Mimpi Besar IKN

 

Kamis, 20 Oktober 2022

12.42 WIB

 

Pada kegiatan Ibu Kota Nusantara Sejarah Baru Peradaban Baru di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (18/10/2022). Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan selama kurang lebih sepuluh menit. Dalam sambutannya itu, sangat terlihat optimisme dari Bapak Presiden menyambut hadirnya Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota baru Negara Indonesia menggantikan Provinsi DKI Jakarta.

 

Presiden Joko Widodo melalui sambutannya menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota, bukan hanya sekadar proyek fisik. Tapi lebih dari itu, pemindahan Ibu Kota harus menjadi titik awal perubahan budaya kerja, mindset dan basis ekonomi.

 

Budaya kerja baru di IKN yang ingin diciptakan adalah budaya kerja produktif. Adapun budaya kerja produktif tidak akan bisa terwujud tanpa didukung oleh tata kelola yang baik, manajemen yang baik, dan implementasi teknologi yang mumpuni. Oleh karena itu pendekatan yang nantinya akan diterapkan adalah smart living, smart city, dan pelayanan masyarakat melalui aplikasi. Sehingga pelayanan dasar seperti pemberian akta lahir, akta nikah bisa dilakukan dengan handphone secara paperless.

 

Adapun mindset baru dengan hadirnya IKN yaitu paradigma pembagunan yang Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris. IKN diharapkan menjadi sebuah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. Selanjutnya, harapan Presiden Joko Widodo agar IKN menjadi basis ekonomi yang baru adalah sebuah keniscayaan apabila setiap langkah dalam pembangunan budaya kerja dan mindset bisa dieksekusi dengan baik.

 

Karena sebagai sebuah kota baru dengan paradigma yang kekiniaan, maka secara teori hal itu sangat seksi bagi para investor. Kemudian, bola panas itu kini berada di tangan Otorita Ibu Kota Nusantara.

 

Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 62 Tahun 2022, Otorita IKN merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

 

Oleh karena itu, segala harapan yang dimiliki oleh Bapak Presiden Joko Widodo harus bisa ditangkap dan ditafsirkan dengan baik oleh Otorita IKN. Sehingga tidak ada gap yang mencolok antara harapan dan realita di lapangan.

 

Sebelum jauh memikirkan segala langkah konkret dan detail yang akan dilakukan oleh Otorita IKN, hal yang pertama kali harus dipikirkan oleh Otorita IKN adalah membuat sebuah mindset dan budaya kerja baru yang berbeda dengan kementerian/Lembaga yang sudah ada saat ini.

 

Idealnya, sebagai sebuah Lembaga baru dengan amanat kerja yang besar dan visi-misi modern berbasis masa depan (future oriented), Otorita IKN harus melakukan benchmarking serta melakukan duplikasi mindset serta budaya kerja pada Lembaga swasta yang sudah dikenal sebagai Lembaga yang visioner dan modern, seperti Google atau Apple.

 

Mimpi besar IKN rasa-rasanya sulit untuk diwujudkan dengan pola birokrasi yang kini banyak dilaksanakan oleh mayoritas kementerian/Lembaga di Indonesia.

 

Apabila dilihat pada Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita IKN, Otoritas IKN akan terdiri dari satu sekretariat, tujuh deputi, dan satu Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan. Melalui aturan tersebut, Otorita IKN tidak memiliki struktur eselon IV dan III, sehingga nanti hanya akan diisi oleh eselon I dan II (Jabatan Pimpinan Tinggi).

 

Sehingga hal itu merupakan awalan yang baik untuk menunjukan bahwa Otorita IKN mengadopsi paradigma baru dalam menjalankan sebuah organisasi, yakni agile government. Struktur dibuat seminim mungkin, sehingga setiap pegawai bisa bergerak lebih leluasa.

 

Akan tetapi, menghilangkan struktur eselon III dan IV tidak cukup. Langkah strategis lainnya yang harus dibentuk adalah membangun kultur organisasi yang jauh dari iklim senioritas. Otorita IKN harus bisa membentuk sebuah kultur yang mengedepankan kompetensi. Sehingga tanpa memandang senioritas (masa kerja, pangkat dan golongan), pegawai yang memiliki ide dan agenda kerja yang jelas dan sesuai dengan apa yang akan dicapai oleh Otoriota IKN, maka pegawai tersebut yang layak diberikan amanat.

Pemberian amanat dalam perspektif mayoritas Pegawai ASN diartikan dengan diberikannya jabatan struktural dan hal itu jelas harus ditinggalkan. Karena kini jabatan struktural eselon III dan IV sudah dihilangkan. Maka mindset pemberian amanat sama dengan diberikan jabatan harus dihilangkan.

Bagaimana cara menghilangkannya? pembuatan tim kerja adalah solusi yang paling mudah dilakukan tapi hal itu jelas harus berbanding lurus dengan adanya kejelasan karier dan besaran tunjangan kinerja yang nantinya didapatkan. Karena tanpa adanya kejelasan karier dan besaran tunjangan, maka sulit untuk menemukan pegawai yang mau untuk diberikan tanggung jawab lebih banyak tapi dengan pendapatan yang tetap sama.

 

Tugas Otorita IKN tidak mudah. Mereka adalah Lembaga baru tapi langsung diberi tugas besar membangun sebuah Kota dengan konsep masa depan yang belum pernah ada. Maka pemerintah Indonesia harus mau memberikan tunjangan yang lebih besar dibandingkan kementerian/Lembaga lainnya. Karena apabila tunjangan yang diberikan bagi Pegawai di Otorita IKN sama atau bahkan lebih kecil dibandingkan dengan kementerian/Lembaga yang sudah ada saat ini, sangat sulit rasanya untuk bisa melihat Otorita IKN bisa terisi oleh Pegawai.

 

Terlebih lagi, Otorita IKN tidak memiliki struktur eselon III dan IV, maka tanpa tunjangan kinerja yang besar dan/atau kultur kerja yang masih sama dengan birokrasi kementerian/Lembaga pada umumnya, yaitu mengutamakan senioritas, maka Jabatan Pimpinan Tinggi harus bersiap bekerja sendiri tanpa tim.

 

Pada akhirnya, Otorita IKN adalah representasi dari IKN itu sendiri. Sejauh mana Otorita IKN membentuk mindset dan budaya kerja organisasinya, maka sejauh itu pula kita bisa menilai apakah IKN bisa benar-benar terwujud sesuai dengan janji dan harapan yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo.

 

Apakah akan menjadi sesuatu yang benar-benar baru atau sekadar pemindahan bangunan semata.