Jumat, 21 Juni 2013

Kepercayaan setelah BBM Naik

Jumat, 21 Juni 2013
10.00 WIB

http://padangekspres.co.id/up/berita/04122012113615BBM.jpg
RUU APBN-P 2013 telah disahkan oleh DPR-RI pada hari Senin, tanggal 17, bulan Juni, tahun 2013, setelah melewati proses politik yang alot dan cukup panjang dan harus (lagi, lagi, dan lagi) diputuskan melalui mekanisme voting .

Proses politik itu kemudian menjadi bertambah riuh karena juga dibumbui oleh sebuah drama "resistensi" yang dilakukan Fraksi PKS (Partai Keadilan Sosial), yang sebanrnya tergabung ke dalam partai koalisi pemerintahan.

Bila penentangan itu dilakukan oleh partai oposisi maka tak akan menjadi sesuatu hal yang menarik atau pantas untuk dijadikan headline berita. Tapi ketika penentangan itu dilakukan oleh partai koalisi apalagi bukan untuk yang pertama kali, maka jelas hal itu akan menarik perhatian publik berserta segenak awak media.

Banyak orang yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh PKS adalah sebuah langkah radika (baca:panik) dari sebuah partai yang kurang dari setahun lagi bersiap untuk menghadapi pertandingan politik.

PKS yang sedang terpuruk oleh kasus impor daging yang menjerat banyak kadernya bahkan Presiden PKS itu sendiri, yang mengakibatkan meluluhlantahkan  nama baik partai yang terkenal bernafaskan islam dan santun.

PKS yang dikenal militan dan berprospek  baik, seketika saja harus kehilangan segala "masa depan" yang baik itu.

Oleh karena itu momen seperti ini dimanfaatkan oleh PKS untuk melakukan pencitraan kepada publik dengan harapan mampu mengembalikan nama baik dan mendapatkan lagi kepercayaan dari masyarakat luas, dengan melakukan penolakan kenaikan harga BBM mengatasnamakan membela rakyat Indonesia.

well, it is politic!

Tak ada teman sejati, hanya kepentingan yang abadi.

Mari sejenak kita lupakan permasalahan itu, mari kita berpanjang lebar mempermasalahkanya di lain waktu, dengan tulisan yang berbeda.

Walaupun pengesahan telah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu akan tetapi karena menunggu proses administrasi, maka RUU APBN-P 2013 yang kini telah menjadi UU APBN-P 2013, belum serta merta bisa dilaksanakan.

Sesuai dengan rencana dan informasi terakhir yang saya dapatkan, pada malam hari ini, Jumat, tanggal 21, bulan Juni, tahun 2013, akan diumumkan mengenai kenaikan harga BBM. Direncanakan pula, pengumuman tersebut akan dilakukan oleh Menteri ESDM, Jero Wacik. Let's wait and see.

Saya bukan pakar eknomi, tak terlalu mengerti apalagi menguasai sedala perhitungan ekonomi makro dan mikro. Maka saya tidak dalam kapasitas untuk membahas apakah memang kenaikan BBM itu pantas atau tidak.

Saya hanya mampu untuk memberikan pandangan secara umum berdasarkan keterangan informasi dari orang-orang yang berkompeten untuk memberikan komentar mengenai permasalahan ini.

Situasinya adalah saya merupakan peserta didik di dalam perguruan tinggi kepamongprajaan, yang nantinya setiap lulusan dari sekolah ini diproyeksikan untuk menjadi seorang Pamong Praja Muda (PNS)

Sederhanaya, PNS itu adalah aparatur negara atau alat kelengkapan negara, melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta kebijaksanaan  yang telah digariskan oleh negara. Loyalitas adalah modal utama. Birokrasi tanpa loyalitas tak akan mampu untuk berjalan dengan baik.

