Rabu, 19 April 2017

Sekilas tentang PP 11/2017

Rabu, 22 Rajab 1438 H / 19 April 2017
19.00 WIB

Pasal 134 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyebutkan bahwa Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini (UU ASN) harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Berdasarkan ketentuan diatas, peraturan pemerintah sebagai bentuk dari peraturan pelaksana berkenaan dengan UU ASN harus ada selambat-lambatnya tanggal 15 bulan Januari tahun 2016. Karena UU ASN disahkan serta diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Akan tetapi kenyataan yang ada adalah peraturan pelaksana itu baru muncul ke permukaan di tahun 2017, tepatnya pada tanggal 7 bulan April tahun 2017. Kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.

Ya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017) telah resmi disahkan pada tanggal 30 Maret 2017 dan kemudian diundangkan pada tanggal 7 April 2017. Dengan demikian, seperti juga disebutkan dalam Pasal 362, PP 11/2017 mencabut 15 PP yang selama ini mengatur tentang teknis administrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Indonesia. 

Menurut pendapat saya, PP 11/2017 merupakan PP yang sangat ambisius dan “gemuk” karena PP 11/2017 langsung mengatur semua permasalahan, yang dulunya diatur dalam 15 PP. Semangat yang diusung mungkin baik, yakni ingin menunjukan bahwa pemerintah Indonesia dewasa ini serius untuk memotong jalur birokrasi, tapi rasa-rasanya memotong jalur birokrasi bukan dengan cara memborong semua permasalahan ke dalam satu PP, yang akhirnya justru menjadi tidak terlalu “mengena” dan ujung-ujungnya malah tak jauh beda dengan sebuah UU. Sangat bersifat umum, serta banyak hal pokok yang tak termuat di dalamnya.

Sebelum lebih jauh saya menyampaikan kritikan/masukan perihal PP 11/2017, saya ingin terlebih dahulu mengomentari tentang lambatnya pemerintah dalam merumuskan peraturan pelaksanan UU ASN. Banyak sudut pandang yang bisa digunakan untuk mengomentari permasalahan itu. Tapi saya sangat tertarik untuk melihatnya dari segi politik. 

Keterlambatan pemerintah dalam membuat aturan pelaksanan UU ASN disebabkan oleh “komoditas” PNS bukan “barang yang laku” atau dengan bahasa lain, permasalahan tentang PNS tidak dipandang sebagai sesuatu yang strategis. Hal itu bisa dilihat dengan “adem ayem”-nya DPR, media, serta masyarakat secara umum. Tak ada pemberitaan besar-besaran tentang permasalahan aturan pelaksana UU ASN. 

Pemerintah masih memandang “remeh” PNS. Padahal PNS adalah kunci dari berjalan atau tidaknya program yang telah direncanakan oleh para pimpinan di negeri ini. Dan tanpa aturan yang mumpuni, wajar bila proses pelaksanaan program pemimpin yang ada di Indonesia seringkali terkendala. Sepintar apapun seorang asrsitektur dan sebagus apapun gambar bangunan yang dibuatnya, tak akan bisa terealisasikan bila para pekerjanya (kuli bangunan) tidak bekerja dengan baik!

Kembali pada tujuan awal penulisan tulisan singkat ini, UU ASN dihadirkan sebagai sebuah UU pengganti UU Nomor 43 tahun 1999 dengan misi yang sangat besar yakni merubah paradigma pengelolaan kepegawaian birokrasi Indonesia seiring dengan perkembangan zaman. 

Titik beratnya ada pada keinginan masyarakat luas terhadap birokrasi yang setidak-tidaknya “mirip” dengan apa yang ditunjukan oleh instansi swasta. Maka dengan semangat perubahan itu, UU ASN dirumuskan. (http://noorzandhislife.blogspot.co.id/2013/12/ruu-asn-dan-eksistensi-ipdn.htmlAkan tetapi karena lamanya perumusan peraturan pelaksana dari UU ASN, maka semangat perubahan paradigma itu seperti berjalan di tempat. Karena walaupun telah menggunakan UU baru, segala macam bentuk pengaturan teknisnya masih menggunakan PP lama. Sehingga perubahan yang digadang-gadangkan itu belum bisa dilaksanakan. Bisa jadi karena beratnya beban perubahan yang diusung, membuat proses perumusan PP UU ASN berlangsung alot. Tapi kini, setelah dikeluarkannya PP 11/2017, berdasarkan hasil pengamatan singkat yang saya lakukan, perubahan besar itu belum juga bisa saya liat.

