Senin, 9 Oktober 2023
10.08 WIB
Tahun politik semakin mendekat, semua orang mendadak menjadi ahli dalam bidang perpolitikan negara. Selalu ingin menjadi yang pertama dalam menyebarkan berita dan selalu terdepan dalam memberikan komentar dalam setiap perhelatan drama.
Batasnya pun kini semakin tipis, antara menyebarkan fakta atau justru sedang menggoreng hoaks. Semua saling beradu di dunia maya, dikonsumsi oleh semua kalangan.
Ada yang akhirnya menjadi antipati dan memilih untuk tidak peduli pada segala yang akan terjadi. Atau sebaliknya, ada yang semakin cinta dan menjadi fanatik, hingga rela meregang nyawa demi seorang aktor politik.
Pada 19 Oktober 2022, kami mencoba sedikit menulis perihal hiruk pikuk tahun politik di tahun 2024 nanti. Tulisan tersebut mencoba untuk ikut memberikan sumbangan ide, bahwa idealnya pertarungan politik dititikberatkan pada pertarungan pemikiran, konsep, dan agenda kerja yang bersifat konkret. (silahkan baca tulisan kami, Industri APBN, https://noorzandhislife.blogspot.com/2022/12/industri-apbn.html)
Bentuk konkret yang kami tawarkan pada tulisan itu adalah, masing-masing aktor politik harus dipaksa untuk berbicara teknis tentang pemikiran, konsep dan agenda kerja mereka sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 dengan menjadikan jumlah uang dalam APBN sebagai standar utamanya.
Dalam bahasa yang lebih sederhana, mereka bisa apa dengan total jumlah uang yang saat ini dimiliki oleh Indonesia? Dengan jumlah uang yang ada, berapa nilai lebih yang mampu mereka dapatkan?
Dan ternyata, benang merah pemikiran yang kami tuliskan itu, mampu dijelaskan lebih detail dan ilmiah pada tulisan di harian Kompas (6/10/2023), dengan judul “Menakar Peluang Realisasi Janji Politik”, yang ditulis oleh Agus Herta Sumarto (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana dan Ekonom Indef).
Secara garis besar, “Menakar Peluang Realisasi Janji Politik”, memberikan pemahaman bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita harus paham antara mana yang merupakan barang publik dan mana yang merupakan barang privat.
Singkatnya, barang publik adalah adalah barang yang mekanisme pengadaanya tidak bisa diserahkan pada mekanisme pasar dan kalaupun dipaksakan diserahkan pada mekanisme pasar, maka akan ada mayoritas masyarakat yang tidak bisa mendapatkanya. Adapun barang privat adalah barang yang bisa didapatkan melalui mekanisme pasar.
Konsep dasar tentang barang publik dan barang privat penting untuk dipahami secara jelas oleh masyarakat sehingga ketika nantinya masyarakat mendapatkan berbagai janji dari aktor politik, masyarakat sudah bisa melakukan filter, mana janji yang masuk akal dan mana janji yang hanya sekadar janji manis dan tak mungkin terealisasi.
Setelah melewati filter pertama, maka filter selanjutnya yang harus masyarakat lakukan adalah melihat janji para aktor politik dengan struktur anggaran yang dimiliki oleh APBN Indonesia.
Ya, bisa saja ada janji yang masuk pada ranah barang publik tapi ternyata janji tersebut sulit untuk dieksekusi karena keadaan APBN yang tidak memungkinkan untuk menjalankan program tersebut.
Secara singkat dan padat, tulisan “Menakar Peluang Realisasi Janji Politik” mampu memberikan gambaran kepada masyarakat, atau setidaknya kepada setiap pembaca, tentang kondisi APBN saat ini. Gambaran tersebut, walaupun masih bersifat sederhana, tapi kami pikir sudah sangat mampu untuk menjadi alat filter untuk menakar janji-janji aktor politik.
Kita harus mengerti bahwa di dalam APBN sudah ada mandatory spending (pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang), kewajiban membayar hutang beserta cicilannya, dan proyek strategis nasional yang sifatnya kontrak tahun jamak (multiyears).
Beberapa hal tersebut merupakan pengeluaran rutin yang sudah harus masuk dalam struktur APBN. Maka janji aktor politik yang nantinya akan menjadi program kerja dalam APBN, harus memperhatikan kekuatan APBN Indonesia saat ini.
Selain fokus pada pengeluaran, tentunya akan menarik apabila kita juga melihat strategi para aktor politik untuk bisa “mendapatkan” uang dalam usahanya menciptakan APBN yang ideal.
Saat ini, APBN Indonesia masih sangat besar bergantung pada sektor pajak dan apabila para aktor tidak punya strategi lain, selain hanya mencoba mengoptimalkan pajak, maka logikanya jumlah anggaran dalam APBN pun tidak akan banyak berubah. Implikasinya? Maka jumlah pengeluaran pun tidak akan banyak mengalami perubahan.
Walhamdulillah, masih banyak para ahli dan masih banyak media yang konsisten untuk terus memberikan artikel-artikel ilmiah dengan gaya Bahasa yang tidak sulit untuk dimengerti oleh semua kalangan.
Besar harapan kami agar apapun yang terjadi di tahun politik nanti, masyarakat bisa untuk terus konsisten menjaga akal sehatnya. Menjaga tetap waras sehingga tidak terjadi hal-hal yang justru berakibat negatif bagi kehidupan kita dalam bermasyarakat dan bernegara.
Wallahu’allam.
Selesai ditulis pada pukul 10.54 WIB, hari Senin, 9 Oktober 2023.
Komentar
Posting Komentar