Ekologi Pemerintahan, Kekuasaan & Kewenangan

Ekologi Pemerintahan, terdiri dari dua suku kata, yaitu Ekologi dan Pemerintahan. Ekologi adalah bagian dari Biologi murni, yang merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari proses keterkaitan hubungan, baik yang bersifat organisme maupun anorganisme dengan lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Sedangkan Pemerintahan berarti suatu aktifitas, proses, dan institusi yang terbentuk atas dasar kesepakatan Warga Negara yang merupakan pencerminan dari harapan, kebutuhan dan keinginan Warga Negara untuk mewujudkan kehidupan secara tertib, nyaman dan sejahtera atau lebih sederhananya Pemerintahan merupakan suatu bentuk dinamis atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Dengan melihat definisi kedua kata tadi maka Ekologi Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia, lembaga pemerintahan dan lingkungan alam maupun sosial, antara manusia yang mempunyai sifat-sifat tertentu (komunitas) dan saling menyesuaikan antara manusia dengan lingkungan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dari suatu negara. Secara garis besar, menurut pandangan saya pribadi, Ekologi Pemerintahan merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan pemerintahan dalam arti sempit, yaitu hubungan dari kegiatan yang dilakukan hanya oleh badan Eksekutif. Hubungan pemerintahan dalam arti luas, yaitu hubungan dari kegiatan yang dilakukan oleh badan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Hubungan pemerintah dengan masyarakat dan interaksi pemerintah dengan lingkungan alam yang tujuan akhir dari segala aktifitas tersebut adalah untuk mewujudkan suatu kesejahteraan bagi rakyat.

Kenapa tujuan akhir dari itu semua adalah untuk mewujudkan suatu kesejahteraan? Karena suatu pemerintahan terbentuk merupakan wujud dari usaha warga negara untuk mengatur kehidupan mereka dan pemerintahan ada karena adanya suatu kekuasaan dan kewenangan. Dan kekuasaan (kemampuan untuk mengatur orang lain) serta kewenangan (kekuasaan yang mendapat legalitas) itu didapatkan dari rakyat yang merupakan pemilik kedaulatan dari suatu negara. Sebagai pemilik kedaulatan, tentunya tidak mungkin mereka semua yang mengatur bersama-sama suatu penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, mereka menyerahkan kewenangan dan kekusaan untuk mengatur suatu negara kepada segelintir orang yang mereka percayai dan mempunyai kemampuan dalam bidang itu. ( baca : Struktur Ketatanegaraan di Indonesia)

Akan tetapi, apa yang terjadi di lapangan pemerintah masih belum bisa mewujudkan atau menciptakan suatu kesejahteraan. Dalam implementasinya, pemerintah belum bisa untuk mewadahi segala aspirasi rakyat. Mereka masih bekerja untuk kepentingan sesaat dan hanya bekerja memperkaya diri mereka sendiri. Pemerintah masih memposisikan sebagai seorang politikus yang bekerja dalam sudut pandang politik. Mereka masih bekerja sebagai seorang pemerintah yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk memerintah dan rakyat tak lebih dari sekedar objek untuk mereka perintah dan mereka paksa untuk melayani dan menghormati mereka.

Sebenarnya dan seharusnya pemerintah menyadari bahwa kekuasaan dan kewenangan yang mereka miliki adalah pemberian dari rakyat sehingga kekuasaan dan kewenangan itu harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Menyadari dan bekerja sebagai seorang Negarawan, sehingga mampu untuk berpikir jauh kedepan, memikirkan segala akibat yang akan terjadi dari segala kebijakan yang akan, telah dan sedang mereka putuskan. Bertingkah laku sebagai seorang pelayan, karena upah yang mereka dapatkan adalah uang hasil jerih payah kerja keras dari rakyat. Pada hakikatnya, rakyat membayar orang-orang dalam pemerintahan untuk bekerja melayani mereka selayaknya seorang budak bekerja pada Tuannya, melayani apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ini lah konsekuensi dari seorang Pemerintah, seorang Pegawai Negeri Sipil dan semua yang secara jelas dan nyata dibayar oleh uang rakyat.