Maka sebisa mungkin apapun (aturan, kebijakan, kebijaksanaan) itu, saya hanya dan harus bisa melaksanakannya dengan baik. Tapi dewasa ini , loyalitas di dalam birokrasi pemerintahan memang tidak harus dilaksanakan secara membabi buta. Loyalitas dengan tetap menjalankan pemikiran analitis, kritis dan kreatif terhadap suatu aturan, kebijakan, dan kebijaksanaan adalah sesuatu hal yang wajar, normal, bahkan wajib untuk dilakukan. Karena hal itu menjadi sebuah bahan masukan serta evaluasi agar segala aturan, kebijakan, dan kebijaksanaan itu bisa efektif. Pemerintahan ada untuk melayani rakyat!

Tapi karena status sebagai PNS, terikat oleh banyak aturan, maka segala bentuk pemikiran analitis, kritis dan kreatif itu harus disampaikan sesuai dengan struktur, kultur, dan prosedur yang ada dengan tetap mengedepankan etika dan estetika.
That's it, not so simple, but it is not hard to do!

Maka kaitannya dengan kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM, saya dengan segala keterbatasan ilmu, mengatakan bahwa, percaya dan yakin-lah bahwa ini merupakan jalan terbaik yang harus dilakukan pemerintah.

Saya pikir pemerintah kita tidak sebobrok dan sekejam seperti apa yang diberitakan media atau dibahasakan oleh segala macam Organisasi Masyarakat yang ada. Pemerintah masih dan akan selalu bekerja dengan sudut pandang kebutuhan rakyat Indonesia karena bukankah pemerintah hidup dengan uang rakyat? bukankah bekerja sebagai pemerintah itu sebuah pengabdian?

Segala lagi, saya mempunyai keyakinan bahwa kenaikan BBM ini dilakukan dengan sebuah perhitungan matematis yang matang. Ya, unsur politik itu pasti ada terlibat di dalamnya. Tapi, itu merupakan keniscayaan. Bisa apa kita? Pada akhirnya politik itu memang terlibat dalam segala bentuk pengambilan keputusan.

Lalu bagiamana dengan argumen yang bertolak belakang dengan argumen yang dikemukakan pemerintah? saya melihat bahwa itu hanya merupakan perbedaan atau rekayasa perhitungan semata.  Toh, secara kasat pun, sebenarnya, banyak kalangan, HIPMI, IKADIN, dan segala ahli yang bersinggungan langsung dengan masalah ekonomi, mengatakan bahwa menaikan harga BBM itu memang sudah saatnya dilakukan oleh pemerintah.

Itu artinya, jauh dari segala kepentingan politik yang ada, sebanrnya semua ahli bersepakat bahwa menaikan BBM itu memang sudah harus dilaksanakan.

Adapun hal saya pribadi pun merasa perlu untuk mengkritisinya adalah berkenaan dengan timing yang diambil pemerintah untuk menaikan BBM, yang sama seperti beberapa tahun yang lalu, yaitu dekat dengan pelaksanaan pesta demokrasi.

Lalu kebijakan BLT (Bantuan Langsung Tunai) rasa baru, yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM baca:balsem), yang saya pikir bukan merupakan solusi cerdas. Walaupun pemerintah meyakinkan bahwa BLSM hanya merupakan tindakan sementara. Tapi hal itu saya pikir terlalu bermuatan politis dan tidak bersifat edukatif.

Jauh lebih baik apabila bantuan itu dikemas dalam bentuk yang sama seperti pemberian bantuan melalui PNPM-Mandiri. Bantuan yang jauh lebih memberdayakan masyarakat miskin.

Tapi apapun itu saya harap seiring dengan bertambahnya waktu dan perkembangan zaman, saya harap rakyat Indonesia semakin cerdas dalam melihat segala berita, dan kebijakan pemerintah yang ada. Terlebih dengan kondisi media massa kita yang bukan dalam fungsi memberikan informasi tapi kini media massa telah bertransformasi menjadi media penggiring opini. Sangat provokatif!