Di awal tulisan saya telah singgung bahwa PP 11/2017 terlalu ambisius dan gemuk. Membaca PP 11/2017 seperti membaca sebuah UU. Banyak hal yang masih perlu untuk dijelaskan/diatur lebih rinci oleh peraturan menteri. Hal itu sangat wajar terjadi karena urusan penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan PNS diatur di dalam satu PP, yakni PP 11/2017.

Saya ambil contoh tentang Kenaikan pangkat PNS (karena salah satu tugas yang saya miliki adalah berkenaan dengan Kenaikan Pangkat) di dalam PP 11/2017 tidak menyebutkan bagaimana mekanisme kenaikan pangkat PNS sesuai dengan paradigma UU ASN. Bahkan tidak dijelaskan apakah PNS masih menggunakan pangkat/golongan seperti yang saat ini berlaku atau tidak. Permasalahan pangkat/golongan seperti “sengaja” ditinggalkan. Karena memang kunci utama pengembangan karir PNS ada di pangkat/golongan. Pemberian gaji pokok PNS, sebagai sumber utama kesejahteraan PNS, ditentukan berdasarkan pangkat/golongan. Oleh karena urusan pangkat/golongan bisa dikatakan sebagai sebuah hal yang sensitif, maka dalam Pasal 352 disebutkan bahwa Pangkat dan golongan ruang PNS yang sudah ada pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Perumusan tentang bagaimana bentuk pangkat/golongan bagi PNS harus bisa mengakomodir asas kompetensi serta kompetisi yang sehat dan adil. Tidak bisa terlalu hierarki selayaknya militer tapi tak bisa juga terlalu bebas seperti swasta. Melihat pada ketentuan tentang pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Pasal 54, maka sepertinya memang akan ada “perubahan besar” pada sistem pangkat/golongan PNS. Karena tidak ada persyaratan yang menyebutkan golongan/pangkat terendah untuk menduduki jabatan administrator dan pengawas. Tapi itu baru sebuah spekulasi, karena pada akhirnya kita harus menunggu PP-nya terlebih dahulu. 

Karena walaupun di dalam PP 11/2017 tidak diatur tentang Kenaikan Pangkat PNS, dan telah dicabutnya PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP 12/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi pada Pasal 363 disebutkan bahwa Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Itu berarti Perka BKN Nomor 12 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tetap berlaku sehingga pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS masih bisa dilakukan dengan berpedoman pada Perka BKN Nomor 12 tahun 2002. 

Well, bagi saya yang awam, maka hal itu membuat saya mengerutkan dahi, UU dan PP telah baru, yakni UU tahun 2014 dan PP tahun 2017. Tapi realitanya masih tetap menjadikan pedoman sebuah aturan yang dikeluarkan pada tahun 2002, dan berdasar pada dua aturan yang telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Aneh, ‘kan?

Maka seharunya ketika akan merubah sebuah UU, pemerintah harus terlebih dahulu menyusun PP-nya sehingga konsep besarnya telah mampu terlihat dan bisa langsung dieksekusi. Bukan justru terombang-ambing. Jadi jangan membuat sebuah UU tanpa persiapan aturan pelaksananya, terlebih lagi sebuah UU yang merevisi UU lama.

Wallaahu'alam.
#PMA

5 komentar:

  1. terima kasih reviewnya pak, sy pribadi berharap tdk ada lg pangkat/gol. soalnya sy sdh sarjana dr univ. negeri tp masih gol. 2 susah penyesuaiannya, krn terkendala aturan daerah :)

    BalasHapus
    Balasan
    1. sama sama pak, semoga memberikan manfaat dan semoga di masa depan aturan kepegawaian tidak menjadi kendala untuk pengembangan kapasitas pegawai.

      Hapus
  2. benar skali komentnya tuh...sy jg dah baca ppnya yg mnurut sy..ga jelas...dan menrt sy ga ada yg baru kok di ppnya...

    BalasHapus
    Balasan
    1. Iya pak, secara umum dan sekilas memang tidak ada yang baru.

      Hapus
  3. benar skali komentnya tuh...sy jg dah baca ppnya yg mnurut sy..ga jelas...dan menrt sy ga ada yg baru kok di ppnya...

    BalasHapus