonesia.

Seberapa pun keras dan kuat argumen yang dikemukakan bahwa gaya “blusukan” bukan-lah gaya kepemimpinan baru yang ditunjukan oleh pemimpin yang ada di Indonesia, kenyataannya kini ketika “blusukan” itu disebut maka telah identik dengan Pak Jokowi.

Terima kasih harus benar-benar diucapkan Pak Jokowi kepada media masa. Karena media masa seperti menjadi teman bagi Pak Jokowi, hampir setiap hari dan di setiap waktu pemberitaan, selalu ada Pak Jokowi di dalamnya. Pak Jokowi seperti menjadi “jualan” utama berita Indonesia, dan sialnya hal itu terus terjaga baik sampai saat ini, sehingga rakyat terus “hapal” dengan Pak Jokowi, bahkan “jatuh cinta” kepadanya.

Ahh, ini logika cinta sangat sederhana, bila terus bersua setiap saat, lama-lama cinta itu tumbuh juga!

Jadi, wajar ketika kemudian, banyak suara rakyat melalui banyak cara mereka kemukakan, untuk memberi dukungan pada Pak Jokowi untuk kemudian menjadi Presiden RI.

Tapi bagi mereka yang kontra, maka banyak serangan yang kemudian mereka lakukan.

Serangan besar dan utama adalah mengatakan Pak Jokowi bukan seorang yang negarawan. Dasar argumen itu yakni janji yang diucapkan sendiri oleh Pak Jokowi pada saat berkampanye pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Pada saat itu Pak Jokowi berujar bahwa dia tak akan menjadi kutu luncat pada saat Pilpres 2014.

Argumen lainnya adalah seharusnya dan sebaiknya Pak Jokowi fokus dan menyelesaikan dengan baik tugasnya sebagai Gubenur DKI Jakarta dan setelah itu baru-lah dia boleh menjadi Calon Presiden. 

Karena toh apabila Pak Jokowi mampu menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarata dengan baik maka masyarakat Indonesia dengan sendirinya akan tetap memilih dia sebagai Presiden RI.

Bila Pak Jokowi terus maju pada pemilihan kali ini maka dia terlihat benar-benar memanfaatkan popularitasnya sekarang. Tidak memanfaatkan kinerjanya!

Dan disini-lah saya akan memulai mengajukan beberapa argument.

Isu tentang negarawan menjadi menarik untuk diperbincangkan. Jadi sebenarnya apa itu negarawan?

Menurut Luthfi Assyaukanie dalam tulisannya yang ada di http://www.indonesia-2014.com/read/2012/12/11/mencari-negarawan#.Uy-bLM7iOPY, menyebutkan bahwa dalam bahasa Inggris, negarawan disebut statesman. Menurut kamus Merriam-Webster, negarawan adalah ”orang yang aktif mengelola pemerintahan dan membuat kebijakan-kebijakan” (one actively engaged in conducting the business of a government or in shaping its policies). Lebih spesifik lagi, Merriam-Webster mendefinisikan negarawan sebagai ”seorang pemimpin politik yang bijak, cakap, dan terhormat” (a wise, skillful, and respected political leader). Sedangkan menurut Plato, negarawan harus memiliki kecakapan khusus dalam mengelola negara, sehingga dia bisa berlaku adil dan mengetahui apa yang diinginkan rakyatnya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Mafmud Md yang dikutip dalam http://kampus.okezone.com/read/2014/02/03/95/935533/antara-negarawan-dan-politisi, beliau mengatakan bahwa “Dalam undang-undang, tidak ada definisi negarawan, tetapi hanya disebutkan hakim konstitusi adalah negarawan. Namun, keberadaan negarawan bisa diukur dari akal sehat masyarakat.”

Adapun menurut Drs. HMS. Suhary AM, MA seorang Direktur Pusat Studi Islam dan Politik Kenegaraan (PSIPK) Serang-Banten di dalam http://www.dakwatuna.com/2012/07/19/21679/siapakah-negarawan-rabbani-itu/#ixzz2wqQEtQ00, beliau berpendapat bahwa negarawan adalah seorang pemimpin kenegaraan atau orang yang memiliki komitmen yang tinggi (high commitment) terhadap negara dan rakyat serta berintegrasi dengan permasalahan kenegaraan.

Berdasarkan 3 (tiga) definisi tersebut maka sebenarnya tidak ada pengertian spesifik mengenai apa itu negarawan. Kita, masyarakat awam, mengenal istilah negarawan untuk menyebut seseorang yang tidak hanya berpikir untuk hari esok, tapi mampu untuk berpikir jauh kedepan.

Ternyata pada tataran akademis, negarawan tak lebih hanya seseorang dengan kemampuan yang baik untuk mengelola negara. Maka bila ukurannya seperti itu, jelas argumen bahwa Pak Jokowi bukan seorang negarawan adalah salah.

Tapi ketika kita menambahkan bahwa negarawan itu adalah memiliki komitmen yang tinggi terhadap negara dan rakyat maka Pak Jokowi bisa dikatakan tidak negarawan. Kenapa? Karena beberapa janji yang dia ucapkan ketika kampanye dan bahkan janjinya untuk memerintah Jakarta selama 5 (lima) tahun harus dia langgar.

Walaupun kemudian ada argumen yang mengatakan bahwa pilihan Pak Jokowi cukup bijak karena ini merupakan kepentingan negara, sehingga lebih besar dari sekedar Jakarta dan bahwa ini adalah amanah rakyat.

Maka saya katakan, bahwa ketika Pak Jokowi juga terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta bukankah itu juga amanah rakyat? Dan Jakarta juga bagian dari Indonesia? 

Dan sesungguhnya tak akan maju Indonesia tanpa majunya setiap provinsi yang ada di dalamnya, iya ‘kan? Bukankah Indonesia telah sepakat dengan otonomi daerah? Jadi bukankah daerah yang harus diperkuat bukan pusat? Bukankah dengan otonomi, maka prinsipnya adalah daerah yang menguatkan pusat bukan justru pusat yang menguatkan daerah?

Pada akhirnya, jujur harus saya akui, saya berada di pihak yang kontra dalam pencapresan Pak Jokowi. Karena bagi saya, seperti argumen yang telah saya kemukakan di atas, bila saat ini Pak Jokowi maju sebagai Capres maka hal itu terlihat sangat memanfaatkan momentum popularitasnya.

Tapi akan berbeda ketika dia mencalonkan menjadi Presiden setelah 5 (lima) tahun menjadi Gubernur DKI, maka hal itu jelas pencapresan dengan dasar kinerja. Karena kita semua, telah mampu melihat bagaimana Pak Jokowi memimpin Jakarta, cerminan kecil Indonesia. Karena Jakarta adalah Ibu Kota Indonesia.

Be a smart one, folks and always #PMA!

2 komentar:

  1. betul itu adima.

    sebenarnya siapapun yang jadi presiden, kalo hukum "balas budi" dan "tidak enak" masih ada, rasanya bangsa ini tidak akan banyak berubah. tidak apatis hanya mencoba realistis.

    BalasHapus
  2. maaf sebelumnya. Hanya ingin mengatakan bahwa saya sangat setuju dengan tulisannya.

    BalasHapus