Akhirnya, mari tetap menjaga dan memelihara harapan di dalam hati, benak, dan tindakan kita. Sembari juga tetap menjaga segala kepercayaan kepada pemerintah. Walaupun tetap kita juga harus berpikir analitis, kritis, dan kreatif. Karena tanpa harapan dan kepercayaan, bisa apa kita? bisa apa Indonesia?

#PMA all day guys! :)
Kenapa BBM belum naik?

Arinto Tri Wibowo, Arie Dwi Budiawati, Iwan Kurniawan, Nina Rahayu, R. Jihad Akbar,  Zahrul Darmawan (Depok) | Selasa, 18 Juni 2013, 20:35 WIB

VIVAnews - Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin 17 Juni 2013 akhirnya menyetujui RUU APBN-P 2013 untuk disahkan menjadi UU APBN-P. Persetujuan DPR atas APBN-P tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Dalam APBN-P itu, pemerintah mengajukan usulan kenaikan harga premium menjadi Rp6.500 dan solar Rp5.500 per liter. Kenaikan harga kedua BBM bersubsidi itu rata-rata sekitar 33 persen.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Selasa 18 Juni 2013, mengatakan, kenaikan harga BBM diyakini dapat memperkuat ketahanan fiskal pemerintah, yang belakangan ini mulai kedodoran. Presiden menegaskan bahwa kenaikan itu akan diikuti dengan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang kesulitan karena kebijakan itu.

"Untuk mengatasi kenaikan harga minyak mentah dunia, harga BBM terpaksa kami naikkan, agar fiskal dan APBN selamat," ujar SBY.

SBY menambahkan, salah satu alasan kenaikan harga BBM adalah terus meningkatnya harga minyak dunia. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga rata-rata minyak brent tahun ini mencapai US$103 per barel.

Padahal, asumsi harga minyak dalam APBN 2013 dipatok US$100 per barel, sebelum akhirnya diubah dalam APBN-P yang baru disahkan menjadi US$108 per barel.

Menteri Keuangan, Chatib Basri, menambahkan, kenaikan harga BBM merupakan upaya pemerintah untuk menekan defisit. Defisit Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan pertama 2013 sekitar US$5,3 miliar atau 2,4 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Pemerintah harus menaikkan harga BBM, karena dengan begitu ada ruang untuk fiskal, sehingga alokasi anggaran akan lebih baik," ujar Chatib di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Sementara itu, anggaran subsidi yang mencapai Rp300 triliun, cenderung dinikmati kelas menengah atas. Masyarakat miskin dan menengah ke bawah, pun tidak banyak program untuk kesejahteraannya.

Ketidakadilan alokasi anggaran itu, menurut dia, menjadi landasan filosofi bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Selain dari sisi anggaran, ia menjelaskan, kenaikan harga BBM mampu mengurangi konsumsi energi yang selama ini sudah melebihi kuota. Saat ini, kuota subsidi BBM telah mencapai 48 juta kiloliter dari sebelumnya 46 juta kiloliter.

Namun, hingga kini, pemerintah belum menetapkan kepastian kenaikan harga BBM itu. Presiden SBY hanya mengatakan, pengumuman kenaikan harga BBM itu akan dilakukan segera. 

"Kami butuh waktu. Karena perlu mengubah RUU APBN-P menjadi UU, ini proses administrasi," tambah Chatib.

Untuk menjadikan RUU APBN-P 2013 menjadi UU APBN-P, Chatib menjelaskan, diperlukan proses administrasi di parlemen, pemerintah, maupun Kementerian Hukum dan HAM.

"Setelah proses itu selesai, kementerian yang punya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) bisa mengajukan anggaran ke Kemenkeu, lalu uang cair, dan harga BBM bisa dinaikkan," jelasnya.

Untuk itu, Chatib pun memastikan, proses administrasi tersebut akan secepatnya dirampungkan, sehingga realisasi kenaikan harga BBM segera dilakukan.

