Generasi Emas dan Pola Karier ASN

 

Selasa, 18 Oktober 2022

08.47 WIB

 

Salah satu mimpi besar bangsa Indonesia dalam menyongsong 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045 adalah mendapatkan “generasi emas”. Apa itu generasi emas?

 

Generasi emas adalah kondisi jumlah penduduk Indonesia yang mencapai usia produktif, yaitu berusia 0-19 tahun, lebih banyak dibandingkan usia tua (diperkirakan jumlahnya mencapai 88 juta jiwa) (Darman, 2017). Hal itu yang kemudian menjadi dasar banyak orang yang menyebut kondisi itu dengan istilah bonus demografi.

 

Akan tetapi, generasi emasi tentu harus dimaknai lebih dari sekadar jumlah (kuantitas) semata. Generasi emas harus juga bisa memberikan makna dari sisi kualitasnya.

 

Menurut Suyanto (2010) dalam Mahanal (2014) generasi emas memiliki perilaku karakter atau nilai-nilai luhur yang terbagi menjadi empat pilar sebagai berikut; (1) Pikir: cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta reflektif; (2) Hati: jujur, beriman dan bertakwa, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik; (3) Raga: tangguh, gigih, berdaya tahan, bersih dan sehat, disiplin, sportif, andal, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif dan ceria;dan (4) Rasa: peduli, ramah, santun, rapi, menghargai, toleran, suka menolong, nasionalis, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan produk dan bahasa Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja.

 

Apabila dua hal di atas bisa terpenuhi, kuantitas dan kualitas, maka mimpi bangsa Indonesia untuk mendapatkan generasi emas bukan sekadar isapan jempol belaka.

 

Sebagaimana diberitakan oleh Kompas (18/10/2022), rerata IQ masyarakat Indonesia berada pada skor 78,49. Dengan skor tersebut Indonesia berada di urutan ke-130 dari 199 negara dan masuk kategori borderline atau batas fungsi intelektual (70-79).

 

Hal yang menarik untuk diperhatikan dari data di atas adalah peran negara dalam dunia Pendidikan. Di dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 4, dengan tegas menyebutkan bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

 

Sehingga urusan Pendidikan seharusnya bukan menjadi sebuah masalah. Karena secara konstitusi, telah secara jelas mengamanatkan porsi anggaran yang cukup besar.

 

Maka pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah sudah optimalkah kebijakan tersebut dijalankan?

 

Ada banyak kriteria untuk bisa mengukur optimal atau tidaknya anggaran Pendidikan di Indonesia. Tapi di dalam tulisan ini, kami ingin mencoba mengupas dari segi SDM di dalam birokrasi Indonesia.

 

Sisi ini sering diabaikan, padahal kebijakan pemerintah itu tidak muncul secara tiba-tiba. Setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah muncul dari mesin birokrasi yang diisi oleh banyak manusia, yang dalam konteks ini disebut dengan Pegawai ASN.

 

Pegawai ASN tidak akan bisa bekerja maksimal apabila tidak didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif. Kondusifnya lingkungan kerja tentu dipengaruhi oleh banyak hal. Dan salah satu diantaranya adalah tentang kejelasan pola karier.

 

Di dalam UU ASN, sudah sangat jelas disebutkan bahwa paradigma pengembangan karier di dunia birokrasi saat ini menggunakan sistem merit, yaitu sebuah sistem yang menitikberatkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

 

Akan tetapi pada fakta di lapangan serta aturan turunan dari UU ASN, proses pengembangan karier masih melihat senioritas (masa kerja, pangkat dan golongan). Sehingga anak-anak muda potensial dalam dunia birokrasi masih harus kalah bersaing hanya karena alasan senioritas.

 

Pemerintah Indonesia dalam hal ini, Kemenpan RB, telah melakukan gebrakan dengan menghapus jabatan struktural eselon IV dan III di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

 

Tapi, penghapusan eselon IV dan III bukan sebuah panesea. Bahkan kini PR bagi Pemerintah Indonesia pasca-penghapusan eselon IV dan III justru semakin menumpuk. Mulai dari pemberian tunjangan jabatan fungsional yang semakin besar, pergesaran pola pikir dari seorang pejabat struktural ke fungsional, dan perhitungan formasi bagi setiap jabatan fungsional di masing-masing instansi.

 

Pemerintah Indonesia harus mencari solusi lain sehingga karier bagi Pegawai ASN potensial bisa terus melesat tanpa terhalangi faktor senioritas. Dan sebenarnya solusi itu sudah lama direncanakan ketika dibentuknya UU ASN pada tahun 2014 silam.

 

Pemerintah Indonesia, melalui UU ASN, sudah mulai mewacanakan penghapusan golongan/pangkat dalam dunia birokrasi. Hal itu merupakan bagian besar dari reformasi gaji bagi Pegawai ASN. Tapi faktanya, sampai dengan saat ini, Pemerintah Indonesia masih belum bisa merumuskan pengganti golongan/pangkat bagi Pegawai ASN.

 

Maka dengan semangat memberikan lingkungan kerja yang kondusif dengan paradigma sistem merit, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemenpan RB, Kemenkeu, BKN, dan juga Kemendagri harus segera merumuskan pola karier bagi Pegawai ASN dengan menghilangkan senioritas (masa kerja, pangkat dan golongan).

 

Sehingga hal itu diharapkan bisa menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptakan kebijakan untuk mencapai generasi emas Indonesia di tahun 2045.

 

Daftar Pustaka

Darman, Regina Ade. 2017. Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 Melalui Pendidikan Berkualitas. Jurnal Edik Informatika.

Mahanal, Susriyanti. 2014. Peran Guru dalam Melahirkan Generasi Emas dengan Keterampilan Abad 21. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan HMPS Pendidikan Biologi FKIPUniversitas Halu Oleo Tgl. 20 September 2014.