Kereta Api Cepat dan Nasib CL

JUMAT, 11 Maret 2016

08.11 WIB

"Bagi yang tidak setuju proyek Jakarta–Bandung, sebaiknya cari alasan lain. Misalnya, apakah itu prioritas kita saat ini."

Pada tulisan yang berjudul Jakarta Beijing Nan Bak Bandung Tianjin, Pak Dahlan Iskan berkomentar mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah resmi diluncurkan pada pertengahan bulan Januari 2016. Langsung oleh Presiden Jokowi.

Pak Dahlan tidak sependapat kepada beberapa orang yang mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan berlandaskan argumen bahwa Cina, yang ditunjuk sebagai pengembang proyek tersebut, tidak memiliki pengalaman dan kemampuan yang mumpuni dalam hal teknologi kereta cepat.

Di dalam tulisan itu, Pak Dahlan mematahkan argumen bahwa Cina tertinggal dalam hal pengalaman dan teknologi. Tapi yang menarik adalah Pak Dahlan pun tak gamblang mengatakan apakah dia menyetujui atau tidak dengan proyek tersebut.

Apabila anda selalu mengikuti tulisan-tulisan Pak Dahlan, maka anda akan menemukan bahwa Pak Dahlan merupakan orang yang tegas dan jelas dalam memberikan pendapat. Setuju ya setuju, tidak ya tidak.

Tapi dalam permasalahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Pak Dahlan seperti enggan membuat opini publik. Dia justru mengajak setiap pembacanya untuk juga sama-sama berpikir kritis. 

Menyambung perihal itu, saya pun ingin sedikit banyaknya masuk dalam diskusi berkenaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Walaupun sekarang pemberitaannya tak lagi semasif ketika awal. Ya, sangat khas media Indonesia.

Jujur saya tidak setuju dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, setidak-tidaknya, saya tidak setuju apabila proyek tersebut dijadikan prioritas untuk direalisasikan dalam waktu dekat.

Uang sebesar kurang lebih 77 triliun saya pikir akan jauh lebih bijak untuk dianggarkan dalam pembangunan dan pengembangan transportasi massal di kawasan Jabodetabek. Bahkan dalam sudut pandang transportasi kereta api, uang 77 triliun tentu akan merubah wajah dan bentuk kereta api di sekitar Jabodetabek, yang dikenal dengan nama Commuter Line (CL).

Kenapa harus memprioritaskan CL Jabodetabek? Jawabannya sederhana daerah Jabodetabek telah lama ada, dan telah lama dikembangkan tapi kenyataannya belum bisa untuk terwujud menjadi sebuah kawasan yang layak untuk menjadi tempat tinggal dan daerah penyangga Ibu Kota Jakarta.

Kita telah mengenal istilah Jabodetabek sejak beberapa tahun lamanya. Kita pun telah mendengar gembar-gembor pembangunan daerah yang ada di sekitar Jakarta, yakni Tanggerang, Tanggerang Selatan, Bekasi, Depok, dan Bogor menjadi kawasan permukiman yang layak bagi warga yang bekerja di Ibu Kota Jakarta.

Kenyataannya, hal itu sampai dengan saat ini belum mampu terwujud. Kawasan Jakarta dan semua daerah penyangganya belum mampu menjadi sebuah kawasan yang "layak" untuk dihuni. Dari sudut pandang properti, mungkin hal itu telah mampu sedikit demi sedikit diwujudkan karena arah pengembangan perumahan tidak lagi menumpuk di Jakarta tapi juga telah merata di semua kawasan penyangga, dengan harga yang sangat beragam.

Akan tetapi semua itu tidak juga diikuti dengan perkembangan transportasi massal yang mumpuni. Sehingga permasalahan laten yakni kemacetan telah merata menjadi permasalahan komplek di Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, dan Bogor.

Padahal konsep awalnya telah sangat jelas, daerah penyangga Ibu Kota menjadi penting untuk mengurai dan membagi jumlah populasi sehingga tidak menumpuk di Ibu Kota. Perumahan telah dibangun merata di setiap daerah penyangga, tapi lantas bagaimana mereka akan berpindah dari tempat mereka tinggal menuju tempat mereka bekerja tanpa transportasi massal yang layak?

Di awal kemunculannya, CL digadang-gadang mampu menjadi salah satu solusi transportasi massal dari Jakarta ke setiap daerah penyangga. Tapi seiring berjalannya waktu, permasalahan mulai datang tanpa ada solusi substantif terhadapnya.

Inti permasalahan yang saya liat adalah berkenaan dengan belum siapnya stasiun transit untuk menampung banyaknya CL dan Kereta Api jarak jauh dalam jumlah yang banyak dan waktu yang hampir berdekatan. Kuantitas dan kualitas CL yang belum seimbang dengan jumlah penumpang yang ada.

Akibatnya adalah penumpukan penumpang di setiap stasiun, waktu keberangkatan dan kedatangan CL yang tak pernah bisa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, serta lamanya waktu tempuh yang terkadang bahkan seringnya di luar batas waktu normal.

Kekhawatiran saya adalah ketika nantinya Kereta Api cepat Jakarta-Bandung mampu terwujud, yang diproyeksikan waktu tempuh sekitar kurang lebih 2 (dua) jam, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah Bandung akan menjadi daerah penyangga "baru" bagi Jakarta. 

Pertanyaan selanjutnya, apakah Bandung siap menerima "luapan" penduduk yang bekerja di Ibu Kota? Padahal sejauh yang saya tau, Bandung pun belum memiliki atau melaksanakan tranportasi massal yang tertata dengan baik, dari segi kualitas maupun kuantitas.

Bandung pun masih kesulitan dalam mengurai kemacetan yang terjadi setiap hari kerja karena banyaknya para pekerja yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi karena memang belum ada transportasi massal yang mumpuni.

Jadi, apakah layak uang 77 triliun dianggarkan untuk kereta api cepat Jakarta-Bandung? Ketika "proyek" lama yakni CL Jabodetabek belum 100% layak menjadi transportasi massal. Jadi kenapa membuat proyek baru yang nantinya justru akan membuat permasalahan baru ketika proyek lama yang telah teramat jelas permasalahannya belum mampu terselesaikan?

Bayangkan uang 77 triliun itu Pemerintah gunakan untuk membuat setiap stasiun, rel kereta api, serta kualitas dan kuantitas CL Jabodetabek menjadi setara bahkan melebihi negara-negara maju Asia maupun Eropa.

Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung belum pantas menjadi prioritas. Kalaupun ingin membangun Kereta Api cepat Jakarta-Bandung, tunggu sampai Bandung mampu membangun transportasi massal yang mumpuni sehingga Bandung tak akan juga mengalami permasalahan selayaknya permasalahan yang kini dialami oleh setiap daerah penyangga Ibu Kota Jakarta.

Well, that's my short opinion.
#PMA