Ada apa sebenarnya?

SENIN, 1 JUNI 2015
18.23 WIB

Well, hari ini menjadi hari yang penuh kontroversi (maaf bila istilah ini terkesan berlebihan) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) lulusan IPDN Angkatan XXI. Karena sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor : 813.3-2214 Tahun 2014 lulusan IPDN Angkatan XXI terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014 diangkat sebagai CPNS. 

Sehingga seharusnya, pada hari ini, Senin, tanggal 1, bulan Juni, tahun 2015 atau tepat 1 (satu) tahun setelah pengangkatan sebagai CPNS, lulusan IPDN Angkatan XXI diangkat dan ditetapkan menjadi PNS dan menerima 100% gaji pokok.

Akan tetapi sampai dengan saat saya menulis tulisan ini, belum ada kabar mengenai Kepmendagri pengangkatan menjadi 100% PNS dan rekening gaji pun hanya terisi 80% gaji pokok atau dengan bahasa lainnya lulusan IPDN Angkatan XXI masih dengan status CPNS.

Ada apa?

Jujur saya tak bisa berbicara banyak mengenai hal itu karena kabar yang beredar saat ini adalah pihak Kemendagri (selaku instansi induk lulusan IPDN Angkatan XXI) baru akan mengadakan rapat dengan seluruh Kepala Kepegawaian tingkat Provinsi seluruh Indonesia pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015. 

Hal itu dilakukan karena masa CPNS lulusan IPDN Angkatan XXI tidak dilaksanakan di instansi induk, yakni Kemendagri tapi dititipkan atau diperbantukan di provinsi asal pendaftaran masing-masing lulusan IPDN Angkatan XXI. 

Jadi menurut perkiraan saya, Kepmendagri mengenai pengangkatan lulusan IPDN Angkatan XXI menjadi 100% PNS baru akan diproses setelah rapat itu.

Saya pikir hal itu tak perlu menjadi sebuah permasalahan besar karena Kepmendagri mengenai pengangkatan lulusan IPDN Angkatan XXI sebagai CPNS pun baru ditandatangani dan dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2014. Walaupun di dalam Kepmendagri tersebut dinyatakan bahwa terhitung sebagai seorang CPNS adalah per 1 Juni 2014.

Itu adalah pendapat saya berkenaan dengan proses pengangkatan lulusan IPDN Angkatan XXI dari CPNS menjadi PNS. Di dalam tulisan ini pun izinkan saya untuk memberikan komentar atau sedikit pendapat mengenai permasalahan masa orientasi CPNS Kemendagri lulusan IPDN Angkatan XXI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Perlu saya tekankan disini bahwa permasalahan lulusan IPDN Angkatan XXI asal pendaftaran Provinsi Jawa Barat akan sangat berbeda dengan Provinsi lainnya. Oleh karena itu apabila yang membaca tulisan ini kebetulan lulusan IPDN Angkatan XXI yang berasal dari Provinsi lain, tolong jangan melakukan penghakiman atau mengeneralisir permasalahannya.

Saya akan sedikit bercerita tentang kronologis dasar hukum masa orientasi lulusan IPDN Angkatan XXI asal pendaftaran Provinsi Jawa Barat.

Awal mula semuanya adalah dari sebuah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 824.3/3686/SJ Tanggal 23 Juli 2014 perihal Penempatan Sementara Pamong Praja Muda Lulusan IPDN Angkatan XXI Tahun 2014. Tak banyak yang bisa saya komentari berkenaan dengan surat ini karena saya belum membaca secara keseluruhan isi yang terkandung di dalamnya. Tapi konon katanya surat tersebut berisikan “perintah” bahwa Pamong Praja Muda lulusan IPDN Angkatan XXI selama menjalani masa CPNS, kurang lebih 1 (satu) tahun, ditempatkan sementara di Pemerintah Provinsi asal pendaftaran masing-masing.

Menindaklanjuti surat Mendagri tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, membuat Surat Perintah (SP) Nomor : 800/3160/BKD yang isinya adalah menugaskan Para CPNS Lulusan Praja IPDN Angkatan XXI Tahun 2014 untuk melaksanakan Tugas sebagai Pegawai Titipan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan menyampaikan laporan daftar kehadiran secara periodik ke BKD Provinsi Jawa Barat. SP tersebut ditetapkan pada tanggal 1, bulan September, tahun 2014.

Di dalam SP tersebut tidak disebutkan sampai kapan status Pegawai Titipan akan dilaksanakan oleh CPNS Kemendagri lulusan IPDN Angkatan XXI. 

Akan tetapi pada tanggal 30 April 2015, BKD mengeluarkan surat Nomor : 824.3/190/Bangrir perihal Informasi Penempatan CPNS Kementerian Dalam Negeri di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Di dalam surat tersebut secara jelas tertulis pada point angka 2 (dua) yakni Masa Penugasan yang bersangkutan (CPNS Kemendagri Lulusan IPDN Angkatan XXI) sampai dengan tanggal 29 Mei 2015, dan selanjutnya akan ditempatkan di Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat termasuk Provinsi secara proporsional melalui Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia.

Maaf bila semua yang saya tulis ini penuh dengan tendensi atau mungkin emosi. Maaf bila beberapa fakta tidak tersampaikan dengan semestinya. Ini hanya luapan pendapat dari seseorang yang sebut saja fresh graduate. Bila kemudian diartikan lebih dari itu, ya silahkan.

#PMA