Menurut Wakil Presiden Boediono, saat ini, pemerintah tinggal menyelesaikan proses administrasi penerapan kebijakan kenaikan harga BBM di lapangan. Proses tersebut terkait dengan pencairan anggaran yang akan dikeluarkan guna kompensasi dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM kepada masyarakat miskin.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, pun menjelaskan, pemerintah membutuhkan persiapan untuk penanganan penyaluran kompensasi saat harga BBM naik. Upaya itu dilakukan agar bantuan dana tunai dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tepat sasaran.

Waktu yang diperlukan untuk mengurus administrasi atau proses identifikasi terhadap pihak-pihak yang akan menerima BLSM itu diperkirakan sekitar 3-4 hari.

Menurut dia, pengumuman kenaikan harga BBM oleh pemerintah akan dilakukan segera. "Sabar saja, paling lama seminggu ke depan," kata Wacik.

Dalam pemberian kompensasi berupa BLSM itu, sekitar 15 juta warga miskin masing-masing akan menerima Rp150 ribu selama empat bulan. BLSM itu akan dikucurkan pada Juli 2013 untuk dua bulan langsung.

"Juli dan September kami gelontorkan per dua bulan," tambah Chatib.

Chatib menjelaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi itu juga diharapkan dapat menekan defisit neraca perdagangan Indonesia. Per April 2013, defisit neraca perdagangan mencapai US$1,8 miliar dibandingkan surplus US$2 miliar pada periode sama 2012.

Ditemui di kantor Wakil Presiden, Chatib mengatakan, berkurangnya konsumsi BBM yang terjadi di masyarakat dapat mengurangi impor minyak dan gas bumi yang telah membebani anggaran pemerintah.

Dampak positif dari kebijakan BBM ini, Chatib melanjutkan, juga bakal mendorong fundamental perekonomian Indonesia. Terutama di saat krisis ekonomi global yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

"Kalau lihat data empiris 2005, harga BBM naik dua kali. Tahun 2008, habis harga BBM dinaikkan, neraca perdagangan membaik, rupiah menguat," kata Chatib.

Inflasi 8 persen
Meski pemerintah optimistis kenaikan BBM berdampak positif, Ekonom DBS Group Research, Eugene Leow, Selasa 18 Juni 2013, menganalisis, jika pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 33 persen, inflasi rata-rata melonjak menjadi 8 persen pada semester II-2013. (Baca juga: BI: BBM Naik, Inflasi Tembus 7,8 Persen)

"Sementara itu, pertumbuhan PDB Indonesia pada 2013 diperkirakan menurun sekitar 0,3 persen," kata Eugene dalam risetnya.

Ia menjelaskan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menurun dalam beberapa kuartal terakhir. Penyebab utama penurunan PDB akibat turunnya investasi.

Laju pertumbuhan investasi telah melambat dari sangat cepat dibandingkan tahun lalu. Kondisi ini dapat dilihat dari penurunan impor barang modal sebesar 19 persen dalam empat bulan pertama 2013 dibandingkan kuartal empat 2012.

Tekanan terhadap anggaran pun terus meningkat, karena pendapatan dan pengeluaran bergerak ke arah berbeda. Laju pertumbuhan pendapatan melambat, dengan rata-rata 5,7 persen (yoy) pada empat bulan pertama tahun ini.

DBS memperkirakan penurunan ini disebabkan oleh harga komoditas yang tertekan. Sementara itu, pengeluaran meningkat rata-rata 20,4 persen (yoy) pada periode yang sama.

Subsidi BBM, yang secara umum tidak berubah sejak 2005, adalah penyebab utama, karena peningkatan kepemilikan kendaraan seiring dengan pertumbuhan kelas menengah.

"Akibatnya, defisit fiskal yang berjalan selama 12 bulan melebar secara perlahan sejak pertengahan 2011," katanya.

Ekonom Asia Pacific Economic and Market Analysis Citi Research, Helmi Arman, pun memprediksi kenaikan harga BBM bersubsidi akan membuat inflasi Indonesia menembus 8,2 persen. Tarif angkutan umum akan menjadi komponen tertinggi inflasi inti dengan kenaikan tarif 15-20 persen.

Bahkan, berdasarkan pantauan VIVAnews, harga bahan-bahan kebutuhan pokok pada Selasa 18 Juni 2013, sudah mulai naik tajam. Kenaikan harga pangan ini sudah dikeluhkan banyak pedagang maupun ibu rumah tangga di sejumlah pasar tradisional di berbagai kota. Salah satunya di Kota Depok, Jawa Barat.

Di beberapa pasar kota Depok, bahan-bahan pangan yang mulai meroket antara lain beras dari Rp6.500 menjadi Rp8.000 per liter, cabai rawit merah dari Rp20 ribu kini mencapai Rp40 ribu per kg. Selain itu, harga daging sapi meroket dari Rp80 ribu menjadi Rp100 ribu per kg, serta daging ayam dari Rp33 ribu menjadi Rp39-40 ribu per ekor.

Antisipasi pemerintah
Untuk meredam gejolak harga pangan akibat kenaikan BBM itu, menurut Wakil Presiden Boediono, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi.

Salah satunya dengan memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar. Langkah tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berlipat, karena sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Pemerintah berharap kenaikan harga bahan pokok berada dalam taraf wajar.

"Jangan ada kenaikan lebih dari biasanya. Kami upayakan untuk dikendalikan sebaik mungkin," kata Boediono.

Sementara itu, Chatib menjelaskan, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai paket kompensasi untuk meredam lonjakan inflasi. Seperti pemberian beras untuk warga miskin (raskin) serta pembangunan infrastruktur desa.

Bank Indonesia pun sudah menaikkan suku bunga acuan menjadi 6 persen. Direktur Departemen Komunikasi BI, Peter Jacobs, dalam keterangan tertulis Bank Indonesia mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan untuk secara pre-emptive merespons meningkatnya ekspektasi inflasi serta memelihara kestabilan makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Penguatan kebijakan makroprudensial juga dipersiapkan untuk mencegah meningkatnya risiko yang berlebihan di sektor-sektor tertentu. Koordinasi bersama pemerintah juga terus diperkuat dengan fokus pada upaya meminimalkan potensi tekanan inflasi serta memelihara stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ekonom Citi Research, Helmi Arman, juga menilai langkah Bank Indonesia yang melakukan pengetatan kebijakan moneter dapat mengurangi risiko penilaian negatif dari lembaga pemeringkat. Situasi itu juga akan mengarah pada pengurangan tekanan pada defisit transaksi berjalan.

Sementara itu, menjelang kenaikan harga BBM itu, PT Pertamina menjamin pasokan premium dan solar akan aman. Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, menyatakan, stok BBM bersubsidi tidak akan kekurangan hingga 18 hari ke depan. Depo-depo juga selalu beroperasi seharian penuh.

"Depo sudah beroperasi 24 jam setiap hari. Stok sudah kami perbanyak 10 persen dari sebelumnya," kata Karen.

Tidak hanya penambahan stok yang dilakukan oleh Pertamina, BUMN energi ini juga menjamin distribusi lebih lancar dengan memperbanyak tangki pengangkut BBM. (sj)

© VIVA.co.id




Menunggu Proses Administrasi

Selasa, 18 Juni 2013 - 19:15 WIB
Menkeu: Kenaikan Harga BBM Tinggal Menunggu Proses Administratif
Oleh : DESK INFORMASI

http://www.setkab.go.id/berita-9112-menkeu-kenaikan-harga-bbm-tinggal-menunggu-proses-administratif.html

Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengemukakan, dengan keputusan Rapat Paripurna DPR-RI yang menyetujui agar RUU Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 disahkan menjadi Undang-Undang, Senin (17/6) malam, maka kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kini tinggal menunggu penyelesaian secara administratif dari Undang-Undang APBNP 2013 itu.

"Tapi itu (Kenaikan BBM) butuh waktu. Hasil persetujuan kemarin harus diundang-undangkan. Namanya juga RUU APBNP, itu rancangan, ada proses administrasi baik di parlemen, pemerintah, Kemenhumham," jelas Menkeu Chatib Basri dalam konperennsi pers di Aula Djuanda I, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (18/6).

Chatib menegaskan tidak ada upaya mendelay kenaikan harga BBM bersubsidi, tapi memang harus melalui proses administrasi. “Seberapa lama, ini secepat mungkin. Ini proses yang mengikuti UU. Saya sudah memberikan paraf saya dalam UU APBNP, jadi tidak ada upaya men-delay," tegas Chatib.

Ia menyebutkan, setelah proses administrasi selesai, kemudian kementerian yang punya DIPA baru untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) akan dicairkan oleh Kementerian Keuangan dan BBM bisa dinaikkan. Tapi kapan BBM dinaikkan, menurut Menkeu, nanti Presiden yang akan mengumumkan.

Mengenai pemberitaan yang menyebutkan kenaikan harga BBM akan diumumkan pada Senin (17/6), Menkeu Chatib Basri meluruskan hal itu. Menurutnya, pihaknya tidak pernah menyebutkan soal tanggal 17 Juni itu, yang disampaikan adalah tanggal tersebut adalah rapat paripurna, dan setelah UU APBNP 2013 diketok akan memerlukan proses administrasi lagi untuk kemudian menaikkan BBM.

"Sering miss leading, tanggal 17 akan naik. Itu bukan, tapi itu tanggal untuk paripurna. Setelah diketok, akan butuh proses administrasi," ungkap Chatib.

Sehatkan APBN             

Menteri Keuangan Chatib Basri yang didampingi Wakil Menkeu Any Ratnawati dan Wakil Menkeu Mahendra Siregar sebelumnya menyampaikan keyakinannya, kenaikan harga BBM bersubsidi aan dapat memperluas ruang fiskal dan membuat kondisi APBN kembali sehat. Selain itu, kenaikan tersebut  juga dapat membuat alokasi belanja subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.

"Kenaikan juga mencegah subsidi salah sasaran dan untuk didistribusikan kepada yang berhak, sehingga efeknya Gini ratio dapat menjadi lebih baik," papar Chatib Basri.

Menteri Keuangan berharap, kenaikan harga BBM dapat menekan konsumsi premium dan solar bersubsidi, serta mendorong penggunaan energi alternatif.

"Kenaikan dapat membuat konsumsi menjadi berkurang, dan menahan kelebihan kuota, selain itu pemanfaatan energi alternatif dapat dimungkinkan," katanya.

Ia juga memastikan kenaikan harga BBM dapat menekan defisit neraca perdagangan, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor migas.

"Kenaikan harga BBM dapat menekan impor migas dan membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali stabil," katanya.

(Humas Kementerian Keuangan/ES)


5 komentar:

  1. sekarang harus lebih giat lagi mencari rejeki buat mengantisipasi harga2 yang mulai beterbangan naik seiring naiknya harga BBM :-)

    BalasHapus
  2. Beralih ke motor nu bisa di cas boleh oge lur, ngan tagihan listrik di imah melonjak meur.. hehe..

    BalasHapus
  3. betul pak @BlogS Of Hariyanto daripada menghabiskan tenaga untuk terus mencari-cari kesalahan pemerintah, lebih baik mencurahkan segala tenaga untuk mencari rezeki yg halal. :)

    hehe bisa bisa lur @Iqbal Fauzi, tapi masalahna can aya eung...

    BalasHapus
  4. BBM naik seiring celana para cewek cewek ABG yang juga ikutan naik... itu tu yang bikin puying eh pusing :D

    BalasHapus
  5. hahaha nah kalo yg itu emang bikin puyeng tujuh keliling bang @Harri Muliawan :D

    BalasHapus